DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang terdiri atas Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi SALINAN 2 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU DAN BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
6.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing- masing dibandingkan dengan anggarannya.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
9.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
10.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
16.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. 4
17.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang- undang ini.

Pasal 3

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022;
4. d.laporan operasional tahun anggaran 2022;
5. e.laporan arus kas tahun anggaran 2022;
6. f.laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2022; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.076.255.034.975,88 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) atau sebesar 98,06% (Sembilan Puluh Delapan koma Nol Enam Persen) dari anggaran setelah perubahan senilai Rp1.097.521.355.416,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.266.320.440,12 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus 5 Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah Dua Belas Sen);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.097.937.991.672,27 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) atau sebesar 93,37% (Sembilan Puluh Tiga koma Tiga Tujuh Persen) dari anggaran setelah perubahan senilai Rp1.175.921.800.171,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp77.983.808.498,73 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2022 senilai Rp21.682.956.696,39 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen) atau 27,66% (Dua Puluh Tujuh koma Enam Enam Persen) dari anggaran setelah perubahan senilai Rp78.400.444.755,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);
d.jumlah pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp. 78.400.444.754,53 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Tiga Sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp.56.717.488.058.14 (Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah Empat Belas Sen).

Pasal 5

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar 6 Rp78.400.444.754,53 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Tiga Sen) dan penggunaan Silpa senilai Rp78.400.444.754,53 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Tiga Sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2022 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 terjadi penurunan saldo anggaran lebih sebesar Rp56.717.488.058.14 (Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah Empat Belas Sen).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset senilai Rp2.402.226.072.184,84 (Dua Triliun Empat Ratus Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Empat Sen);
b.jumlah kewajiban senilai Rp6.449.490.256,19 (Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Sembilan Belas Sen); dan
c.jumlah ekuitas senilai Rp2.395.776.581.919,65 (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah Enam Puluh Lima Sen).

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.pendapatan sebesar Rp1.111.764.154.787,53 (Satu Triliun Seratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Tiga Sen);
b.beban operasi sebesar Rp991.844.740.288,25 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen); 7
c.kegiatan non operasional mengalami defisit senilai Rp3.086.047.992,91 (Tiga Miliar Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen);
d.pos luar biasa mengalami defisit senilai Rp323.527.897,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); dan
e.berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapatkan Surplus LO senilai Rp116.509.838.609,37 (Seratus Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen).

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sampai dengan 31 Desember tahun 2022 menyajikan informasi kas sebagai berikut:

a.Saldo awal kas senilai Rp78.402.243.716,53 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah lima puluh tiga sen);
b.arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami surplus sebesar Rp187.742.015.643,61 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Satu Sen);
c.arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas mengalami defisit sebesar Rp209.424.972.340,00 (Dua Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);
d.arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk 8 dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan mengalami defisit sebesar Rp1.798.962,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah); dan
e.berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh Saldo akhir kas sebesar Rp56.717.488.058,14 (Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah Empat Belas Sen).

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, menyajikan informasi kenaikan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp2.212.255.826.517,54 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah Lima Puluh Empat Sen) dari surplus LO sebesar Rp116.509.838.609,37 (Seratus Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) dan dari dampak komulatif perubahan Ekuitas sebesar Rp67.010.916.792,74 (Enam Puluh Tujuh Miliar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen) sehingga diperoleh Ekuitas akhir sebesar Rp2.395.776.581.919,65 (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah Enam Puluh Lima Sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum 9 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran: LampiranI.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran III : Laporan Operasional; Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran V : Neraca; LampiranVI : Laporan Arus Kas; LampiranVII : Catatan Atas Laporan Keuangan; LampiranVIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir; Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya; Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 10

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…