DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan keuangan Pemerintah, terdiri atas: a. laporan realisasi APBD tahun anggaran 2023; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023; c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023; d. laporan operasional tahun anggaran 2023; e. laporan arus kas tahun anggaran 2023; f. laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2023; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 2 Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU DAN BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju. 3
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing- masing dibandingkan dengan anggarannya.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
9.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
10.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
16.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu 4 dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
17.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang- undang ini.

Pasal 3

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.laporan realisasi APBD tahun anggaran 2023;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023;
4. d.laporan operasional tahun anggaran 2023;
5. e.laporan arus kas tahun anggaran 2023;
6. f.laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2023; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah senilai Rp1.196.988.838.933,90 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sen) atau sebesar 98,40% (sembilan puluh delapan koma empat nol persen) dari anggaran setelah perubahan senilai Rp1.216.452.811.328,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga terdapat 5 sisa anggaran sebesar Rp19.463.972.394,10 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah sepuluh sen);
b.realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah senilai Rp1.164.565.910.867,00 (satu triliun seratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 91,76% (sembilan puluh satu koma tujuh enam persen) dari anggaran setelah perubahan senilai Rp1.269.170.299.384,00 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp104.604.388.517,00 (seratus empat miliar enam ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran tahun anggaran 2023 senilai Rp32.422.928.066,90 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah sembilan puluh sen) atau -61,50% (minus enam puluh satu koma lima nol persen) dari defisit anggaran setelah perubahan senilai Rp52.717.488.056,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah);
d.jumlah pembiayaan untuk menambah surplus anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp52.665.186.379,14 (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp85.088.114.446,04 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat sen). 6

Pasal 5

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp56.717.488.056,14 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah empat belas sen) dan penggunaan SiLPA senilai Rp56.665.186.379,14 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2023 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 terjadi penurunan saldo anggaran lebih sebesar Rp85.088.114.446,04 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat sen).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset senilai Rp2.511.259.628.830,03 (dua triliun lima ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah tiga sen);
b.jumlah kewajiban senilai Rp6.069.353.573,30 (enam miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh sen); dan
c.jumlah ekuitas senilai Rp2.505.190.275.256,73 (dua triliun lima ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen).

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.pendapatan sebesar Rp1.129.144.898.075,87 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah delapan puluh tujuh sen);
b.beban operasi sebesar Rp1.019.884.860.435,37 (satu triliun sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen); 7
c.kegiatan non operasional mengalami defisit senilai Rp2.143.851.799,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
d.pos luar biasa mengalami defisit senilai Rp41.258.973,0 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
e.berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapatkan Surplus LO senilai Rp107.074.926.868,50 (seratus tujuh miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 menyajikan informasi kas sebagai berikut:

a.Saldo awal kas senilai Rp56.717.488.058,14 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh delapa rupiah empat belas sen);
b.arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami surplus sebesar Rp 275.432.582.002,90 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua rupiah sembilan puluh sen);
c.arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas mengalami defisit sebesar Rp247.009.653.936,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
d.arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan 8 mengalami surplus sebesar Rp34.170.480,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan
e.berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh Saldo akhir kas sebesar Rp85.122.284.926,04 (delapan puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah empat sen).

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, menyajikan informasi kenaikan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp2.395.776.581.919,65 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah enam puluh lima sen) dari surplus LO sebesar Rp107.074.926.868,50 (seratus tujuh miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan dari dampak komulatif perubahan ekuitas sebesar Rp2.338.766.468,58 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp2.505.190.275.256,73 (dua triliun lima ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.lampiran I (satu) LRA: 9
1. 1.lampiran I.1 (satu titik satu) ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.lampiran I.2 (satu titik dua) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.lampiran I.3 (satu titik tiga) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
4. 4.lampiran I.4 (satu titik empat) rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
b.lampiran II (dua) LP-SAL;
c.lampiran III (tiga) LO;
d.lampiran IV (empat) LPE;
e.lampiran V (lima) Neraca;
f.lampiran VI (enam) LAK;
g.lampiran VII (tujuh) catatan atas laporan keuangan;
h.lampiran VIII (delapan) daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX (sembilan) daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X (sepuluh) daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.lampiran XI (sebelas) daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l.lampiran XII (dua belas) daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m.lampiran XIII (tiga belas) daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV (empat belas) daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.lampiran XV (lima belas) daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI (enam belas) daftar dana cadangan Daerah;
q.lampiran XVII (tujuh belas) daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII (delapan belas) daftar kewajiban jangka panjang;
s.lampiran XIX (sembilan belas) daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
t.lampiran XX (dua puluh) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah. 10

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…