DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020. Penambahan modal daerah tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PERUSAHAAN DAERAH PERUSDA KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 3
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Modal Perusahaan Daerah adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas Perusahaan Daerah PERUSDA Kabupaten Mamuju guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah:

a.meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah;
b.meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah;
c.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan modal daerah tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
(2)Penambahan modal daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 5

(1)Penambahan modal daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan investasi jangka panjang daerah yang bersifat:
1. a.permanen;
2. b.tidak dapat diperjualbelikan; dan 4
3. c.tidak dapat ditarik kembali.
(2)Penerimaan hasil investasi atas penambahan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju wajib melaporkan realisasi penambahan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas Pelaksanaan APBD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 5

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 8 Desember 2020 BUPATI MAMUJU, ttd HABSI WAHID Diundangkan di Mamuju pada tanggal 8 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU ttd S U A I B LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 5 NOMOR REGISTER 19 TAHUN 2020

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…