DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.270.480.851.624,00 bertambah sejumlah Rp.38.475.142.723,00 dari penambahan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.1.308.955.994.347,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
6.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah dan Belanja Transfer ke Desa;
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.270.480.851.624,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) bertambah sejumlah Rp.38.475.142.723,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dari penambahan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.1.308.955.994.347,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 1.217.479.709.901,00
b.bertambah/(berkurang) Rp 6.388.170.000,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp1.223.867.879.901,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.270.480.851.624,00
b.bertambah/(berkurang) Rp 38.475.142.723,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.308.955.994.347,00
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 53.001.141.723,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 32.086.972.723,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp85.088.114.446,00
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) semula Rp0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp85.088.114.446,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah
a.Semula Rp 94.903.880.661,00 b bertambah/(berkurang) Rp 2.600.000.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp97.503.880.661,00
b.pendapatan transfer
a.semula Rp 1.103.575.829.240,00
b.bertambah/(berkurang) Rp 3.788.170.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp1.107.363.999.240,00
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
a.semula Rp 19.000.000.000,00
b.bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp19.000.000.000,00

Pasal 4

(1)Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah 1) semula Rp 35.607.705.306,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp35.607.705.306,00
2. b.retribusi Daerah 1) semula Rp 14.945.744.856,00 2) bertambah/(berkurang) Rp (300.000.000,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp14.645.744.856,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) semula Rp 5.042.087.993,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp5.042.087.993,00
4. d.lain-lain PAD yang sah 1) semula Rp 39.308.342.506,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.900.000.000,00 jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp42.208.342.506,00
(2)Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat 1) semula Rp 1.056.968.304.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.288.170.000,00 jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.059.256.474.000,00
2. b.transfer antar daerah 1) semula Rp 46.607.525.240,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 1.500.000.000,00 jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp48.107.525.240,00
(3)Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah 1) semula Rp0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp0,00
2. b.dana darurat 1) semula Rp0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) semula Rp 19.000.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp19.000.000.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas;

a.belanja operasi 1) semula Rp 886.265.889.412,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 30.796.580.964,00 jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp917.062.470.376,00
b.belanja modal 1) semula Rp 227.287.736.995,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 6.841.908.821,00 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp234.129.645.816,00
c.belanja tidak terduga 1) semula Rp 2.000.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp(1.500.000.000,00) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 500.000.000,00
d.belanja transfer 1) semula Rp 154.927.225.217,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.336.652.938,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp157.263.878.155,00

Pasal 6

(1)Jumlah belanja operasi setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai 1) semula Rp 499.650.358.748,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 7.553.625.660,00 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp507.203.984.408,00
2. b.belanja barang dan jasa 1) semula Rp 330.024.364.018,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 22.447.514.284,00 jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp352.471.878.302,00
3. c.belanja hibah 1) Semula Rp 55.991.166.646,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 795.441.020,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp56.786.607.666,00
4. d.belanja bantuan sosial 1) semula Rp 600.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp600.000.000,00
(2)Jumlah belanja modal setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah 1) semula Rp 655.380.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp (268.975.000,00) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 386.405.000,00
2. b.jumlah belanja modal peralatan dan mesin 1) semula Rp 40.551.351.803,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.901.776.150,00 jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp43.453.127.953,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan 1) semula Rp 103.265.803.137,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 8.839.135.546,00 jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp112.104.938.683,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 1) semula Rp 81.315.827.055,00 2) bertambah/(berkurang) Rp (4.570.027.875,00) jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 76.745.799.180,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya 1) semula Rp 1.417.375.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 12.000.000,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.429.375.000,00
6. f.belanja modal aset lainnya 1) semula Rp 82.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp (72.000.000,00) jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.000.000,00
(3)Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 1) semula Rp 2.000.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp(1.500.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 500.000.000,00
(4)Jumlah Belanja transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;
1. a.belanja bagi hasil 1) semula Rp 5.015.345.017,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp5.015.345.017,00
2. b.belanja bantuan keuangan 1) semula Rp 149.911.880.200,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.336.652.938,00 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp152.248.533.138,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan 1) semula Rp 53.001.141.723,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 32.086.972.723,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp85.088.114.446,00
b.pengeluaran pembiayaan 1) semula Rp0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 8

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu: 1) Semula Rp53.001.141.723,00 2) bertambah/(berkurang) Rp32.086.972.723,00 jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp85.088.114.446,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.lampiran kesatu ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.lampiran kedua ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
c.lampiran ketiga rincian perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.lampiran keempat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
e.lampiran kelima rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpanduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.lampiran keenam rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
g.lampiran ketujuh sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan apbd;
h.lampiran kedelapan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
i.lampiran kesembilan sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
j.lampiran kesepuluh daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k.lampiran kesebelas daftar piutang daerah;
l.lampiran kedua belas daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
m.lampiran ketiga belas daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
n.lampiran keempat belas daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
o.lampiran kelima belas daftar dana cadangan daerah; dan
f.lampiran keenam belas daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…