DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Mamuju TA 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti SALINAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3). DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.018.557.603.169,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
2. b.Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah);
3. c.berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
4. d.Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2026 sebesar Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga Pembiayaan Netto Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
5. e.defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.018.557.603.169,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp148.663.201.717,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.004.585.322,00 (enam puluh miliar empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.659.735.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.533.776.476,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp3.465.104.919,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp869.894.401.452,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp831.853.106.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.041.295.452,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp793.469.884.360,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp485.791.228.259,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.373.106.338,00 (tiga ratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.150.549.763,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

(1)belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp103.065.056.923,00 (seratus tiga miliar enam puluh lima juta lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.690.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.936.019.913,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.070.049.539,97 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp57.689.295.470,03 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma nol tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp88.002.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp4.800.050.000,00 (empat miliar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp132.604.291.232,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.946.583.532,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.657.707.700,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…