DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kriteria dan Prinsip Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Daerah maupun penanam modal dari luar Daerah untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
10.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. 3

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan investor.
(2)Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor yaitu:
1. a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
2. b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
3. c.meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
5. e.menciptakan lapangan kerja;
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. g.mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
8. h.meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan Investor yang melakukan investasi di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 4
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil,atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
(2)Fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.perdagangan dan industri;
2. b.energi dan mineral;
3. c.pertanian;
4. d.peternakan;
5. e.perikanan;
6. f.pariwisata;
7. g.perhotelan;
8. h.rumah makan;
9. i.pendidikan; dan
10. j.kesehatan.
(3)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu berdasarkan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 7

Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:

a.perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
b.Penanaman Modal baru.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif berbentuk:
1. a.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
2. b.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.
(2)Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah berupa fasilitasi penyediaan data dan informasi hasil riset yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah berupa bimbingan teknis atau pelatihan penerbitan perizinan dan laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha. BagianKedua Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 9

Pemberian Kemudahan berbentuk:

a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b.pemberian bantuan teknis;
c.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
d.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
e.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
f.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
h.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
i.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 10

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa data:

a.potensi investasi dan ekonomi Daerah;
b.rencana tata ruang wilayah; dan/atau
c.rencana strategis dan skala prioritas Daerah. 6 Pasal 11 Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa:
a.penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
b.fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

(1)Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(2)Bentuk penyederhanaan dan percepatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyatukan tempat penyelenggaraan layanan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…