DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN 2 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49) diubah sebagai berikut: 3

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mamuju.
11.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Mamuju.
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat daerah.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat
(1)terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(4)Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (1) huruf o dan huruf q dan ayat (8) Pasal 6 diubah, dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (7a), ayat (7b), ayat (7c), dan ayat (7d) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga;
2. b.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
6. f.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. g.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang ketenagakerjaan; 5
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. m.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
14. n.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. o.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, statistik dan persandian;
16. p.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan perindustrian;
17. q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. s.Dinas Kelautanan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan bidang perikanan;
20. t.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
21. u.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, bidang holtikultura dan bidang peternakan;
22. v.Dinas Perkebunan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan; dan 6
23. w.Dinas Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(2)Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
(5)Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(6)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(7)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(7a)Dinas yang tidak merumpun atau dirumpunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan kelompok Jabatan Fungsional.
(7b)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional.
(7c)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) terdiri dari koordinator kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional.
(7d)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7c) terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal dan kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu.
(8)Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), ayat (7), ayat (7a), ayat (7b), ayat (7c), dan ayat (7d) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi; 7
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. c.Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pendapatan daerah;
4. d.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
(2)Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub Bidang.
(5)Badan daerah kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(6)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(7)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub Bidang.
(8)Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah dalam menyelenggarakan tata kelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 17 Desember 2024 BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju pada tanggal 17 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, cap/ttd SUAIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 7 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAMUJU NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU I. PENJELASAN UMUM Pembentukan Perangkat Daerah karena adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dilakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting terhadap organisasi perangkat daerah yang selama ini dijalankan perlu dilakukan, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dan apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja organisasi perangkat daerah. Hasil dari evaluasi tersebut akan membuat perubahan pada organisasi perangkat daerah, yaitu akan terjadi pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Kabupaten Mamuju perlu untuk menyesuaikan nomenklatur dan tipelogi beberapa Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. 10 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 5

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016