DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya APBD terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.265.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh lima miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut: a. anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.244.160.344.491,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah); b. anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.263.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah); c. berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.18.882.593.130,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); d. anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.20.882.593.130,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga Pembiayaan Netto Rp.18.882.593.130,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); dan e. defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa.
8.Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.265.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh lima miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.244.160.344.491,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
2. b.anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.263.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
3. c.berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.18.882.593.130,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. d.anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.20.882.593.130,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga Pembiayaan Netto Rp.18.882.593.130,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
5. e.defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.244.160.344.491,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.130.160.197.039,00 (seratus tiga puluh miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.951.875.707,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.794.544.856,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.533.776.476,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.880.000.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.114.000.147.452,00 (satu triliun seratus empat belas miliar seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.1.080.458.852.000,00 (satu triliun delapan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.541.295.452,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.891.318.256.547,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; dan
3. c.belanja hibah.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.543.348.008.020,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ribu dua puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.333.423.178.381,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.547.070.146,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 8

(1)belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.205.173.896.817,00 (dua ratus lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.302.570.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.632.872.069,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.117.120.633,00 (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.83.140.755.615,00 (delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.811.818.500,00 (tiga miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.168.760.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 10

(1)belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.158.550.784.257,00 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.994.642.057,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.152.556.142.200,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…