DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah No. 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 244

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD dan pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah melipuu:

a.hak dacrah untuk memungut pajak daerah dan r2tribusidaerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusanpemeantahan dacrah dan membayar tagmhan pihak ketuga; penerimaan daerah: pengeluaran daerah, c. 1]
e.kekayaan dacrah yang dikelola sendin atau olch pihak lainbcrupa uang, surat berharga. piutany, barang, serta hak-haklain vang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekavaanyang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemenntah daerahdalam raneka penyelenggaraan tugas pemerintahan dacrahdan/atau kepentingan umum. t.

Pasal 3

Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah vang diatur dalam PeraturanDaerah ini meliput::

a.asas umum pengelolaan keuangan dacrah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; rm mo ves g asas umum dan struktur APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD, pelaksanaan APBD: perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah: pertanggungjawahan pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah, penyelesaian kerugian dacrah; L J. k. _kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD; kedudukan keuangan kepala daerah/wakal kepala daerah: pengclolaan keuangan badan layanan umum dacrah,; dan Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

BAB III

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Keuangan dacrah dikelola secura tertib, taat pada peraturanpenindang undangan. efisien, ekonomis, efekuf, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistemyang terinteprasi vang diwuyjudkan dalam APBD yang sectiaptahun ditctapkan dengan peraturan dacrah.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupatu selaku kepala pemerintah daerah adalahp:megang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah danmewakili pemenntah dacrah dalam kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerahsebagaimana dimaksud pada avyat (1] mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebyakan tentang pclaksanaan APBD; B
2. b.menctapkan kebiakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran /barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahera pengeluaran;
5. c.menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pem angutan penermaan daerah, f_ menetapkan peyabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan plutang daerah:
6. g.Menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengelolaan barang milik dacrah. dan
7. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memenntahkan pembayaran,
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan’= dacrah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.sekretaris duerah selaku koordinator pengelola keuangin daerah:
2. b.kepala satuan kena pengelola keuangan daerah selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/baranz daerah.
(4)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 6

|1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dacrah sebavaimana dimaksud pada Pasal 5 avat (3) huruf a terkait dengan peran dan fungsinva dalam membantu) Bupati menyusun kebiyakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemenntahan dacrah termasuk pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

a.penvusunan dan pelaksanaan kebyakan pengelolaanAPBD, led
b.penyvusunan dan pelaksanaan kebijakan pengclolaan burangdacrah; penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD;
d.penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD; ¢. tugas-tugas pejabat perencana dacrah, PPKD. dan pejabatpengawas keuangan daerah, dan
f.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkupertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat_ (I)koordinator pengclolaan kcuangan dacrah juga mempunyaitugas:
1. a.memimpin tim anggaran pemenintah daerah: menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan melaksanakan tupas-tugas koordinas: pengelolaankeuangan dacrah lainnya berdasarkan kuasa yangdiltmpahkan oleh Bupat . Koordinator pengelolaan kecuangan dacrah bertanggung jawvabatas pelaksanaan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) kepada Bupat: . a. ¢. (3

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud daam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebyakan pengclolaan keuangan daerah, bo menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
2. c.melaksanakan pemungutan pendapatan dacrah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. d.melaksanakan fungs: Bendahara Umum Daerah,
4. e.menyusun laporan Keuangan dacrah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebyjakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPOD, ec. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. d.membenkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan’= dan pengeluaran kas dacrah; melaksanakan pemungutan pajak daerah,
4. f.menctapkan SPD. zg. menviapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian >injaman ataS nama pemerintah dacrah; ) e. 4
5. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dacrah,; 1 omenvajikan informusi keuangan dacrah,; dan J. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan seria penghapusan barang miltk daerah.
(3)PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretans dacrah,
(4)Fungs: pemungutan pendapatan dacrah scbagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pendapatan.
(5)Fungsi BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan olch Dinas Pendapatan Dacrah,

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD dalam melaksanakan fungs! sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) menunjuk peiabat di lingkungan satuan kena pengelola keuangan dacrah selaku kuasa BUD,
(2)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati .
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat (1), mMempuntyai tugas:
1. a.menyiapkan angguran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D, dan
4. d.menyvimpan seluruh bukti ashi kepemilikan kekayaan dierah;
5. c.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga keuangan lainnya vang ditunjuk;
6. f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,
7. g.menyimpan uang daerah;
8. h.melaksanakan penempatan uang dacrah dan mengelola/menatausahakan investasi; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna angeuran atas beban rekening kas umum daerah, melaksanakan pembenian puujaman atas nama pemerintah daerah;
9. k.melakukan pengclolaan utang dan piutang dacrah; dan
  1. 1.melakukan penagihan piutang daerah.
(4)KuasaBLD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
(5)Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Bidang Asct BPKAD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan dacrah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; i.
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, menviapkan pelaksanaun pinjaman dan pembenan jaminan atas nama pemerintah daerah,
d.mclaksanakan sistem akuntans: dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informas: keuangan daerah: dan
f.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang muihk daecrah.

Pasal 10

Peyabat pengguna angparan/pengguna barang dacrah mempunyaitugas dan wewenang:

a.menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD; menyusun DPPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja: melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, b, c. d. melakukan pengujian atas tagihan dan memenntahkanpembayaran, mejaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; rma mo mengadakan ikatan/perjanyian kerjasama dengan pihak laindalam batas anggaran yang telah ditetapkan. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawabSkKPD yang dipimpinnya,
j.mengelola burang milik daerah/kekayaan dacrah yang mcnjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,
k.menvusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vangdipimpinnya; 1 mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupau;
n.bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa pada SKPD masing-masing;
o.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalur Sekretaris Dacrah.

Pasal 11

(1]) Peyabat peneyguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebaman kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna angparan/kuasa pengyuna barang.

(2)Petimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1| berdasarkan pertimbangan Ungkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah 16 i 13)
(4)
(9)
(1)
(2)
(1)uang vang dikelola, beban kerja, lokasi, kompcetensi, rentang kendali, dan/utau pertimbangan obyektf lannya. Pelimpahan schagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oleh kepala dacrah atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
1. a.melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpimnya: c, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. d.mengadakan ikatan/penanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditctapkan,
4. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
5. f.mengawasi peiaksanaan aneparan unit kerja yang dip:mpinnya; dan gz. melaksanakan tugas-ltugas kuasa pengguna angguran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olch pejabat pengguna anggaran,
6. h.bertindak sebagai Peyjabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barangjasa pada SKPD masing-masing; Kuasa pengpuna anggaran,kuasa pengguna barang schagaimana dimaksud pada ayat {1} bertangyung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna angguran/pengguna barang.

Pasal 12

Pejabat pengguna angeparan/penggzuna barang dan kuasa_ pengguna angparan/kKuasa pengguna barang dalammelaksanakan program dan kegiatan dapat menunjyuk peyabatpada unit kerja SKPD sclaku PPTK. PPTK sebagaimana dimaksud pada avat (1} mempunyai tugasmencakup:

a.mengajukan permintaan dana kegiatan;
b.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
c.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; d.menmiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan. Dokumen angparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif d mencakup dokumen adminisuasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3

Isi peraturan

Teks244PDFHirarki

Memuat teks peraturan…