DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD Nomor 007.3/3876/VIII/2019 dan 007.3/005/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 007.3/3877/VIII/2019 dan 007.3/006/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130); 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268); 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5397); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pememrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24.Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 720.250.523.690,35
2.Belanja Daerah Rp. 689.770.344.748,35 Surplus/(Defisit) Rp. 30.480.178.942,00
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 21.691.616.896,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. 52.171.795.838,00 Rp. (30.480.178.942,00) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan :Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 33.151.439.081,35
2. b.Dana Perimbangan Rp. 568.000.972.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah Rp. 119.098.112.609,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp. 11.540.940.780,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 12.537.323.167,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 500.000.000,00 Dipisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yg sah Rp. 8.573.175.134,35
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Rp. 7.297.879.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 375.595.460.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 185.107.633.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp. 18.500.000.000,00 dan Pemerintah Daerah Lainnya
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 100.598.112.609,00

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 286.156.970.286,43
2. b.Belanja Langsung Rp. 403.613.374.461,92
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 152.806.926.730,54
2. b.Belanja Bunga Rp. 4.022.695.858,00
3. c.Belanja hibah Rp. 32.727.700.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial Rp. 901.295.797,89
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 95.198.351.900,00 Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 38.086.961.171,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 211.863.031.504,66
3. c.Belanja Modal Rp. 153.663.381.786,26

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari jenis belanja :
1. a.Penerimaan Rp. 21.691.616.896,00
2. b.Pengeluaran Rp 52.171.795.838,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari jenis belanja :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 2.000.000.000,00
2. b.Penerimaan pinjaman daerah Rp. 19.691.616.896,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1. a.Penyertaan modal (investasi) Rp. 1.0000.000.000,00 pemerintah daerah
2. b.Pembayaran pokok utang Rp. 51.171.795.838,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan dan rincian obyek;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpanduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; 10.Lampiram X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar dana cadanngan daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan, Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan : Tobadak Pada tanggal : 9 Januari 2020 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd H. ARAS TAMMAUNI Diundangkan di Tobadak Pada tanggal 9 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH ttd H. ASKARY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SABRY, S.Ag NIP.19720619 200312 1 004 NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NO. D/PER-UU/HK/3676/2019

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…