Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; 5) Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 11) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 12) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, bidang Informatika, Persandian dan Statistik; 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 15) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; 17) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan pangan; 18) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian; 19) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan sub urusan bencana.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak Pada tanggal 8 September 2022 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARAS TAMMAUNI Diundangkan di Tobadak pada tanggal 12 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd ASKARY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SABRY,S.Ag NIP. 19720619 200312 1 004
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)