DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana pembangunan jangka daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, kajian lingkungan hidup strategis RPJPD, rencana tata ruang wilayah tahun 2025-2045. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Mamuju Tengah bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2045.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025-2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJPD merupakan:

a.penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, kajian lingkungan hidup strategis RPJPD, rencana tata ruang wilayah tahun 2025-2045.
b.dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Mamuju Tengah bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.
(2)Tujuan penetapan adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Dokumen RPJPD dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis
4. d.visi dan misi daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
6. f.penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD;
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN;
3. c.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
4. d.konsistensi antara RPJPD dengan kajian lingkungan hidup strategis RPJPD;
5. e.konsistensi antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045; dan
6. f.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak Pada tanggal 28 April 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak pada tanggal 28 April 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 diwujudkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan tujuan utama pembangunan jangka panjang Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang akan dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. RPJPD merupakan perencanaan yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif stakeholders. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 terdiri dari 4 BAB dan 6 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, yang diantaranya berisi Visi, Misi, Sasaran, Srategi, dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam masing- masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Bupati. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…