DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, lokasi sarang burung walet dan pengusahaannya, perizinan, kewajiban pemegang izin, pembatalan atau pencabutan izin, pengambilan sarang burung walet, pembinaan dan pengawasan, tolak ukur penggunaan jasa, dan ketentuan saksi dan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya memantau pengelolaan pajak dan retribusi pengusahaan sarang burung walet ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kenyamanan, kebisingan, penataan dan keapikan kabupaten Mamuju Tengah, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemanfaatan dan penertiban pengelolaan pajak dan retribusi pengusahaan sarang burung walet;
b.bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu dipungut dan diatur standar jasa pelayananan yang diberikan serta besaran hasil pengolahan dan pengusahaannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembinaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keaneka- ragaman Hayati (Lembaran Dipindai dengan CamScanner Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1 1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1 Dipindai dengan CamScanner Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2 0 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengahdi Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861); Dipindai dengan CamScanner
23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 1 tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
26.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor danDunia Usaha;
27.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dipindai dengan CamScanner Kabupaten Mamuju Tengah;
6.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
8.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9.Penanggung jawab bertanggung jawab pembinaan pengelolaan burung walet;
10.Izin adalah izm pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati; 1 1 . Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga collocalia, collocalia fuchiaphaqa, collocalia maxima, collocalia esculenta dan collocalia linchi;
12.Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
13.Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
14.Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami;
15.Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkemb ang yang diusahakan dan dibudidayakan;
16.Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami;
17.Pen emu gua sarang bu rung walet adalah seseorang dan sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet;
18.Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;
19.Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, knwasan suaka alarn dan pelestarian alarn:
20.Kawasan pclestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat rnaupundi perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga Dipindai dengan CamScanner adalah orang yang atas penyelenggaraan dan pengusahaan sarang kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alamhayati dan ekosistemnya; 2 1 . Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah systempenyangga kehidupan;
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
23.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dimaksudkan untuk membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 3

Tujuan pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a.menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
b.meningkatkan produktifitas sarang burung walet dihabitat alami dan diluar habitat alami;
c.menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum masyarakat agar tidak saling mengganggu.
d.mencegah dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pada tempat pengusahaan sarang burung walet.
e.menjaga kelestarian lingkungan pada tempat pengusaan sarang burung wallet.
f.mendorong peningkatan dan mobilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
g.meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1)Lokasi sarang burung walet berada d i :
1. a.Habitat Alami;
2. b.Di luar Habitat Alami.
(2)Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.kawasan hutan Negara;
2. b.gua alam dan/ atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
(3)Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.bangunan yaitu suatu bentuk pendirian tempat yang dikhususkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burut wallet yang telah mendapatkan izin membangun sesuai peruntukannya;
2. b.gedung yaitu suatu bentuk pendirian bangunan yang dikhususkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burut wallet yang telah mendapatkan izin pembangunannya sesuai peruntukan.
3. c.rumah yaitu suatu bentuk pendirian bangunan menyerupai bangunan rumah atau alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah yang dikhususkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burut wallet yang telah mendapatkan izin membangun, memperbaiki atau peralihannya sesuai peruntukannya.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas.
(2)Penemu Sarang Burung Walet dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
(3)Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet;
(4)Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan danpengusahaannya kepada pihak lain;
(5)Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1)Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.
(2)Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
1. a.proposal pengusahaan Sarang Burung Walet;
2. b.rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Camat dan Lurah dan/ atau Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusaha SarangBurung Walet;
3. c.surat pernyataan bahwa permohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Lurah dan/ atau Kepala Desa;
4. d.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Dinas;
5. e.surat pernyataan teknis pendirian bangunan, gedung dan atau rumah walet dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, Camat dan Lurah dan/ atau Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusaha Sarang Burung Walet;
6. f.khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan, izin pembangunan bangunan serta dokumen izin lingkungan dan tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan bagi bangunan lama;
7. g.dokumen izm lingkungan/UPL sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan syarat untuk diterbitkannya surat izin tempat usaha, izm mendirikan bangunan maupun izin penggunaan bangunan dan surat izin gangguan bagi usaha sarang burung walet di luar habitat alami;
8. h.Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan dan perpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Dipindai dengan CamScanner masyarakat sekitar.
9. i.pemilik bangunan Sarang Burung Walet memiliki sertifikat dan/ atau surat tanah lainnya yang sah dan/ atau surat bukti pinjaman tanah/ sewa yang disetujui oleh pemiliknya.
10. j.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet dan sejenisnya.

Pasal 7

Permohonan penzman dapat ditolak oleh Bupati sesuai rekomendasi Dinas apabila :

a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
b.memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
c.kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan;
d.lokasi tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

Surat izin usaha sarang burung wallet dan sejenisnya diberikan oleh bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 15 (lima belas) hari masa berlakunya habis. BABV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

(1)Pemegang izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku, baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas serta bergabung dalam asosiasi pengusaha sarang burung walet dan sejenisnya di daerah.
(2)Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung wallet di perkotaan dan pemukiman padat penduduk yang telah mendapatkan izin sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, maka pemegang izm yang bersangkutan wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang di atur dalam peraturan daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
(3)Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet di perkotaan dan di pemukiman Dipindai dengan CamScanner padat penduduk sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini yang belum mendapatkan izin, dapat diberikan izin dengan rnelengkapi persyaratan yang di atur dalam peraturan daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
(4)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin yang mempunyai lokasi sarang burung wallet dan sejenisnya wajib:
1. a.menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung wallet dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
2. b.menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung wallet dan sejenisnya;
3. c.menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
4. d.mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk ke dalam bangunan rumah sarang burung wallet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi dan pakaian kerja;
5. e.memeriksa kesehatan apabila ada keluhan, secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali:
6. f.memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; dan
7. g.menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan pertolongan pertama pada korban.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…