DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas : a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023; c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023; d. laporan operasional Tahun Anggaran 2023; e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2023; f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratiran Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- SALINAN Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DAN BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023;
4. d.laporan operasional Tahun Anggaran 2023;
5. e.laporan arus kas Tahun Anggaran 2023;
6. f.laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp670.474.668.815,66 (Enam Ratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Koma Enam Puluh Enam Sen) yang berarti 101,11% (Seratus Satu Koma Sebelas Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp663.134.824.778,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Sen);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp632.249.115.552,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang berarti 92,36% (Sembilan Puluh Lima Koma Lima Belas Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp684.542.180.681,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.225.553.263,66 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Koma Enam puluh Enam Sen) yang berarti minus 178,56% (Minus Seratus Tujuh Delapan Koma Lima Puluh Enam Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar minus - Rp21.407.335.903,00 (Minus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Sen);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp21.407.335.903,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.156.200.188,44(Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen );
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp6.156.200.188,44(Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen);
c.SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen) ;dan
d.terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah aset sebesar Rp1.387.420.137.414,53 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Lima Puluh Tiga Sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp17.073.291.219,31 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Koma Tiga Puluh Satu Sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp671.605.457.172,68 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan Sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp572.891.382.501,50 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Koma Lima Puluh Sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 (Nol Koma Nol Sen);
d.beban luar biasa sebesar Rp326.062.160,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah); dan
e.berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.392.465.821,58 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Lima Puluh Delapan Sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp169.751.929.626,66 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Koma Enam Puluh Enam Sen);
b.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp134.997.518.417,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah);
c.jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol Koma Nol Rupiah);
d.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp6.358.800,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
e.saldo Awal kas di BUD Rp6.162.558.988,44 (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen); dan
f.saldo Akhir kas di BUD Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.317.924.619.801,64 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Satu Koma Enam Puluh Empat Sen);
b.tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023;
c.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 setelah Penyesuaian sebesar Rp1.317.924.619.801,64 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Satu Koma Enam Puluh Empat Sen);
d.surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp96.392.465.821,58 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Lima Puluh Delapan Sen);
e.koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar minus Rp43.970.239.428,00 (Minus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah); dan
f.berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…