DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mamuju tengah tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum daerah; c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah; d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan e. penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025- 2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2045.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 2025-2029.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025-2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 3

(1)Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum daerah;
3. c.visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. e.penutup.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan pubik.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(7)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan. Pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangungan Bupati dan wakil bupati wajib Menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD 2026 dan 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJMD 2025- 2029.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2026-2029.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak Pada tanggal 4 September 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak pada tanggal 4 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…