DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Pertauran Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 - 2025

BAB I

3 Salah satu upaya yang dapat mengantisipasi hal tersebut adalah melalui perencanaan yang matang dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan masalah-masalah yang timbul pada proses pengembangan dan harus dapat menampung dan menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat serta berusaha menggali potensi-potensi yang terkandung didalamnya. Atas dasar tersebut, maka konsep pengembangan yang merupakan penentu kebijakan pengembangan suatu pariwisata dapat disusun. Dengan kata lain konsep rencana pengembangan pariwisata selain merupakan suatu penuntun didalam menanggulangi berbagai kendala yang muncul diharapkan juga menjadi kerangka tindak lanjut dalam pemenuhan tuntutan dan kebutuhan serta keinginan bagi wisatawan dimasa yang akan datang dengan memperhatikan tingkatan budaya, sejarah dan ekonomi dari daerah tujuan wisata.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
7.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8.Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang 5 meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah.
9.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan pada Destinasi Pariwisata.
10.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kecamatan.
11.Pemasaran Pariwisata Daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Daerah.
12.Industri Pariwisata Daerah adalah Usaha Pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Daerah.
13.Kelembagaan Kepariwisataan Daerah adalah organisasi yang menyelenggarakan kepariwisataan meliputi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, badan usaha pariwisata dan masyarakat, sumber daya manusia dan regulasi.
14.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
15.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut dengan RIPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. 6

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan RIPARKAB Tahun 2021-2025:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kepariwisataan Daerah; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

(1)Lingkup RIPARKAB meliputi:
1. a.pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
2. b.pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
3. c.pembangunan Industri Pariwisata Daerah; dan
4. d.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.
(2)Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.daya tarik dan sumber daya wisata;
2. b.fasilitas pariwisata;
3. c.fasilitas umum pendukung pariwisata;
4. d.aksesibilitas pendukung pariwisata;
5. e.prasarana umum pendukung pariwisata; dan
6. f.sumber daya manusia pariwisata.
(3)Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.ketersediaan anggaran promosi; dan
2. b.partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
(4)Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.usaha pariwisata; dan
2. b.usaha menengah kecil pendukung pariwisata. 7
(5)Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.sumber daya manusia pariwisata;
2. b.asosiasi pariwisata;
3. c.kelembagaan pemerintah terkait pariwisata; dan
4. d.kelembagaan lain terkait pariwisata.

Pasal 4

RIPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RIPARKAB.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.monitoring; dan
4. d.evaluasi.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mamuju tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Pasal 8

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 20 Oktober 2022 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARAS TAMMAUNI Diundangkan di Tobadak pada tanggal 20 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd ASKARY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 3 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SABRY,S.Ag NIP. 19720619 200312 1 004 9 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2025 I. UMUM Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata harus mampu mensinergikan dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan Pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan telah berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi 10 perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Kontribusi sektor Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai salah instrumen peningkatan perolehan pendapatan asli daerah yang signifikan. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Kabupaten Mamuju Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, Pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor Pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin 11 kompetitif dan kecenderungan pasar Pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Kabupaten Mamuju Tengah dalam peta Kepariwisataan nasional maupun regional. RIPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPARKAB menjadi sangat penting, karena: • Menjadi pedoman untuk arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. • Mengatur peran serta setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara terpadu dan sinergis. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3 Ayat (5) huruf d Organisasi kepariwisataan di luar kelembagaan pemerintah terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah antara lain Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Kelompok Sanggar/Seni, dan Kelompok Sadar Wisata.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…