DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas : a. laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024; b. laporan perubahan SAL tahun anggaran 2024; c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024; d. laporan operasional tahun anggaran 2024; e. laporan arus kas tahun anggaran 2024; f. laporan perubahan Ekuitas tahun anggaran 2024; g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratiran Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DAN BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024;
2. b.laporan perubahan SAL tahun anggaran 2024;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;
4. d.laporan operasional tahun anggaran 2024;
5. e.laporan arus kas tahun anggaran 2024;
6. f.laporan perubahan Ekuitas tahun anggaran 2024;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp669.951.188.922,24 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Sen) yang berarti 99,34 (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Empat Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp674.398.741.239,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
b.realisasi belanja dan transfer Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp697.458.559.499,91 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Sen) yang berarti 97,44% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen) dari perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp715.780.494.691,10 (Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Sepuluh Sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran tahun anggaran 2024 sebesar - Rp27.507.370.577,67 (Minus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Sen) yang berarti 66,47% (Enam Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit anggaran tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen); dan
e.berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp13.874.382.874,42 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Sen).

Pasal 5

Laporan perubahan SAL tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.SAL awal tahun anggaran 2024 sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen);
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen);
c.SiLPA tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen) ;dan
d.terdapat SAL akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.874.382.874,43 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah aset sebesar Rp1.378.301.374.472,31 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tuga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tiga Puluh Satu Sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp7.439.661.925,71 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Satu Sen); dan
c.jumlah Ekuitas sebesar Rp1.370.861.712.546,60 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Sen).

Pasal 7

Laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp631.124.344.302,20 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Koma Dua Puluh Sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp628.131.704.159,13 (Enam ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
d.beban luar biasa sebesar -Rp475.105.500,00 (Minus Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
e.berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.517.534.643,08 (Dua Milyar Lima ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Sen).

Pasal 8

Laporan arus kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp111.396.881.640,33 Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Koma Tiga Puluh Tiga Sen);
b.jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar - Rp138.904.252.218,00 (Minus Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah);
c.jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol Koma Nol Rupiah);
d.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar - Rp209.206.419,00 (Minus Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah);
e.saldo awal kas di BUD Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen); dan
f.saldo akhir kas di BUD Rp14.083.589.293,43 (Empat Belas Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Empat puluh Tiga Sen).

Pasal 9

Laporan perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen);
b.tidak terdapat penyesuaian Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024;
c.berdasarkan Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas awal tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah Penyesuaian sebesar Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen);
d.surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp2.517.534.643,08 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Sen);
e.koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas sebesar -Rp2.002.668.291,70 (Minus Dua Milyar Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Sen); dan
f.berdasarkan Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.370.861.712.546,60 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…