DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendapatan Daerah yang semula Rp. 660.124.603.968 bertambah menjadi Rp. 668.321.503.239. Belanja Daerah yang semula Rp. 691.421.652.801,00 bertambah menjadi Rp. 709.703.256.691. Pembiayan yang semula Rp. 31.297.048.833,00 bertambah menjadi Rp. 10.084.704.619,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 07 bulan September tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pearturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Presiden Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah
2.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
3.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 691.421.652.801,00 (enam ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus satu) bertambah sebesar Rp 18.281.603.890,10 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 709.703.256.691,10 (tujuh ratus sembilan milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu koma satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.semula Rp. 660.124.603.968
b.bertambah/(berkurang) Rp. 8.196.899.271 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 668.321.503.239 (enam ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 691.421.652.801,00
b.bertambah/(berkurang) Rp. 18.281.603.890,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 709.703.256.691 (tujuh ratus sembilan milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu)
1. 3.Pembiayaan daerah a.Penerimaan pembiayaan 1) semula Rp. 31.297.048.833,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 10.084.704.619,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 41.381.753.452,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) b.Pengeluaran pembiayaan 1) semula Rp. 0 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp
2. 0.Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 41.381.753.452,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) semula Rp. 45.557.332.856,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 6.751.739.271,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 52.309.072.127,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan juta tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)
b.Pendapatan transfer 1) semula Rp. 606.310.654.176,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 607.755.814.176 (enam ratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) semula Rp. 8.256.616.936 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 8.256.616.936 (delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah: 1) semula Rp. 12.993.479.302 2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 12.993.479.302 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) b.Retribusi daerah: 1) semula Rp. 26.995.403.107 2) bertambah/(berkurang) Rp.(11.248.260.729) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 15.747.142.378 (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: 1) semula Rp. 1.980.000.000 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp.1.980.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 1) semula Rp. 3.588.450.447 2) bertambah/(berkurang) Rp. 18.000.000.000 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 21.588.450.447 (dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a.Transfer pemerintah pusat 1) semula Rp. 580.409.954.000 2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.445.160.000 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 581.855.114.000 (lima ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah) b.Transfer antar daerah 1) semula Rp. 25.900.700.176 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah transfer antar daerah setelah p erubahan Rp. 25.900.700.176
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a.Pendapatan hibah 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah hibah setelah perubahan Rp0 b.Dana darurat 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0
1. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) semula Rp. 8.256.616.936 2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 8.256.616.936 (delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional 1) semula Rp. 466.156.238.809 2) bertambah/(berkurang) Rp. 10.302.043.641 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 476.458.282.450 (empat ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
b.Belanja modal; 1) semula Rp. 136.886.910.692 2) bertambah/(berkurang) Rp. 7.134.079.903 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 144.020.990.595 (seratus empat puluh empat milyar dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)
c.Belanja tidak terduga; 1) semula Rp. 1.000.000.000 2) bertambah/(berkurang) Rp. (599.679.655) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 400.320.345 (empat ratus juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
d.Belanja transfer; 1) semula Rp. 87.378.503.300 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 87.378.503.300 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a.Belanja pegawai 1) semula Rp. 235.293.103.897 2) bertambah/(berkurang) Rp. (13.826.772.614) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 221.466.331.283 (dua ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) b.Belanja barang dan jasa 1) semula Rp. 192.315.502.077 2) bertambah/(berkurang) Rp. 20.260.553.603 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 212.576.055.680 (dua ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) c.Belanja hibah 1) semula Rp. 38.503.132.835 2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.868.262.651 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 42.371.395.486 (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) d.Belanja bantuan sosial 1) semula Rp. 44.500.000 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a.Belanja modal tanah 1) semula Rp. 3.701.212.448 2) bertambah/(berkurang) Rp.( 1.514.135.000) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.187.077.448 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) semula Rp. 32.364.089.980 2) bertambah/(berkurang) Rp. 2.304.289.059 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 34.668.379.039 (tiga puluh empat milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah) c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) semula Rp. 45.388.943.427 2) bertambah/(berkurang) Rp. (1.171.674.495) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 44.217.268.932 (empat puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) semula Rp. 52.940.809.017 2) bertambah/(berkurang) Rp. 8.861.138.617 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 61.801.947.634 (enam puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) semula Rp. 2.159.855.820 2) bertambah/(berkurang) Rp.(1.612.887.520) Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 546.968.300 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) f.Belanja modal aset lainnya 1) semula Rp. 332.000.000 2) bertambah/(berkurang) Rp. 267.349.241 Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp. 599.349.241 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a.semula Rp. 1.000.000.000 b.bertambah/(berkurang) Rp. (599.679.655) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 400.320.345 (empat ratus juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bantuan keuangan. 1) semula Rp. 87.378.503.300 2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.445.160.000 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 88.823.663.300 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a.Penerimaan pembiayaan 1) semula Rp. 31.297.048.833 2) bertambah/(berkurang) Rp. 10.084.704.619 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 41.381.753.452 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) b.Pengeluaran pembiayaan. 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.0

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) semula Rp. 31.297.048.833 2) bertambah/(berkurang) Rp. 10.084.704.619 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 41.381.753.452 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) b.Pencairan dana cadangan 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.0 c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.0 d.Penerimaan pinjaman daerah 1) semula Rp.0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0,00 e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0 f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a.Pembentukan dana cadangan 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.0 b.Penyertaan modal daerah 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.0 c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0 d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0 e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) semula Rp.0 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945