DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2025 Berjumlah Berjumlah Rp.682.764.444.702,48 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua koma empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.34.737.191.692,00 sehingga menjadi Rp.648.027.253.010,48 (enam ratus empat puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sepuluh koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah 1. Semula Rp.676.764.444.702,48 2. Bertambah/Berkurang Rp.(42.611.574.566,00) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 634.152.870.136,48 b. Belanja Daerah 1. Semula Rp.678.764.444.702,48 2. Bertambah/Berkurang (Rp.34.737.191.692,00) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.644.027.253.010,48 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp.6.000.000.000,00 b) Bertambah/Berkurang Rp.7.874.382.874,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp.13.874.382.874,00 2. Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp.4.000.000.000,00 b) Bertambah/Berkurang Rp.0,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan tetap Rp.4.000.000.000,00. Pembiayaan netto Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH Dan BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2025 Berjumlah Berjumlah Rp.682.764.444.702,48 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua koma empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.34.737.191.692,00 sehingga menjadi Rp.648.027.253.010,48 (enam ratus empat puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sepuluh koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah
  1. 1.Semula Rp.676.764.444.702,48
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp.(42.611.574.566,00) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 634.152.870.136,48
2. b.Belanja Daerah
  1. 1.Semula Rp.678.764.444.702,48
  2. 2.Bertambah/Berkurang (Rp.34.737.191.692,00) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.644.027.253.010,48
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp.6.000.000.000,00 b) Bertambah/Berkurang Rp.7.874.382.874,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp.13.874.382.874,00
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp.4.000.000.000,00 b) Bertambah/Berkurang Rp.0,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan tetap Rp.4.000.000.000,00. Pembiayaan netto Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah
1. 1.semula Rp.59.705.093.186,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp.5.536.843.434,00 jumlah Pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp.65.241.936.620,00.
b.Pendapatan transfer
1. 1.semula Rp.608.720.168.605,48
2. 2.bertambah/berkurang (Rp.48.148.418.000,00) jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 560.571.750.605,48.
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. 1.semula Rp. 8.339.182.911,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp. 0,00 jumlah Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan tetap Rp.8.339.182.911,00.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah
  1. 1.semula Rp.23.965.016.835,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp.0,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan tetap Rp.23.965.016.835,00.
2. b.retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp.31.362.077.753,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 5.536.843.434,00 jumlah retrubusi Daerah setelah perubahan menjadi Rp.36.898.921.187,00.
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula Rp.1.980.000.000,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan tetap Rp.1.980.000.000,00.
4. d.lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.semula Rp.2.397.998.598,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 0,00 jumlah lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan tetap Rp.2.397.998.598,00.
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp.591.456.208.000,00
  2. 2.bertambah/berkurang (Rp.48.148.418.000,00) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan menjadi Rp.543.307.790.000,00.
2. b.transfer antar Daerah
  1. 1.semula Rp.17.263.960.605,48
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan tetap Rp. 17.263.960.605,48.
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

1.semula Rp.8.339.182.911,00
2.bertambah/berkurang Rp. 0,00 jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan tetap Rp.8.339.182.911,00.

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Belanja operasi
1. 1.semula Rp.477.349.153.978,72
2. 2.bertambah/berkurang (Rp. 13.735.902.140,10) jumlah Belanja operasional setelah perubahan menjadi Rp.463.613.251.838,62.
b.Belanja modal
1. 1.semula Rp.110.306.147.223,76
2. 2.bertambah/berkurang (Rp. 18.403.934.851,90) jumlah Belanja modal setelah perubahan menjadi Rp. 91.902.212.371,86.
c.Belanja tidak terduga
1. 1.semula Rp.2.000.000.000,00
2. 2.bertambah/berkurang (Rp.1.000.000.000,00) jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi Rp.1.000.000.000,00.
d.Belanja transfer
1. 1.semula Rp.89.109.143.500,00
2. 2.bertambah/berkurang (Rp. 1.597.354.700,00) jumlah Belanja transfer setelah perubahan menjadi Rp.87.511.788.800,00.

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.semula Rp.273.530.543.004,93
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 17.166.709.238,93) Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan menjadi Rp.256.363.833.766,00.
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp.189.212.886.445,79
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 5.379.432.847,83 jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi Rp.194.592.319.293,62.
3. c.Belanja hibah
  1. 1.semula Rp. 14.585.724.528,00
  2. 2.bertambah/berkurang (Rp. 1.954.625.749,00) jumlah Belanja hibah setelah perubahan menjadi Rp.12.631.098.779,00.
4. d.Belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp. 20.000.000,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 6.000.000,00 jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan berubah menjadi Rp.26.000.000,00.
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah
  1. 1.Semula Rp. 2.744.900.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp. 5.573.713.191,50 jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan menjadi Rp.8.318.613.191,50.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp.8.287.016.649,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp.7.387.224.038,35 jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi Rp.15.674.240.687,35.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung
  1. 1.semula Rp.36.394.580.052,68
  2. 2.bertambah/berkurang Rp. 4.103.769.582,20 jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan menjadi Rp. 40.498.349.634,88.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
  1. 1.semula Rp.62.535.650.522,08
  2. 2.bertambah/berkurang (Rp.38.191.938.226,43) jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan menjadi Rp.24.343.712.295,65.
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.Semula Rp.194.000.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp.1.414.392.090,00 jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan menjadi Rp.1.608.392.090,00.
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya
  1. 1.Semula Rp.150.000.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp.1.308.911.903,00 jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan menjadi Rp.1.458.911.903,00.
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

1.semula Rp.2.000.000.000,00
2.bertambah/berkurang (Rp.1.000.000.000,00) jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi Rp. 1.000.000.000,00.

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 nomor 4, terdiri atas: Belanja bantuan keuangan

1.semula Rp.89.109.143.500,00
2.bertambah/berkurang (Rp.1.597.354.700,00) jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan menjadi Rp.87.511.788.800,00.

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan
1. 1.semula Rp. 6.000.000.000,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp. 7.874.382.874,00 jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp.13.874.382.874,00.
b.pengeluaran Pembiayaan
1. 1.semula Rp.4.000.000.000,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp. 0,00 jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan tetap Rp.4.000.000.000,00.

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu: sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya

1.semula Rp.6.000.000.000,00
2.bertambah/berkurang Rp.7.874.382.874,00 jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp.13.874.382.874,00.

(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu: penyertaan modal Daerah

1.semula Rp.4.000.000.000,00
2.bertambah/berkurang Rp.0,00 jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan tetap Rp.4.000.000.000,00.

Pasal 9

(1)Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran 1 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4.Lampiran IV : rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain;
14.Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…