DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) RPJMD Tahun 2018-2023 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan: a. visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih; dan b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencanan 2 SALINAN Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3 SALINAN
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 SALINAN 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 SALINAN Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 6 SALINAN Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
30.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);
31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 5);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN : 7 SALINAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 8 SALINAN
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
15.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 9 SALINAN sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adaah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan deerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan daerah secara utuh.
21.Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang ataupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.
23.Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. 10 SALINAN
24.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
25.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
27.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
28.Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
29.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
31.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
33.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
34.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
35.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 11 SALINAN sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
36.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
37.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
38.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
39.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
40.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantumm di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
41.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2018-2023 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. 12 SALINAN

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan masa lalu RPJMD Teknokratik ini merupakan perspektif evaluasi yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD dan posisi keseimbangan keuangan daerah berupa neraca daerah hingga tahun terakhir realisasi penyelenggaraan periode pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini selama empat tahun terakhir berjalannya RPJMD periode sebelumnya. Meliputi dua aspek penting, yakni perkembangan kinerja APBD dan kinerja neraca daerah, aspek keuangan daerah sebagai bukti penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan baik yang disertai dengan realisasi keuangannya. Analisis dan pengamatan difokuskan dalam empat tahun terakhir, yakni periode 2016-2019.

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan pubik.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. Permasalahan Pembangunan Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan 13 SALINAN Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(7)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi RPJMD adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah diambil dari rumusan visi kepala daerah terpilih. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 juga mengacu pada visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2018- 2023, dan visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2025.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan. Pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
4. d.Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 14 SALINAN Ketentuan Peralihan

Pasal 7

1.Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangungan. Bupati dan Wakil Bupati wajib Menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
2.Penyusunan RKPD 2025 dan 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJMD 2021-2026.
3.RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
4.RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022-2026. 15 SALINAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 26 Agustus 2021 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd H.ARAS TAMMAUNI Diundangkan di Tobadak pada tanggal 26 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd H.ASKARY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SABRY, S.Ag NIP.19720619 200312 1 004 BUPATI MAMUJU TENGAH KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas berkah, rahmat, dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Visi pembangunan 5 tahun ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 adalah Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara. Visi pembangunan ini akan diimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi panduan bagi masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan materi dokumen ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi rakyat Mamuju Tengah. Sekian dan terimakasih. Tobadak, 2021 BUPATI MAMUJU TENGAH, H.ARAS TAMMAUN KABUPATEN MAMUJU TENGAH 1 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Dalam dokumen RPJMD, pemerintah daerah wajib merespon kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengharuskan urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam pemerintahan daerah diselenggarakan dengan mengacu pada SPM, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengharuskan integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam perencanaan daerah. Proses penyusunan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada proses dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017.Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut secara garis besar dalam tahapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, Orientasi mengenai RPJMD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan Awal RPJMD. Dokumen Rancangan Awal RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2020 untuk periode 2021-2024. Sesuai dengan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka disusunlah rancangan Awal RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan mulai dari pembuatan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/66.1/111/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026. Tahapan selanjutnya yaitu Orientasi mengenai RPJMD yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.00 bertempat di aula Kantor Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah dengan media video conference yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh Tim Penyusun rancanagan teknokratik RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dengan agenda pemaparan materi oleh Tenaga Ahli Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS dan Dr. Sultan Suhab, SE., MS dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun materi Orientasi yang dipaparkan adalah sistematika penyusunan Rancangan awal RPJMD, hal-hal substansial yang harus dicantumkan dalam dokumen berdasarkan lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penjelasan tentang pengumpulan data, sumber data dan validitas data yang dibutuhkan dan kinerja keuangan daerah lima tahun terakhir untuk mengevaluasi capaian RPJMD terdahulu dan merumuskan permasalahan, tujuan dan sasaran lima tahun kedepan, 2021-2026. RPJPD menjadi pedoman dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD dalam pasal 42 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RPJMD disusun sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menjadi pedoman penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala, yang mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah. Yang kemudian akan dilanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021- 2026 yang akan disusun ini merupakan penjabaran tahun ke empat atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah 2005-2025. 1.2 Dasar Hukum Dasar hukum Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021- 2026 adalah sebagai berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 3 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana Telah mengalami perubahan atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; KABUPATEN MAMUJU TENGAH 4 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
23.Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; KABUPATEN MAMUJU TENGAH 5 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
31.Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
32.Surat Edaran Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan;
33.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;
35.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2005-2025.
36.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:
1.RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 mengacu pada RPJPN dan RPJMN.
2.RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat merupakan acuan bagi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah baik untuk arahan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.
3.RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah khususnya dalam perspektif perencanaan dan pemanfaatan ruang. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 6 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
4.RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, yakni dokumen Renstra OPD, RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dan Renja OPD serta menjadi tolok ukur perkembangan kinerja pelaksanaan pemerintah daerah selanjutnya. Selain hubungannya dengan beberapa dokumen Perencanaan tersebut, Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:
1.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026;
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM);
3.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
4.Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Gambar 1. 1 Bagan Hubungan antar Dokumen Perencanaan Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.18 Tahun 2017 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 7 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1.4 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021 – 2026 mengikuti sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 8 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1.5 Maksud Dan Tujuan Maksud dari penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021- 2026 adalah:
1.Untuk memberikan gambaran ilmiah tentang evaluasi hasil capaian pembangunan lima tahun terakhir;
2.Untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan lima tahun kedepan, 2021-2026. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pemeritah Daerah setiap tahunnya dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026. Sehingga terbangunnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat lebih efektif. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 9 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1) Luas dan batas wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, tanggal 11 Januari Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km 2 . Berdasarkan peta RBI 2014 pada dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037 Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 3.100,87 Km 2 (310.086,92) Ha, yang merupakan 18,33 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.916,02 km 2 ). Batas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu : a) Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara; b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; c) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar (UU 23 2014 pasal 14 ayat 6 tentang batas wilayah pesisir) (penataan kembali batas dan luas wilayah kabupaten, Kecamatan, desa). Kabupaten Mamuju Tengah, secara administrasi pemerintahan terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Ibu kota kabupaten terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan radius, Kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Karossa (Karossa) yaitu sejauh 45 Km, dan ibukota Kecamatan yang terdekat dari ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 10 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT Kabupaten Mamuju Tengah No Kecamatan Nama Desa/UPT Kecamatan Luas (Ha) % 1 Tobadak 1. Salubaja 1.556,25 2,22
2.Bambadaru 1.883,52 2,69
3.Batu Parigi 21.634,24 30,91
4.Polongaan 2.790,60 3,99
5.Mahahe 559,94 0,80
6.Tobadak 7.036,96 10,05
7.Saluadak 5.702,06 8,15
8.Sejati 28.827,80 41,19 Kecamatan Tobadak 69.991,37 22,57 2 Pangale 1. Pangale 1.230,86 13,51
2.Sartanamaju 912,4 10,01
3.Polo Pangale 874,69 14,58
4.Kuo 453,86 6,34
5.Polo Lereng 1.230,06 13,50
6.Polo Camba 1.795,13 19,70
7.Lamba-Lamba 1.177,25 12,92
8.Kombiling 858,87 9,43
9.Lemo-Lemo 577,56 6,34 Kecamatan Pangale 9.110,67 2,94 3 Budong-Budong 1. Lumu 1.424,94 5,71
2.Tinali 429,23 1,72
3.Salumanurung 1.004,83 4,02
4.Kire 2.514,34 10,07
5.Salugatta 1.619,03 6,48
6.Pontanakayang 3.190,80 12,78
7.Babana 4.117,32 16,49
8.Pasapa 1.728,67 6,92
9.Bojo 3.289,01 13,17
10.Barakkang 4.135,40 16,56
11.Lembah Hada 1.513,74 6,06 Kec. Budong-Budong 24.967,31 8,05 4 Topoyo 1. Budong-Budong 1.769,62 2,00
2.Paraili 620,2 0,70
3.Topoyo 833,9 0,94
4.Kabubu 388,88 0,44
5.Waeputeh 787,49 0,89
6.Tappilina 732,04 0,83
7.Tangkou 338,04 0,38 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 11 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Kecamatan Nama Desa/UPT Kecamatan Luas (Ha) %
8.Tabolang 4.141,75 4,68
9.Salupangkang 1.092,80 1,24
10.Salupangkang IV 1.091,16 1,23
11.Tumbu 1.671,62 1,89
12.Bambamanurung 476,03 0,54
13.Pangalloang 1.414,53 1,60
14.Sinabatta 1.794,58 2,03
15.Salulekbo 71.327,33 80,61 Kecamatan Topoyo 88.479,97 28,53 5 Karossa 1. Kambunong 16.942,40 14,41
2.Tasokko 21.188,97 18,03
3.Lara 10.222,32 8,70
4.Karossa 32.860,37 27,96
5.Lembah Hopo 2.149,64 1,83
6.UPT Lara III 1.270,46 1,08
7.Banggaulu 1.420,77 1,21
8.UPT Mora IV 666,1 0,57
9.Kayu Calla 964,12 0,82
10.Kadaila 1.734,29 1,48
11.Sukamaju 8.948,36 7,61
12.Salubiru 13.228,86 11,26
13.Sanjango 5.940,94 5,05 Kecamatan Karossa 117.537,60 37,90 LUAS KABUPATEN MAMUJU TENGAH 310.086,92 100,00 Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037 Tabel 2. 2 Batas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah No Kecamatan Batas Wilayah Utara Selatan Barat Timur 1 Topoyo Kec. Karossa Kec. Tobadak Selat Makassar Prov. Sulsel 2 Budong – Budong Kec. Topoyo Kec. Pangale Selat Makassar Kab. Mamuju 3 Tobadak Kec. Topoyo Kab. Mamuju Kec. Budong- Budong Prov. Sulsel 4 Pangale Kec. Budong- Budong Kab. Mamuju Selat Makassar Kab. Mamuju 5 Karossa Kab. Mamuju Utara Kec. Topoyo Selat Makassar Prov. Sulsel Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 12 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah Sumber : Perda RTRW Kab. Mamuju Tengah 2017 -2037 2) Letak dan Kondisi Geografis a) Posisi Astronomis Letak Kabupaten Mamuju Tengah Pada posisi astronomis berada pada koordinat 1˚43’42,90” – 2˚18’30,08” Lintang Selatan dan 119˚7’41,60” – 119˚52’12,97” Bujur Timur. b) Posisi Geostrategis Letak Kabupaten Mamuju Tengah secara geostrategis berada pada jalur yang sangat strategis karena berada pada posisi jalur perdagangan trans Sulawesi, berada di antara provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di jalur darat. Jalur laut Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur sehingga ke depannya Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadi Jalur Segitiga Emas perdagangan pada ketiga daerah tersebut ditambah lagi jika KABUPATEN MAMUJU TENGAH 13 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 rencana perpindahan Ibukota Negara terealisasi maka kondisi Mamuju Tengah perlu menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal. c) Kondisi/ Kawasan

(1)Pedalaman Daerah pedalaman pada wilayah Mamuju Tengah yang merupakan wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten dan jauh dari garis pantai berada di beberapa Dusun di tiga Kecamatan yaitu Tobadak, Topoyo dan Karossa kondisi daerah pedalaman saat ini semua telah dapat dijangkau oleh kendaraan meskipun ada beberapa wilayah yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua.
(2)Terpencil Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat dikategorikan terpencil terdapat di daerah pegunungan di kecamatan Tobadak yaitu Desa Sejati dan Desa Saloadak lalu di Kecamatan Topoyo yaitu Desa Salulebbo dan di Kecamatan Karossa yaitu Desa Sanjango.
(3)Pesisir Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari lima Kecamatan di mana empat Kecamatan terdapat di daerah pesisir, Panjang Garis pantai 102,60 Km dengan Kawasan sempadan pantai luas total kurang lebih 972,49 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan) hektar terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten dengan ketentuan.
(4)Pegunungan Wilayah pegunungan Kabupaten Mamuju Tengah berada pada Kawasan Taman Nasional Ganda Dewata di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Karossa, Kawasan hutan lindung yang terutama difungsikan sebagai pelindung tatanan ekohidrolika daerah-daerah aliran sungai yang mengairi persawahan, tambak dan/atau memenuhi kebutuhan air perkebunan di Kecamatan Karossa, Tobadak, dan Kecamatan Topoyo.
(5)Kepulauan Di Kabupaten Mamuju Tengah Hanya Memiliki satu wilayah kepulauan yaitu Pulau Kambunong yang secara administratif berada di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 3) Topografi a) Kemiringan Lahan Kondisi topografi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.600 meter di atas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir KABUPATEN MAMUJU TENGAH 14 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <25 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan ini merupakan fisiografi dataran erminal dan dataran koluvial yang subur dan telah berkembang menjadi kawasan permukiman, pertanian, dan perkebunan. Di beberapa tempat tampak adanya genangan yang menandakan drainase buruk dan rawan terhadap bencana banjir. b) Ketinggian Lahan Makin ke timur wilayah ini semakin tinggi dengan topografi perbukitan dengan torehan-torehan alur air yang pada saat terjadi hujan membawa aliran permukaan menuju sungai utama, yakni S. Budong-budong, S. Karama, dan S.Karosa. Pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah ketinggian topografi mencapai ketinggian 2.600 meter dpl. Ketinggian tempat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dikelompokan menjadi beberapa kelas ketinggian sebagi berikut:
(1)Kelas ketinggian 50 – 500 m dpl, seluas 159.700,40 Ha
(2)Kelas ketinggian 500 – 1000 m dpl, seluas 61.820,40 Ha
(3)Kelas ketinggian 1000 – 1500 m dpl, seluas 38.953,95 Ha
(4)Kelas ketinggian 1500 – 2000 m dpl, seluas 32.089,89 Ha
(5)Kelas ketinggian 2000 – 2600 m dpl, seluas 8.872,36 Ha Secara fisiografi Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar (>4,32%) merupakan wilayah bergunung dengan kemiringan lahan >40%. Lainnya berupa lahan dengan bentuk wilayah datar (lereng 0-2%) yang menempati wilayah seluas 95.734,54 Ha (30,87%), %), lahan berombak (lereng 2-8%) menempati wilayah seluas 59.111,39 Ha (19,06%), lahan bergelombang (lereng 8-15%) menempati wilayah seluas 58.409,61 Ha (18,83%), lahan agak berbukit (lereng 15-25%) menempati wilayah seluas 50.621,64 Ha (16,32%), dan lahan dengan bentuk wilayah berbukit (lereng 25-40%) yang menempati wilayah seluas 32.795,09 Ha (10,57). Tabel 2. 3 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Masing- masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Simb ol Kelas (%) LUAS SEBARAN KEMIRINGAN LAHAN (Ha) Luas KECAMATAN Ha %BUDONG- BUDONG KAROSSA PANGAL E TOBADA K TOPOYO A 0 – 2 21.928,51 21.948,22 9.102,80 24.465,59 18.289,42 95.734,54 30,87 B 2 – 8 2.633,30 21.633,67 7,86 18.999,94 15.836,62 59.111,39 19,06 C 8 – 15 200,67 25.412,15 - 14.394,13 18.402,66 58.409,61 18,83 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 15 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Simb ol Kelas (%) LUAS SEBARAN KEMIRINGAN LAHAN (Ha) Luas KECAMATAN Ha %BUDONG- BUDONG KAROSSA PANGAL E TOBADA K TOPOYO D 15 – 25 194,55 24.245,63 - 7.454,77 18.726,69 50.621,64 16,32 E 25 – 40 10,24 17.943,15 - 2.709,17 12.132,53 32.795,09 10,57 F >40 - 6.354,71 - 1.967,74 5.092,02 13.414,47 4,32 Total 24.967,29 117.537,56 9.910,67 69.991,36 88.479,97 310.086,7 100 Sumber: Perda RTRW Kab. Mamuju Tengah 2017 -2037 * Keterangan : A (0-2%) : Datar B (2-8%) : Berombak C (8-15%) : Bergelombang C 15-25%) : Agak berbukit D 25-40%) : Berbukit E (>40%) : Bergunung Hingga tahun 2020 ini, belum terjadi perubahan Kemiringan dan Ketinggian Lahan dikarenakan tidak terdapatnya aktivitas yang dapat merubah bentuk permukaan lahan pada Kabupaten Mamuju Tengah dalam skala besar, seperti aktivitas tambang dalam skala besar, bencana alam, atapun aktivitas lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk permukaan lahan dalam skala besar. 4) Geologi a) Struktur dan Karakteristik Berdasarkan Peta Geologi Lembar Mamuju 2013 dan Lembar Pasangkayu 2014, skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 2010) wilayah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 7 Formasi, yaitu Formasi Latimojong (Kls), Aluvium (Qa), Formasi Budong-Budong (Qb), Batugamping Koral (QI), Batuan Terobosan (Tmpi), Formasi Lariang (TQp), Formasi Sekala (Tmps), Batuan Gunungapi Talaya (Tmtv), Batuan Gunungapi Lamasi (Toml), Formasi Pasangkayu (TQp), dan Kompleks Wana (TRw). Rincian formasi geologi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah beserta susunan batuannya kandungan dari masing-masing jenis tanah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 16 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 4 Formasi Geologi Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Sumber: Peta Geologi Lembar Mamuju 2013 dan Lembar Pasangkayu 2014, skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 2010) 5) Potensi Kandungan Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju Tengah secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri. Berdasar data pada Departemen Pertambangan dan Energi, diketahui bahwa untuk kelompok bahan galian konstruksi meliputi : Simbol Formasi Batuan Penyusun Luas Ha % Kls Formasi Latimojong Perselingan batupasir malih dengan batusabak dan filit, setempat bersisipan batulempung meta 78.692,36 25,37 Qa Aluvium lempung, pasir, kerikil, dan kerakal 43.426,62 14 Qb Formasi Budong- Budong konglomerat dan batupasir, setempat dengan sisipan batugamping dan batulanau 20.847,20 6,72 QI Batugamping Koral batugamping terumbu dan batugamping bioklastika, berongga, stempat dg cangkang moluska 2.245,43 0,72 Tmpi Batuan Terobosan granit, granodiorit, riolit, 16ermina, dan aplit 7.505,91 2,42 Tmpl Formasi Lariang batupasir gampingan dan mikaan, batulempung bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tuf 49.030,02 15,81 Tmps Formasi Sekala batupasir hijau, grewake, napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersusunan andesit-basal 16.122,08 5,19 Tmtv Batuan Gunungapi Talaya breksi gunungapi, tuf dan lava bersusunan andesit-basal, dengan sisipan batupasir dan napal, setempat batubara 41.680,55 13,44 Toml Batuan Gunungapi Lamasi tuf, lava dan breksi gunungapi bersusunan andesit-dasit, setempat dgn sisipan batupasir gampingan, dan serpih 41.911,35 13,51 TQp Formasi Pasangkayu perselingan batupasir dengan batulempung, setempat bersisipan konglomerat dan batugamping 3.937,27 1,26 TRw Kompleks Wana sekis mika, sekis amfibol, genes dan kuarsit 4.676,61 1,5 Blank 11,54 0,003 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 17 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
1. a.Granodiorit, tersebar di daerah Salubiro dan Bulukaling Kecamatan Karossa dengan perkiraan cadangan volume sebesar 58.443.750 meter kubik;
2. b.Batu Pasir, tersebar di daerah Kombiling, Salupangkang dan Topoyo Kecamatan Topoyo, di Barakkang Pangale, Bajo Kecamatan Pangale, dengan volume sekitar 630.887.500 meter kubik;
3. c.Konglomerat, tersebar di daerah Pasapa, Tangkou, Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong, dengan volume sekitar 134.475.000 meter kubik. Sementara untuk kelompok bahan galian industri meliputi :
4. a.Batu Sabak, tersebar di daerah Tobinta, Salubaja dan Salubarana Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 22.050.000 meter kubik;
5. b.Sekis, tersebar di daerah Tabolang, Kalando dan Batusitanduk Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sekitar 2.200.000 meter kubik;
6. c.Batu Gamping, terdapat di daerah Salupangkang Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sekitar 5.625.000 meter kubik; Lempung, tersebar di daerah Karossa, Benggaulu, Durikumba, Lara, Salubarana dan Tomemba Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 1.297.575.000 meter kubik. Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Mamuju Tengah Sumber : Perda RTRW kab. Mamuju Tengah 2017 - 2037 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 18 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6) Hidrologi Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh 7 sungai (pembinaan sungai wilayah III) yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Budong-Budong, Sungai Lumu, Sungai Karama, Sungai Karossa, Sungai Benggaulu, Sungai Kamansi, dan Sungai Panggajoan. Dalam sistem kerja wilayah sungai, sungai-sungai di Kabupaten Mamuju Tengah ini termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Karama, yang meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa. Luas masing-masing DAS menurut Kecamatan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 5 Sebaran DAS Berdasarkan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Nama Das Desa Kecamatan Grand Total Budong- Budong Karossa Pangale Tobadak Topoyo Budong- Budong Babana 2.329,04 - - - - 2.329,04 Bambadaru - - - 1.120,33 - 1.120,33 Batuparigi - - - 14.438,05 - 14.438,05 Bojo 1.124,09 - - - - 1.124,09 Budong-Budong - - - - 613,07 613,07 Kabubu - - - - 7,56 7,56 Kambunong - 11.663,70 - - - 11.663,70 Karossa - 22.869,95 - - - 22.869,95 Lara - 6.667,84 - - - 6.667,84 Mahahe - - - 560,19 - 560,19 Pangalloang - - - - 1.415,33 1.415,33 Paraili - - - - 447,94 447,94 Pasapa 190,70 - - - - 190,70 Polongaan - - - 2.607,89 - 2.607,89 Pontanakayang 637,58 - - - - 637,58 Saloadak - - - 57,41 - 57,41 Salu Lebo - - - - 70.660,61 70.660,61 Salubiro - 9.494,20 - - - 9.494,20 Salupangkang - - - - 194,77 194,77 Sanjango - 1.015,35 - - - 1.015,35 Sejati - - - 4.597,37 - 4.597,37 Sukamaju - 1.399,15 - - - 1.399,15 Sulobaja - - - 1.485,48 - 1.485,48 Tabolang - - - - 4.052,09 4.052,09 Tangkau - - - - 88,15 88,15 Tappilina - - - - 16,01 16,01 Tasokko - 12.368,32 - - - 12.368,32 Tobadak - - - 7.040,35 - 7.040,35 Topoyo - - - - 681,43 681,43 Waipute - - - - 0,75 0,75 Budong-Budong Total 179.844,70 Karama Batuparigi - - - 3.740,70 - 3.740,70 Kombiling - - 677,13 - - 677,13 Lemo-Lemo - - 578,09 - - 578,09 Pangale - - 1.218,41 - - 1.218,41 Polopangale - - 1.085,83 - - 1.085,83 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 19 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Nama Das Desa Kecamatan Grand Total Budong- Budong Karossa Pangale Tobadak Topoyo Salu Lebo - - - - 612,51 612,51 Sartanamaju - - 709,94 - - 709,94 Sejati - - - 9.420,32 - 9.420,32 Karama Total 18.042,93 Karossa Benggaulu - 1.420,68 - - - 1.420,68 Kadaila - 1.507,52 - - - 1.507,52 Karossa - 8.620,94 - - - 8.620,94 Kayucala - 430,66 - - - 430,66 Lara - 10,62 - - - 10,62 Lara Tiga - 780,87 - - - 780,87 Lembahhopo - 730,10 - - - 730,10 Mora Empat - 666,04 - - - 666,04 Sanjango - 4.924,26 - - - 4.924,26 Sukamaju - 1.830,27 - - - 1.830,27 Karossa Total 20.921,95 Lumu Bambadaru - - - 764,14 - 764,14 Barakkang 4.070,63 - - - - 4.070,63 Batuparigi - - - 3.458,44 - 3.458,44 Bojo 2.166,91 - - - - 2.166,91 Kire 120,43 - - - - 120,43 Lamba-Lamba - 1.009,47 - - 1.009,47 Lembahhada 1.514,81 - - - - 1.514,81 Lumu 608,66 - - - - 608,66 Pasapa 1.538,97 - - - - 1.538,97 Polocamba - - 1.268,72 - - 1.268,72 Pololereng - - 282,76 - - 282,76 Polongaan - - 183,75 183,75 Polopangale - - 243,71 243,71 Pontanakayang 1.528,33 - - - - 1.528,33 Saloadak - - - 5.647,13 5.647,13 Salu Lebo - - - - 0,21 0,21 Salugatta 725,60 - - - - 725,60 Salumanurung 282,80 - - - - 282,80 Sartanamaju - - 0,09 - - 0,09 Sejati - - - 14.816,95 - 14.816,95 Sulobaja - - - 71,56 - 71,56 Tinali 429,54 - - - - 429,54 Lumu Total 40.733,59 Kaseo Kadaila - 226,80 - - - 226,80 Karossa - 1.339,70 - - - 1.339,70 Kayucala - 533,52 - - - 533,52 Lara - 1.688,17 - - - 1.688,17 Lara Tiga - 489,53 - - - 489,53 Lembahhopo - 1.419,47 - - - 1.419,47 Salubiro - 0,40 - - - 0,40 Sukamaju - 5.718,67 - - - 5.718,67 Kaseo Total 11.416,26 Babana Babana 262,24 - - - - 262,24 Babana Total 262,24 Barana Lara - 1.853,32 - - - 1.853,32 Salubiro - 2.532,81 - - - 2.532,81 Tasokko - 1,40 - - - 1,40 Barana Total 4.387,53 Batumeanaq Kambunong - 0,81 - - - 0,81 Batumeanaq Total 0,81 Bijau Kambunong - 904,22 - - - 904,22 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 20 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Nama Das Desa Kecamatan Grand Total Budong- Budong Karossa Pangale Tobadak Topoyo Tasokko - 899,13 - - - 899,13 Bijau Total 1.803,35 Dondo Lumu 364,70 - - - - 364,70 Salumanurung 9,66 - - - - 9,66 Dondo Total 374,35 Dumung Lumu 221,63 - - - - 221,63 Dumung Total 221,63 Gatta Babana 138,25 - - - - 138,25 Gatta Total 138,25 Halijah Lamba-Lamba - \’- 126,98 - - 126,98 Polocamba - - 481,71 - - 481,71 Pololereng - - 530,65 - - 530,65 Halijah Total 1.139,34 Kahalean Barakkang 67,90 - - - - 67,90 Kire 329,09 - - - - 329,09 Lumu 204,76 - - - - 204,76 Salugatta 56,58 - - - - 56,58 Salumanurung 713,14 - - - - 713,14 Kahalean Total 1.371,47 Kalia Kambunong - 438,99 - - - 438,99 Salu Lebo - - - - 43,76 43,76 Tasokko - 4.998,21 - - - 4.998,21 Kalia Total 5.480,97 Kambunong A Kambunong - 52,67 - - - 52,67 Kambunong B Kambunong - 55,59 - - - 55,59 Kambunong C Kambunong - 0,15 - - - 0,15 Kambunong D Kambunong - 0,09 - - - 0,09 Kambunong E Kambunong - 0,09 - - - 0,09 Kambunong Total 108,58 Kire Kire 0,46 - - - - 0,46 Kire Total 0,46 Kombiling Kombiling - - 6,14 - - 6,14 Kombiling Total 6,14 Lelo Kire Babana 837,01 - - - - 837,01 Kire 1.612,57 - - - - 1.612,57 Pontanakayang 1.026,92 - - - - 1.026,92 Salugatta 837,95 - - - - 837,95 Lelo Kire Total 4.314,45 Manisi Tasokko - 927,80 - - - 927,80 Manisi Total 927,80 Muara Sampaga Pangale - - 6,98 - - 6,98 Muara Sampaga Total 6,98 Panggajoan Babana 374,24 - - - - 374,24 Kire 214,24 - - - - 214,24 Panggajoan Total 588,48 Panggajoang Babana 170,40 - - - - 170,40 Panggajoang Total 170,40 Patulana Tengah Budong-Budong - - - - 842,18 842,18 Paraili - - - - 108,43 108,43 Tumbu - - - - 50,58 50,58 Patulana Tengah Total 1.001,18 Patulana Ujung Budong-Budong - - - - 239,24 239,24 Tumbu - - - - 70,24 70,24 Patulana Ujung Total 309,49 Polo Kombiling - - 172,06 - - 172,06 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 21 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Nama Das Desa Kecamatan Grand Total Budong- Budong Karossa Pangale Tobadak Topoyo Lamba-Lamba - - 37,90 - - 37,90 Polocamba - - 46,18 - - 46,18 Pololereng - - 417,70 - - 417,70 Polopangale - - 0,20 - - 0,20 Sartanamaju - - 203,19 - - 203,19 Polo Total 877,23 Salubiro Kambunong - 1,18 - - - 1,18 Salubiro - 1.196,58 - - - 1.196,58 Tasokko - 1.985,51 - - - 1.985,51 Salubiro Total 3.183,28 Sikeang Kecil Kire 238,28 - - - - 238,28 Sikeang Kecil Total 238,28 Sinabatta Bambamanurung - - - - 476,21 476,21 Kabubu - - - - 339,72 339,72 Kambunong - 3.812,22 - - - 3.812,22 Paraili - - - - 32,69 32,69 Salupangkang - - - - 898,47 898,47 Salupangkang Iv - - - - 1.091,63 1.091,63 Sinabatta - - - - 1.381,54 1.381,54 Tabolang - - - - 91,21 91,21 Tangkau - - - - 250,04 250,04 Tappilina - - - - 716,35 716,35 Tasokko - 0,25 - - - 0,25 Topoyo - - - - 152,89 152,89 Tumbu - - - - 205,07 205,07 Waipute - - - - 787,11 787,11 Sinabatta Total 10.235,41 Tapese A Kambunong - 6,60 - - - 6,60 Tapese B Tasokko - 4,03 - - - 4,03 Tapese Total 10,63 Tumbu A Tumbu - - - - 0,81 0,81 Tumbu B Tumbu - - - - 0,38 0,38 Tumbu Total 1,19 Waitumbu Budong-Budong - - - - 70,68 70,68 Kabubu - - - - 41,79 41,79 Paraili - - - - 31,47 31,47 Sinabatta - - - - 409,81 409,81 Tumbu - - - - 1.343,11 1.343,11 Waitumbu Total 1.896,86 Grand Total 24.948,55 117.488,39 9.103,85 70.010,05 88.465,85 310.016,68 Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai & Hutan Lindung Lariang-Mamasa, Tahun 2016 Hingga saat ini sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena di wilayah ini belum banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang banyak membutuhkan air baku dari badan air permukaan yang ada. Kondisi badan air permukaan di wilayah ini semakin terancam dengan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian rakyat di daerah tengah dan hulu DAS. Indikasi kerusakan DAS ini terbukti dengan seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan. Oleh karena itu penataan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan wilayah kabupaten sekitarnya sangat mendesak. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 22 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7) Klimatologi
(1)Tipe Iklim dan Curah Hujan Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan bagi tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan berdasarkan data hujan dan iklim dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Majene periode 10 tahun berturut-turut (2004-2013). Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah tergolong cukup tinggi (>2.000 mm/tahun), yaitu sebesar 2.608 mm/tahun, dengan hari hujan rata-rata sebanyak 103 hari/tahun. Rata-rata curah hujan bulanan minimum terjadi bulan Agustus sebesar 5 mm/bulan dengan hari hujan sebanyak 4 hari, sedangkan rata-rata curah hujan bulanan maksimum terjadi pada bulan Juni sebesar 733 mm/bulan dengan hari hujan sebanyak 13 hari. Jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan di Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut : Tabel 2. 6 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Majene,Tahun 2020 Berdasarkan Zona Agroklimat Oldeman, bulan basah (CH>200 mm/bulan) dijumpai selama 2 bulan berturut-turut, bulan kering (CH<100 mm/bulan) sebanyak 4 bulan berturut-turut, dan bulan lembab (CH=100 – 200 mm/bulan) No Bulan Curah Hujan tahun 2020 (mm) Hari Hujan tahun 2020 (hari) 1 Januari 186 12 2 Februari 190 10 3 Maret 75 9 4 April 117 7 5 Mei 212 10 6 Juni 733 13 7 Juli 385 10 8 Agustus 5 4 9 September 158 7 10 Oktober 498 13 11 November 49 8 12 Desember - - Jumlah 2.608 103 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 23 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sebanyak 6 bulan. Dengan demikian, tipe iklim di daerah kajian menurut diklasifikasikan sebagai E3, yang mencirikan bahwa di wilayah kajian hanya terdapat kurang dari tiga bulan basah berturut-turut, serta terdapat antara tiga sampai enam bulan kering berturut-turut, sebagaimana disajikan pada tabel zona iklim. Tabel 2. 7 Zona Iklim dan Sub Divisi Agroklimat Menurut Oldeman (1980) No Zona Bulan Basah Berturut-turut (bulan) Tipe Iklim 1 A > 9 E3 2 B 7- 9 3 C 5 – 6 4 D 3 – 4 5 E < 3 No Sub Divisi Bulan Kering Berturut-turut (bulan) 1 1 <2 2 2 2-3 3 3 3-6 4 4 >6 Sumber: Hasil Analisis 2015 Berikut disajikan gambaran zona agroklimat di wilayah kajian menurut klasifikasi Oldeman sebagaimana pada gambar berikut: Gambar 2. 2 Zona Agroklimat di Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Klasifikasi Oldeman Adapun berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson (1951), Lama Periode Lembab (100-200 mm/bulan) Lama Periode Kering (<100 mm/bulan) Lama Periode Basah (>200 mm/bulan) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 86 75 9 10 11 12 E 1 E 2 E 3 E 4 D 1 D 2 D 3 D 4 C 1 C 2 C 3 B 1 B 2 A 1 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 24 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 terdapat 8 bulan basah (CH>100 mm/bln), 3 bulan kering (CH< 60 mm/bln), dan 1 bulan lembab (CH=60-100 mm/bulan). Penentuan zona iklim menurut Schmidt–Ferguson dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah bulan kering (<60 mm/bulan) dan bulan basah (>100 mm/bulan)yang dinyatakan dengan rumus: Jumlah rata-rata bulan kering Q = ________________________ x 100% Jumlah rata-rata bulan basah Hasil perhitungan perbandingan bulan kering terhadap bulan basah tersebut kemudian dibandingkan terhadap Tabel Zona Iklim sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel 2. 8 Zona Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt – Ferguson (1951) No Zona Nilai Q (%) Kondisi Iklim 1 A 0 - < 14,3 Sangat basah (very wet) 2 B 14,3– <33,3 Basah (wet) 3 C 33,3– <60,0 Agak Basah (fairly wet) 4 D 60,0 – <100,0 Sedang (fair) 5 E 100,0 – <167,0 Agak kering (fairly dry) 6 F 167,0 – <300 Kering (dry) 7 G 300,0 – <700 Sangat kering (very dry) 8 H 700,0 atau lebih Luar biasa kering (extremly dry) Sumber: Handoko Tahun (1995) Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di daerah kajian bulan basah (>100 mm/bulan) berlangsung delapan bulan dan bulan kering (<60 mm/bulan) berlangsung tiga bulan, serta terdapat 1 bulan lembab, sehingga perbandingan antara bulan kering dengan basah Q=37,5%. Dengan demikian, menurut klasifikasi Schmidt–Fergusontipe iklim daerah kajian tergolong ke dalam tipe iklim C, yakni daerah agak basah (fairly wet).
(2)Suhu dan Kelembaban Udara Suhu udara rata-rata daerah kajian adalah berkisar 27,1 – 28,1 ºC, di mana suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan November, sedangkan suhu udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Januari dan Juli. Suhu udara maksimum berkisar 31,1 (Juli) s/d 32,7 (September dan November) dengan rata-rata suhu maksimum sebesar 32,1. Sedangkan suhu minimum berkisar 23,1 (Agustus) s/d 24,0 (November) dengan rata-rata suhu minimum sebesar 23,6. Kelembaban udara relatif rata-rata adalah 79,7%, dimana kelembaban udara relatif terendah terjadi pada bulan September sebesar 75,2%, sedangkan kelembaban udara relatif tertinggi dijumpai pada bulan Mei KABUPATEN MAMUJU TENGAH 25 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sebesar 82,1%. Untuk lebih jelasnya, kondisi suhu udara rata-rata di wilayah kajian disajikan pada tabel berikut: Tabel 2. 9 Suhu dan Kelembaban Udara di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah No Bulan Suhu Udara (⁰C) Kelem baban Udara (%) Kec. Angin (knot) Arah Angin Domina n Penyin aran Mataha ri (%) Maksi mum Rata- rata Mini mum Rata -rata Maksi mum 1 Januari 32,4 28,0 23,6 81,1 3,4 30,0 B 64,2 2 Februari 32,3 27,9 23,4 80,2 3,6 40,0 B 65,5 3 Maret 32,6 27,8 22,9 81,7 3,1 30,0 B 71,0 4 April 31,6 27,8 23,9 81,6 3,7 32,0 T dan B 76,2 5 Mei 31,7 27,8 23,9 82,1 3,9 20,0 T 79,2 6 Juni 31,6 27,8 23,9 81,3 4,8 25,0 T 69,4 7 Juli 31,1 27,4 23,7 80,0 6,2 25,0 T 71,4 8 Agustus 31,8 27,5 23,1 76,0 6,4 25,0 T 87,4 9 September 32,7 28,2 23,6 75,2 5,6 89,0 T 90,4 10 Oktober 32,6 28,2 23,7 78,3 3,8 25,0 T dan B 84,6 11 November 32,7 28,4 24,0 78,9 3,2 28,0 B 75,2 12 Desember 32,0 27,8 23,5 79,8 3,4 40,0 B 63,4 Rata-rata 32,1 27,8 23,6 79,7 4,3 34,1 T dan B 74,8 Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Majene Selama 10 Tahun (2004-2013) 8) Penggunaan lahan Jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder, yakni masing- masing mencakup areal seluas 114.557,96 Ha (38,00%) dan 75.047,22 Ha (24,90%). Penggunaan lahan lainnya yang tergolong agak luas adalah Semak Belukar/Alang -alang seluas 53.689,22 Ha (17,81%), tegalan/ladang seluas 28.695,92 Ha (9,52%), dan Perkebunan/kebun seluas 13.692,46 Ha (4,54%). Penggunaan lahan lainnya berupa tambak, sawah, permukiman, hutan mangrove, padang rumput, dan lain-lain. Secara rinci luas masing-masing jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 26 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 10 Luas Lahan berdasarkan Penggunaannya di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 NO TUTUPAN LAHAN PENGGUNAAN LAHAN 2020 LUAS KECAMATAN BUDONG- BUDONG KAROSSA PANGALE TOBADAK TOPOYO HA % 1 Danau / Situ - - - 4,17 - 4,17 0,001 2 Rawa 214,37 3,21 2,30 223,02 58,84 501,74 0,161 3 Sungai 276,04 541,30 158,74 456,87 846,16 2.279,11 0,734 4 Tambak 209,99 1.886,86 873,12 - 1.851,93 4.821,9 1,554 5 Padang Rumput - 775,21 73,68 494,52 668,21 2.011,62 0,648 6 Pasir / Bukit Pasir Darat 74,65 4,60 24,12 - 51,74 155,11 0,05 7 Pasir / Bukit Pasir Laut - - - - 0,01 0,01 3,224 8 Perkebun an / Kebun 4.376,61 5.303,92 0,23 3.597,85 783,29 14.061,9 4,534 9 Hutan Bakau - 443,30 - - 41,79 485,09 0,156 10 Hutan Rimba - 93.700,12 208,71 37.962,09 64.945,15 196.816,07 63,46 11 Permukim an 319,01 269,66 162,28 359,53 317,12 1.427,6 0,46 12 Sawah 774,56 301,82 1.868,50 - 27,95 2.972,83 0,958 13 Sawah Tadah Hujan - - 36,23 - - 36,23 0,011 14 Semak Belukar / Alang Alang 9.709,73 13.757,49 3.174,26 19.457,47 8.626,10 54.725,05 17,647 15 Tanah Kosong / Gundul 41.46 - 38,37 603,07 177.67 860,57 0,277 16 Tegalan / Ladang 8.970,63 548,47 2.490,10 6.832,72 10.093 28.935,62 9,331 Total 24.967,04 117.535,97 9.110,64 69.991,32 88.489,6 7 310.094,62 100 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Mamuju Tengah 2017 – 2037
1. a.Kawasan budidaya Kawasan Budidaya Terdiri atas :
  1. 1.Kawasan peruntukan hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi memiliki luas total kurang lebih 134.801,47 (seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu koma empat puluh tujuh) hektar 43,34 %, terdiri atas: a. Kawasan hutan produksi tetap; b. Kawasan hutan produksi terbatas; dan c. Kawasan hutan produksi konversi.
  2. 2.Kawasan Peruntukan Pertanian KABUPATEN MAMUJU TENGAH 27 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: Kawasan peruntukan tanaman pangan; dan Kawasan peruntukan hortikultura. Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari atas: ● Lahan basah seluas kurang lebih 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Pangale kurang lebih 4.470 (empat ribu empat ratus tujuh puluh) hektar, Kecamatan Budong-Budong kurang lebih 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) hektar, Kecamatan Tobadak kurang lebih 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) hektar, Kecamatan Topoyo kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hektar, dan Kecamatan Karossa kurang lebih 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar; ● Lahan kering seluas kurang lebih 9.071,43 (Sembilan ribu tujuh puluh satu koma empat puluh tiga) hektar terdiri dari jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar terdapat di Kecamatan Pangale kurang lebih 232,14 (Dua ratus tiga puluh dua koma empat belas) hektar, Kecamatan BudongBudong kurang lebih 3.764,50 (Tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat koma lima puluh) hektar, Kecamatan Tobadak kurang lebih 4.159,63 (Empat ribu seratus lima puluh Sembilan koma enam puluh tiga) hektar, Kecamatan Topoyo kurang lebih 254,12 (Dua ratus lima puluh empat koma dua belas) hektar, dan Kecamatan Karossa kurang lebih 661,04 (Enam ratus enam puluh satu koma nol empat) hektar. ● Kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 1.371,42 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua) hektar, terdapat di Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. ● Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa dengan luas kurang lebih 7.272, 30 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh) Ha.
  3. 3.Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan peruntukan perkebunan, seluas kurang lebih 59.996,17 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma tujuh belas) hektar, terdiri atas: ● Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 45.550,32 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa; KABUPATEN MAMUJU TENGAH 28 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 ● Kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa; ● Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dengan luas kurang lebih 608 (enam ratus delapan) hektar terdapat di Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Karossa; ● Kawasan peruntukan perkebunan kakao dengan luas kurang lebih 13.232,35 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima) hektar terdaftar di kecamatan Pangale, kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa. ● Kawasan peruntukan perkebunan lainnya (kopi, vanili, kemiri, pala, dan lada) dengan luas kurang lebih 330.5 (tiga ratus tiga puluh koma lima) hektar terdapat di Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Karossa.
  4. 4.Kawasan potensi perikanan Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa tambak, kolam, maupun penangkapan. Kawasan perikanan di Kabupaten Mamuju tengah berupa Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan budidaya perikanan tambak dan Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam. Berdasarkan data RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037, potensi kawasan perikanan di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut : - Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. - Kawasan perikanan tambak (perikanan air payau). Kawasan perikanan tambak di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di Kecamatan Budong- budong, Karossa, Pangale, Topoyo dan Tobadak. - Kawasan peruntukan budidaya perikanan tambak terdiri atas : a) Kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Budong– Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Pangale dan Kecamatan Karossa; b) Kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Karossa, Budong- Budong dan Topoyo. - Kawasan peruntukan pengolahan perikanan berupa industri pengolahan perikanan terdapat di Kecamatan Budong-budong, Karossa, Pangale, Topoyo dan Tobadak. - Prasarana perikanan yang dikembangkan meliputi : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 29 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 a) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Karossa; dan b) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Kambunong Kecamatan Karossa, Desa Babana di Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Pangale dan Kecamatan Topoyo.
2. a.Perikanan Tangkap Laut Secara administrasi Kabupaten Mamuju tengah terdiri dari 5 Kecamatan, 54 Desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), 4 kecamatan diantaranya memiliki desa pesisir yang penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Daerah- daerah pesisir tersebut yaitu Kecamatan Pangale (Desa Pangale, Desa Kombiling, Desa Polo Camba, dan Desa Lamba-Lamba), Kecamatan Budong- Budong (Desa Lumu, Desa Kire, Desa Babana), Kecamatan Topoyo (Desa Budong-Budong, Desa Tumbu, dan Desa Sina Batta, Desa Salupangkang IV), dan Kecamatan Karossa (Desa Tasokko, Desa Kambunong, Desa Salu Biro, Desa Lara dan Desa Karossa). Berikut jumlah nelayan di Kabupaten Mamuju Tengah : Tabel 2. 11 Jumlah Nelayan Per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Kecamatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
  1. 1.Pangale 347 347 336 328 328
  2. 2.Budong-Budong 231 231 228 228 228
  3. 3.Tobadak - - - - -
  4. 4.Topoyo 207 207 218 218 218
  5. 5.Karossa 251 251 258 258 258 Jumlah 1.036 1.036 1.040 1.032 1.032 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
3. b.Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya merupakan kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) melalui pemeliharaan dalam wadah dan lingkungan terkontrol. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, diperoleh data sebagai berikut : Tabel 2. 12 Perikanan Budidaya Air Laut Per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 N o Kecamata n Jenis Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
  1. 1.Pangale Jumlah Pembudida ya (Org) - - - - - Jumlah Produksi (Ton) - - - - - Nilai Produksi (Rp) - - - - - KABUPATEN MAMUJU TENGAH 30 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 N o Kecamata n Jenis Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Luas Area (Ha) - - - - -
  2. 2.Budong- Budong Jumlah Pembudida ya (Org) - - - - - Jumlah Produksi (Ton) - - - - - Nilai Produksi (Rp) - - - - - Luas Area (Ha) - - - - -
  3. 3.Tobadak Jumlah Pembudida ya (Org) - - - - - Jumlah Produksi (Ton) - - - - - Nilai Produksi (Rp) - - - - - Luas Area (Ha) - - - - -
  4. 4.Topoyo Jumlah Pembudida ya (Org) - - - - - Jumlah Produksi (Ton) - - - - - Nilai Produksi (Rp) - - - - - Luas Area (Ha) - - - - -
  5. 5.Karossa Jumlah Pembudida ya (Org) 20 20 20 100 112 Jumlah Produksi (Ton) 30,10 70 135 207 18.193,77 Nilai Produksi (Rp) 90.000.00 0 210.000.0 00 405.000.0 00 621.000.0 00 54.582.000.0 00 Luas Area (Ha) 80 100 100 250 175 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Tabel 2. 13 Perikanan Budidaya Air Tawar per Kecamatan di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020 N o Kecamata n Jenis Data Tahun 201 6 2017 2018 2019 2020
  6. 1.Pangale Jumlah Pembudiday a (Org) - 60 60 69 69 Jumlah Produksi (Ton) - 20 23 29 21,18 Nilai Produksi (Rp) - 540.000.000 621.000.000 801.200.000 571.860.00 0 Luas Area (Ha) - 126 132 132 132
  7. 2.Budong- Budong Jumlah Pembudiday a (Org) - - 30 91 91 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 31 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 N o Kecamata n Jenis Data Tahun 201 6 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi (Ton) - - 1 4 6,27 Nilai Produksi (Rp) - - 20.000.000 134.400.000 169.290.00 0 Luas Area (Ha) - - 21 21 21
  8. 3.Tobadak Jumlah Pembudiday a (Org) - 35 40 45 48 Jumlah Produksi (Ton) - 12 15 14 11,27 Nilai Produksi (Rp) - 240.000.000 300.000.000 280.000.000 304.290.00 0 Luas Area (Ha) - 62 79 79 93
  9. 4.Topoyo Jumlah Pembudiday a (Org) - 35 44,00 44,00 44 Jumlah Produksi (Ton) - 5 6 8 7,59 Nilai Produksi (Rp) - 150.000.000 206.000.000 252.600.000 204.930.00 0 Luas Area (Ha) - 12 14 14 14
  10. 5.Karossa Jumlah Pembudiday a (Org) - 42 42 47 47 Jumlah Produksi (Ton) - 38 41 48 25,19 Nilai Produksi (Rp) - 1.330.000.00 0 1.500.200.00 0 1.500.200.00 0 680.130.00 0 Luas Area (Ha) - 35 39 39 39 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Tabel 2. 14 Perikanan Budidaya Air Payau per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 N o Kecamat an Jenis Data Tahun 201 6 2017 2018 2019 2020
  11. 1.Pangale Jumlah Pembudida ya (Org) - 75 75 91 91 Jumlah Produksi (Ton) - 1.156 1.427 1.786 1.096 Nilai Produksi (Rp) - 56.644.000.0 00 69.923.000.0 00 89.064.506.0 00 53.704.000.0 00 Luas Area (Ha) - 2.489 2.506 2.506 2.506
  12. 2.Budong- Budong Jumlah Pembudida ya (Org) - 55 55 61 61 Jumlah Produksi (Ton) - 420 550 376 243 Nilai Produksi (Rp) - 18.900.000.0 00 24.750.000.0 00 18.741.151.0 00 11.907.000.0 00 Luas Area (Ha) - 950 997 997 997 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 32 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 N o Kecamat an Jenis Data Tahun 201 6 2017 2018 2019 2020
  13. 3.Tobadak Jumlah Pembudida ya (Org) - - - - - Jumlah Produksi (Ton) - - - - - Nilai Produksi (Rp) - - - - - Luas Area (Ha) - - - - -
  14. 4.Topoyo Jumlah Pembudida ya (Org) - 95 95 107 107 Jumlah Produksi (Ton) - 1.098 1.148 1.179 593 Nilai Produksi (Rp) - 42.822.000.0 00 45.814.060.0 00 58.814.060.0 00 29.057.000.0 00 Luas Area (Ha) - 1.002 1.064 1.064 -
  15. 5.Karossa Jumlah Pembudida ya (Org) - 320 342 342 342 Jumlah Produksi (Ton) - 1.398 1.557 1.434 987 Nilai Produksi (Rp) - 54.522.200.0 00 74.736.000.0 00 70.654.545.0 00 48.363.000.0 00 Luas Area (Ha) - 2.400 2.479 2.479 2.532 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Dari Tabel 2.12 diatas diperoleh bahwa Perikanan Budidaya Air Laut hanya terdapat pada kecamatan Karossa, dan tidak terdapat pada Kecamatan lain. Pada tabel 2.13 diperoleh bahwa Perikanan Budidaya Air Tawar terdapat disemua Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan Pada Tabel 2.14 diperoleh bahwa Perikanan Budidaya Air Payau terdapat di kecamatan Pangale, Budong- budong, Topoyo dan Karossa, tetapi tidak terdapat di Kecamatan Tobadak. Hal ini disebabkan karena kecamatan Tobadak tidak memiliki wilayah pesisir pantai.
  16. 5.Kawasan potensi peternakan Pada umumnya Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi peternakan yang cukup beragam. Hal ini dapat dilihat terdapatnya beragam jenis hewan ternak di lima Kecamatan berupa peternakan sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, itik, babi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 33 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 15 Populasi Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Ternak Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A Ternak Besar 11.325 8.989 12.632 11.350 15.650 1 Sapi 11.104 8.807 12.380 11.112 15.373 2 Kerbau 134 146 161 150 171 3 Kuda 87 36 91 88 106 B Ternak Kecil 25.911 30.839 32.974 24.506 37.591 1 Kambing 7.226 6.554 7.787 6.671 9.158 2 Ternak Kecil Lainnya 18.685 24.285 25.187 17.835 28.433 C Unggas 1.693.124 1.069.509 1.106.517 802.538 1.076.751 1 Ayam 1.682.299 1.041.479 1.077.152 776.966 1.039.400 2 Itik 10.825 28.030 29.365 25.572 37.351 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
4. b.Kawasan Lindung Kawasan lindung sebagaimana telah diatur pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017-2037, terdiri atas: 1) Kawasan hutan lindung; Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud huruf a memiliki luas total kurang lebih 16.712,58 (enam belas ribu tujuh ratus dua belas koma lima delapan) hektar atau 5,38 (lima koma tiga delapan) persen dari luas wilayah Kabupaten, terdapat di. Kecamatan Karossa dengan luas kurang lebih 16.028,98 (enam belas ribu dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar; b. Kecamatan Tobadak dengan luas kurang lebih 494,44 (empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh empat) hektar; dan Kecamatan Pangale dengan luas kurang lebih 189,15 (seratus delapan puluh Sembilan koma lima belas) hektar. 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas: a. Kawasan bergambut , Kawasan bergambut memiliki luas total kurang lebih 968,73 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) hektar atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) persen dari luas wilayah Kabupaten, tersebar di KecamatanBudong-Budong luasnya 550,91 (lima ratus lima puluh koma Sembilan puluh satu) dan Kecamatan Tobadak luasnya 417,82 (empat ratus tujuh belas koma delapan dua). b. Kawasan resapan air memiliki luas total kurang lebih 1.911,46 (seribu sembilan ratus sebelas koma empat puluh enam) KABUPATEN MAMUJU TENGAH 34 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 hektar atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, tersebar di KecamatanBudong-Budong luasnya 314,37 (tiga ratus empat belas koma tiga puluh tujuh) dan Kecamatan Tobadak luasnya 1.597,08 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma delapan. 3) Kawasan perlindungan setempat; Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: a. Kawasan sempadan pantai;. Kawasan sempadan pantai memiliki luas total kurang lebih 972,49 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan) hektar terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten . b. Kawasan sempadan sungai memiliki luas total kurang lebih 2.742 (dua ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar terdapat di sepanjang daerah aliran sungai 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistim khas yang merupakan habitat alami dan memberi perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna dan beranekaragam.Tujuan penetapan kawasan ini adalah melindungi keanekaragaman biota tipe eksistim, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan umumnya. Kawasan cagar budaya di wilayah Kabupaten diperlukan penetapannya untuk usaha preservasi peninggalan sejarah dan budaya warisan generasi pendahulu. Hal ini diperlukan untuk memperkuat eksistensi jatidiri etnis yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dalam aktualisasi diri di era perubahan global ini agar tetap menujukkan kearifan jatidirnya tanpa terombang-ambing oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nurani dan pandangan hidupnya. Warisan fisik bangunan atau artefak masa lalu yang dapat dijadikan indikator produk peradaban masa lalu, yang sekaligus juga dapat menjaga spirit generasi kini dan generasi penerus harus dijaga dalam kawasan cagar budaya. Kawasan suaka alam dan cagar budaya di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 56.278 Ha (19,29 %), terdapat di Kecamatan Karossa seluas 29.393,87 Ha; 5) Kawasan rawan bencana alam Kawasan potensi rawan bencana alam di Kabupaten Mamuju Tengahberupa kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gempa, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana abrasi; dan kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 35 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah yang dapat dikembangkan adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar memperoleh pertambahan manfaat dari berbagai segi seperti ekonomi, kualitas, penyelesaian masalah alam seperti bencana alam dan lain sebagiannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut: a) Pusat kegiatan Lokal/PKL di Tobadak\ (ibu Kota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan kota terpadu mandiri/KTM. b) Pengembangan Jalan Kolektor Primer, meliputi: Belang-Belang – Pasangkayu- Batas Provinsi Sulawesi Tengah. c) Pengembangan terminal tipe B, di Ibu Kota kabupaten Mamuju Tengah. d) Pengembangan jalur Kereta api lintas utama meliputi; perbatasan kabupaten Pinrang (Sulsel) – Polewali – Wonomulyo – Campalagian – Majene – Mamuju – Belang-Belang – Topoyo – Pasangkayu – Donggala (Sulteng). e) Pengembangan pelabuhan, pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Budong- Budong. f) Wilayah Sungai, WS karama meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa. g) Kawasan potensi pertanian.Komoditas unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah (potensi daerah untuk sawah, realisasi cetak sawah) dan palawija, Jagung, kedelai, jenis ubi serta kacang-kacangan. Berikut ini produktivitas dari tanaman pangan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019: Tabel 2. 16 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas, Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 No Komoditi Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kuintal/Ha) 1 Padi 11.004 46.494 423 2 Jagung 42.469 127.003 299,04 3 Kedelai 4.246 443 10,43 4 Ubi 100 1.359 1.359 5 Tanaman Pangan Lainnya 31 385 1.241,94 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 h) Kawasan Potensi Tambang Berdasarkan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan potensi pertambangan di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas Kawasan potensi pertambangan mineral/batubara, dan Kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi.
  1. 1.Kawasan Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara, terdiri dari : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 36 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
5. a.Kawasan Pertambangan Batu Pasir terdapat di : 1) Kecamatan Karossa : Desa Sanjango, Desa Lara, Desa Karossa dan Desa Salubiro. 2) Kecamatan Topoyo : Desa Topoyo dan Desa Tabolang. 3) Kecamatan Pangale : Desa Pangale dan Desa Lemo-Lemo. 4) Kecamatan Tobadak : Desa Tobadak
6. b.Kawasan pertambangan batu gamping terdapat di Kecamatan Budong-Budong : Desa Lumu dan Desa Kire.
7. c.Kawasan pertambangan biji besi terdapat di Kecamatan Karossa : Desa Benggaulu dan Desa Lara.
8. d.Kawasan pertambangan emas di Desa Sanjango Kecamatan Karossa, dan Kecamatan Topoyo.
9. e.Kawasan pertambangan tembaga di Kecamatan Karossa.
10. f.Kawasan pertambangan galena di Kecamatan Karossa dan Kecamatan Topoyo.
  1. 2.Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yaitu pada Blok Budong-budong di Kecamatan Budong-budong. i) Kawasan Potensi Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas wilayah 3.014,37 km 2 yang terbagi menjadi lima (5) Kecamatan tempat potensi wisata cukup banyak untuk dikembangkan, berdasarkan data yang ada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat beberapa sebaran objek wisata yang berdasarkan jenis wisata budaya sebagai berikut : Tabel 2. 17 Sebaran Objek Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 No Jenis Objek Wisata Jumlah Lokasi Jumlah Kunjungan (Orang) Domestik Mancanegara 1 Objek Wisata Budaya 8 1.562 - 2 Objek Wisata Bahari 23 38.277 - 3 Objek Wisata Alam 31 3.462 - 4 Objek Wisata Buatan 11 1.716 - Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat juga objek wisata berdasarkan jenis wisata buatan maupun alam yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, objek wisata yang paling mendominasi yaitu objek wisata air terjun dan beberapa objek wisata goa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 37 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 18 Sebaran Objek Wisata berdasarkan Jenis Wisata Alam dan Buatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 N o Objek Wisata Wilayah Wisata Alam 1 Air Terjun Popenga Lemba Hopo, Kec. Karossa 2 Air Terjun Kalando Tabolang, Kec. Topoyo 3 Air Terjun Batu Parigi Batu Parigi, Kec. Tobadak 4 Air Terjun Butan / Mario Pulana Salulebbo, Kec. Topoyo 5 Air Terjun Salumabulang Salulebbo, Kec. Topoyo 6 Air Terjun Salumalabbu Salulebbo, Kec. Topoyo 7 Air Terjun Salansang Kire, Kec. Budong-Budong 8 Air Terjun Girimulya Saluada, Kec. Tobadak 9 Air Terjun Salumoni Batu Parigi, Kec. Tobadak 10 Air Terjun Lumut Batu Parigi, Kec. Tobadak 11 Air Terjun Hako Batu Parigi, Kec. Tobadak 12 Air Terjun Manissi Tasokko, Kec. Karossa 13 Air Terjun Salubarana Lara, Kec. Karossa 14 Air Terjun Anjalili Sukamaju, Karossa 15 Air Terjun Mora Mora, Kec. Karossa 16 Air Terjun Tanete Letter Tasokko, Kec. Karossa 17 Air Terjun Piokedi Sanjango, Kec. Karossa 18 Air Terjun Bidadari Sanjango, Kec. Karossa 29 Air Terjun Butan Indah Sanjango, Kec. Karossa 20 Air Terjun Salu Patagang Sanjango, Kec. Karossa 21 Air Terjun Lara Lara, Kec. Karossa 22 Air Terjun Salubiro Salubiro, Kec. Karossa 23 Air Terjun Sejati Sejati, Kec. Tobadak 24 Air Terjun Kampaja Kambunong, Kec. Karossa 25 Air Terjun Langgio Sanjango, Kec. Karossa 26 Goa Mona Moni Tabolang, Kec. Topoyo 27 Goa Lesang Pembuni Sanjango, Kec. Karossa 28 Goa Kalong Sanjango, Kec. Karossa 29 Goa Pio Kedi Tujuh Pintu Sanjango, Kec. Karossa 30 Goa Tambulang Kecamatan Budong-Budong 31 Goa Nenek Pulo Passapa, Kec. Budong-Budong Wisata Buatan 1 Pemancingan Ikan Babana Babana, Kec. Budong-Budong 2 Dermaga Babana Babana, Kec. Budong-Budong 3 Kawasan Wisata Agro Tobadak, Kec. Tobadak 4 Kota Terpadu Mandiri (Ktm) Tobadak, Kec. Tobadak 5 Alun-Alun Topoyo Topoyo, Kec. Topoyo 6 Kolam Permandian Sanjango, Kec. Karossa 7 Agro Wisata Durian Batu Parigi, Kec. Tobadak Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 38 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sebaran objek wisata berdasarkan jenis wisata bahari yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah tersebar di beberapa Kecamatan kecuali Kecamatan Tobadak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 19 Sebaran Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisata Bahari di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 No Objek Wisata Wilayah 1 Pantai Kombiling Kombiling, Kec. Pangale 2 Pantai Lumu Lumu, Kec. Budong-Budong 3 Pantai Tumbu Tumbu, Kec. Topoyo 4 Pantai Kambunong Kambunong, Kec. Karossa 5 Pulau Kambunong Kambunong, Kec. Karossa 6 Pantai Batu Meana Tumbu, Kec. Topoyo 7 Pantai Kire Kire, Kec. Budong-Budong 8 Pantai Patulana Budong-Budong, Kec. Topoyo 9 Pantai Batu Rede Kire, Kec. Budong-Budong 10 Pantai Kalia Tasokko, Kec. Karossa 11 Pantai Batu Karampuang Tasokko, Kec. Karossa 12 Pantai Anggaleha Lara, Kec. Karossa 13 Pantai Karossa Karossa, Kec. Karossa 14 Pantai Salubiro Salubiro, Kec. Karossa 15 Pantai Lara Lara, Kec. Karossa 16 Pantai Dato Tumbu, Kec. Topoyo 17 Pantai Polo Pantai Polo Pantai, Kec. Pangale 18 Pantai Karama Karama, Kec. Pangale Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Sebagai implikasi topografi dan geografi, menyebabkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 10 ancaman bencana dengan tingkat ancaman bencana yang bervariasi, jenis bencana yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah meliputi : ancaman gempa bumi; ancaman tsunami; ancaman abrasi; ancaman angin puting beliung; ancaman gelombang pasang; ancaman banjir; ancaman tanah longsor; ancaman banjir dan tanah longsor; ancaman kekeringan; dan ancaman likuefaksi. 1) Bencana Alam
11. a.Banjir Banjir adalah peristiwa atau terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Selain itu juga ada banjir bandang yaitu banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Banjir tersebut disebabkan karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai oleh material longsoran pada alur sungai di kawasan hulu. Kawasan rawan bencana Banjir di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di : a) Kecamatan Pangale; KABUPATEN MAMUJU TENGAH 39 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; dan d) Kecamatan Karossa.
12. b.Gelombang Pasang Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia yang berada dibawah lintang 10 derajat tidak terpengaruh oleh gaya koriolis bumi karena itu bukan daerah lintasan siklon tropis. Tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Kawasan rawan bencana Gelombang Pasang di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di: a) Kecamatan Pangale; b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; dan d) Kecamatan Karossa.
13. c.Tsunami Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang laut (tsu) berarti pelabuhan dan (name) berarti gelombang, jadi tsunami secara harfiah berarti sebagai gelombang laut yang menerjang pelabuhan atau kawasan pantai. Gelombang ini timbul setelah gempa besar karena adanya interaksi antar lempeng di dasar laut, longsor di bawah laut, jatuhnya meteor di laut serta gunung api di dasar laut. Kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di: a) Kecamatan Pangale; b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; dan d) Kecamatan Karossa.
14. d.Abrasi Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kawasan rawan abrasi di kabupaten Mamuju Tengah yaitu di: a) Kecamatan Pangale; b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; dan d) Kecamatan Karossa. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 40 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
15. e.Longsor Tanah longsor terjadi akibat gerakan massa tanah atau batuan, maupun pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana ini umumnya terjadi di kawasan lereng curam dan daerah kritis. Tanah longsor umumnya dipicu oleh hujan lebat dan gempa. Kawasan rawan bencana Longsor di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di : a) Kecamatan Budong-Budong; b) Kecamatan Topoyo; c) Kecamatan Karossa; d) Kecamatan Tobadak.
16. f.Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung adalah anginkencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40- 50 Km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat. Kawasan rawan bencana Angin Puting Beliung di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: a) Kecamatan Pangale; b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; d) Kecamatan Karossa; dan e) Kecamatan Tobadak.
17. g.Gempa Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif dan aktivitas gunung api atau runtuhan batuan Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: a) Kecamatan Pangale; b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; d) Kecamatan Karossa; dan e) Kecamatan Tobadak
18. h.Kekeringan Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 41 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pertanian yang memerlukan kecukupan air. Bencana kekeringan memang dipengaruhi oleh berbagai penyebab seperti musim kemarau panjang, kondisi tanah dan topografi. Namun bukan berarti manusia tidak memiliki andil terhadap perubahan itu. Faktor vegetasi dan daerah tangkapan air, tata kelola air dan kearifan dalam memanfaatkan air pun menjadi faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan air. Kawasan rawan bencana Kekeringan di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: a) Kecamatan Pangale; b) Kecamatan Budong-Budong; c) Kecamatan Topoyo; d) Kecamatan Karossa; dan e) Kecamatan Tobadak.
19. i.Likuifaksi Likufaksi merupakan salah satu bahaya ikutan gempa bumi. Kejadian liikuefaksi bergantung pada intensitas kekuatan gempa bumi. Berdasarkan hasil penelitian kejadian-kejadian likuefaksi di dunia, likuefaksi dapat terjadi pada beberapa nilai percepatan tanah puncak. Kawasan rawan likuefaksi menurut Badan Geologi terdapat dibeberapa kecamatan yang ada di Kabuapten Mamuju Tengah yang masuk dalam zona kerentanan likuifaksi sedang artinya zona kerentanan yang dapat mengalami likuefaksi secara tidak merata dan struktur tanah umumnya rusak. Tipe kerusakan struktur tanah yang terjadi berupa pergeseran lateral, penurunan tanah dan semburan pasir. 2) Bencana Non Alam Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain kebakaran, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial juga termasuk bencana non alam.
20. a.Kebakaran Lahan dan Hutan Kebakaran lahan dan hutan adalah suatu kejadian dimana lahan dan hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Kebakaran lahan dan hutan sering kali menyebabkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rawan bencana kebakaran lahan dan hutan dikarenakan dengan banyaknya lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 42 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
21. b.Kecelakaan Transportasi Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara. Kawasan rawan bencana Transportasi khususnya transportasi darat yang disebabkan oleh prasarana jalan yang belum memadai di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di : a) Desa Tinali dan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong; dan b) Desa Tasokko, Desa Lara dan Desa Karossa Kecamatan Karossa.
22. c.Kecelakaan Industri Kecelakaan Industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang tidak aman (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang digunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. Kawasan rawan bencana Kecelakaan Industri di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di : a) Desa Pontanakayyang Kecamatan Budong-Budong; dan b) Desa Tabolang Kecamatan Topoyo.
23. d.Konflik Sosial Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama dan ras (SARA). Selain masyarakat asli yang bermukim, Kabupaten Mamuju Tengah yang sebagian wilayahnya menjadi kawasan permukiman transmigrasi juga didiami oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah serta berasal dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan menyebabkan rawannya kejadian konflik sosial apabila tidak ditangani oleh pemerintah melalui program-program yang bersifat mempererat persatuan dan persaudaraan antar sesama masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. 2.1.4. Demografi 1) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 mencapai 142.139 jiwa, kemudian menurun menjadi 143.946 jiwa (-3,69%) pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 145.756 jiwa (1,26%). Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 143.272 jiwa (-1,73%) yang terdiri dari 74.239 jiwa laki- laki dan 69.033 jiwa perempuan, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 138.130 (-2,7%) yang terdiri dari 71.422 jiwa laki-laki dan 66.708 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah KABUPATEN MAMUJU TENGAH 43 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 penduduk perempuan. Jika dilihat dari distribusi penyebarannya pada tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Topoyo yaitu sejumlah 35.774 jiwa. Sedangkan sebaran jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pangale sejumlah 15.072 jiwa. Adanya pengurangan jumlah penduduk disebabkan oleh mobilitas penduduk (pindah-datang), kematian, penghapusan dan anomali (data yang tidak aktif). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tobadak 14.930 15.209 16.676 15.816 15.098 13.574 13.866 15.027 14.657 13.999 28.504 29.075 31.703 30.473 29.097 2 Pangale 6.839 7.116 7.851 7.768 7.586 6.267 6.688 7.349 7.304 7.144 20.089 13.106 15.200 15.072 14.730 3 Budong-Budong 15.037 15.610 17.456 16.388 15.492 14.186 14.712 15.957 15.344 14.575 29.223 30.322 33.413 31.732 30.067 4 Topoyo 18.259 18.421 18.223 18.534 18.323 17.139 17.287 17.167 17.240 17.144 35.398 35.708 35.390 35.774 35.467 5 Karossa 18.609 18.210 15.540 5.733 14.923 17.299 16.827 14.510 14.488 13.846 35.908 35.037 30.050 30.221 28.769 Jumlah 73.674 74.566 75.746 74.239 71.422 68.465 69.380 70.010 69.033 66.708 142.139 143.946 145.756 143.272 138.130 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah memiliki angka kepadatan penduduk pada tahun 2016 yaitu 45,84 jiwa, menurun menjadi 46,42 jiwa pada tahun 2017. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 47,00 jiwa, menurun menjadi 46,20 jiwa pada tahun 2019, dan menurun menjadi 44,55 pada tahun 2020. Kepadatan penduduk ini mengikuti kenaikan dan penurunan jumlah penduduk tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 21 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penduduk 142.139 143.946 145.756 143.272 138.130 2 Luas Wilayah (km 2) 3.100,87 3.100,87 3.100,87 3.100,87 3.100,87 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 44 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 Kepadatan Penduduk per km 2 45,84 46,42 47,00 46,20 44,55 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Struktur Kependudukan Struktur kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat berdasarkan struktur penduduk menurut kelompok umur dan struktur penduduk menurut tingkat pendidikan, selanjutnya akan dibahas lebih rinci sebagai berikut : a) Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dari kelompok umur 0-75 tahun ke atas, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, jumlah penduduk terbanyak terdapat pada usia 15- 19 tahun dengan jumlah penduduk 16.486 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia terkecil adalah usia 70-74 tahun dengan jumlah penduduk 1.429 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2. 22 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Kelompok Umur Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 00-04 7.405 5.868 9.086 10.726 10.658 2 05-09 11.928 11.705 13.480 13.855 13.335 3 10-14 14.301 13.791 15.957 15.406 14.049 4 15-19 14.965 15.067 20.619 19.221 16.486 5 20-24 15.230 14.907 16.687 17.698 15.782 6 25-29 13.746 14.062 11.457 11.067 11.188 7 30-34 13.266 13.057 10.656 9.952 10.218 8 35-39 11.885 12.274 10.301 9.499 9.432 9 40-44 10.809 10.672 9.074 8.796 8.922 10 45-49 9.491 10.074 8.715 7.921 8.039 11 50-54 6.844 7.407 6.544 6.529 6.781 12 55-59 4.884 5.528 4.763 4.632 4.660 13 60-64 3.112 3.689 3.281 3.170 3.524 14 65-69 1.915 2.560 2.249 2.107 2.054 15 70-74 1.209 1.518 1.382 1.350 1.429 16 >75 1.149 1.767 1.505 1.343 1.573 Total 142.139 143.946 145.756 143.272 138.130 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 b) Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menunjukan jumlah penduduk menururt jenis kelamin yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena KABUPATEN MAMUJU TENGAH 45 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 adanya mobilasisasi penduduk berupa perpindahan penduduk ke daerah lain dan kematian, penghapusan dan anomali (Data yang tidak aktif). Pada tahun 2020 Kecamatan Topoyo menurupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 35.276 jiwa, dengan proporsi laki-laki sebesar 51 persen, dan perempuan sebesar 49 persen dari total penduduk di kecamatan Topoyo. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Pangale dengan jumlah penduduk sebanyak 14.730 jiwa dengan proporsi laki-laki sebesar 51 persen, dan perempuan sebesar 49 persen dari total penduduk di Kecamatan Pangale. Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah dapat diliihat pada tabel berikut: Tabel 2. 23 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 No Kecamatan Gender Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Topoyo Laki-Laki 18.259 18.421 18.223 18.534 18.323 Perempuan 17.139 17.287 17.167 17.240 17.144 2 Tobadak Laki-Laki 14.930 15.209 16.676 15.816 15.098 Perempuan 13.574 13.866 15.027 14.657 13.999 3 Budong2 Laki-Laki 15.037 15.610 17.456 16.388 15.492 Perempuan 14.186 14.712 15.957 15.344 14.575 4 Karossa Laki-Laki 18.739 18.210 15.540 15.733 14.923 Perempuan 17.299 16.827 14.510 14.488 13.846 5 Pangale Laki-Laki 6.839 7.116 7.851 7.768 7.586 Perempuan 13.250 6.688 7.349 7.304 7.144 Jumlah 142.139 143.946 145.756 143.272 138.130 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 c) Struktur Penduduk menurut Pendidikan Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 terlihat angka tertinggi terdapat pada jumlah penduduk yang belum sekolah sebesar 46.400 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S3) yaitu sebesar 6 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 138.130 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 24 Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Belum Sekolah 35.210 37.291 46.764 48.552 46.400 2 Belum Tamat SD 25.717 24.955 23.051 21.306 18.922 3 Tamat SD 41.755 41.587 36.166 34.066 33.012 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 46 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 Tamat SMP 19.197 19.101 17.518 16.746 16.598 5 Tamat SMA 15.943 16.350 16.893 16.892 17.133 6 Tamat Diploma 1.643 1.682 1.730 1.737 1.757 8 Tamat S1 2.575 2.871 3.477 3.847 4.070 9 Tamat S2 89 101 150 120 132 10 Tamat S3 10 8 7 6 6 Jumlah 142.139 143.946 145.756 143.272 138.130 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 d) Struktur Penduduk menurut Agama Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan selama lima tahun terkahir (2016-2020) penduduk terbanyak di Kabupten Mamuju Tengah, pertama penduduk yang beragama Islam sebanyak 115.760 jiwa, kedua penduduk yang beragama Kristen sebanyak 13.113 jiwa, ketiga penduduk yang beragama Hindu sebanyak 5.726 jiwa, keempat penduduk yang beragama Katolik sebanyak 3.339 jiwa, kelima penduduk yang beragama Budha sebanyak 166 jiwa. Keenam penduduk yang beragama Kepercayaan sebanyak 21 jiwa dan yang paling sedikit adalah penduduk yang menganut agama Kong Hu Cu sebanyak 5 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Islam 118.327 119.748 121.532 119.832 115.760 2 Katolik 3.664 3.701 3.611 3.514 3.339 3 Kristen 13.620 13.836 14.347 13.814 13.113 4 Budha 201 198 165 165 166 5 Hindu 6.282 6.420 6.051 5.913 5.726 6 Kong Hu Cu 14 13 16 9 5 8 Kepercayaan 31 30 34 25 21 Jumlah 142.139 143.946 145.756 143.272 138.130 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga KABUPATEN MAMUJU TENGAH 47 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 menurun dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah -0,40 persen. Hampir seluruh sektor ekonomi yang ada pada PDRB pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang negatif. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dihasilkan oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,74 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 No Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019* 2020** (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,308,0 10.0 3,29 1,381,3 82.8 5,6 1 1,466,1 85.5 6,14 1,549,311 .0 5,6 7 1.562.88 0,9 0,88 2 Pertambangan dan Penggalian 24,528. 1 9,63 25,408. 3 3,5 9 26,996. 4 6,25 27,815.4 3,0 3 26.628,5 -4,27 3 Industri Pengolahan 167,89 2.7 -9,48 177,862 .6 5,9 4 194,27 0.9 9,23 216,448.8 11, 42 210 079,2 -2,94 4 Pengadaan Listrik dan Gas 428.9 19,2 4 462.8 7,9 1 488.0 5,43 514.6 5,4 7 532 3,38 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang 1,193.4 6,25 1,287.4 7,8 8 1,357.4 5,44 1,488.0 9,6 2 1.522,7 2,38 6 Konstruksi 28,989. 0 16,2 5 30,497. 3 5,2 0 31,747. 3 4,10 33,073.8 4,1 8 29.667,3 - 10,30 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 83,197. 8 4,87 86,013. 4 3,3 8 89,517. 6 4,07 92,669.8 3,5 2 90.385,8 -2,46 8 Transportasi dan Pergudangan 12,882. 4 0,76 13,168. 8 2,2 2 13,592. 0 3,21 14,611.1 7,5 0 13.971,3 -4,38 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,879.0 9,06 3,922.6 1,1 2 4,159.1 6,03 4,517.3 8,6 1 4.284,1 -5,16 10 Informasi dan Komunikasi 23,021. 8 10,6 8 24,174. 2 5,0 1 25,424. 2 5,17 27,005.4 6,2 2 29.025,4 7,48 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 48 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 15,267. 4 11,4 4 16,826. 5 10, 21 17,599. 2 4,59 18,143.2 3,0 9 19.548 7,74 12 Real Estate 68,207. 0 5,60 71,593. 2 4,9 6 73,293. 2 2,37 75,849.0 3,4 9 77.057,7 1,59 13 Jasa Perusahaan 317.4 3,82 325.1 2,4 3 332.1 2,15 340.4 2,4 9 325,2 -4,45 14 Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 81,063. 0 98,8 4 82,873. 4 2,2 3 83,673. 4 0,97 83,951.0 0,3 3 75.664,5 -9,87 15 Jasa Pendidikan 73,759. 3 9,16 79,945. 2 8,3 9 81,245. 2 1,63 82,839.0 1,9 6 77.976,7 -5,87 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,654.0 10,6 4 5,932.9 4,9 3 6,282.9 5,90 6,535.8 4,0 3 6.740,1 3,12 17 Jasa Lainnya 3,902.5 8,21 4,106.8 5,2 4 4,256.8 3,65 4,510.8 5,9 7 4.414,7 -2,13 Produk Domestik Regional Bruto 1,902,1 93.7 4,94 2,005,7 83.3 5,4 5 2,120,4 21.1 5,72 2,239,624 .6 5,6 2 2.230.70 4,1 -0,40 Sumber : Sumber : BPS, Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Laju Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2016–2020 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 4,94, pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,45% yang selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 5,72%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,62% pada tahun 2019 dan kembali menurun drastis menjadi -0.40% di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini: Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016–2020 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten mamuju Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2020 Untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PRDB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.486.430,7 4,94 5,45 5,72 5,62 -0,4 2016 2017 2018 2019 2020 Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha KABUPATEN MAMUJU TENGAH 49 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 atau peningkatan sebesar 7,4% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.693.678,1 atau meningkat sebesar 8,3% dari tahun 2016, pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.970.170,6 atau meningkat sebesar 10,3% dari tahun 2017, dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.153.864,3 atau meningkat 6,2% dari tahun 2018 dimana konstribusi terbesar tahun 2019 dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 2.245.458,0 atau sebesar 71,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 27 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,751,199.4 6.2 1,896,277.4 8.3 2,121,943.5 11.9 2,245,458.0 5.8 2.287.513,1 1,87 2 Pertambangan dan Penggalian 31,616.4 12.6 32,833.2 3.8 35,403.2 7.8 36,927.4 4.3 36.062,0 -2,34 3 Industri Pengolahan 193,315.8 -7.0 216,283.9 11.9 236,092.1 9.2 267,653.3 13.4 271.056,3 1,27 4 Pengadaan Listrik dan Gas 310.0 22.6 358.3 15.6 378.1 5.5 385.3 1.9 401,5 4,20 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang 1,383.8 7.7 1,493.3 7.9 1,576.6 5.6 1,747.6 10.8 1.792,4 2,56 6 Konstruksi 36,342.5 19.8 39,455.4 8.6 42,293.8 7.2 44,630.8 5.5 41.176,7 -7,74 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 117,588.1 10.3 125,285.7 6.5 134,021.0 7.0 139,696.9 4.2 138.242,3 -1,04 8 Transportasi dan Pergudangan 15,728.0 1.4 16,171.5 2.8 16,750.2 3.6 18,290.0 9.2 17.817,2 -2,59 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,942.9 12.3 5,193.5 5.1 5,569.9 7.2 6,065.5 8.9 5.950,6 -1,89 10 Informasi dan Komunikasi 25,520.5 11.9 27,425.2 7.5 29,462.1 7.4 31,510.1 7.0 33.488,1 6,28 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 20,824.6 14.7 23,788.4 14.2 25,684.5 8.0 26,851.3 4.5 28.850,5 7,45 12 Real Estate 87,478.2 8.9 93,546.2 6.9 95,885.1 2.5 100,113.0 4.4 102.115,3 2,00 13 Jasa Perusahaan 342.1 5.9 352.8 3.1 363.8 3.1 377.1 3.7 362,8 -3,79 14 Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 103,587.0 100.0 106,154.6 2.5 109,785.9 3.4 112,887.7 2.8 101.991,3 -9,65 15 Jasa Pendidikan 83,930.2 12.4 95,927.4 14.3 101,055.8 5.3 106,685.6 5.6 104.221,8 -2,31 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,492.3 13.7 7,943.9 6.0 8,522.7 7.3 8,926.9 4.7 9.051,8 1,40 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 50 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 17 Jasa Lainnya 4,829.0 11.5 5,187.4 7.4 5,382.4 3.8 5,657.8 5.1 5.544,6 -2,00 Produk Domestik Regional Bruto 2,486,430.7 7.4 2,693,678.1 8.3 2,970,170.6 10.3 3,153,864.3 6.2 3.185.638,2 1,01 Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2016 - 2019), struktur perekonomian Kab. Mamuju Tengah didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran (reparasi mobil dan sepeda motor). Secara serentak ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 84,11% (Atas dasar Harga Berlaku) terhadap total PDRB Kab. Mamuju Tengah tahun 2018. Apabila melihat tren dari tahun 2016–2019 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kab. Mamuju Tengah. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2016-2020 lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan walaupun struktur ekonomi Kab. Mamuju Tengah masih cenderung pada pertanian namun terlihat juga sudah mulai terjadi pergeseran ke industri. 2.2.2. Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2016 - 2019, laju inflasi Propinsi Sulawesi Barat secara umum mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat inflasi Kab. Mamuju Tengah pada posisi 2,23 persen, dan pada tahun 2017, inflasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,79 persen, selanjutnya pada tahun 2018, laju inflasi Propinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan menjadi 1,80 persen, sedangkan pada tahun 2019 laju inflasi juga mengalami penurunan menjadi 1,43 persen dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 1,80 persen. Tabel 2. 28 Perkembangan Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 - 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Inflasi 2,23 3,79 1,80 1,43 1,80 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 51 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Inflasi tahunan 2017 Propinsi Sulawesi Barat tercatat 3,79%. Inflasi tahunan 2017 meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 yaitu sebesar 2,23%. Jika ditinjau secara bulanan, inflasi Propinsi Sulawesi Barat Tengah relatif lebih rendah dibandingkan KTI dan Nasional, inflasi tertinggi di bulan November 2017, tekanan inflasi yang berasal dari komoditas ikan (cakalang, layang, dan bandeng), beras, dan telur ayam ras mengakibatkan inflasi naik selain itu penyesuaian tarif listrik yang dilakukan menjadi salah satu penyebab meningkatnya sumbangan kelompok ini pada inflasi tahunan 2017. Inflasi triwulan 2018 menurun dibandingkan 2017. Tekanan inflasi yang berasal dari komoditas beras sebagai pemberi andil yang cukup kuat pada tahun 2018. Upaya penjagaan stabilitas pasokan dan jalur distribusi secara berkelanjutan oleh TPID terutama komoditas ikan dan beras bagai bahan pangan utama masyarakat Sulawesi Barat. Selain itu, pengembangan klaster beras, hortikultura, dan pemberian bimbingan teknis bagi petani dan nelayan membantu capaian target inflasi 2018 dan penurunan ini terus berlanjut ke tahun 2019 menjadi 1,43%. Akan tetapi karena dampak pandemic covid 19 yang menghambat arus barang dan jasa di Kabupaten Mauju Tengah membuat inflasi menjadi naik ke angka 1,80 persen. Harapannya kenaikan inflasi ini tidakberlanjut ditahun depan dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan dan memperlancar arus barang dan jasa di Kabupaten Mamuju Tengah. 2.2.3. PDRB per Kapita Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kab. Mamuju Tengah atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 2,48 Miliar rupiah, pada tahun 2017 sebesar 2,69 Milliar rupiah, tahun 2018 tercatat sebesar 2,97 Milliar rupiah , secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 3,15 Milliar rupiah dan pada tahun 2020 naik menjadi 3,18 Milliar rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan pengaruh laju inflasi yang tinggi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kab. Mamuju Tengah juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga 2020, masing-masing KABUPATEN MAMUJU TENGAH 52 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sebesar 1,90 Miliar rupiah pada tahun 2016 dan 2,00 Milliar rupiah pada tahun 2017, pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,97 Milliar rupiah dan terus mengalami peningkata sampai pada tahun 2019 menjadi 2,239 Milliar rupiah dan pada tahun 2020 turun tipis menjadi 2,230 Milliar rupiah. Penurunan ini diakibatkan pandemic covid 19 yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada gambar berikut. Tabel 2. 29 PDRB Per Kapita Kab Mamuju Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 2.2.4. Indeks Gini Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut: • GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, • 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat), • GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Kabupaten ADHB ADHK 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Mamuju Tengah 2,48 2,69 2,97 3,15 3,18 1,90 2,00 2,12 2,23 2,23 Sulawesi Barat 27,52 29,28 31,11 32,87 32,08 35,94 39,49 43,45 46,35 35,90 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 53 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 30 Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 - 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 Gini ratio di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 0,371, pada tahun 2017 menurun menjadi 0,339 tetapi pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,366 dan menurun kembali sebesar 0,001 point pada maret 2019 menjadi 0,365. Hal ini menunjukkan secar umum Gini Ratio di Sulawesi Barat dari tahun 2016 sampai tahun maret 2019 telah terjadi fluktuasi. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada tahun 2016 sebesar 0,441 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,392 tetapi meningkat kembali tahun 2018 menjadi 0,451 dan pada bulan Maret tahun 2019 tercatat sebesar 0,445, angka ini menurun sebesar 0,006 poin. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio pada tahun 2016 sebesar 0,341 di tahun 2017 turun menjadi 0,299 tetapi meningkat kembali pada tahu 2018 menjadi 0,311 dan pada maret tahun 2019 tercatay sebesar 0,317, angka ini meningkat sebesar 0,006 poin dibanding Gini Ratio September 2018 . pada tahun 2020 Gini Rasio Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 0,356 atau urun sebesar 0,009 dari tahun sebelumnya. Angka gini ratio yang fluktuatif ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong rendah. Situasi ini membutuhkan upaya penurunan atau tetap berada pada tingkat rendah. 2.2.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100- angka kemiskinan). Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk (1) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; (2) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antardaerah; (3) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Presentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2016 sebesar 93,17 persen diatas garis kemiskinan, tahun 2017 menurun 0,12 persen menjadi 93,05 persen dan tahun 2018 kembali Tahun Gini Ratio Propinsi Sulawesi Barat Gini Ratio Perkotaan Gini Ratio Pedesaan 2016 0.371 0.441 0.341 2017 0.339 0.392 0.299 2018 0,366 0.451 0.311 2019 (Maret) 0.365 0.445 0.317 2020 0,356 0,437 0,321 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 54 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 menurun menjadi 92,86 persen tetapi pada tahun 2019 presentase penduduk diatas garis kemiskinan meningkat menjadi 93,13 persen dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 93,21 persen. Presentase ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembanguan yang ada dikabupaten Mamuju Tengah. Tabel 2. 31 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.6. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan per Kapita per Hari Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu daerah. Proporsi penduduk dengan pendapatan perkapita perhari digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah atau menilai besarnya persentase penduduk miskin dalam suatu daerah yang diukur dari garis kemiskinan berdasar kebutuhan. PPP perkapita pada tahun 2017 sebesar 26,68 atau naik sebesar 2,30 dari angka 24,38 pada tahun 2016. Kemudian turun di tahun 2018 diangka 25,83 dan kembali naik di tahun 2019 diangka 26,36 atau naik sebesar 0,53 kemudian di tahun 2020 naik diangka 26,87 atau menguat sebesar 0,51 dari tahun sebelumnya. Tabel 2. 32 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Per Kapita Per Hari di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penduduk Miskin 8.430 8.820 9.280 9.160 9.250 2 Jumlah Penduduk 124.380 127.600 130.830 134.030 135.280 3 Proporsi Penduduk Miskin 6,83 6,95 7,14 6,87 6,79 Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Penduduk 93,17 93,05 92,86 93.13 93,21 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 55 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2016, penghitungan sudah menggunakan metode baru. Beberapa komponen maupun agregasi penghitungan berubah untuk menghasilkan indikator yang lebih baik. Sepanjang periode 2016-2020 capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat walaupun pencapaian IPM ini masih dibawah target IPM Provinsi yaitu sebesar 70,53 persen. IPM Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan pada semua komponen pembentuknya. Pada tahun 2019, angka harapan hidup di Mamuju Tengah 68,06 tahun, rata-rata lama sekolah 7,24 tahun dan pengeluaran perkapita setahun 85.01 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 IPM Mamuju Tengah mengalami kenaikan menjadi 65,71 atau naik sebesar 0,61 dari tahun sebelumnya. Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 IPM 62.22 62.89 63.64 65.10 65.71 Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menjukan dari tahun 2016-2020 Kabupaten dengan IPM tertinggi adalah Kabupaten Mamuju dengan nilai IPM Tahun 2016 sebesar 65,65, Tahun 2017 sebesar 66,32, Tahun 2018 sebesar 67,11, Tahun 2019 sebesar 67,72 dan Tahun 2020 sebesar 68,15. Sedangkan Kabupaten dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai IPM tahun 2016 sebesar 61,51, Tahun 2017 sebesar 62,35, Tahun 2018 sebesar 63,14, Tahun 2019 sebesar 63,74 dan Tahun 2020 sebesar 63.84. Data perbandingan IPM Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 34 Perbandingan Capaian IPM Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Majene 64,80 65,40 66,01 66,59 66,91 2 Polewali Mandar 61,51 62,35 63,14 63,74 63,84 3 Mamasa 63,51 63,92 64,66 65,32 66,02 4 Mamuju 65,65 66,32 67,11 67,72 68,15 5 Pasangkayu 65,17 65,67 66,60 67,27 67,79 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 56 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6 Mamuju Tengah 62,89 63,64 64,43 65,10 65,71 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.8. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkat angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Walaupun sempat menurun di tahun 2017 sebesar 2,94 persen dari tahun sebelumnya. Pencapaian angka melek huruf di Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat hingga selama tiga tahun terkahir. Di tahun 2020 angka meelek huruf mencapai 94,48 atau naik sebesar 0,89 persen dari tahun sebelumnya. Data capaian angka melek huruf di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 35 Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka melek huruf 94,35 91,41 93,58 93,84 94,68 Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Tabel 2. 36 Perbandingan Capaian Angka Melek Huruf Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Majene - - 94,07 95,20 95,85 2 Polewali Mandar - - 90,39 90,98 91,16 3 Mamasa - - 94,66 94,21 92,66 4 Mamuju - - 93,15 94,65 93,13 5 Pasangkayu - - 95,60 96,46 95,13 6 Mamuju Tengah 94,35 91,41 93,58 93,84 94,68 Sulawesi Barat - - 92,85 93,59 93,17 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini menunjukkan sampai pada KABUPATEN MAMUJU TENGAH 57 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan menunjukan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016 adalah sebesar 7,1 tahun, Pencapaian ini lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 7,14 tahun dan capaian Nasional sebesar 7,95 Tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,1 Tahun atau hanya sampai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat. Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,13 mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 7,46 atau naik sebesar 0,22 persen dari tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah yang peningkatannya tidak trelalu signifikan dari tahun ke tahun. Untuk itu, selain menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih baik ke depannya. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 37 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-rata Lama Sekolah 7.10 7.13 7.23 7.24 7,46 Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukan adanya peningkatan terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunya. Dari tahun 2016 sebesar 7,14 tahun meningkat menjadi 7,89 tahun di akhir tahun 2020. Untuk tahun 2020 kabupaten dengan rata-tala lama sekolah paling besar adalah Kabupaten Majene dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,65 tahun. Sedangkan Kabupaten dengan rata-rata lama sekolah paling kecil yaitu Kabupaten Polewali Mandar yaitu 7,41 tahun. Kabupaten Mamuju Tengah berada di urutan ke lima dengan rata-rata lama sekolah yaitu 7,46 tahun. Data perbandingan rata-rata lama sekolah antar kabupaten di provinsi Sulawesi barat dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 58 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 38 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Majene 7,81 8,14 8,25 8,52 8,65 2 Polewali Mandar 6,89 7,09 7,24 7,40 7,41 3 Mamasa 6,98 7,10 7,22 7,37 7,65 4 Mamuju 7,21 7,26 7,53 7,69 7,95 5 Pasangkayu 7,47 7,48 7,68 7,92 7,98 6 Mamuju Tengah 7,10 7,13 7,23 7,24 7,46 Sulawesi Barat 7,14 7,31 7,50 7,73 7,89 2.2.10. Angka Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Usia Harapan Hidup merupakan manifestasi dari derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah nampaknya meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 68,06 Tahun meningkat sebesar 0,70 dari Tahun 2016 yaitu sebesar 67,36 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata waktu untuk hidup yang dapat dicapai oleh bayi yang lahir pada Tahun 2019 di Kabupaten Mamuju Tengah selama 67,68 Tahun. Capaian ini tentunya jauh lebih tinggi dari Angka Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, sebesar 68,33 atau naik sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya, sedangkan Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat naik di angka 65,06 Tahun atau naik sebesar 0,24 Tahun dari tahun 20019 diangka 64,82 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas penghidupan di Sulawesi Barat pada umumnya. Tabel 2. 39 Angka Usia Harapan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016- 2020 Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka Usia Harapan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah 67,36 67,52 67,79 68.06 68,33 2 Angka Usia Harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat 64,31 64,34 64,58 64.82 65,06 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 59 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukan adanya peningkatan trend angka usia harapan hidup yang ada di Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Kabupaten dengan angka usia harapan hidup paling besar yaitu Kabupaten Mamasa dengan angka usia harapan hidup yaitu 70,87 tahun. Sedangkan Kabupaten dengan angka usia harapan hidup paling kecil yaitu Kabupaten Majene dengan angka usia harapan hidup yaitu 61,56 tahun. Kabupaten Mamuju Tengah berada pada urutan kedua dengan usia harapan hidup uaitu 68,33 tahun. Data perbandingan angka usia harapan hidup antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 40 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Majene 60,64 60,79 61,05 61,30 61,56 2 Polewali Mandar 61,65 61,76 61,97 62,18 62,38 3 Mamasa 70,43 70,48 70,62 70,75 70,87 4 Mamuju 66,51 66,65 66,94 67,23 67,52 5 Pasangkayu 65,13 65,33 65,62 65,91 66,20 6 Mamuju Tengah 67,36 67,52 67,79 68,06 68,33 Sulawesi Barat 64,31 64,34 64,58 64,82 65,06 Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor tingginya usia harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup sehat, pemenuhan gizi, tenaga penolong kelahiran/tenaga medis yang handal, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Peningkatan derajat kesehatan yang salah satunya ditandai dengan peningkatan angka usia harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan kesadaran tinggi dari masyarakat itu sendiri untuk dapat berperilaku hidup sehat dengan tetap memelihara lingkungan sekitar. 2.2.11. Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi di mana seorang balita mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti pertambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Jika diukur menggunakan grafik pertumbuhan anak (GPA) yang mengacu pada WHO dengan berbagai indikator pendukung, gizi buruk memiliki kategori sendiri. Balita dikatakan mengalami gizi KABUPATEN MAMUJU TENGAH 60 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 buruk ketika hasil pengukuran indikator BB/TB untuk status gizinya kurang dari 70 persen nilai median. Gizi buruk pada balita biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi harian, makan dalam porsi yang terlalu sedikit sehingga asupan nutrisi kurang optimal, serta memiliki satu atau lebih kondisi kesehatan yang menyulitkan proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh balita. Tabel 2. 41 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Balita Gizi Buruk 0,17% 0,14% 0,64% 0,63 % 0,65% 2 Jumlah Balita Gizi Buruk 21 17 80 79 47 3 Jumlah Balita 11.632 11.632 12.378 12.377 7.196 Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan terutama di negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Menurut WHO, sebanyak 54 persen penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Sedangkan pada tahun 2020 presentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,65 persen. Peningkatan ini berbanding dengan penurunan jumlah balita dan jumlah balita gizi buruk. Hal ini tentunya menjadi masalah yang harus ditangani agar tidak terjadi peningkatan persentase Balita Gizi buruk di tahun selanjutnya. 2.2.12. Prevalensi Balita Gizi Kurang Prevalensi Gizi kurang adalah jumlah keseluruhan balita yang mengalami kurang gizi yang diakibatkan oleh kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Tabel 2. 42 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Mamuju Tengah Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Prevalensi Balita Gizi Kurang 0,% 0,% 1,27% 1,42 % 8,77% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 61 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Banyaknya Balita Gizi Kurang 0 0 158 176 631 3 Jumlah Balita 11.632 11.632 12.378 12.377 7.196 Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Perbedaan antara gizi kurang dan gizi buruk adalah tingkat gizi kurang lebih ringan dan waktu yang relatif lebih singkat. Namun jika gizi kurang tidak ditangani secara serius maka seorang penderita dapat menjadi gizi buruk. Berdasarkan data di atas, prevalensi Balita gizi kurang mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari tahun 2019 yakni 1.28% menjadi 1.42% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebesar 8,77%. Namun pada tahun 2017 dan 2016 prevalensi Balita gizi kurang belum ada data dari Dinas Kesehatan. 2.2.13. Cakupan Desa Siaga Aktif Desa siaga merupakan salah satu bentuk orientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya yang bersifat sentralistik menjadi lebih partisipatif dan buttom up. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Tabel 2. 43 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah - - - 100% 104% Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi 2 kriteria yakni memiliki satu orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa, serta memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya. Berdasarkan data di atas Pada Tahun akhir tahun 2020 cakupan desa siaga aktif telah mencapai 100 persen. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 62 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2.2.14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas dan jumlah keseluruhan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Pada Tahun 2020 jumlah angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 67.414 jiwa dari jumlah total penduduk berusia 15 tahun ke atas yakni 95.530 jiwa. Tabel 2. 44 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja - 75.34% 74.86% 69.90% 70.57% Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021 Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat besar sebesar 6.35 % menjadi 69.59% yang berarti bahwa sebanyak 95429 jiwa yang merupakan angkatan kerja dari jumlah total penduduk berusia 15 tahun ke atas yakni 107.343 jiwa. 2.2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Pada Tahun 2016 jumlah angkatan kerja sebesar 74,98% yakni sebanyak 60.169 jiwa dari jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 80.709 jiwa. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.96b% menjadi 75.94% (65.585 jiwa dari 83.081 jiwa). Namun Pada tahun 2019 menunjukkan penurunan sebesar 6.35 % yakni sebesar 78,46% (67.005 dari 85.309 jiwa). Pada tahun 2020 meningkat menjadi 70.04 persen. Tingkat partisipasi Angkatan kerja di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - 74.98 75.94 69.59 70.04 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 63 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2.2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan dari Tahun 2017 yakni dari angka 2,78% menjadi 2,63% tahun 2018. Namun kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0.4% yakni dari angka 2,63% menjadi 2,67% demikian pula pada tahun 2020 menjadi 2,71%. Peningkatan ini pada umumnya oleh karena dampak Pandemi Covid 19. Berbagai upaya masih harus terus dilakukan meskipun data tersebut di atas telah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Mamuju tengah Tabel 2. 46 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,92% 2,78% 2,63% 2,67 % 2,71 % Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukan trend yang berfluktuatif pada tingkat pengangguan terbuka yang ada di provinsi Sulawesi Barat. Data yang ada menunjukan adanya peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka pada dua tahun terkahir yaitu tahun 2019 sebesar 3,18 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 3,32 persen. Peningkatan tingkat pengangguran ini disebabkan karena adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 Jika diperbandingkan dengan tingkat provinsi, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan TPT yang paling rendah yaitu sebesar 3,28 persen, sedangkan TPT tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesaar 10,12 persen. Data tingkat pengangguran terbuka antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 47 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Majene 5,51 3,51 3,77 4,12 4,26 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 64 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Polewali Mandar 3,66 3,94 3,17 3,19 3,15 3 Mamasa 1,92 2,60 2,99 3,06 3,67 4 Mamuju 3,78 2,40 2,63 2,66 2,89 5 Pasangkayu 1,44 3,29 3,94 3,57 3,70 6 Mamuju Tengah 2,92 2,78 2,63 2,67 2,71 Sulawesi Barat 3,35 3,21 3,16 3,18 3,32 Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 2.2.17. Rasio Penduduk yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 97,29 % yakni sebanyak 65 589 penduduk yang bekerja dari 67. 414 angkatan kerja. Tabel 2. 48 Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio Penduduk yang bekerja 97,08% 97,22% 97,37% 97,33% 97,29% Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021 Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04% yakni sebanyak 62.541 penduduk yang bekerja dari 64.255 angkatan kerja. 2.2.18. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia15 tahun ke atas adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan rasio kesempatan kerja sebesar 4,16 %. Hal ini dikarenakan terbukanya beberapa lapangan pekerjaan baru berupa pekerjaan konstruksi pemerintah dan pembangunan Pabrik Kelapa KABUPATEN MAMUJU TENGAH 65 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sawit baru yang berada di Karossa sehingga menyerap banyak tenaga kerja baru. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan jumlah penduduk dan secara bersamaan dibarengi dengan menurunnya lapangan pekerjaan. Tercatat jumlah penduduk usia produktif di tahun 2018 sebanyak 106.737 jiwa atau turun sebesar 4.640 jiwa dan ditahun 2019 kembali turun dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 98.485 jiwa atau turun sebesar 3.612 jiwa. Tabel 2. 49 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 69,09% 73,25% 72,89% 63,50% 66,60% Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 Penghitungan rasio di atas bersumber dari data jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 62.541 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yakni sebanyak 98.485 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebesar 9,39 persen dari tahun sebelumnya. 2.2.19. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 26,18 persen dari angka 49,50 persen menjadi 23,32 persen. Hal ini bersumber pada data pada Tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 10.880 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 12.075 jiwa dari total 62.541 orang yang bekerja. Tabel 2. 50 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Proporsi Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 47,21% 38,78% 49,50% 23,32% 22,6% Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 66 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Pada Tahun 2016 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 9.785 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 17.795 jiwa dari total 58.415 orang yang bekerja. Pada Tahun 2017 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 7.031 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 17.695 jiwa dari total 63.760 orang yang bekerja. Pada Tahun 2018 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 8.749 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 23.544 jiwa dari total 65.244 orang yang bekerja dan pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 10.880 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 12.075 jiwa dari total 62.541 orang yang bekerja. Kemudian pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 10.880 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 12.075 jiwa dari total 62.541 orang yang bekerja serta pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 11.324 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 13.700 jiwa dari total 65.589 orang yang bekerja. 2.2.20. Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera 1 Keluarga pra sejahtera dikategorikan sebagai keluarga yang sangat miskin yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, sedangkan keluarga sejahtera 1 dikategorikan sebagai keluarga miskin yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan sarana Transportasi. Tabel 2. 51 Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I 28,03% 24,64% 26,41% 26,12% 4% Sumber: Dinas Sosial Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Pada Tahun 2017 terdapat 2.191 Kepala Keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga sangat miskin dan 9.414 sebagai Kepala Keluarga yang miskin. Angka ini sebesar 30,15% dari total Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 38.408 Kepala Keluarga. Namun terjadi kenaikan sebesar 3,64% pada tahun 2018, yakni sebanyak 2.191 yang masih dikategorikan sebagai keluarga yang sangat miskin dan 9.389 sebagai keluarga miskin atau sebesar 33,79% dari 34.348 Kepala Keluarga sedangkan ditahun 2019 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 67 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 peningkatan sebanyak 32 Kepala Keluarga menjadi sebanyak 9.105 Kepala Keluarga dari total keluarga sebanyak 34.858 Keluarga. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 1.678 dari 41.951 keluarga 2.2.21. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kabupaten Mamuju Tengah pertama kali melakukan survey indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 dengan hasil survey sebagai berikut. Tabel 2. 52 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Nama OPD Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Dinas Sosial Unsur Pelayanan (%) - - - 83,76 74,14 Mutu Pelayanan - - - B C Kinerja Pelayanan - - - Baik Kurang Baik 2 RSUD Unsur Pelayanan (%) - - - 73,05 72,88 Mutu Pelayanan - - - C C Kinerja Pelayanan - - - Kurang Baik Kurang Baik 3 UPTD Air Minum Unsur Pelayanan (%) - - - 71,58 72,99 Mutu Pelayanan - - - C C Kinerja Pelayanan - - - Kurang Baik Kurang Baik 4 DPMPTSP, Koperasi UKM Unsur Pelayanan (%) - - - 71,38 74,75 Mutu Pelayanan - - - C C Kinerja Pelayanan - - - Kurang Baik Kurang Baik 5 Disdukcapil Unsur Pelayanan (%) - - - 70,56 75,25 Mutu Pelayanan - - - C C Kinerja Pelayanan - - - Kurang Baik Kurang Baik Sumber : Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Mamuju Tengah khususnya pada tahun 2019 persentase dari unsur pelayanan yang tertinggi adalah Dinas Sosial dengan nilai 83,76. Sedangkan persentase dari unsur pelayanan yang terendah adalah Disdukcapil dengan nilai 70,56. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 68 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2.2.22. Persentase PAD terhadap Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 5,95% meningkat menjadi 7,03% pada tahun 2018, akan tetapi pada Tahun 2019 kembali turun menjadi 5,26 persen dan 3.03 persen di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 53 Persentase PAD Terhadap Pendapatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 No Tahun PAD (Rp) Jumlah Pendapatan Daerah (Rp) Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%) 1 2016 17.169.464.181,00 632.376.498.713,00 2,72 2 2017 36.714.595.466,00 616.641.469.808,00 5,95 3 2018 43.816.586.733,36 623.527.716.638,08 7,03 4 2019 32.562.615.960,00 618.722.255.635,00 4,55 5 2020 26.982.391.204,96 642.853.285.087,96 3,03 Sumber : Badan Keuangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.23. Opini BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Mamuju Tengah. Ini merupakan opini WTP yang diberikan untuk ketiga kalinya oleh BPK terhadap LKP yang disampaikan oleh pemerintah. Opini WTP menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD lima Tahun terakhir dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 54 Opini BPK Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Laporan Keuangan Pemerintah WTP WTP WTP WTP WTP 2 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Sumber : Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.24. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pemenuhan kebutuhan pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat KABUPATEN MAMUJU TENGAH 69 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Sampai saat ini belum ada satu jenis pangan yang dapat memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Tabel 2. 55 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Mamuju Tengah No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82,3 86,7 91,2 95,6 Na Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 9,06 meningkat menjadi 9,28 pada tahun 2018 dan kembali meningkat sebesar 5,4 persen pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak dilakukan survey terhadap pola pangan harapan dikarena adanya refocusing anggaran. 2.2.25. Penguatan Cadangan pangan Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Jumlah cadangan Pangan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah masih mengikut di Bulog Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di Kab. Mamuju oleh karena itu data yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah adalah data Jumlah Ketersediaan Pangan yang ada di kabupaten mamuju tengah. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 70 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 56 Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penguatan Cadangan Pangan 17,5% 20,167% 49,95% 70,80% Na Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Penguatan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, di mana Penguatan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 20,16 persen menjadi 49,95 persen pada tahun 2018 dan kembali meningkat sebesar 70,80 persen pada Tahun 2019. 2.2.26. Penanganan Daerah Rawan Pangan Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Mamuju Tengah terpantau cukup baik dan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Dari data yang diperoleh, penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2017 sebesar 67 persen dan meningkat ditahun berikutnya sebesar 67 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2019 sebesar 90,7 persen. Pada tahun 2020 ada dua daerah yang menjadi target intervensi yaitu Desa Salulebo dan Desa Bojo. Data Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 57 Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penanganan daerah rawan pangan 45% 67% 83,5% 90,7% 100% Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.27. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain),kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.Untuk Kabupaten Mamuju Tengah rata-rata kontribusi KABUPATEN MAMUJU TENGAH 71 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB sebesar 87% setiap tahunnya. Data Kontribusi PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dlihat pada tabel berikut: Tabel 2. 58 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan 87% 87% 88% 87% 87% Sumber : Badan Pusat Statistik,Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.28. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Pada kondisi awal di tahun 2016, kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB sebesar 11 persen, kemudian ditahun berikutnya berturut-turut mengalami kenaikan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 14 persen ditahun 2017 menjadi 12 persen ditahun 2018 dan kembali naik sebesar 17 persen ditahun 2019 dan pada akhir tahun 2020 meningkat menjadi 18 persen. kontribusi pertanian terhadap pdrb yang variatif naik turunnya di akibatkan oleh beberapa faktor seperti, harga hasil produksi yg tidak menentu, alih fungsi lahan, ketersediaan sarana dan prasana, beralihnya tenaga kerja pertanian yg digantikan oleh mesin dan pemuda sudah mulai tidak tertarik bekerja sebagai petani. Data Kontribusi sektor pertanian (palawija) Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 59 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 11% 14% 12% 17% 18% Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.29. Produksi Sektor Pertanian Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dari dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, cengkeh dan lada . Dari komoditas tersebut kepala sawit merupakan komoditas dengan hasil produksi terbesar yang terbagi dua yakni areal perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan. penurunan produksi padi di tahun 2020 diakibatkan oleh alih fungsi lahan, belum tersedianya benih unggul dalam jumlah cukup, ketersediaan pupuk bersubsidi tidak mencukupi cuaca dan aklim yang belum dapat di prediksi. Data produksi sektor pertanian dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 72 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 60 Produksi Sektor Pertanian (dalam Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Produksi Sektor Pertanian 107.024 333.441 416.583 333.994 175.683 Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.30. Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain),kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb. Pada tahun 2017 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 65 persen, kemudian meningkat mejadi 66 persen di tahun 2018 dan kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 59% dan tahun 2020 menjadi 56 persen. Data kontribusi sektor perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 61 Produksi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Produksi Sektor Perkebunan tanaman keras - 65 % 66% 59 % 56% Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.31. Produksi Sektor Perkebunan Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dari dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, cengkeh dan lada . Dari komoditas tersebut kelapa sawit merupakan komoditas dengan hasil produksi terbesar yang terbagi dua yakni areal perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan. Angka produksi sektor perkebunan pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan di mana tahun 2017 produksi mencapai 114.183 Ton kemudian menurun menjadi 144.142 ton pada tahun 2018 dan kembali naik sebesar. 234.188 Ton di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurun drastis pada produksi perkebunan menjadi 105.465 ton atau menurun sebesar 54,96 persen dari tahun sebelumnya. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 73 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 62 Produksi Sektor Perkebunan (dalam Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Produksi Sektor Perkebunan 117.961 114.142 133.623 234.118 105.465 Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.32. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Beradasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah selama lima tahun terkahir kontribusi produksi kelompok Petani terhadap PDRB mencapai 100 persen setiap tahunya. Pada tahun 2020 jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani sebesar 46.493 ton. Kontribusi sektor produksi kelompok tani di Kabupaten Mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 63 Kontribusi Sektor Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.2.33. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2018 cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 menurun sebesar 0,02 persen dan kembali menurun pada tahun 2018 sebear 0,04 persen. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,59 persen atau meningkat sebesar 0,004 persen dan pada tahun 2020 menurun sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Data kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 64 Kontribusi Sektor Kehutanan (dalam Persen) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB 0,61 0,59 0,55 0,59 0,58 Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.34. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Berdasarkan data BPS dari seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, di Mamuju Tengah hanya terdiri dari kategori kegiatan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 74 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Mamuju Tengah relatif rendah selama lima tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 35,403 milyar rupiah atau sekitar 1,19 persen tahun 2018 dan meningkat menjadi 36,927 milyar rupiah atau sekitar 1,17 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 nilai kontribusi perdagangan menurun menjadi 1,13 persen. Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 65 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB 1,27 1,22 1,19 1,17 1,13 Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.35. Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tengah memilik luas wilayah 3.014,37 km2dengan panjang garis pantai 86,21 Km dengan jumlah yang tersebar di empat kecamatan dengan 18 merupakan desa pesisir. Potensi Kelautan dan perikanan terdiri dari Perikanan Tangkap dengan komoditi seperti di antaranya tembang, ikan batu, penja, tuna, kakap merah , cakalang, banjar, kerapu, kakap, teri dan tongkol. Kemudian Perikanan Budidaya disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur yang dibagi menjadi usaha budidaya yaitu budidaya air payau yang meliputi jenis usaha budidaya tambak dengan komoditas yaitu udang windu, udang vaname dan ikan bandeng dan Budidaya air tawar dengan komoditas ikan nila serta Budidaya laut meliputi usaha budidaya rumput laut dengan komoditas jenis cottoni, dan budidaya dengan Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas Ikan Kerapu (baru dikembangkan). Berdasarkan data statistic menunjukan adanya penurunan pada kontribusi sektor perikanan pada tahun 2017 sebesar 0.12 persen dan tahun 2018 sebesar 0,38 persen. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 8,51 persen dan tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 8,74 persen. Data kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 75 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 66 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB 8,56 8,44 8,06 8,51 8,74 Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Mamuju Tengah pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 8,56 Persen pada tahun 2016 menjadi 8,44 Persen di tahun 2017 dan 8,01 Persen di tahun 2018 serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 8,43 persen dari total keseluruhan sektor kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 2.2.36. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ,memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selama periode 2016-2020, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara konsisten menyumbang sekitar 4-5 persen. Namun pada tahun 2020, kontribusi kategori ini turun menjadi 138,24 milyar rupiah atau sekitar 4,34 persen dari tahun 2019 sebesar 4,42 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 79,33 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan sisanya merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung naik selama periode 2016-2019, kecuali tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Begitu pula dengan laju pertumbuhan, dimana tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,46 persen. Nilai ini turun dari tahun 2019 yang naik sebesar 3,52 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan distrubusi barang yang terkendala akibat pandemi Covid19. Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 76 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 67 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 4,73 4,64 4,51 4,42 4,34 Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.2.37. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Sektor industri sangat dibutuhkan dalam mengembangkan perdagangan yang berdaya saing tinggi. Dengan begitu nilai ekonomi suatu barang akan semakin meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual. Melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Mamuju Tengah, memungkinkan bahan mentah dijadikan sektor industri dan kerajinan yang memiliki prospek untuk dikembangkan. Kontribusi Sektor Industri disumbang oleh Industri pengolahan tambang, makanan dan minuman, tekstil/pakaian/aksesoris dan Industri Pengolahan Lainnya. Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2020 adalah Industri Makanan dan Minuman, mencapai 229,53 milyar rupiah atau sebesar 84,68 persen. Berikutnya Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar 37,88 milyar atau 13,97 persen, Industri kayu dan barang dari kayu dan gabus sebesar 1,22 milyar atau 0,5 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya masing-masing kurang dari lima persen. Secara nominal, Industri Pengolahan mengalami masih mengalami sedikit kenaikan walaupun dalam keadaan Pandemi Covid19 dari 267,63 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 271,65 miliar rupiah di tahun 2020. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya cukup berfluktuasil dan namun pada tahun 2020 dimana terjadi penurunan sebesar -2,94 persen. Pada tahun 2020, hampir semua subkategori mengalami kontraksi kecuali industri barang galian bukan logam (tumbuh 5,39 persen), industri pengolahan dari logam (tumbuh 2,52 persen) dan industri pengolahan lainnya (tumbuh 0,59 persen). Sedangkan mayoritas sisanya mengalami konstraksi. Subsektor yang mengalami penurunan. Penurunan yang paling besar adalah Industri kertas dan barang dari kertas yaitu sebesar -11,39 persen. Tabel 2. 68 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha/Industry Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 7,77 8,03 7,94 8,47 8,51 Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 77 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kontribusi Sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami berfluktuatif dari 7,77 Persen pada tahun 2016 menjadi 8,02 Persen di tahun 2017 dan sedikit turun pada angka 7,95 Persen di tahun 2018 serta mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 yakni 11,42 persen dari total keseluruhan sektor kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraanTabel di bawah ini menjelaskan Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Tabel 2. 69 Angka Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk (Rp.) - 771.741 870.490 1.043.492 976.512 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020 Dari hasil survei Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan dari Rp 771.741 pada tahun 2017 dan menjadi Rp 1.043.492 tahun 2019. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain-lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan menjadi Rp. 976.512 atau menurun sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 78 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2) Rata-Rata Pengeluaran per Kapita menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung selama setahun terkahir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata- rata sebulan. Selama kurun lima tahun terakhir (2016 – 2020) pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Mamuju Tengah untuk kebutuhan pangan dan non pangan cenderung meningkat, Untuk kebutuhan pangan yang mendominasi adalah padi-padian, ika/udang/cumi-cumi/kerrang, sayuran-sayuran, buah-buahan, makanan dan minuman jadi, serta rokok dan tembakau. Sedangkan untuk kebutan non pangan didominasi oleh pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan masyarakat dan tidak kalah pentingnya adalah munculnya gaya hidup perkotaan yang cenderung pengeluarannya yang sifatnya sekunder. Data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat apda tabel berikut: Tabel 2. 70 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 (Rupiah) No Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran Total Pengeluaran 40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas 1 Padi-padian 76.180 89.110 104.974 87.123 2 Umbi-umbian 2.393 3.954 7.227 3.986 3 Ikan/udang/ cumi/kerang 38.914 65.507 100.031 61.800 4 Daging 2.694 11.423 33.565 12.371 5 Telur dan susu 8.050 21.356 41.717 20.199 6 Sayur-sayuran 20.034 34.619 57.920 33.460 7 Kacang- kacangan 3.604 7.737 11.797 6.900 8 Buah-buahan 19.165 36.833 73.612 37.142 9 Minyak dan kelapa 9.543 14.254 20.084 13.540 10 Bahan minuman 12.844 21.431 29.047 19.527 11 Bumbu- bumbuan 7.185 13.084 17.937 11.700 12 Konsumsi lainnya 5.501 10.355 15.085 9.364 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 79 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 13 Makanan dan minuman Jadi 44.479 89.808 139.101 81.576 14 Rokok dan tembakau 35.369 102.485 114.659 78.119 Jumlah Makanan 285.957 521.956 766.756 476.725 1 Perumahan, bahan bakar, penerangan, air 131.739 266.932 486.481 256.903 2 Aneka barang dan jasa 40.814 72.351 193.252 83.966 3 Barang yang tahan lama 4 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 12.258 28.054 55.133 27.168 5 Pajak pemakaian dan premi asuransi 20.321 33.406 67.961 21.158 6 Keperluan pesta dan upacara 3.617 15.747 66.961 21.158 Jumlah Bukan Makanan 219.213 447.285 1.164.432 499.786 Jumlah Pengeluaran Kabupaten Mamuju Tengah 505.170 969.241 1.931.908 975.512 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Sektor usaha dengan produktivitas tenaga kerja yang besar terdapat pada sektor Administrasi pemerintahan, pertanahan, & jaminan sosial wajib, perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor, pertanian, dan industri pengolahan. Sedangkan sektor usaha yang kecil terdapat pada sektor Jasa perusahaan, jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, pengadaan air, pengelolaan sampah & daur ulang. Data produktivitas per sektor di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 80 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 71 Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % A Pertanian 1,751,199.40 29,1 1,896,277.40 28,9 2,121,943.50 31,7 2,248,458.00 34.9 2.287.513,1 33,9 B Pertambanga n dan Penggalian 31,616.40 0,53 32,833.20 0,50 35,403.20 0,52 36,927.40 0.57 36.062,0 0,53 C Industri Pengolahan 193,315.80 3,21 216,283.90 3,29 236.092.1 3,52 267,653.30 4.16 271.056,3 4.0 D Pengadaan Listrik dan Gas 310.00 0,005 358.3 0,005 378.10 0,005 385.3 0.005 401,5 0.006 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,383.80 0,02 1,493.30 0,02 1,576.60 0,02 1,747.60 0.03 1.792,4 0,03 F Konstruksi 36,342.50 0,60 39,455.40 0,60 42,293.80 0,63 44,630.80 0.70 41.176,7 0,61 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 117,588.10 1,95 125,285.70 1,91 134,021.00 2,00 139,696.90 2.17 138.243,3 2,05 H Transportasi dan Pergudangan 15,728.00 0,26 16,171.50 0,25 16,750.20 0,25 18,290.00 0.28 17.817,2 0,26 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,942.90 0,08 5,193.50 0,08 5,569.90 0,08 6,065.50 0.09 5,950,6 0.09 J Informasi dan Komunikasi 25,520.50 0,42 27,425.20 0,42 29,462.10 0,44 31,510.10 0.49 33.488,1 0,50 K Jasa Keuangan dan Asuransi 20,824.60 0,35 23,788.40 0,36 25,684.50 0,38 26,851.30 0.42 28.850,5 0,43 L Real Estate 87,478.20 1,45 93,546.20 1,43 95,885.10 1,43 100,113.00 1.56 102.115,3 1,51 M,N Jasa Perusahaan 342.10 0,005 352.80 0,005 363.80 0,005 377.10 0.005 362,8 0,005 O Administrasi Pemerintaha n, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 103,587.00 1,72 106,154.60 1,62 109,785.90 1,63 112,887.70 1.76 101.991,3 1,51 P Jasa Pendidikan 83,930.20 1,40 95,927.40 1,46 101,055.80 1,50 106,685.60 1.66 104.221,8 1,55 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,492.30 0,12 7,943.90 0,12 8,522.70 0,12 89,226.90 1.38 9.051,8 0,13 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 81 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 R,S ,T,U Jasa Lainnya 4,829.00 0.08 5,187.40 0,08 5,382.40 0,008 5,657.80 0.08 5.544,6 0,08 Jumlah Angkatan Kerja 60.189 65.585 67.005 64.255 67.414 Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RPJMD, Tahun 2021 4) Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Berikut disajikan tabel persentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2020. Tabel 2. 72 Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Desa berstatus Sasembada 16 19 21 21 22 Jumlah Desa 54 54 54 54 54 Persentase desa berstatus swasembada 29,62 35,18 38,89 38,89 40,74 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 5) Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Rasio ekspor dan impor terhadap PDB atau yang biasa lebih dikenal dengan Rasio Perdagangan-PDB adalah indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara. Rasio ini dihitung dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor dalam kurun waktu tertentu dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kurun waktu yang sama. Meski disebut rasio, hasil akhirnya biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Rasio ini dijadikan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Karena itu, rasio ini juga bisa disebut Rasio Keterbukaan Perdagangan. Rasio ini dapat dipandang sebagai indikator globalisasi suatu negara. Secara regional rasio ekspor dan impor dibagi dengan jumlah PDRB sesuai tahun berkenaan.berikut disajikan data rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2020. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 82 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 73 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor 858 866 933 1268 Impor 901 906 940 943 ekspor bersih -43 -40 -7 325 0 PDB 2,486,430.70 2,693,678.10 2,970,170.60 3,153,864.30 Rasio Ekspor Dan Impor Terhadap PDB -1.72939E- 05 -1.485E-05 -2.3568E-06 0.000103048 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 6) Angka Kriminalitas yang Tertangani Data Registrasi dari Polres selama lima tahun mencatat bahwa tingkat kejahatan (crime rate) di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2016 menunjukan angka kriminalitas tertangani setiap 10.000 ribu penduduk sebesar 9.33 kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 7,76 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 10,71 dan tahun 2019 menjadi 12,39. Peningkatan kejahatan ini disebabkan adanya peningkatan pada kasus pencurian, penganiayaan, penipuan, narkoba, dan kasus lainnya. Pada Tahun 2020 angka kriminalitas yang tertangani menurun menjadi 5,47 per 10.000 ribu penduduk seiring dengan penurunan jumlah kasus krimnilitas yang terjadi. Data angka kriminalitas yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 74 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka Kriminalitas tertangani 116 99 140 166 74 2 Jumlah Penduduk 124.380 127.601 130.727 134.028 135.280 3 Angka kriminalitas tertangani 9,33 7,76 10,71 12,39 5,47 Sumber: POLRES Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 7) Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (defendency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk 15-64 tahun(angkatan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 83 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara/ daerah apakah tergolong maju atau berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 2. 75 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Usia Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 0-14, > 65 thn 37.907 37.209 43.659 44.787 44.382 2 15-64 thn 104.232 106.737 102.097 98.485 90.898 3 Rasio 36.37 34.86 42.76 45.48 48,82 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Tercatat rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 42,76 persen dan 45,48 persen yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang dan 46 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi di tahun 2018 dan 2019 dan pada tahun 2020 rasio ketergantungannya kembali meningkat menjadi 48,82 yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum dan tidak produktif lagi. 2.3.2. Fokus Fasilitasi wilayah/ Infrastruktur Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan kerangka strategis dan kebijakan penguatan konektivitas. Komponen pembentuk postur konektivitas fisik di antaranya pengembangan jaringan infrastruktur. Konektivitas wilayah dengan kondisi infrastruktur yang memadai akan mampu meningkatkan kapasitas suatu wilayah. Mobilitas masyarakat yang mudah dan lancar akan mempermudah masyarakat untuk beraktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh sebuah wilayah yang sedang berkembang ke arah perkotaan. Permasalahan yang tampak pada tahun belakangan ini antara lain adalah pengembangan infrastruktur di Kecamatan Topoyo. Perhatian masyarakat pada infrastruktur di Kecamatan Topoyo sangatlah tampak. Infrastruktur di wilayah ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 84 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan. Untuk panjang jalan dihitung baik jalan panjang Nasional maupun jalan provinsi yang di Kabupaten Mamuju Tengah maupun jalan Kabupaten desa. Sementara itu untuk jumlah kendaraan diperoleh data dari jumlah angkutan darat yang melintas di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah kondisinya terus mengalami perbaikan menuju kondisi jalanan yang lebih baik. Sehingga diharapkan mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di daerah. Peningkatan infrastruktur terutama jalan menjadi program khusus Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Rasio panjang jalan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 rasio Panjang jalan per kendaraan sebesar 2,68 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 25,20 dan pada akhir tahun 2020 rasio Panjang jalan per kendaran mencapai 26%. Artinya setiap 26,22 KM melayani 17.764 unit kendaraan. Data rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 76 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No. Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Panjang Jalan 46.617 46.617 465.879 465.879 465.879 2 Jumlah Kendaraan 17.352 17,430 18.481 19.028 17.764 3 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2,68 2,67 25,20 24,48 26,22 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 2) Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 18.991 kemudian meningkat menjadi 20.432 atau meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya dan menurun pada tahun 2020 sebesar 53,7% Data Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 85 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 77Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum 18.896 18.991 19.021 20.432 10.975 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/termina sebanyak 8.600 kemudin meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.380 orang/barang dan menurun menjadi 42% dari tahun sebelumnya. Data Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 78 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 4) Ketaatan Terhadap RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Rasio ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel berikut ini: No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun 6.420 8.600 9.380 10.090 4.244 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 86 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 79 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2021 Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi RTRW 100% 100% 100% 100% 100% 2 Rencana peruntukan RTRW 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rasio 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2037. Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menindaklanjuti pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. 5) Luas wilayah Industri Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju Tengah, serta mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, pengembangan industri di Kabupaten Mamuju Tengah lebih diarahkan tumbuh berkembangnya kawasan industri pertanian (agroindustri) di samping industri kecil dan rumah tangga. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 709,30 Ha terdapat di Kecamatan Budong-Budong, sedangkan kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. 6) Luas wilayah Kebanjiran Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 87 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dampak psikologis”. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah seperti pada Tabel. Label 2. 80 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian LUAS (Ha) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir 22 Ha 12 Ha 10 Ha 12 Ha 4 Ha Sumber: BPBD Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Melihat kondisi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang luas sangat memungkinkan termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah bencana yang biasa terjadi yakni bencana banjir sebanyak 15 kasus pada tahun 2017 dan daerah yang sering mengalami banjir yakni kecamatan Topoyo sebanyak 6 kali banjir selama satu tahun. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana agar dapat mendukung kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana. 7) Luas Wilayah Perkotaan Permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah mencakup areal seluas 707,56 Ha, terdapat di setiap ibukota kecamatan yang ada dan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah. 8) Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Keuangan. keberadaan bank pada suatu daerah memegang peranan sangat penting dalam perekonomian juga berperan dalam stabilitas Keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran serta otoritas moneter. Di kabupaten Mamuju Tengah keberadaan Bank sangatlah sentra dikarenakan sebagian besar masyarakat Mamuju Tengah bekerja sebagai petani sawit yang menerima pendapatan pada saat panen dimana uangnya sebagian besar disimpan di Bank agar lebih aman. Pada saat ini Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 3 bank yang terdiri dari 2 bank pemerintah, dan 1 bank pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 88 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 81 Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Jenis Bank Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Bank Pemerintah Jumlah Bank 2 2 2 2 2 Jumlah kantor bank 2 2 2 2 2 Bank Pemerintah Daerah Jumlah Bank 1 1 1 1 1 Jumlah kantor bank 1 1 1 1 1 Bank Swasta Nasional Jumlah Bank - - - - - Jumlah kantor bank - - - - - Bank Umum Syariah Jumlah Bank - - - - - Jumlah kantor bank - - - - - Bank Asing dan Campuran Jumlah Bank 3 3 3 3 3 Jumlah kantor bank 3 3 3 3 3 Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 9) Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran Sebelum terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah jumlah usaha rumah makan sudah tergolong banyak. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Jalan Trans Sulawesi. Di mana kendaraan umum dan pribadi yang lewat menjadikan daerah ini sebagai opsi untuk beristirahat. Adapun jenis dan jumlah rumah makan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 82 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Kecamatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pangale 2 3 2 2 2 2 Budong-Budong 3 3 3 3 3 3 Tobadak 12 15 12 12 9 4 Topoyo 18 21 18 18 19 5 Karossa 12 14 12 12 14 Mamuju Tengah 47 56 47 47 47 Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 Pada tahun 2020 usaha usaha mikro kecil dan menengah khususnya Usaha Restoran/Rumah Makan cukup mengalami peningkatan sudah mencapai 86 Usaha atau sebesar 35 % dari tahun 2017 dimana jumlah restoran/Rumah Makan pada tahun KABUPATEN MAMUJU TENGAH 89 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2017 sebesar 56 Usaha. Dari perkembangan ini menunjukkan bahwa potensi usaha Rumah Makan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja baru serta mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai tempat singgah yang layak bagi perlintasan trans Sulawesi. 10) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pada pasal yang sama dijelaskan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Berikut ini adalah jenis pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Mamuju Tengah Penyediaan melalui sistem perpipaan di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan oleh UPTD Air Bersih di bawah urusan bidang keciptakaryaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 menyatakan bahwa UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan Air Bersih oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten Sedangkan pemenuhan sumber air baku dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan lainnya diaksanakan bidang keciptakaryaan melalui kegiatan PAMSIMAS. Cakupan pelayanan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami lonjakan peningkatan dan telah melayani 93.257 Jiwa, secara pemenuhan akses air minum dari jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 65%. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 75% yang artinya dari total 138.310 penduduk sebanyak 104.215 rumah tangga telah mengakses air bersih. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 90 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 83 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 38.270 51.403 62.346 93.257 104.215 2 Jumlah Warga Negara 149.252 143.946 145.756 143.272 138.130 Persentase Capaian 26% 36% 43% 65% 75% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Meskipun mengalami perkembangan namun pemenuhan kebutuhan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Mamuju Tengah belum mencapai 100% sehingga masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dalam membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum hingga kepolosok desa sesuai dengan perkembangan kemampuan daerah. 11) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah sudah sampai masuk ke desa-desa terpencil. Penyebaran dan pendistribusian aliran listrik sudah dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah daya terpasang. Sampai tahun 2020 jumlah pelanggan listrik di Mamuju Tengah mencapai 27.662 pelanggan. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya permintaan dan kebutuhan kapasitas daya oleh aparat daerah dan masyarakat pendatang baru dari daerah lain di tahun pertama yang bekerja mengisi organisasi pemerintahan dan minat masyarakat luar yang tertarik berdomisili di kabupaten ini. Tabel 2. 84 Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Budong-Budong - 3.863 4.829 5.530 5.664 2 Pangale - 1.908 2.385 2.798 3.107 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 91 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 Topoyo - 5.232 6.540 7.671 7.805 4 Karossa - 3.409 4.261 4.864 4.998 5 Tobadak - 4.152 5.190 5.954 6.088 Jumlah - 18.564 23.205 26.817 27.662 Sumber: PLN Cabang Topoyo, Tahun 2021 12) Persentase Penduduk yang menggunakan HP/ telepon Penduduk jaman sekarang mengandalkan informasi dari perangkat elektronik dan akses internet untuk memenuhi kebutuhan akan informasinya. Untuk dapat mengakses informasi tersebut diperlukan alat yakni Handphone/telepon. Di Kabupaten Mamuju Tengah penduduk yang telah menggunakan HP/telepon sebesar 15 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Perkembangan Jasa Telekomunikasi di Kabupaten Mamuju Tengah tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk menjangkau seluruh Wilayah dengan penambahan BTS dari Tahun 2016 sebanyak 26 BTS naik menjadi 32 Buah pada Tahun 2019. Berdasarkan agregat kependudukan Pada Tahun 2019 Jumlah Penduduk 154.626 Jiwa dengan Jumlah Penduduk yang menggunakan Handphone/Telepon sebanyak 78.492 orang atau sebesar 51 persen kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 55 persen. Atau meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya. Tingginya pengguna Handphone/Telepon di Kabupaten Mamuju Tengah ini sangat membantu dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah khususnya sector Jasa Telekomunikasi. Bahkan jika diarahkan penggunaan Jasa tersebut dalam usaha – usaha UMKM maka akan terjadi perubahan dan percepatan pembangunan dunia Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah. Tabel 2. 85 Tabel Persentase Penduduk Yang Menggunakan Handphone/Telepon di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Tahun Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon Jumlah penduduk Persentase 1 2016 - - - 2 2017 - - - 3 2018 - 77.916 - 4 2019 154.626 78.492 51% 5 2020 145.756 79.706 55% Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 92 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas yang Tertangani Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terlaksana jika pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. penanggulangan kriminalitas merupakan hal yang penting dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah. Tingkat kriminalitas daerah juga menjadi aspek penilaian penting oleh investor yang akan berinvestasi di wilayah tersebut, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kasus kriminal yang ditangani di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 86 Angka Kriminalitas Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Kasus Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Narkoba - - - 3 13 2 Pembunuhan - - - 0 3 3 Seksual - 4 3 11 7 4 Penganiayaan - 26 14 30 10 5 Pencurian - 51 35 40 22 6 Penipuan - 6 22 11 6 7 Pemalsuan Uang - - - 0 0 8 Lainnya - 21 66 71 12 9 Jumlah Tindak Kriminal selama 1 (satu) Tahun 116 108 140 166 74 10 Jumlah Penduduk 124,380 127,601 130,727 134,028 135,280 11 Angka Kriminalitas 9,33% 8,46% 10,71% 12,39% 5,47% Sumber: Polsek Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 angka kriminal sebanyak 116 kasus dan uraian kasus yang terjadi tidak dapat diuraikan karna data tersebut masih begabung dengan data kriminal kabupaten mamuju, pada tahun 2017 kasus kriminal tertinggi yaitu kasus pencurian dengan jumlah 51 kasus, penganiayaan dengan jumlah 26 kasus, penipuan dengan jumlah 6 kasus menyusul seksual dengan jumlah 4 kasus . Adapun kasus lainnya berjumlah 21 kasus adalah kasus yang terdiri dari pengerusakan, pencemaran nama baik, penggelapan, penemuan mayat, perebutan tanah, pengancaman, pengeroyokan, penghinaan, penyerobotan, kekerasan dalam KABUPATEN MAMUJU TENGAH 93 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Untuk jumlah kasus kriminal selama 1 tahun adalah 108 kasus dengan persentase angka kriminalitas 0,08 %. Kemudian pada tahun 2018 kasus kriminal tertinggi kembali oleh kasus pencurian dengan jumlah 35 kasus, penipuan dengan jumlah 22 kasus, penganiayaan dengan jumlah 14 kasus menyusul seksual dengan jumlah 3 kasus. Adapun kasus lainnya berjumlah 66 kasus adalah kasus yang terdiri dari pengerusakan, pencemaran nama baik, penggelapan, pengancaman, pengeroyokan, penghinaan, penyerobotan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Untuk jumlah kasus kriminal selama 1 tahun adalah 140 kasus dengan persentase angka kriminalitas 0,11%. Pada tahun 2019 kasus kriminal tertinggi masih pada kasus pencurian dengan jumlah 40 kasus, penganiayaan dengan jumlah 30 kasus, penipuan dan seksual dengan jumlah masing-masing 11 kasus. Adapun kasus lainnya berjumlah 71 kasus adalah kasus yang terdiri dari pengerusakan, pencemaran nama baik, pembakaran, penggelapan, penemuan mayat, perebutan tanah, pengancaman, pengeroyokan, penghinaan, penyerobotan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Untuk jumlah kasus kriminal selama 1 tahun adalah 166 kasus dengan persentase angka kriminalitas 0,12%. Kemudian Pada tahun 2020 hingga sampai pada bulan Juli kasus kriminal tertinggi yaitu Narkoba dengan jumlah 11 kasus, seksual dengan jumlah 5 kasus penganiayaan dan seksual dengan jumlah masing-masing 3 kasus serta pembunuhan dengan jumlah 1 kasus. Untuk jumlah kasus kriminal sampai dengan bulan Juli 2020 adalah 23 kasus. Dilihat dari angka kriminalitas, dari tahun 2016 ke tahun 2019 terus mengalami kenaikan yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang juga ikut bertambah. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal. Pada kasus pencurian, penipuan dan pemalsuan uang faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Selebihnya karena faktor sosial di mana kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah yang berkembang sangat pesat sebagai kabupaten baru dan termuda di provinsi Sulawesi Barat, seperti terlihat pada kasus narkoba yang baru terjadi di tahun 2013 sebanyak 3 kasus dan meningkat pesat di tahun 2020 menjadi 11 kasus yang berpotensi terus meningkat hingga periode bulan Desember 2020. Terbentuknya dan diresmikannya Kepolisian Resort (Polres) Mamuju Tengah pada akhir tahun 2019, diharapkan penanganan kasus kriminal dapat berjalan dengan baik serta terjadi penurunan jumlah kasus / angka kriminal di kabupaten mamuju. Namun, sarana dan prasarana juga perlu segera dibenahi untuk meningkatkan pelayanan para pengayom masyarakat. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 94 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2) Jumlah Demonstrasi Demonstrasi “demo” atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umunya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Berikut ini jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten Mamuju Tengah: Tabel 2. 87Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2020 Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 terjadi sebanyak 2 kegiatan demonstrasi yakni demonstrasi kasus pembebasan lahan tambak warga di Kecamatan Karossa yang diserobot perusahaan tambak dan demonstrasi kesehatan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya puskesmas dan rumah sakit, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi yaitu demonstrasi di bidang ekonomi terkait kesejahteraan karyawan dan janji pihak perusahaan PT. Trinity Palmas Plantation untuk mengutamakan putra daerah sebagai karyawan, demonstrasi bidang pendidikan terkait fasilitas sekolah di daerah terpencil, bidang kesehatan terkait BPJS kesehatan dan kasus pembebasan lahan di Desa Bojo, Rawa Indah dan Barakkang, lalu pada tahun 2018 menurun menjadi 2 kegiatan demonstrasi yaitu demonstrasi bidang ekonomi terkait pembagian bagi hasil koperasi PT. Astra Agro Lestari, demonstrasi bidang pendidikan terkait pendaftaran CPNS jurusan pertanian, dan tahun 2019 kembali meningkat yakni terjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi, yaitu demonstarasi di bidang politik terkait dengan mekanisme penunjukan / penetapan kareteker desa, perda desa tentang usia kepala desa dan tupoksi DPRD dalam pengawasan anggaran dana desa serta kebijakan publik lainnya, demo keterlibatan pemuda dalam transparansi pengelolaan dana desa serta demo No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Demonstrasi Politik - - - 2 3 2 Demonstrasi ekonomi - 1 1 1 1 3 Demonstrasi pembebasan lahan 1 1 - 1 2 4 Demonstrasi kesehatan 1 1 - - - 5 Demonstrasi Pendidikan 1 1 - 2 Jumlah 2 4 2 4 9 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 95 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 terkait kasus pembebasan lahan tentang mekanisme agrarian di Kabupaten Mamuju Tengah. Di bidang ekonomi demonstrasi terkait perda CSR perusahaan. 3) Lama Proses Perijinan Kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perizinan atau pengurusan izin usaha merupakan salah satu faktor pendukung minat investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 1 hari kerja, namun untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdapat kajian teknis di lapangan sehinggga waktunya sedikit lebih lama. Dalam perspektif ke depan, pelayanan perizinan akan terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 88 Lama Proses Perijinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 No Uraian Lama mengurus (hari) Jumlah persyaratan (dokumen) Biaya resmi (rata-rata maksimum Rupiah) 1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 Hari 10 0 2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 Hari 10 0 3 Izin Usaha Industri (IUI) 1 hari 5 0 4 Tanda Daftar Industri (TDI) 1 hari 6 0 5 Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga 1 Hari 11 0 6 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tergantung teknis, ada kajian dilapangan 7 Biaya ditentukan oleh OPD teknis / Dinas PUPR 7 Izin Usaha Jasa Konstruksi 1 Hari 9 0 8 Izin Lokasi 1 Hari 13 0 9 Izin Usaha Peternakan 1 Hari 7 0 10 Izin Apotik 5 Hari 15 0 11 Izin Klinik 5 Hari 18 0 12 Izin Toko Obat 5 Hari 12 0 13 Izin Praktik Apoteker (SIPA) 5 Hari 9 0 14 Izin Praktik Perawat Gigi 5 Hari 10 0 15 Surat Izin Praktik Dokter 5 Hari 9 0 16 Surat Izin Praktik Bidan 5 Hari 12 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 96 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas PTSP-KUKM Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa proses perijinan di Kabupaten Mamuju Tengah dari beberapa dokumen perizinan yang diterbitkan lama prosesnya yaitu selama 1 dan 5 hari kerja, kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikarenakan ada kajian teknis di lapangan. Adapun persyaratan dokumen untuk penerbitan perizinan berbeda-beda jumlahnya sesuai peraturan dan kebutuhan, sedangkan dari segi biaya untuk pengurusan perizinan adalah gratis atau tidak dipungut biaya kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur berdasarkan tipe dan kriteria bangunan dengan jenis Retribusi yang akan menjadi Pendapatan Asli daerah (PAD), tetapi Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daera sampai saat ini yang menjadi kendala adalah untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait, pemohon perizinan masih harus menyampaikan permohonan kepada OPD terkait dan datang langsung ke kantor OPD tersebut karena sarana dan prasarana untuk dapat melakukan pelayanan terpadu satu pintu secara penuh, efektif dan efisien masih terbatas. Dalam hal ini, Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum dapat memfasilitasi seluruh tim teknis dari masing-masing OPD untuk berkantor / bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal inilah yang membuat pemohon perizinan harus mengurus rekomedasi teknisnya di kantor OPD terkait. Kedepannya, pemerintah daerah akan berupaya agar dapat melakukan pelayanan terpadu satu pintu secara penuh, efektif dan efisien sehingga minat untuk berinvestasi oleh investor meningkat. 4) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Jenis Pajak Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Air Tanah; (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan (9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 89 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2020* No Uraian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019 Tahun Anggaran 2020* 17 Surat Izin Praktik Perawat 5 Hari 13 0 18 Izin Usaha Peternakan 1 Hari 7 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 97 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Pajak Hotel 1,750,000.00 1,800,000.00 2,725,000.00 6,290,000.00 4,635.000.00 2 Pajak Restoran 19,380,000.00 20,095,000.00 1,458,464,834.00 1,429,225,026.00 704.850.448,00 3 Pajak Hiburan - 1,125,000.00 1,125,000.00 1,231,000.00 0,00 4 Pajak Reklame 132,838,000.00 79,555,000.00 49,605,000.00 43,695,000.00 57.818.000,00 5 Pajak Penerangan Jalan 465,430,291.00 2,315,404,700.00 2,783,998,204.00 3,026,852,196.00 3.512.122.131,00 6 Pajak Air Tanah 717,500.00 450,000.00 630,000.00 1,460,000.00 345.000,00 7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,280,437,306.00 888,762,870.00 1,051,694,552.00 734,928,169.75 377.224.605,00 8 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 417,338,856.00 372,438,645.00 1,319,901,248.00 1,982,928,942.00 2.426.653.101,00 9 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 82,597,720.00 1,960,440,768.00 784,403,740.00 581,505,187.00 1.089.679.250,00 JUMLAH 2,400,489,673.00 5,640,071,983.00 7,452,547,578.00 7,808,115,520.75 8.173.327.535,00 Sumber: Badan Keuangan Kab. Mamuju Tengah, 2020 (Data Tahun 2020* masih dalam proses audit) Berdasarkan tabel realisasi pendapatan dari pajak diatas menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 3.026.852.196 atau 38,77 persen dari total penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sedangkan komponen pajak hiburan memiliki penerimaan pajak paling rendah dengan jumlah Rp. 1.231.000. atau 0,02 persen. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan; (4) Retribusi Pelayanan Pasar; (5) Retribusi Terminal; (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (7) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (8) Retribusi Sewa Alat-Alat Berat; (9) Retribusi Air Bersih; (10) Retribusi SITU; (11) Retribusi IUJK; (12) Retribusi Usaha Perdagangan (SIUP); (13) Retribusi Izin Gangguan; (14) Retribusi Izin Trayek; (15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; (16) Rtribusi Hasil Pertanian; (Retribusi Sewa Gedung/Tempat; (17) Retribusi Jasa Ketatausahaan dan (19) Retribusi TDP. Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.990.331.273. Adapun perincian pendapatan dari retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 98 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 90 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016 - 2020* No Uraian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019 Tahun Anggaran 2020 * 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 686,897,599.00 2,669,487,000.00 6,722,994,540.00 12,842,518,523.00 7.910.660.577,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan - 54,338,000.00 73,805,000.00 89,545,000.00 92.625.000,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - 24,500,000.00 - - 4 Retribusi Pelayanan Pasar 117,492,000.00 145,720,000.00 300,258,000.00 183,020,000.00 191.870.000,00 5 Retribusi Terminal 19,800,000.00 3,800,000.00 15,900,000.00 16,343,000.00 23.779.000,00 6 Retribusi Tempat Khusus Parkir 15,700,000.00 - 39,605,000.00 72,857,000.00 45.421.000,00 7 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 108,880,000.00 572,852,000.00 233,714,000.00 640,030,000.00 375.577.000,00 8 Retribusi Sewa Alat-Alat Berat 91,850,000.00 114,650,000.00 157,300,000.00 408,200,000.00 136.400.000,00 9 Retribusi Air Bersih 507,821,000.00 1,475,147,250.00 2,201,604,500.00 2,737,817,750.00 3.298.591.376,00 10 Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 20,000,000.00 12,500,000.00 10,000,000.00 - - 11 Retribusi Izin Usaha Jasa Kostruksi (IUJK) 5,200,000.00 2,200,000.00 600,000.00 - - 12 Retribusi Usaha Perdagangan (SIUP) - - 10,000,000.00 - - 13 Retribusi Izin Ganguan 20,000,000.00 10,500,000.00 - - - 14 Retribusi Izin Trayek 64,185,000.00 28,085,000.00 - - - 15 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 40,000,000.00 25,000,000.00 - - - 16 Retribusi Hasil Pertanian 3,500,000.00 1,750,000.00 - - - 17 Retribusi Sewa Tempat Gedung/Tempat 2,200,000.00 258,275,000.00 - - - 18 Retribusi Jasa Ketatausahaan 327,710,000.00 780,000.00 - - - 19 Retribusi TDP - - 10,000,000.00 - - Jumlah 2,031,235,599.00 5,399,584,250.00 9,775,681,040.00 16,990,331,273.00 12.074.923.953,00 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 99 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Badan Keuangan Kab. Mamuju Tengah, 2020 (Data Tahun 2020 masih dalam proses audit) Berdasarkan tabel rincian penerimaan retribusi di atas menunjukkan bahwa Retribusi pelayanan kesehatan merupakan komponen terbesar dalam penerimaan retribusi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan penerimaan retribusi sebesar Rp.12.842.518.523 atau sekitar 75,59 persen dari total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan penerimaan retribusi terendah terdapat pada Retribusi Terminal sebesar Rp. 16.343.000 dan ada beberapa retribusi yang tidak ada karena terkendala terkait peraturan daerah yang belum ada. 5) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Dalam proses daya saing daerah diperlukan sebuah peraturan daerah yang dapat mendukung suatu iklim usaha dengan kriteria penting kualitas Perda, yaitu prinsip transparansi dalam tujuan penetapan perda; transparansi dalam hal tarif dan denda; tidak ada tumpang tindih antara satu perda dengan perda yang lain; perda yang ramah dalam mendukung lingkungan usaha; dan perda yang tepat sasaran dalam mendukung dinamika usaha. Berikut ini jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah: Tabel 2. 91 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016 -2020 No Peraturan Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 - - - - 2 Pajak Air Tanah 1 - - - - 3 Pajak Hotel 1 - - - - 4 Pajak Restoran 1 - - - - 5 Pajak Hiburan 1 - - - - 6 Pajak Parkir 1 - - - - 7 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1 - - - - 8 Pajak Penerangan Jalan 1 - - - - 9 Pajak Reklame 1 - - - - 10 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1 - - - - 11 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Mamuju Tengah - 1 - - - 12 Penyelenggaraan Pelayanan Publik - 1 - - - KABUPATEN MAMUJU TENGAH 100 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 13 Retribusi Pelayanan Pasar - - 1 - - 14 Retribusi Pemakaian kekayaan daerah - - 1 - - 15 Retribusi Persampahan/Kebersihan - - 1 - - 16 Retribusi Pelayanan Kesehatan - - 1 - - 17 RPJPD 1 - - - - 18 Perubahan RPJMD - - - 1 - 19 Badan Usaha Milik Daerah - - - - 1 Jumlah 11 2 4 1 1 Sumber: Bagian Hukum Kab. Mamuju Tengah,Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah yang mendukung suatu iklim usaha yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar berkaitan dengan pungutan pajak dan retribusi daerah, selain itu peraturan daerah lain yang mendukung iklim usaha seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Perubahan RPJMD merupakan Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha, terkait dengan perijinannya belum diperdakan. Dari table diatas menunjukkan masih kurangnya peraturan daerah yang ada di kabubaten Mamuju Tengah yang mendukung iklim investasi daerah dimana jumlah perda yang ada tahun 2016 sebanyak 11 Perda, tahun 2017 sebanyak 2 Perda, tahun 2018 sebanyak 4 Perda dan tahun 2019 hanya 1 Perda, hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu : 1. Perda retribusi dan pajak daerah terkendala karena belum terpenuhinya persyaratan berkas sesuai dengan rekomendasi dari Kemendagri; 2. Beberapa Perda masih dalam proses pengesahan di badan legislatif daerah; 3. Belum ada pengajuan Perda dari perangkat daerah terkait; 4. Kurangnya anggaran menyakut penyelesaian Perda daerah, dan kendala ini diharapkan dapat terselesaikan sehingga daya saing daerah dapat meningkat. 6) Persentase Desa Berstatus Swasembada Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 5 kecamatan dan 54 desa yang mana terbagi atas desa Swadaya, desa swakarya dan desa swasembada, setiap tahunnya desa yang ada berubah statusnya dari desa swadaya menjadi desa swakarya, desa swakarya menjadi desa swasembada. Berdasarkan data dari Kementerian keuangan Republik Indonesia pada tabel di bawah dapat dilihat perkembangan desa setiap tahunnya KABUPATEN MAMUJU TENGAH 101 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dengan dasar Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga dapat dilihat Jumlah desa swasembada di Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut: Tabel 2. 92 Persentase Desa Swasembada Kabupaten di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Desa Swasembada 16 19 21 21 22 2 Jumlah Desa 54 54 54 54 54 3 Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa(1)/(2)*100 29,62 35,18 38,89 38,89 40,74 Sumber: DPMD Kab. Mamuju Tengah (Menkeu RI), Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, artinya jumlah desa yang berstatus swasembada bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah desa yang berstatus swasembada yaitu 16 desa dengan persentase 29,62% dari jumlah desa yang ada. Pada tahun 2017 desa berstatus swasembada meningkat menjadi 19 desa dengan persentase 35,18%, sampai dengan tahun 2018 jumlah desa yang berstatus swasembada mencapai 21 desa dari total 54 desa dengan presentase 38,89 % dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 27 desa atau presentase 50,00%, peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018 ke tahun 2019. Desa swasembada ini terbagi dalam 5 kecamatan ; kecamatan tobadak 3 desa swasembada dari 8 desa yang ada, kecamatan pangale 6 desa swasembada dari 9 desa yang ada, kecamatan budong-budong 7 desa swasembada dari 11 desa yang ada, kecamatan topoyo 6 desa swasembada dari 9 desa yang ada, dan di kecamatan karossa 5 desa swasembada dari 11 desa yang ada . Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah desa yang berstatus swasembada mengalami penambahan, dan pada akhirnya semua desa yang masih berstatus swadaya dan swakarya dapat berubah status menjadi desa swasembada. 2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 102 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1) Kualitas Tenaga Kerja SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan- perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan rasio lulusan S1/S2/S3 yang terus meningkat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah rasio S1/S2/S3 adalah 0,03 terhadap jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 93 Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah lulusan S1 2.575 2.871 3.477 3.847 4.070 2 Jumlah lulusan S2 89 101 114 120 132 3 Jumlah lulusan S3 10 8 7 6 6 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 2.674 2.980 3.598 3.973 4.208 5 Jumlah penduduk 149.252 143.946 145.756 143.272 138.130 6 Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 0,018 0,021 0,025 0,028 0,030 Sumber: Dinas Dukcapil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 rasio lulusan S1/S2/S3 yaitu 0,018. Pada tahun – tahun berikutnya rasio lulusan S1/S2/S3 terus meningkat menjadi 0,028 pada tahun 2019 dan 0,030 pada tahun 2020. 2) Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting, semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 103 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 94 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 penduduk usia < Jumlah 15 tahun - 31.364 38.523 39.987 39.750 2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun - 5.845 5.136 4.800 4.632 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif - 37.209 43.659 44.787 44.382 4 Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun - 106.737 102.097 98.485 90.898 5 Rasio ketergantungan - 0,35 0,43 0,46 0,49 Sumber: Dinas Dukcapil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 yaitu 0,35. Pada tahun – tahun berikutnya rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat menjadi 0,46 pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,49 Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau hanya menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial di antaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial. 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1) Pendidikan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjut nya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan SPM ada tiga yaitu Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk Pendidikan dasar mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI,SMP.MTS) adalah sebesar 78 persen, kemudian menurun pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menjadi 76 persen dan tahun 2018 menjadi 65 persen. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 104 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Pada tahun 2020 meningkat menjadi 73 persen yang artinya dari total 2.429 penduduk usia 7-15 tahun, jumlah siswa yang tercatatkan sebesar 18.528 orang. Pendidikan Kesetaraan Merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A,B,C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Untuk Pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimulai pada tahun 2016 sebesar 12 persen, kemudin terus meningkat setiap tahunnya dan diakhir tahun 2020 menjadi 83%. Sedangkan Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar (SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Data yang ada menunjukan cakupan Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Mamuju Tengah yang mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Walaupun sempat meningkat di tahun 2019 menjadi 61 persen, di tahun 2020 kembali menurun menjadi 52 persen yang artinya dari total 5.199 penduduk usia 5-6 tahun yang mengikuti Pendidikan dini sebanyak 2,726 jiwa. Data capaian indikator SPM Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 95 Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%) 78% 76% 65% 65% 73% Jumlah siswa 7- 15 thn 18.836 18.366 17.716 17.601 18.528 Jumlah penduduk 7-15 24.205 24.072 27.291 27.276 25.429 2 Pendidkan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam 12% 15% 21% 79% 83% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 105 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 2) Kesehatan
  1. 1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil juga disebut Antenatal Care (ANC) yaitu pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang di tetapkan. Belum tercapainya target SPM disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, 1. Masih adanya ibu yang berpindah domisili pada masa kehamilan sehinngga jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi berkurang,
  2. 2.Terjadinya kehamilan yang tidak diiginkan, yaitu kehamilan yang tidak diprogramkan oleh pasutri atau kehamilan diluar nikah sehingga menutup-nutupi kehamilan. 3. Masih adanya kehamilan usia 0-3 bulan yang tidak terdeteksi. Upaya yang dilakukan dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pendampingan yang dilakukan oleh bidan desa mulai dari masa awal kehamilan sampai dengan kunjungan neonatus lengkap, yaitu sampai dengan 28 hari setelah bayi lahir. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 96 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Ibu Hamil - 3.011 3.087 3.087 3.134 pendidikan kesetaraan (%) Jumlah siswa 7- 18thn 38 50 84 308 293 Jumlah penduduk 7-18 32.859 33.038 39.351 39.188 35.452 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%) 41% 50% 47% 61% 52% Jumlah siswa 5-6 thn 1.836 2.226 2.342 3.090 2.726 Jumlah penduduk 5-6 thn 4.442 4.484 5.006 5.037 5.199 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 106 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2.226 2.322 2.362 2.558 Persentase Capaian 73,93% 75,22% 76,51% 81,62 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  3. 2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2019 menunujukkan kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu naik dari 83.88 % menjadi 84.88 % dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 84,97 %. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses capain pada indikator ini adalah, masih adanya ibu hamil yang mau bersalin di rumah, bukan pada fasilitas kesehatan. Adapun upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian SPM ini adalah dengan memaksimalkan peran bidan desa dalam kegiatan pendampingan ibu hamil, mengawal proses awal kehamilan hingga kelahiran usia 28 hari. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 97 Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Ibu Bersalin - 2.874 2.949 2.949 2.987 2 Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 2.421 2.459 2.503 2.538 Persentase Capaian 84,24 % 83,38 % 84,88 % 84,97 % Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  4. 3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Capaian pada pelayanan bayi baru lahir menunjukkan penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 88.99 % menjadi 88.67 %. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 86,42% hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut antara lain, masih adanya kasus kematian baik itu kejadian kematian janin dalam rahim dan lahir KABUPATEN MAMUJU TENGAH 107 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 mati. Adapun upaya yang dilaksanakan adalah pelaksanaan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang dilaksanakan ketika terjadi kematian bayi oleh Dinas Kesehatan, yaitu kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang serta pelaksanaan Midwifery Update oleh organisasi profesi bidan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 98 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Bayi Baru Lahir - 2.735 2.807 2.807 2.880 2 Jumlah Ibu Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 2.452 2.498 2.498 2.489 Persentase Capaian - 89,65% 88,99% 88,67 86,42% Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  5. 4.Pelayanan Kesehatan Balita Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Capaian Pelayanan Kesehatan Balita mengalami peningkatan dari 62.12 % pada tahun 2018, naik menjadi 76.38 % pada tahun 2019 kemudian menurun menjadi 62,40% di tahun 2020. Belum tercapainya target 100 % pada pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, keikutsertaan anak usia 0 s/d 59 bulan untuk menerima pelayanan kesehatan di posyandu yang masih sangat kurang, utamanya pada saat anak telah menyelesaikan imunisasi wajib dasar. Adapun upaya yang telah dan masih terus dilaksanakan adalah kegiatan kejar timbang yang dilaksanakan secara dood to door, namun terkendala lagi keberadaan orang tua anak yang tidak berada di rumah padaa saat tiba waktu kedatangan petugas kesehatan serta keterbatasan SDM pada saat pelaksanaan kegiatan kejar timbang. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 108 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 99 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Balita - 12.064 12.377 12.377 12.652 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 6.925 7.688 9.453 7,895 Persentase Capaian 57,40 % 62,12 % 76,38 % 62,40 % Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  6. 5.Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sasaran ditentukan dengan menggunakan data dari hasil kunjungan ke sekolah. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Terjadi perbedaan kriteria penentuan sasaran pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah sasaran pada tahun 2018 yaitu total anak kelas 1-7, sedangkan pada tahun 2019, sasarannya adalah total anak kelas 1-9. Terjadi peningkatan angka capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 97.97 %, yang mana pada tahun 2018 berada pada angka 88.08 %. Pada tahun 2020 terjadi penurun menjadi 82,88%. Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan pemberian layanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yaitu ketidak hadiran siswa yang bersangkutan pada saat tiba waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga siswa yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun pada skrining ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain, ukur tinggi badan, berat badan, pengukuran daya penglihatan, pendengaran, pemeriksaan gigi dll. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar - 6.058 6.879 16.198 18.756 2 Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 5.517 6.059 15.869 15.545 Persentase Capaian 91,07% 88,08% 97,97% 82,88% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
  7. 6.Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif KABUPATEN MAMUJU TENGAH 109 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif mengalami kenaikan angka pada tahun 2020 yaitu 85,18 %, dibandingkan tahun 2019 yaitu 81.83 %. Kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan ini, antara lain keterbatasan sarana pada saat pelaksanaan skrining yaitu pada pelaksanaan pengukuran tekanan darah dan gula darah, untuk itu diupayakan pengadaan alat yang dimaksud melalui pengadaan menggunakan dana JKN puskesmas, namun karena keterbatasan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan alat yang dimaksud. Selain itu masalah SDM juga memberikan pengaruh, dalam hal ini seringnya terjadi penggantian pengelola atau pelaksana program di puskesmas. Pelaksanaan skrining di lapangan juga terkendala keterbatasan kendaraan dinas. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 101 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penduduk Usia Produktif - 59.135 77.135 77.169 2 Jumah yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 40.095 63.267 65.735 Persentase Capaian - 67,80 % 82,02 % 85,18 % Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  8. 7.Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Terjadi penurunan angka capaian pada pelayanan kesehatan pada tahun 2019 yang berada pada angka 74,48% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 83.27 % Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ketidakmampuan warga usila untuk hadir di fasilitas kesehatan. Dalam rangka peningkatan capaian pelayanan ini, maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pemberian layanan kesehatan langsung dengan mendatangi rumah warga usila oleh petugas puskesmas, namun belum terlaksana di seluruh wilayah kerja puskesmas sehingga belum dapat mencapai target SPM 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 110 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 102 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 N o Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kunjungan Warga Usia > 60 Tahun - 9.952 9.952 9.952 8.488 2 Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 6.214 8.578 8.287 6.322 Persentase Capaian - 62,44 % 86,19 % 83,27 % 74,48 % Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  9. 8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penentuan sasaran yaitu hasil perhitungan jumlah penderita hipertensi kab./kota dibagi penduduk usia 15 tahun keatas. Capaian yaitu jumlah sasaran yang melaksanakan pengukuran tensi minimal selama 12 bulan. Capaian pelayanan terhadap penderita hipertensi mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu 57.74 % menjadi 74.09 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 71,79%. Adapun kendala yang dihadapi adalah masih adanya pelaksana program yang belum memahami definisi operasional dan syarat tercapainya sasaran yaitu pelaksanaan pengukuran tensi minimal sekali sebulan selama 12 bulan dan pemberian farmakoterapi dan edukasi. Selain itu keterbatasan alat dan pelaksana SPM yang masih dipegang oleh tenaga kontrak menjadi kendala dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan ini. Untuk itu diupayakan pengadaan alat secara bertahap melalui dana JKN serta memberikan edukasi terhadap pelaksana program di puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 103 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penderita Hipertensi - 15.489 24.955 24.955 2 Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 8.944 18.489 17.914 Persentase Capaian - 57,74 % 74,09 % 71,79 % Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  10. 9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes KABUPATEN MAMUJU TENGAH 111 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Penentuan sasaran yaitu hasil perhitungan jumlah penderita DM kab./kota dibagi penduduk usia 15 tahun keatas. Capaian yaitu jumlah sasaran yang melaksanakan pengukuran gula darah minimal sekali dalam sebulan selama 12 bulan. Capaian pelayanan terhadap penderita DM mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu 85.71 % menjadi 95.94 % dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 95.86%. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan alat dan masih adanya sasaran yang tidak melaksanakan pengukuran gula darah minimal sekali sebulan selama 12 bulan dan pemberian farmakoterapi dan edukasi. Untuk mengatasinya diupayakan pengadaan alat secara bertahap melalui dana JKN serta memberikan edukasi terhadap pelaksana program di puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 104 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penderita DM - 1.513 2.289 1.836 2 Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 1.324 2.196 1.760 Persentase Capaian - 76,80% 87,51% 95,94% 95,86% Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  11. 10.Pelayanan Kesehatan Pasien Dengan Gangguan Jiwa Berat Capaian pelayanan terhadap ODGJB telah mencapai target 100 % pada tahun 2020, artimya seluruh pasien tidak terlantar dan telah tertangani. Adapun masalah yang belum terselesaikan adalah masih ditemukan pasien yang dipasung, serta sebagian besar pasien ODGJB belum memiliki fasilitas BPJS. Fasilitas BPJS akan diperlukan pada saat merujuk pasien dan menerima resep obat yang harus diperoleh dari dokter spesialis kejiwaan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 105 Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah ODGJB - 142 147 199 2 Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 135 147 199 Persentase Capaian - 35,71% 95,07% 100% 100% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 112 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  12. 11.Pelayanan Kesehatan Terduga Penderita TBC Penentuan jumlah sasaran yaitu dengan menghitung total suspek yang memiliki gejala utama yaitu mengalami batuk berlendir lebih dari 2 minggu. Capaian terhadap sasaran adalah jumlah spesimen dahak yang diperiksa dari total sasaran. Pada tahun 2018, capaian pelayanan kesehatan terhadap penderita TBC mencapai angka 56.72 % dan berhasil mencapai target 100 % di tahun 2019 berkat pelaksanaan gerakan ketuk pintu untuk melaksanakan pengambilan spesimen dahak. Pada tahun 2020 direncanakan pergeseran metode pemeriksaan dengan menambahkan pelaksanaan TCM (Tes Cepat Molekuler) selain tetap melaksanakan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen dahak pasien. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 106 Persentase Pelayanan Kesehatan Terduga Penderita TBC di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Orang Terduga Penderita TBC - 252 372 2.386 2.046 2 Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 165 211 2.386 2.185 Persentase Capaian - 65,48% 56,72% 100% 94% Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
  13. 12.Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinveksi HIV Penentuan sasaran yaitu dari tolal 7 kelompok sasaran dan angka capaian terhadap sasaran diperoleh dengan melaksanakan tes RDT HIV. Capaian pada pelayanan ini telah mencapai target pada tahun 2018 dan berlanjut hingga pada tahun 2019. Penentuan sasaran penderita HIV diperoleh menghitung total 7 kelompok orang-orang yang beresiko terinfeksi HIV, yaitu 1. Ibu hamil, 2. Transgender, 3. Penderita penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual), 4. WPS, 5. LSL, 6. Penghuni lembaga, 7. Penasum. Selanjutnya dari total tersebut, akan dilaksanakan tes RDT HIV minimal sebanyak 3 kali. Kendala yang dihadapi adalah pada proses menghitung sasaran pad kelompok penasum dan LSL. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut : Tabel 2. 107 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinveksi HIV di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun KABUPATEN MAMUJU TENGAH 113 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Orang Beresiko Terinfeksi HIV - 3.176 3.772 3.291 3.424 2 Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1.076 3.809 3.283 3,424 Persentase Capaian - 33,88% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  14. 1.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Urusan Pekerjaan Umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan prasarana dan sarana pada suatu daerah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pentingnya penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2020. Pelayaan urusan Pekerjaan Umum difokuskan pada pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pada pasal yang sama dijelaskan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Berikut ini adalah jenis pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah: Tabel 2. 108 Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Bidang Urusan/ Indikator Target Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 A Pekerjaan Umum KABUPATEN MAMUJU TENGAH 114 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Persentase penduduk berakses air minum 26,92 % 35,71 % 42,77 % 65,09 % 75,45 % Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tahun 2016 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 26% dan meningkat hingga tahun 2019 sebesar 65%. Meskipun mengalami perkembangan namun SPM pemenuhan kebutuhan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah belum mencapai 100% sehingga masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dalam membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum hingga kepelosok desa sesuai dengan perkembangan kemampuan daerah.
  15. 2.Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini terkait kerjasama Antar Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan dalam upaya Pengembangan Prasarana dan sarana penyaluran air limbah domestik untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Sehat Dan Kualitas Lingkungan. Tabel 2. 109 Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domertik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No. Bidang Urusan/ Indikator Target Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 A Pekerjaan Umum 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 22% 37% 47% 69% 72% Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 115 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tengah, persentase capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2016 sebesar 22 % dan meningkat menjadi 69% di tahun 2019 dan 72% di thun 2020. Meskipun terjadi peningkatan namun SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik belum mencapai 100%. Upaya dalam persentase capaian 100% SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kendala dalam kemampuan daerah memberikan bantuan dana pembangunan sarana dan prasarana dan aksesibilitas ke pelosok desa-desa terpencil masih terbatas. 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Tabel 2. 110 Persentase Pencapaian Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) N/A N/A N/A 3 11 Jumlah warga negara korban bencana N/A N/A N/A 23 30 Persentase N/A N/A N/A 13% 37% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi N/A N/A N/A 2 10 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 116 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 penyediaan rumah layak huni (%) jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten N/A N/A N/A 14 14 Persentase N/A N/A N/A 14% 17% Sumbe : Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw.Permukiman Kab.Mamuju Tengah,Tahun 2021 Berdasarkan Tabel di atas data pada Tahun 2016, dari 2 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah, masih 0 %, hal ini dipengaruhi data yang belum ada dan urusan perumahan masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum yang urusan perumahan masih dilaksanakan oleh pejabat eselon IV atau masih ditangani oleh setingkat kepala seksi. Begitupun pada tahun 2017 sampai 2018 dua jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang perumahan masih 0 %, hal ini dipengaruhi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru dibentuk menjadi dinas sehingga urusan perumahan ditangani oleh pejabat eselon II, dimasa satu tahun berjalan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tersebut data- data terkait pemenuhan SPM belum ada atau masih 0%, namun pada tahun 2018 terjadi bencana gempa bumi yang pusatnya di Kota Palu memberikan dampak dan efek ke Kabupaten Mamuju Tengah, dari gempa tersebut sebanyak 84 rumah masyarakat terkena dampak gempa berdasarkan laporan oleh pemerintah desa, namun setelah dilakukan verifikasi lapangan dan verifikasi teknis korban gempa hanya terdapat 30 korban dengan spesifikasi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Sehingga pada tahun 2019 data terkait korban bencana sudah ada dan dintervensi sebanyak 3 unit yang sumber dananya dalam penaganan dan pemenuhan rumah menggunakan dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2 unit di Desa Tappilina dan 1 unit di Desa Batu Parigi melalui program Kementerian Transmigrasi yaitu Pemukiman Transmigrasi di Salundeang. Sehingga total yang diintevensi pada Tahun 2019 sebanyak 3 unit rumah. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah rumah yang sudah di intervensi sebanyak 11 unit rumah dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD dan Pihak Swasta/CSR serta partisipasi masyarakat dengan system kolaboratif dari unsur Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat. Adapun dari sepuluh rumah yang diintervensi 1 unit bersumber dari program Kementerian PUPR melalui penyediaa KABUPATEN MAMUJU TENGAH 117 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Rumah Khusus, 5 unit bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kegiatan Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) sebanyak 4 unit yang sumber pendanaannya secara kolaboratif. Sementara untuk penanganan dampak relokasi pembangunan daerah tepatnya pembangunan jembatan kembar yang menghubungkan Desa Topoyo dan Desa Tobadak sekaligus nantinya menjadi icon kota Tobadak yaitu terdapat 14 warga dan dari 14 warga tersebut diintervensi atau penangananya masyarakat yang terkena dampak relokasi pembangunan diberikan atau penyedian rumah melalui Program Kementerian PUPR melalui penyediaan Rumah Khusus yang ada di Desa Tobadak tepatnya Rumah Khusus Daerah Tertinggal. 5) Ketenteraman dan Ketertiban Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
  16. 1.Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tabel 2. 111 Persentase Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mamuju Tengah 20216-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah warga yang memperoleh layanan penegakan hukum perda dan perkada N/A 7 8 6 2 Jumlah warga yang melapor N/A 16 14 12 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (%) N/A 44% 57% 50% 100% Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Data pada tahun 2016 data tidak tersedia karena data tersebut masih bergabung dengan bagian pemerintahan sekretaris daerah. Belum tercapainya SPM Trantib KABUPATEN MAMUJU TENGAH 118 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 untuk pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dikerekanakan beberapa hal yakni:
  17. 1.Kegiatan yang bersangkutan dengan capaian tersebut belum ada yang dilaksanakan;
  18. 2.Kebutuhan SDM PP PNS berkaitan pelayanan terkait belum terpenuhinya penyebabnya belum ada PNS yang mengikuti diklat untuk penegakkan perda;
  19. 3.Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dengan trantib;
  20. 4.Kurangnya pemahaman tupoksi trantib oleh masyarakat (kerja sama lintas sektor dengan polisi)
  21. 5.tidak adanya letak wilayah strategis sehingga perlu adanya perda wilayah strategis;
  22. 6.Belum adanya perda penegakkan satpol-pp.
  23. 2.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tabel 2. 112 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi (jiwa) N/A 2 1 8 24 Jumlah warga yang terkena bencana (jiwa) N/A 15 48 93 29 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%) N/A 13% 2% 9% 83% Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Data pada tahun 2016 data tidak tersedia karena data tersebut masih bergabung BPBD. Belum tercapainya SPM Trantib untuk Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dikerenakan beberapa hal yakni: 1) Belum ada penetapan wilayah manajemen kebakaran dimana hal ini harus disertai dengan kajian; 2) Suplai air yang kurang merupakan masalah pokok (sarana dan prasarana pemadam kebakaran dengan memberi titik-titik posko untuk suplai air hanya 5 titik); 3) Kurangnya APD pemadam; 4) Kurangnya tenaga terlatih. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 119 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
  24. 3.Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2016 dan 2018 warga negara yg memperoleh layanan informasi adalah peserta, relawan Destana (Desa Tangguh Bencana) sebanyak 125 orang dan kegiatan Sekolah Tangguh Bencana sebanyak 80 orang dari 2 Sekolah di Tahun 2018 serta TRC BPBD. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 hanya Bimtek dan Sosialisasi untuk aparatur dan TRC BPBD yang menyebabkan BPDB mengalami kesulitan memperoleh data warga yang memperoleh layanan informasi dan untuk data Daerah Rawan Bencana yang digunakan BPBD adalah data Daerah Rawan Bencana Alam di RPJMD 2016-2021 dimana yang paling dominan dan sering terjadi:
24. a.Gempa bumi, diseluruh daerah Kab. Mamuju Tengah Meliputi: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak b) Tsunami, Kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong- Budong; Kecamatan Topoyo; dan Kecamatan Karossa. c) Banjir dan Tanah Longsor, Kawasan rawan bencana Banjir dan Tanah Longsor di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: 1) Desa Polo Pangale, Desa Polo Camba, Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale; 2) Desa Pasapa, Desa Bojo dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong; 3) Desa Salulebbo, Desa Tabolang, Desa Salupangkang III, Desa Salupangkang IV dan Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo; 4) Desa Benggaulu, Desa Sanjango, Desa Karossa, Desa Lara, Desa Lembah Hopo, Desa Sukamaju, Desa Salubiro, Desa Tasokko dan Desa Kambunong Kecamatan Karossa; 5) Desa Tobadak, Desa Batu Parigi, Desa Sulobaja, Desa Saloadak dan Desa Sejati Kecamatan Tobadak. Dan yang menjadi kendala BPBD dalam memenuhi pencapaian SPM-nya karena masih kurang menyeluruhnya sosialisasi terkait kebencanaan ke masyarakat di mamuju tengah baik itu informasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Tabel 2. 113 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 120 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi 125 - 205 - 29.964 Jumlah warga yang ada di kawasan rawan bencana 142.139 - 145.756 - 143.697 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) 0,09% 0,00% 0,14% 0,00% 20,85% Sumber: BPBD Kab Mamuju Tengah, Tahun 2021
  1. 3.Pelayanan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sama dengan indikator Pelayanan informasi rawan bencana yang menjadi kendala adalah masih sedikitnya warga negara yang mendapatkan pelayanan karena pada tahun 2016 dan 2018 warga negara yg memperoleh layanan informasi adalah peserta, relawan Destana (Desa Tangguh Bencana) sebanyak 125 orang dan kegiatan Sekolah Tangguh Bencana sebanyak 80 orang dari 2 Sekolah di Tahun 2018 serta TRC BPBD. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 hanya Bimtek dan Sosialisasi untuk aparatur dan TRC BPBD yang menyebabkan BPDB mengalami kesulitan memperoleh data warga yang memperoleh layanan informasi dan yang menjadi kendala BPBD dalam memenuhi pencapaian SPM- nya karena masih kurang menyeluruhnya sosialisasi terkait kebencanaan ke masyarakat di mamuju tengah baik itu informasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Tabel 2. 114 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan 125 - 205 - 29.964 Jumlah warga negara 142.13 9 - 145.75 6 - 143.69 7 jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) 0,09% 0,00 % 0,14% 0,00 % 20,85 % Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 121 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
  2. 4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020 data assesmen TRC BPBD dan dokumentasi PUSDATIN BPBD mengambarakan bahwa kejadian yang paling sering terjadi adalah banjir dan longsor. Sedangkan pada tahun 2018 data bencana mengalami penurunan karena data yang tercatat hanya dominan kejadian gempa bumi yg terjadi di Palu. Dimana yang terdampak hanya beberapa titik di Kabupaten Mamuju Tengah yg mengakibatkan banyak rumah warga roboh. Tabel 2. 115 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 3.007 3.824 694 5.453 198 Jumlah warga negara yang terkena bencana 3.007 3.631 694 5.453 198 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) 100% 105% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 6) Sosial Pada Tahun 2016, dari 5 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti. Adapun selanjutnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota mencapai angka 99,70%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar 27,03%, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% diakibatkan oleh tidak ditemukannya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah. Rendahnya capaian rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diakibatkan oleh ketergantungan daerah terhadap bantuan yang berasal dari pusat dan tidak adanya sokongan yang bersumber dari APBD. Pada Tahun 2017, dari 5 jenis Standar Peayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 (Dua) Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 122 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Adapun Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti menurun drastis dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 19,23% yang diakibatkan oleh meningkatnya angka penyandang disabilitas yang semula hanya sebanyak 10 (sepuluh) Orang menjadi 52 (lima puluh dua) Orang dan tidak adanya sokongan bantuan penyandang disabilitas yang bersumber dari APBD. Seluruh bantuan berasal dari provinsi yang difasilitasi oleh para pendamping di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti bahkan 0% yang diakibatkan oleh tidak adanya bantuan dari pusat dan daerah, serta rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% diakibatkan oleh tidak adanya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada Tahun 2018, dari 5 jenis Standar Peayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti meningkat menjadi 70,39% karena adanya bantuan yang bersumber dari APBD namun dalam jumlah yang masih sangat kecil, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti meningkat menjadi 24,10% karena adanya bantuan yang bersumber dari APBN, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% diakibatkan oleh tidak adanya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada Tahun 2019, dari 5 jenis Standar Peayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Ada 1 jenis SPM yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti menjadi 47,91%. Ada 1 jenis SPM yang mengalami peunurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang menjadi 63,92 yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dalam jumlah yang cukup besar yang tidak dibarengi dengan besarnya peningkatan bantuan yang tersalurkan. Adapun rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% yang diakibatkan oleh tidak adanya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 123 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 116 Penerima Layanan SPM Urusan Sosial Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 10 10 126 140 32 Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang berada di luar panti 10 52 179 219 269 Persentase 100% 19,23% 70,39% 63,92% 11,90% 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 44 43 9 14 29 Jumlah anak terlantar yang berada diluar panti 44 43 9 14 29 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 10 0 20 126 243 jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang berada di luar panti 37 53 83 264 326 Persentase 27,03% 0% 24,10% 47,91% 74,54% 4 rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh 0 0 0 0 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 124 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Sosial Kab Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.4.2. Layanan Urusan Wajib Dasar 1) Pendidikan
(1)Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak- kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah salah satu bentuk pengemis di luar panti rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti 0 0 0 0 0 Persentase 0% 0% 0% 0% 0% 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 3,711 4.264 1.294 2.976 188 jumlah warga negara yang menjadi korban bencana di kabupaten/ kota 3.722 4.264 1.294 2.976 188 Persentase 99,70% 100% 100% 100% 100% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 125 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun. Satuan pendidikan anak usia dini (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. Tabel 2. 117 Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 No Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 3.521 3.838 3.933 4.036 4.360 2 Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun 13.079 12.861 15.490 10.116 7.818 3 Pendidikan Anak Usia Dini 27% 30% 25% 40% 56% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Tabel 2. 118 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 126 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A PAUD 1 Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 3.521 3.838 3.933 4.036 4.360 2 Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun 10.388 10.352 12.905 13.244 18.188 3 APK PAUD 34% 37% 30% 30% 24% B SD/MI 1 Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang Pendidikan SD/MI 15.211 14.815 14.336 14.193 13.796 2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun 15.203 15.187 17.140 17.150 16.053 3 Apk Sd/Mi 100% 98% 84% 83% 86% C SMP/Mts 1 Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang Pendidikan SMP/Mt 5.393 5.539 5.523 4.904 4.732 2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun 9.002 8.885 10.151 10.126 9.406 3 APK SMP/MTs 60% 62% 54% 48% 50% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 APK PAUD Kabupaten Mamuju Tengah selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dan capaian pada tahun 2020 sebesar 24 persen. Sedangkan APK SD/MI sederajat pada rentang tahun 2016-2018 terus mengalami penurunan, sementara pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86 persen. Sementara itu untuk tingkat SMP/MTs sederajat terusdari tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 50 persen dari 9.406 jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun.
(3)Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal bahwa target pelayanan minimal pendidikan dasar sebesar 100 persen, dimana seharusnya tidak ada lagi penduduk usia pendidikan dasar yang tidak mendapatkan pelayanan minimal pada satu lingkup daerah. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 127 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 119 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A PAUD 1 Jumlah siswa kelompok usia usia 4- 6 tahun - 2.629 3.765 3.995 4.303 2 Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun 10.388 10.352 12.905 14.670 18.188 3 APM PAUD 0% 25% 29% 27% 24% B SD/MI 1 Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI 13.443 13.016 12.697 12.667 13.796 2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 15.203 15.187 17.140 17.150 16.053 3 Apm sd/mi 88% 86% 74% 74% 86% C SMP/mts 1 Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/mts 5.393 5.350 5.019 4.934 4.732 2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 9.002 8.885 10.151 10.126 9.406 3 APM SMP/MTs 60% 60% 49% 49% 50% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasrkan tabel diatas APM Kabupaten Mamuju Tengah pada tingkat pendidikan SD/MI sederajat mengalami penurunan sejak tahun 2016 yaitu 88,06 persen tutun menjadi 86 persen tahun 2017 dan terus turun menjadi 74 persen pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 86 persen Begitu pula pada tingkat pendidikan SMP/MTS sederajat mengalami penurunan pada rentang tahun 2016-2019 dan kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 50%.
(4)Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dihitung dengan membandingkan jumlah murid pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia KABUPATEN MAMUJU TENGAH 128 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tertentu dikalikan 1.000. APS Pendidikan Dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS merupakan indikator dasar yang digunakan penduduk untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Tabel 2. 120 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 APS SD/MI di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan yakni 884,23 per 1000 penduduk pada tahun 2016, 857,04 per 1000 penduduk pada tahun 2017, 740,78 per 1000 penduduk pada tahun 2018 dan 738,60 per 1000 penduduk pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 859,40 per 1000 penduduk. Demikian juga Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bawa upaya Pemerintah Mamuju Tengah dalam memberikan kesempatan penduduk usai sekolah untuk mengenyam pendidikan harus lebih mendapat perhatian.
(5)Angka Kelulusan (AL) a) Angka Kelulusan SD/MI Angka kelulusan merupakan presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang No Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A SD/MI 1 Jumlah murid usia 7-12 thn 13.443 13.016 12.697 12.667 13.796 2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 15.203 15.187 17.140 17.150 16.053 3 APS SD/MI 88,42 85,70 74,08 73,86 85,94 B SMP/Mts 1 Jumlah murid usia 13-15 thn 5.393 5.350 5.019 4.934 4.732 2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 9.002 8.885 10.151 10.126 9.406 3 APS SMP/Mt 59,91 60,21 49,44 48,73 50,31 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 129 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pendidikan tersebut. Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Untuk SD angka kelulusan didapatkan dari perbandingan jumlah lulusan dengan jumlah siswa kelas 6. Angka kelulusan Mamuju Tengah pada tahun 2017 melebihi 100 persen oleh karena ada peserta didik yang datang diwilayah kerja dinas pendidikan mengikuti ujian pada tingkatan SD/MI. Data perkembangan angka kelulusan SDMI Di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 121 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) SD/MI Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Angka kelulusan Mamuju Tengah pada tahun 2016 dan 2017 melebihi 100 persen oleh karena ada peserta didik yang datang diwilayah kerja dinas pendidikan mengikuti ujian pada tingkatan SD/MI. b) Angka Kelulusan SMP/ MTs Angka kelulusan SMP/MTs ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir yang didapatkan dari perbandingan jumlah lulusan dengan jumlah siswa kelas 3 atau kelas 9 Tabel 2. 122 Perkembangan Angka Kelulusan SMP/Mts Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 2.567 2.552 2.417 2.323 2.101 2 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI tahun sebelumnya 2.635 2.450 2.492 2.413 2.323 3 Angka Kelulusan 97,42 104,16 96,99 96,27 90,44 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya 1.587 1.766 1.831 1.696 1.697 2 jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya 1.587 1.831 1.885 1.696 1.819 3 Angka Kelulusam 100 96,45 97,13 100 93,29 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 130 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(6)Angka Melanjutkan (AM) a) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan menunjukkan persentase lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Angka melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs membandingkan jumlah siswa yang terdaftar pada tingkat I SMP/Mts dengan jumlah siswa lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya. Tabel 2. 123 Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI SMP/Mts Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Perlu dicermati bahwa angka melanjutkan rendah menunjukkan bahwa ada siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan diluar kabupaten Mamuju Tengah dan atau jenjang pendidikan SMP/MTs tidak mampu menampung lulusan SD/MI serta adanya putus sekolah. Demikian juga ketika angka melanjutkan lebih dari 100 persen berarti bahwa ada lulusan SD/MI dari luar yang melanjutkan pendidikan di kabupaten Mamuju Tengah.
(7)Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk sekolah tingkat pendidikan Dasar di Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2. 124 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 jumlah siswa tingkat I pada jenjang SMP/Mts 1.789 1.857 1.545 1.441 1.602 2 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya 2.567 2.552 2,417 2.323 1.465 3 AM SD/Mi ke SMP/Mt 69,69 72,76 63,92 62,03 10,93 No Tahun Pendidikan Dasar Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk usia 7-12 thn Rasio 1 2016 144 24.205 59,49 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 131 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Dari data di atas terlihat bahwa daya tampung gedung sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 58,92 dari jumlah penduduk usia 7- 12 tahun yakni 25.459 orang.
(8)Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut gambaran rasio guru terhadap murid berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah: Tabel 2. 125 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kabupaten Mamuju Tengah Di Mamuju Tngah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(9)Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Rasio guru siswa per kelas merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar. Rasio guru siswa yang terlalu tinggi akan mengurangi efektifitas pembelajaran, sebaliknya rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien karena 1 orang guru mengajar sedikit siswa. Tabel 2. 126 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Kabupaten Mamuju Tengah Di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 2 2017 145 24.072 60,23 3 2018 148 27.291 54,23 4 2019 150 27.276 54,99 5 2020 150 25.459 58,92 No Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Guru (SD/MI + SMP/Mts) 584 653 653 880 880 2 Jumlah Murid (SD/MI + SMP/Mts) 20.604 20.354 19.859 19.097 18.528 3 Rasio Guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar 283,44 320,82 328,81 460,81 474,96 No Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas 309 336 336 376 376 2 Jumlah murid Pendidikan dasar 15.211 14.815 14.336 14.193 13.796 3 Rasio Guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 203,14 226,79 234.38 264,92 272,54 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 132 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(10)Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar adalah banyaknya murid kelas 1 yang berhasil menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar pada tahun tertentu terhadap jumlah penduduk yang berusia 12 tahun, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memonitor cakupan pendidikan dan kemajuan murid untuk menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar tanpa memperhatikan apakah pernah mengulang di suatu kelas. Tabel 2. 127 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Tahun Banyaknya Lulusan SD Banyaknya Penduduk usia 12 Tahun Proporsi 1 2016 3421 1674 204 % 2 2017 3608 1673 216% 3 2018 3363 1596 211% 4 2019 3328 3129 106% 5 2020 2101 - - Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(11)Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan, dan Laki-Laki Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berusia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun. Indikator ini merefleksikan outcome pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pembagian berdasarkan jenis kelamin merupakan indikator ini menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan dan merupakan indikator kunci pemberdayaan perempuan di masyarakat. Tabel 2. 128 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan, dan Laki-Laki Di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Jenis Kelamin Huruf Latin Huruf Lainya 1 Laki-Laki 94,37 % 19,73% 2 Perempuan 94,59% 21,90% 3 AMH Kabupaten Mamuju Tengah 94,48 27,78 Sumber: BPS, Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 133 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(12)Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV / menunjukkan persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berijazah kualifikasi S1/D-IV. Tabel 2. 129 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 1 Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D- IV 580 647 647 820 317 2 2 Jumlah Guru SD/MI, SMP/MT 584 653 653 880 880 3 3 Proporsi Guru Kualifikasi S1/DIV 99% 99% 99% 93% 36% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 2) Kesehatan
(1)Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengaruh budaya yang membuat ibu ingin melahirkan bukan pada fasilitas kesehatan, sehingga kemungkinan besar pertolongan persalinan dilakukan oleh dukun beranak. Intervensi terhadap ibu hamil, agar rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan diyakini dapat menurunkan angka kematian bayi. Data Dinas Kesehatan selama lima tahun menunjukan angka kematian bayi yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angkat kematian bayi sebesar 6 jiwa per 1000 KH, kemudian meningkat menjadi 9 jiwa per 1000 KH, kemudian menurun drastis di tahun 2019 menjadi 3 jiwa per 1000 KH, dan kembali meningkat menjadi 14 jiwa per 100 KH. Data angka kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 130 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Tahun AKB 1 2016 6 / 1000 KH 2 2017 9 / 1000 KH 3 2018 7 / 1000 KH 4 2019 3/1000 KH 5 2020 14/1000KH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 134 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(2)Angka Kelangsungan Hidup Bayi Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan selama lima tahun terakhir Angka kelangsungan hidup bayi mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kelahiran bayi sebesar 2.334 jiwa dengan jumlah kematian bayi sebanyak 14 jiwa. Kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 2.495 KH yang diiringi dengan peningkatan jumlah kematian bayi sebanyak 23 jiwa. Di tahun 2018 dan tahun 2019 penanganan kelangsungan hidup bayi dapat ditingkatkan dengan melihat jumlah kematian bayi pada tahun 2019 senyak 7 jiwa. Akan tetapi di tahun 2020 jumlah kematian bayi meningkat drastis sebanyak 36 jiwa dari 2.592 KH. Data kelangsungan hidup bayi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 131 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No tahun Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu Angka kelangsungan hidup bayi 1 2016 14 2.334 5 2 2017 23 2.495 8 3 2018 17 2.507 6 4 2019 7 2.507 2 5 2020 36 2.592 13 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kematian balita biasanya disebabkan oleh penyakit - penyakit tertentu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Angka Kematian Balita menunjukan pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka kematian balita sebesar 1 jiwa per 1000, kemudian menurun ditahun 2017 menjadi 0 jiwa per 1000 KH. Pada tahun 2017 jumlah balita yang meninggal sebanyak 1 orang. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 2 jiwa per 1000 KH. Pada tahun ini jumlah kematian bayi sebanyak 5 jiwa. Data angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 132 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Tahun Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup 1 2016 1 / 1000 KH 2 2017 0 / 1000 KH 3 2018 1 / 1000 KH 4 2019 0/ 1000 KH 5 2020 2/ 1000 KH Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 135 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(4)Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa pada tahun 2017 merupakan tahun dengan tingkat Kematian Neonatal paling tinggi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dimana pada tahun ini terdapat 42 kasus kematian bayi dibawah umur satu bulan atau sebesar 17/1000 KH. Walaupun sempat menurun pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 7/1000 KH pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 12/1000 KH, yang artinya dari 1000 kelahiran ada 12 kasus kematian bayi di bawah umur 1 bulan. Kesehatan ibu pada saat hamil, perawatan ketika hamil dan pada saat bersalin menjadi faktor yang mempengaruhi indikator ini. Selain itu, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan serta kurang lengkapnya alkes juga menjadi penyebab angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 133 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten mamuju tengah Tahun 2016-2020 No Tahun Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup 1 2016 12 / 1000 KH 2 2017 17 / 1000 KH 3 2018 7/ 1000 KH 4 2019 7/ 1000 KH 5 2020 12/1000 KH Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada angka kematian ibu dari 170/100.000 KH ditahun 2019 meningkat menjadi 347/100.000 KH di tahun 2020. Jumlah kematian ibu pada tahun ini sebanyak 9 kasus. Adapun faktor yang menyebabkan tingginya kasus kematian ibu pada tahun ini yaitu masih adanya ibu hamil yang enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang mempengaruhi kesehatan ibu pada saat hamil, perawatan ketika hamil dan pada saat bersalin. Selain itu, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan serta kurang lengkapnya alkes juga menjadi penyebab angka kematian ibu yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Data angka kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 134 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020 No Tahun Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup 1 2016 129 / 100.000 KH 2 2017 240 / 100.000 KH 3 2018 239 / 100.000 KH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 136 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Rasio Posyandu per Satuan Balita Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2018 sebanyak 162 unit dengan jumlah 9.807 balita,dengan demikian rasio posyandu terhadap balita 1:17. Hal ini menujukan setiap 1 posyandu melayani 17 balita. Kemudian pada tahun 2019 jumlah posyandu meningkat menjadi 181 unit atau meningkat sebesar 11,7 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah posyandu menurun menjadi 177 unit yang diikuti dengan jumlah penurunan balita sebesar 22 ppersen dengan rasio posyandu terhadap balita sebesar 1:19 yang artinya setiap 1 posyandu melayani 19 balita. Data rasio posyandu dan balita dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 135 Rasio Posyandu dan Balita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Tahun Jumlah posyandu Jumlah Balita Rasio Posyandu Per Satuan Balita 1 2016 143 9.571 15 2 2017 157 9.328 17 3 2018 162 9.807 17 4 2019 181 11.768 15 5 2020 177 9.167 19 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pusut per Satuan Penduduk Puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanan kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 48 unit 4 2019 160 / 100.000 KH 5 2020 347 / 100.000 KH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 137 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dengan rasio pada tahun 2019 sebesar 0,48 dan menurun di tahun 2020 sebesar 0,44. Data rasio puskesmas, poliklinik dan pustu dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 136 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Thn Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Pustu per satuan penduduk 1 2016 48 121.384 0,44 2 2017 48 127.601 0,40 3 2018 48 145.756 0,40 4 2019 48 134.028 0,48 5 2020 48 135.280 0,44 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data dari Dinas Kesahatan terhitung konstan di angka 0,01. Hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit yang tidak bertambah selama lima tahun terkahir dan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu signifikan. Data rasio rumah sakit di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 137 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Jumlah Rumah Sakit Jumlah Penduduk Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 1 2016 1 121.384 0,01 2 2017 1 124.380 0,01 3 2018 1 145.756 0,01 4 2019 1 134.028 0,01 5 2020 1 135.280 0,01 Sumber: Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah 2021
(9)Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Pada tahun 2016-2018 jumah dokter yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah konstan sebesar 18 dokter, kemudian meningkat pada tahun menjadi 19 dokter dengan rasio 0,08 per satuan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah dokter sebanyak 9 dokter dengan peningkatan rasio dokter sebesar 0,19 per satuan jumlah penduduk. Data rasio dokter per satuan pendudik dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 138 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 138 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 - 2020 No Tahun Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio Dokter Per satuan penduduk 1 2016 18 121.384 0,12 2 2017 18 127.601 0,12 3 2018 18 145.756 0,09 4 2019 19 134.028 0,08 5 2020 26 135.280 0,19 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(10)Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan menunjukan rasio tenaga medis yang mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis sebesar 1,14 per satuan penduduk dengan jumlah 146 tenaga medis, kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 1,06 atau menurun sebesar 7 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1,37 per satuan penduduk hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga medis menjadi 184 orang dengan jumlah penduduk sebesar 134.028 jiwa. Pada tahun 2020 rasio tenaga medis menurun menjadi 1,32 atau sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5 persen disebabkan karena adanya penurunan pada jumlah medis menjadi 179 orang sedangkan untuk jumlah penduduk mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sebnayak 1.252 jiwa. Data rasio tenaga medis per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 139 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Jumlah Tenaga Medis Jumlah Penduduk Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk 1 2016 129 121.384 1,06 2 2017 146 127.601 1,14 3 2018 155 145.756 1,06 4 2019 184 134.028 1,37 5 2020 179 135.280 1,32 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(11)Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Berdasarkan data dari Dinas Kesatan menunjukan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cenderung menurun setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah cakupan penanganan sebesar 96 persen, kemudian terus menurun KABUPATEN MAMUJU TENGAH 139 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sampai tahun 2020 menjadi 71%, dimana dari 669 jumlah ibu dengan kompikasi kebidanan hanya sebesar 472 ibu yang mendapatkan penanganan defenitif. Penurunan di tiga tahun terakhir ini menandakan bahwa ada kejadian komplikasi yang tidak dapat ditangani sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kematian ibu atau bayi. Indikator lain dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu hamil serta budaya yang menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap. Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 140 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 No Tahun Cakupan Komplikasi Kebidaan yang Ditangani 1 2016 95% 2 2017 96% 3 2018 94% 4 2019 78% 5 2020 71% Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(12)Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki komptensi kebidaan mengalami pola yang berfluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan sebesar 92 persen, kemudian menurun di tahun 2017 sebesar 82 persen dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 88 persen. Sedangkan tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 84 persen. Agar persalinan minim resiko, maka setiap ibu hamil dan bersalin wajib ditangani oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebinanan. Hal ini berarti di seluruh puskesmas telah tersedia tenaga kesehatan yang dimaksud, tinggal bagaimana memberikan sosialiasi bagi ibu hamil agar mau melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang ada. Namun faktor pengetahuan dan ekonomi yang lemah serta fadilitas yang masih terbatas meyebabkan masih ada yang tidak bersalin di fasilitas kesehatan. Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 141 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 140 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Tahun Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 1 2016 92% 2 2017 82% 3 2018 88% 4 2019 85% 5 2020 84% Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(13)Cakupan Desa/ Kelurahan UCI (Universal Child Immunizatition) UCI (Universal Child Immunizatitioni) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0,11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imuniasasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 4 Dosis Polia, 4 Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 Dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 Dosis DT, 1 Dosis Campak dan 2 Dosis IT. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan cakupan desa/keluruhan UCI yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 76 persen, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 96 persen dan menurun di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menjadi 78 persen dan kembali meningkat dengan penambahan yang signifikan menjadi 114 persen atau meningkat sebesar 67,6 persen dari tahun sebelumnya. Data cakupan desa/kelurahan UCI dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 142 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunzation (UCI) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Tahun Cakupan Desa / Kelurhan UCI 1 2016 76% 2 2017 96% 3 2018 78% 4 2019 68% 5 2020 114% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 141 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(14)Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan selama 5 tahun berturut-turut, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, selalu mencapai 100%. Data cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 143 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(15)Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan selama 5 tahun proporsi penduduk dengan asupan kalori < 2.100 Kkal/Kapita/Hari sebesar 0 persen. Data proporsi penduduk dengan asuhan kalori dibawah tangka konsumsi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 144 Proporsi Penduduk Dengan Asuhan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(16)Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak No Tahun Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 1 2016 100% 2 2017 100% 3 2018 100% 4 2019 100% 5 2020 100% Tahun Proporsi penduduk dengan asuhan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 KKal/kapita/hari) 2016 0% 2017 0% 2018 0% 2019 0% 2020 0% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 142 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kesehatan menunjukan persentase anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 94 persen di tahun 2019 menjadi 23 persen. Data ini menunjukan dari 7.196 jumlah nak usia 1 tahun hanya sebesar 2.616 anak yang mendapatkan imunisasi campak.Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketresediaan tenaga Kesehatan berkompeten, kualitas system pelayanan Kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah dan adanya virus Covid-19 merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi penurunan cakupan anak usia 1 tahun yang mendapatkan pelayanan imunisasi campak. Data persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 145 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(17)Non Polio AFP rate per 1000.000 Penduduk Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak ditemukan kasus Non Polio AFP di Kabupaten Mamuju Tengah. Data non folio AFP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 146 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 1 2016 0 / 100000 2 2017 0 / 100000 3 2018 0 / 100000 4 2019 0 / 100000 5 2020 0 / 100000 No Tahun Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 1 2016 103% 2 2017 107% 3 2018 94% 4 2019 94% 5 2020 36% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 143 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(18)Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Pneumonia adalah penyakit yang memang sering menyerang balita. Penanganan yang terlambat dan tidak tepat dapat menyebabkan kematian pada balita. Lemahnya sosialisasi dan ketidaktahuan menyebabkan masih adanya balita penderita pneumonia yang tidak ditangani. Data cakupan balita pheumonia dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 147 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(19)Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Penderita TBC BTA yang tidak memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan menjadikan dirinya tidak akan mendapatkan pengobatan yang tepat. Hal inilah yang mempengaruhi cakupan terhadap penanganan penderita TBC BTA. Data menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019 cakupan indikator ini telah mencapai angka 100 %. Diharapkan untuk tahun - tahun berikutnya hal-hal ini tetap bertahan mengingat beratnya pengobatan terhadap pasien penderita TBC BTA. Data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 148 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Tahun Cakupan balita pneumonia yang ditangani 1 2016 3% 2 2017 10% 3 2018 12% 4 2019 10% 5 2020 0 No Tahun Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 1 2016 3 % 2 2017 10 % 3 2018 12% 4 2019 10% 5 2020 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 144 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(20)Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 1000.000 Penduduk) Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan Tingkat prevalensi TBC mengalami kenaikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terkahir dan penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2020 tingkat pravelensi turbekulosis mencapai 107 per 100.000 penduduk (145 orang) dari total penduduk sebanyak 135.280 jiwa. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kasus baru yang telah ditemukan yang mana karena ketidaktahuan pasien sehingga tidak memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Data tingkat pravelensi tuberkulosis dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 149 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(21)Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan tingkat kematian karena tuberkulosis cenderung menurun setiap tahunnya walaupun sempat meningkat drastis di tahun 2017 sebesar 92,3 persen dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2020 tercatatkan tidak ada kasus kematian karena tuberkulosis. Hal ini menunjukan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan jumlah kematian karena Tuberkulosis. Data tingkat kematian karena tuberkulosis dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 150 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 1 2016 1 / 100000 2 2017 13 / 100000 3 2018 10 / 100000 4 2019 8/ 100000 5 2020 0 / 100000 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Tahun Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 1 2016 27 / 100.000 2 2017 51 / 100.000 3 2018 145 / 100.000 4 2019 187 / 100.000 5 2020 107/ 100.000 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 145 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(22)Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Pengobatan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course), adalah strategi pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan selama lima tahun terakhir program DOTS belum dilakukan hal ini dilihat dari capaian jasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS sebesar 0 persen. Data proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdekteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 151 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(23)Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Penemuan kasus DBD yang tidak disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat dapat berakibat fatal, namun penanganannya di 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan progres adanya peningkatan cakupan dimana pada tahun 2020 seluruh pasien mendapatkan penanganan berupa tindakan pengoabatan sesuai standar. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran yang mulai baik dan keaktifan pengelola program dalam mendeteksi dan menangani kasus DBD. Diharapkan tahun - tahun berikutnya cakupan bisa lebih ditingkatkan lagi. Data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 152 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 1 2016 99% 2 2017 100% 3 2018 100% 4 2019 100% 5 2020 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Tahun Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 1 2015 0% 2 2016 0% 3 2017 0% 4 2018 0% 5 2019 0% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 146 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(24)Penderita Diare yang Ditangani Penanganan penderita diare menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun, hal ini tergambar pada tabel yang tersaji. Mengingat diare merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada anak, sehingga penanganannya pun perlu dilaksanakan dengan baik. Lingkungan yang sehat diyakini dapat menurunkan secara signifikan angka kejadian diare pada suatu wilayah. Sampai pada tahun 2020 jumlah penderita diare yang dapat ditangani sebesar 100 persen. Data penderita diare yang di tangani dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 153 Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Penderita diare yang ditangani 1 2016 69,8 % 2 2017 83% 3 2018 98,8 % 4 2019 100% 5 2020 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(25)Angka Kejadian Malaria Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe Plasmodium. Malaria menyebabkan gejala yang biasanya termasuk demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala. Penanganan malaria terbilang baik, terlihat pada tabel yang memperlihatkan penurunan angka kejadian tiap tahunnya. Berdarakan data dari Dinas Kesehatan menunjukan angka kejadian malaria di Kabupaten Mamuju Tengah yang menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 merupakan angka kejadian malaria tertingga dengan rasio 3,13 per 100.000 penduduk, kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 2,06 per 100.000 penduduk dan terus menurun sampai pada tahun 2020 menjadi 0,74 per 100.000 penduduk. Data angka kejadian malarian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 154 Angka Kejadian Malaria Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Angka kejadian Malaria KABUPATEN MAMUJU TENGAH 147 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 2016 1,65 2 2017 3,13 3 2018 2,06 4 2019 0,75 5 2020 0,74 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(26)Tingkat Kematian akibat Malaria Pelaksanaan skrining, upaya promotif, preventif dan penanganan pasien malaria terbukti berhasil sesuai dengan data yang tersaji, yang menunjukkan tidak adanya kematian akibat malaria di 5 (lima) tahun terakhir. Data kematian malarian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 155 Tingkat Kematian Akibat Malaria Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(27)Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida Penggunaan kelambu adalah upaya pencegahan terhadap angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk seperti DBD dan Malaria. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan selama 5 (lima) tahun trekahir proporsi anak balita yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida sebesar 0 persen. Data proporsi anal blita yang tidur dengan kelambu berinsektisida dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 156 Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 1 2016 0 % 2 2017 0 % 3 2018 0 % 4 2019 0 % 5 2020 0 % Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Tahun Tingkat kematian akibat malaria 1 2016 0 2 2017 0 3 2018 0 4 2019 0 5 2020 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 148 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(28)Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sporozoa genus plasmodium. Terapi yang sering digunakan adalah ACT (artemisinin combination therapy) yang berguna untuk membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh. Namun data menunjukkan proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan anti malaria yang tepat pada angka nol. Data proporsi anak balita yang diobati dengan obat anti malaria dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 157 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(29)Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi Prevalensi HIV / AIDS sejak tahun 2016 hingga 2020 prevalensinya berada pada angka 0,00 %. Penanganan yang cepat dan tepat pada terduga penderita diharapkan dapat menurunkan prevalensinya ke angka 0 % di tahun berikutnya, yang mana program tersebut telah berhasil pada tahun ini dan tahun- tahun sebelumnya. Data prevalensi HIV/AIDS dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 158 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 1 2016 0 2 2017 0 3 2018 0 4 2019 0 5 2020 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(30)Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan selam 5 (lima) tahun terkhir penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi pada usia 15-24 tahun sebesar No Tahun Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat 1 2015 0 2 2016 0 3 2017 0 4 2018 0 5 2019 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 149 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026

0.Data penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 159 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir 1 2016 0 2 2017 0 3 2018 0 4 2019 0 5 2020 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(31)Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada 2 (dua) tahun terakhir mencapai angka 100 %, dibanding pada 2016 dan 2017 yang jauh dari target. Ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat miskin menjadi semakin baik dari tahun ke tahun. Tabel 2. 160 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(32)Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi dipengaruhi oleh jumlah bayi yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar oleh petugas kesehatan. Pelayanan yang baik akan mendorong masyarakat menjadi rutin dan aktif memeriksakan kesehatan bayi mereka. Berdasarkan data yang ada menunjukan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami pola yang fluktuatif setiap tahunnya. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2019 No Tahun Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 1 2016 0 2 2017 0 3 2018 0 4 2019 2% 5 2020 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 150 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tetapi angka capaian tersebut masih diatas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94 persen. Pada tahun 2020 cakupan kunjangan bayi mencapai 100 persen yang artinya dari total kunjungan 2.591 bayi secara keseluruhan telah mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sesuai standar. Data cakupan bayi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 161 Cakupan Kunjungan Bayi Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(33)Cakupan Puskesmas Cakupan puskesmas adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas. Berdasarkan data yang ada menunjukan cakupan puskesmasdi Kabupaten Mamuju Tengah stagnan di angka 200 persen. Dimana dari total 5 kecamatan terdapat 10 puskemas yang tersedia. Data cakupan puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 162 Cakupan Puskesmas Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(34)Cakupan Pembantu Puskesmas Cakupan pembantu puskesmas adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan No Tahun Cakupan kunjungan bayi 1 2016 120% 2 2017 80% 3 2018 103% 4 2019 98% 5 2020 100% No. Tahun Cakupan puskesmas 1 2015 200% 2 2016 200% 3 2017 200% 4 2018 200% 5 2019 220% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 151 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sesuai dengan kapasitas. Pada tahun 2019 data cakupan pusekesmas pembantu sebanyak 83 persen dari total 54 desa kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 77 persen. Data cakupan pembantu puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 163 Cakupan Pembantu Puskesmas Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan Puskesmas 1 2016 84% 2 2017 84% 3 2018 81% 4 2019 83% 5 2020 77% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(35)Cakupan Kunjungan Ibu Hami K4 Cakupan pelayanan ibu hamil K4 terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Data menunjukkan bahwa cakupan indikator ini dari tahun ke tahun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan faktor ekonomi yang lemah dan pengetahuan mereka yang terbatas akan pentingnya mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang lengkap hingga usia kehamilan 32 minggu. Pada tahun cakupan ibu hamil yang memperoleh pelayaanan antenatal K4 sebesar 79 persen menurun 18,6 persen dari tahun sebelumnya. Data cakupan kunjungan ibu hamil dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 164 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 1 2016 80% 2 2017 75% 3 2018 62% 4 2019 97% 5 2020 79% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 152 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(36)Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan pelayanan nifas juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Faktor yang menjadi penyebab adalah pengetahuan ibu serta tingkat kesadaran dan keinginan untuk mendapatkan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan yang masih rendah. Hal ini diperkuat pula dengan ekonomi keluarga yang lemah. Berdasarkan data yang ada menunjukan pada tahun 2020 cakupan pelayanan nifas sebesar 78 persen, dimana dari total ibu nifas sebanyak 3.173 orang hanya sebesar 2.467 ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar. Data cakupan pelayanan nifas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 165 Cakupan Pelayanan Nifas Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(37)Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Berdasarkan data dari Dinas kesehatan selama lima tahun terkahir cakupan neonatus berfluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 42 persen di tahun 2018 menurun menjadi 6 persen. Angka 6 persen menunjukan jumlah neonates yang di tangani sebesar 138 kasus dari total 2.489 kasus yang ada. Rendahnya cakupan indikator ini disebabkan oleh masih adanya ibu yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan, sehingga komplikasi yang terjadi tidak ditangani oleh petugas kesehatan. Data cakupan Neonatus dengan komplikasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 166 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan Pelayanan Nifas 1 2016 92% 2 2017 100% 3 2018 78% 4 2019 86% 5 2020 78% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 153 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(38)Cakupan Pelayanan Anak Balita Beradsarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan cakupan pelayanan anak balita yang cenderung meningkat setiap tahunnya, walaupun sempat menurun di tahun 2020 sebesar 18,4 persen dari tahun sebelumnya. Angka capaian ini masih sangat rendah dibandingkan dengan target sebesar 100 persen yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi orang tua dalam rangka memeriksakan balita mereka di fasilitas kesehatan. Kedepannya Perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih baik lagi dan juga advokasi ke desa untuk lebih memaksimalkan fungsi posyandu, sehingga diharapkan cakupan indikator ini dapat meningkat pada tahun - tahun berikutnya. Data cakupan pelaynan anak balita dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 167 Cakupan Pelayanan Anak Balita Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan Pelayanan Anak Balita 1 2016 53% 2 2017 59% 3 2018 63% 4 2019 76% 5 2020 62% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(39)Cakupan Pemberian Makanan Pendampingan ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Dalam rangka upaya penurunan jumlah bayi dengan gizi kuang dan gizi buruk, maka pemberian makanan pendamping ASI untuk keluarga miskin ini sangatlah penting. Tabel menunjukkan bahwa seluruh sasaran mendapatkan MP ASI ini sehingga cakupan indikator nya mencapai 100 %. No Tahun Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani 1 2016 39% 2 2017 45% 3 2018 42% 4 2019 6% 5 2020 36% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 154 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 168 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(40)Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Penjaringan kesehatan dilakukan pada peserta didik kelas tingkat SD. Berdasarkan data yang ada menunjukan adanya penurunan cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD pada tahun 2020 menurun menjadi 75 persen, atau menurun sebesar 20,21 dari tahun sebelumnya. Data cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 169 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(41)Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serius oleh seluruh jenjang pemberi pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan cakupan indikator ini yang telah mencapai angka 171 % tahun 2019. Tabel 2. 170 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 1 2016 0 2 2017 0 No Tahun Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin 1 2016 - 2 2017 - 3 2018 - 4 2019 - 5 2020 - No Tahun Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat 1 2016 47% 2 2017 44% 3 2018 100% 4 2019 94% 5 2020 75% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 155 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 2018 0 4 2019 171% 5 2020 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(42)Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Pelayanan gawat darurat (emergency care) adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera (imediately) untuk menyelamatkan kehidupannya (life saving). Instalasi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama Instalasi Gawat Darurat (emergency unit). di 2 (dua) tahun terakhir cakupan indikator ini berada pada angka 100 %. Hal ini menandakan bahwa SDM kesehatan pada IGD/UGD telah bekerja dengan baik. Data cakupan Tabel 2. 171 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020 Tabel 2. 172 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 1 2016 0 2 2017 0 3 2018 0 4 2019 100 % 5 2020 100 % Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(43)Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 Jam Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi belum pernah dilaksanakan dikarenakan pengetahuan serta kompetensi yang dibutuhkan belum dimiliki oleh pengelola program yang bertugas di puskesmas. Data cakupan Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

2.173 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Tahun Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 1 2015 0% 2 2016 0% 3 2017 0% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 156 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 2018 0% 5 2019 0% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan prasarana dan sarana pada suatu daerah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2020. Pelayanan urusan Pekerjaan Umum difokuskan pada pelayanan urusan Jaringan Jalan, Sumber daya Air dan Jembatan, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

(1)Jaringan Jalan Pembangunan di bidang kebinamargaan ini dapat ditinjau dari kinerja kondisi jalan kabupaten yang telah dipelihara maupun yang telah dibangun. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dan hingga kini tahun 2020 mencapai 45,25%. Kondisi panjang jalan kabupaten selama 5 tahun terakhir relatif tetap yaitu 465,88 km. Pada tahun 2017 Konstruksi permukaan jalan yang berupa aspal sepanjang 76,67 km, beton 29,12 km, Kerikil 265,99 km, dan tanah 94,09 km, namun pada tahun 2020 Konstruksi permukaan jalan yang berupa aspal sepanjang 63,15 km, beton 52,13 km, Kerikil 330,90 km, dan tanah 19,70 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mamuju Tengah. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada : Gambar 2. 1 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017- 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 157 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah , Tahun 2021 Selama 5 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan umur jalan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi jalan melalui program rehabilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan. Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi sejak tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Tengah meningkat hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2. 174 Panjang Jalan Keseluruhan Berdasarkan Kondisi Jalan (Km) Kabupaten Mamuju Tengah, 2016 - 2020 Panjang Jalan (Km) No Kondisi Jalan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Baik 69,83 78,22 77,79 78,90 98.18 2 Sedang 67,33 72,26 73,56 77,78 112.62 3 Rusak Ringan 190,21 188,79 190,42 191,23 222.54 4 Rusak Berat 138,51 126,61 124,11 117,98 32.54 Total Panjang Jalan 465,88 465,88 465,88 465,88 465,88 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Tabel 2. 175 Hasil Kinerja Urusan Jaringan Jalan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Bidang Urusan/Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A Pekerjaan Umum Aspal + Beton Kerikil Tanah 0 50 100 150 200 250 300 98 262,51 105,66 105,79 266 94,09 111,43 261,16 93,29 Panjang Jalan (Km) 2018 Panjang Jalan (Km) 2017 Panjang Jalan (Km) 2016 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 158 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,29 0,32 0,32 0,34 0,45 2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,00328 0,00324 0,00320 0,00325 0,00337 3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 Km/Jam) 29,44% 32,30% 32,49% 33,63% 45,25% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Irigasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Irigasi pasal 1 menyatakan bahwa Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Ada dua indikator urusan irigasi yaitu rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Saluran irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sepanjang 36.642 meter menjadi 48.971 meter pada tahun

2019.sedangkan Luas Lahan Budidaya Pertanian sejak taun 2016 hingga 2019 seluas 7.642 Ha, ini berarti bahwa rasio jaringan irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah telah terpenuhi sebesar 6,41. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 176 Hasil Kinerja Urusan Jaringan Irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016 - 2020 No Bidang Urusan/Indikator Target Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 A Pekerjaan Umum 1 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 0,57% 0,60% 0,68% 0,80% Na 2 Rasio Jaringan Irigasi 4,79 5,24 5,69 6,41 Na Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah Tahun 2021

(3)Air Minum dan Sanitasi Dari 8 tujuan dan 18 target MDGs, air minum bersama sanitasi termasuk dalam Tujuan 7 MDGs yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan target 10 yakni mengurangi setengah dari jumlah penduduk yang tidak memiliki akses air minum dan sanitasi dasar yang sehat. Untuk mencukupi kebutuhan air minum, telah dilakukan upaya pemenuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan melalui sistem perpipaan di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan oleh UPTD Air Bersih dibawah urusan bidang keciptakaryaan dan melalui program KABUPATEN MAMUJU TENGAH 159 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 PAMSIMAS. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 menyatakan bahwa UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan Air Bersih oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten. Cakupan pelayanan UPTD Air Bersih Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami lonjakan peningkatan dan telah melayani 104.215 Jiwa, namun secara pemenuhanan akses air minum dari jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 75,45%. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 177 Hasil Kinerja Urusan Air Minum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Bidang Urusan/ Indikator Target Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 A Pekerjaan Umum 1 Persentase penduduk berakses air minum 26,92 % 35,71 % 42,77 % 65,09 % 75,45 % Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Upaya peningkatan sanitasi lingkungan yang sehat dilaksanakan melalui upaya pembangunan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat berupa pembangunan MCK Plus serta pembangunan septik komunal. Cakupan pelayanan sanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah dengan Jumlah Rumah tinggal tahun 2019 sebanyak 19.636 KK, sedangkan jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2020 sebanyak 20.618 KK. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 178 Hasil Kinerja Urusan Sanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020 No Bidang Urusan/ Indikator Target Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 A Pekerjaan Umum 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 22% 37% 47% 69% 72% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Penataan Ruang Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai KABUPATEN MAMUJU TENGAH 160 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2037. Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menindaklanjuti pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah kabupaten menyelenggarakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sejak disosialisasikannya tahun 2014. Tahun 2016 jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 103 izin, tahun 2019 meningkat menjadi 961 izin kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 383 izin. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 179 Jumlah IMB Per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Sementara itu untuk Rasio Ruang Terbuka Hijau Kota per Satuan Luas Wilayah tahun 2020 sebesar 0,113%. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 180 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Kecamatan Jumlah Bangunan Ber-IMB (Unit) 2016 2017 2018 2019 2020 Tobadak 58 85 47 331 170 Topoyo 16 41 197 505 174 Budong- Budong 12 49 16 45 6 Karossa 17 27 26 31 30 Pangale 0 3 2 49 3 Jumlah 103 205 288 961 383 No Uraian Tahun 2020 1 Luas Ruang Terbuka Hijau 352,00 Ha 2 Luas wilayah 310.501,66 Ha 3 Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) 0,113% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 161 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Profil permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah cenderung mengikuti pola linier dan cluster (pengelompokan) dengan konsentrasi pada kawasan pusat kota dan tersebar secara linear di beberapa bagian desa, hal ini lebih disebabkan oleh kondisi fisik lahan dan aktivitas mata pencaharian masyarakat, yang lebih dominan pada sektor agraris, sehingga lahan permukiman lebih cenderung pada lahan datar dan mengikuti pola jalan yang ada. Secara umum karakter pemukiman mengikuti pola jaringan jalan dan sarana dan prasarana yang ada.
(1)Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah penduduk pada satuan wilayah yang bersangkutan. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni terdiri dari empat indikator yaitu: ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, dan akses air minum. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukan selama tahun 2017-2020 Tabel 2. 181 Jumlah Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Jumlah Penduduk Dan Jumlah Rumah Tahun 2017-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penduduk - 124.380 124.380 124.380 125.050 2 Jumlah Rumah Layak Huni - 19.842 21.464 22.538 16.333 3 Rasio rumah layak huni 0% 16% 17% 18% 13% Sumber : DISPERKIM Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Rasio Permukiman Layak Huni Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tengah luas wilayah permukiman dibagi menjadi 2 yaitu luas wilayah permukiman perdesaan dengan cakupan areal seluas 12.348,48 Ha dan luas wilayah permukiman kawasan perkotaan dengan cakupan areal seluas 707,56 Ha. Jadi total luas wilayah permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 13.056,04 Ha. Adapun luas kawasan kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2020 seluas 75,17 Ha. Sehingga dari luasan kawasan permukiman dan kawasan kumuh dapat diketahui luas kawasan area permukiman tertata, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2. 182 Luas area Permukiman berdasarkan indikatornya KABUPATEN MAMUJU TENGAH 162 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2020 No Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Luas permukiman layak huni 249.892 249.892 249.892 249.892 2 luas wilayah permukiman 350.127 350.127 350.127 350.127 3 Rasio permukiman layak huni 71,37% 71,37% 71,37% 71,37% Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, 2021
(3)Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Cakupan pemenuhan rumah layak huni merupakan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 67,22%. Tabel 2. 183 Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2020 No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan Rumah Layak Huni 72,90% 72,90% 77,35% 67,22% Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, 2021
(4)Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Cakupan rumah layak huni terjangkau merupakan upaya tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Data belum/tidak tersedia pada dinas Perumahan dan Pemukiman. Tabel 2. 184 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2020 No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan Rumah Layak Huni 72,90% 72,90% 77,35% 67,22% Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, 2021
(5)Persentase lingkungan pemukiman kumuh Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang KABUPATEN MAMUJU TENGAH 163 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tidak memadai. Di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 terdapat 0,024% persen lingkungan pemukiman kumuh. Tabel 2. 185 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh No Uraian Tahun 2018 2019 2020 1 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 0,024% 0,024% 0,024% Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Data persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah belum tersedia
(7)Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak) merupakan rumah tangga kumuh. Proporsi rumah tanggah kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 1,04%. Tabel 2. 186 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan - - 1,04% 1,04% 1,16% Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU Lingkungan perumahan yang sehat dan aman serta didukung ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan dambaan setiap orang. Kawasan dengan keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya merupakan konsep dari lingkungan yang sehat dan aman. Konsep ini memberikan jaminan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Namun data terkait denga cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum tersedia di dinas terkait. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 164 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
(1)Cakupan petugas Linmas Kondisi yang tentram tertib dan teratur memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang sesuai dengan kewenangannya secara baik. Hal ini sangat perlu didukung dengan cakupan petugas perlindungan masyarakat yang memadai. Cakupan petugas linmas di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 22%, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 187 Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dalam 24 jam berdasarkan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat atau diidentifikasi oleh satpol PP. Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten Mamuju Tengah pada tiap tahunnya terus meningkat yakni pada tahun 2017 sebesar 56%, tahun 2018 sebesar 78% dan pada tahun 2019 sebesar 86%. Dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 188 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman, keindahan) - 56% 78% 86% 0% Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Pada tahun 2020 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman, keindahan) 0% dikarenakan tidak adanya pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikkasi oleh SATPOL PP. No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Na 23% 22% 22% 22% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 165 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(3)Cakupan pelayanan bencana kebakaran Pada tahun 2020 bidang pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 0,97%. Dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2. 189 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,97% Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Pada tahun 2020 tingkat waktu tanggap sebesar 83% di mana jumlah kasus yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 24 kasus dari jumlah keseluruhan kasus kebakaran yang terjangkau sebanyak 29 kasus. Menunjukkan bahwa masih ada 17% yang tidak dapat memenuhi tingkat waktu tanggap. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2. 190 waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No. Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100% 67% 80% 83% Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Persentase Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas Satpol PP punya kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada. Persentase penegakan Perda di Kabupaten Mamuju Tengah sejak tahun 2017 terus meningkat hingga tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 166 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 191 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Penegakan PERDA 64% 69% 86% 100% Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 6) Sosial
(1)Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Pemberian bantuan sosial merupaakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab negara dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yakni anak Balita terlantar, anak terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, Korban traficking, korban tindak kekerasan, Pekerja migran bermasalah, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil. Sementara itu, bantuan Sosial didefenisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial atau dalam hal ini PMKS. Berikut ini adalah tabel tentang persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Mamuju Tengah terhitung sejak 2016 sampai dengan 2020 : Tabel 2. 192 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial KABUPATEN MAMUJU TENGAH 167 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan Sosial 55.180 58.040 63.858 64.362 35.065 2 Jumlah PMKS yang seharusnya diberikan Bantuan 58.045 64.495 66.331 66.372 37.270 3 Persentase 95,06% 89,99% 96,27% 96,97% 94,08% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial pada Tahun 2016 sebanyak 55.180 jiwa atau sekitar 95,06% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah yakni sebanyak 58.045 jiwa. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun perlu diketahui sebenarnya jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial bertambah, tetapi jumlah PMKS juga meningkat secara signifikan yakni dari 58.045 jiwa menjadi 64.495 jiwa atau sekitar 11,11%. Bertambahnya data PMKS diperoleh dari data hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kembali diadakan verifikasi dan validasi data sehingga diperoleh data jumlah PMKS bertambah sebanyak 1.836 jiwa atau sekitar 2,8% dari jumlah PMKS pada tahun sebelumnya (dari 64.495 jiwa menjadi 66.331 jiwa). Sejalan dengan hal tersebut maka pemberian bantuan sosial kepada PMKS juga semakin ditingkatkan. Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial sebanyak 63.858 jiwa atau sebanyak 96,27% dari 66.331 jiwa jumlah total PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain PMKS yang memperoleh bantuan sosial bertambah sebanyak 5.818 jiwa atau sebesar 9% dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun sebelumnya (dari 58.040 jiwa menjadi 63.858 jiwa). Dari hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan pada tahun 2019, jumlah PMKS kembali meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi dengan rasio yang sangat kecil yakni sebesar 0,06% atau sebanyak 41 jiwa (dari 66.331 jiwa menjadi 66.372 jiwa). Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial juga meningkat yakni sebanyak 64.362 jiwa atau sekitar 96,97% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data tersebut diperoleh bahwa jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial bertambah sebanyak 504 jiwa atau sekitar 0,7% dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun sebelumnya (63.858 menjadi 64.362 jiwa). Bantuan sosial kepada PMKS bersumber dari Anggaran daerah dan Anggaran Pusat. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 168 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Pada tahun 2020 jumlah PMKS yang diberikan bantuan mengalami penurunan dari 64.362 jiwa menjadi 35.065 jiwa hal tersebut dikarenakan jumlah PMKS mengalami penurunan dari 66.372 jiwa menjadi 37.270 jiwa. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu indikator dari pemenuhan 4 SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, serta rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
(2)Persentase PMKS yang tertangani Ada beberapa bentuk penanganan PMKS sebagai upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Berikut adalah tabel persentase PMKS yang tertangani terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 : Tabel 2. 193 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PMKS yang tertangani 55.180 58.040 63.858 64.362 35.065 2 Jumlah PMKS yang ada 58.045 64.495 66.331 66.372 37.270 3 Persentase 95,06% 89,99% 96,27% 96,97% 94,08% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Jumlah PMKS yang tertangani pada Tahun 2016 sebanyak 55.180 jiwa atau sekitar 95,06% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah yakni sebanyak 58.045 jiwa. Persentase PMKS tertangani mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun perlu diketahui sebenarnya jumlah PMKS tertangani bertambah, tetapi jumlah PMKS juga meningkat secara signifikan yakni dari 58.045 jiwa menjadi 64.495 jiwa atau sekitar 11,11%. Bertambahnya data PMKS diperoleh dari data hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kembali diadakan verifikasi dan validasi data sehingga diperoleh data jumlah PMKS bertambah sebanyak 1.836 jiwa atau sekitar 2,8% dari jumlah PMKS pada tahun sebelumnya (dari 64.495 jiwa menjadi 66.331 jiwa). Sejalan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 169 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dengan hal tersebut maka penanganan PMKS juga semakin ditingkatkan. Jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 63.858 jiwa atau sebanyak 96,27% dari 63.858 jiwa jumlah total PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain PMKS yang ditangani bertambah sebanyak 5.818 jiwa atau sebesar 9% dari jumlah PMKS yang ditangani pada tahun sebelumnya (dari 58.040 jiwa menjadi 63.858 jiwa). Pada Tahun 2019 jumlah PMKS kembali meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi dengan rasio yang sangat kecil yakni sebesar 0,06% atau sebanyak 41 jiwa (dari 66.331 jiwa menjadi 66.372 jiwa). Jumlah PMKS yang dtangani juga meningkat yakni sebanyak 64.362 jiwa atau sekitar 96,97% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data tersebut diperoleh bahwa jumlah PMKS yang ditangani bertambah sebanyak 504 jiwa atau sekitar 0,7% dari jumlah PMKS yang ditangani pada tahun sebelumnya (63.858 menjadi 64.362 jiwa). Peningkatan capaian penanganan PMKS dipengaruhi oleh dukungan anggaran baik itu dari pusat maupun yang bersumber dari APBD. Pada tahun 2020 jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan dari 64.362 jiwa menjadi 35.065 jiwa hal tersebut dikarenakan jumlah PMKS mengalami penurunan dari 66.372 jiwa menjadi 37.270 jiwa. Penanganan PMKS merupakan salah satu indikator dari pemenuhan 4 SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, serta rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
(3)Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab dari sebuah negara adalah menjamin seluruh rakyatnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan bagi mereka yang memliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki criteria maslah sosial yakni seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, serta eksploitasi dan diskriminasi. Berikut ini adalah tebel persentase PMKSyang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebuutuhan dasar : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 170 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 194 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial dalam 1 tahun 55.180 58.040 63.858 64.362 35.065 2 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh Bantuan Sosial 58.045 64.495 66.331 66.372 37.270 3 Persentase 95,06% 89,99% 96,27% 96,97% 94,08% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Berdasarkan indikator yang tertuang dalam permendagri 86, kita dapat melihat tidak adanya kesesuaian antara indikator dan variabel yang ditentukan. Untuk memperoleh Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial, maka tentunya merupakan rasio antara jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan jumlah keseluruhan panti sosial yang ada. Panti sosial dan PMKS adalah dua variabel yang sangat berbeda. Namun jika tetap merujuk pada permendagri 86 terlepas dari kesesuaian antara indikator dan variabelnya, maka diperoleh persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebagai berikut : Tabel 2. 195 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No. Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 488 30 70 100 15 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 171 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase PMKS penerima Program pemberdyaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya masih sangat kecil. Terhitung sejak Tahun 2016 Penerima Program hanya sebanyak 488 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PMKS pada tahun yang sama yakni sebanyak 58.045 jiwa, maka persentase penerima program hanya sebesar 0,84%. Pada Tahun 2017 tren kembali menurun, jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya hanya sebanyak 30 orang atau hanya 0,05% dari keseluruhan jumlah PMKS yang ada. Pada Tahun 2018, jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami peningkatan menjadi 70 orang atau sekitar 0,11% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada. Tren yang sama terjadi pada tahun 2019, jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami peningkatan sebanyak 30 Orang menjadi 100 orang atau sebesar 0,15% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada. Namun pada tahun 2020 jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami penurunan menjadi 15 Orang. Fluktuasi persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial diakibatkan oleh penganggaran program Pemberdayaan sosial yang berupa KUBE hanya bersumber dari anggaran pusat dan tidak adanya dukungan anggaran di daerah. Anggaran dari pusat bersifat tetap namun tidak seiring dengan melonjaknya jumlah PMKS yang ada di daerah.
(5)Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 2 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 58.045 64.495 66.331 66.372 37.270 3 Persentase 0,84% 0,05% 0,11% 0,15% 0,04% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 172 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dijabarkan bahwa Panti Sosial merupakan lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah hingga sekarang tidak ada satupun Panti sosial yang dibentuk. Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dilaksanakan oleh 6 Lembaga Kejehateraan Sosial Anak yang telah terbentuk di Kabupaten Mamuju Tengah. Tabel 2. 196 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah panti sosial dalam 1 Tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial 0 0 0 0 0 2 Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial 0 0 0 0 0 Persentase 0 % 0 % 0% 0% 0 % Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Pada dasarnya tujuan WKBSM adalah agar masyarakat mampu secara mandiri mengentaskan masalah kesejahteraan sosial yang dialaminya. Sederhananya, prinsip dari WKSBM adalah kesejahteraan sosial berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada satupun Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terbentuk di Kabupaten Mamuju Tengah KABUPATEN MAMUJU TENGAH 173 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 197 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam 1 Tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 0 0 0 0 0 2 Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam 1 Tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 0 0 0 0 0 Persentase 0% 0% 0% 0% 0% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Saat Tanggap Bencana Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Pada tahun 2016 sebesar 99,70%. Dari 3.722 jiwa total korban bencana, sebanyak 3.711 jiwa di antaranya yang menerima bantuan sosial dan hanya 11 jiwa yang tidak menerima bantuan. hal ini dikarenakan masyarakat yang terdampak tersebut menolak untuk menerima bantuan yang diberikan oleh tim dari Dinas Sosial dan lebih memilih hidup bersama dengan keluarganya. Pada Tahun 2017 korban bencana mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 4.264 jiwa, Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.294 jiwa, dan Pada Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 2.976 jiwa, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 188 jiwa. Namun sejak tahun 2017 hingga 2020 persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial mencapai 100%. Tentunya ini dikarenakan kinerja maksimal dari tim Tagana Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah serta alokasi anggaran yang cukup dari APBD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 174 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 198 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun 3.711 4.264 1.294 2.976 188 2 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun 3.722 4.264 1.294 2.976 188 Persentase 99,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Pada tahun 2016, dari seluruh korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tenggap darurat lengkap dalam 1 tahun yang berjumlah 96 jiwa, hanya 1 di antaranya yang tidak dievakuasi atau dengan persentase sebesar 98,96%. Hal ini dikarenakan korban bencana tersebut menolak untuk dievakuasi dan lebih memilih untuk tetap di rumahnya. Pada Tahun 2017 korban bencana yang seharusnya dievakuasi mengalami peningkatan yakni menjadi 341 jiwa, dan 339 di antaranya berhasil dievakuasi atau dengan persentase sebesar 99,41%. 2 orang korban bencana menolak untuk dievakuasi dan lebih memilih untuk tetap di rumahnya. Pada Tahun 2018 korban bencana yang seharusnya dievakuasi mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 1.294 jiwa, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 721 jiwa sampai pada tahun 2020 yaitu 188 jiwa. Tingkat keberhasilan dalam mengevakuasi korban bencana pada tahun 2018 hingga 2020 mencapai 100%. Evakuasi korban bencana didukung oleh kinerja maksima tim Tagana Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dan sokongan anggaran yang cukup dari APBD.\ Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tabel persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 : KABUPATEN MAMUJU TENGAH 175 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 199 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun 95 339 1.294 721 188 2 Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun 96 341 1.294 721 188 Persentase 98,96% 99,41% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(9)Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lansia Penerima Bantuan Sosial Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia termasuk 3 dari 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga Negara. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maka dipandang sangat perlu agar kelompok masyarakat ini diberikan Jaminan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Berikut adalah tabel persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial Pada Tahun 2016-2020 : Tabel 2. 200 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial 20 10 146 266 275 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 176 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan Sosial 47 99 262 483 595 Persentase 42,55% 10,10% 55,73% 55,07% 46,22% Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.4.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1) Tenaga Kerja
(1)Angka sengketa pengusaha dan pekerja Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2016-2020 menunjukan bahwa tidak ada data yang tersedia terkait sengketa antara pengusaha dengan pekerja yang tercatatkan di Kabupaten, karena Bidang Pengawasan telah menjadi kewenangan Provinsi sejak lima tahun terkahir. Data jumlah sengketa pengusaha dan pekerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 201 Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah sengketa pengusaha kerja 0 0 0 0 0 2 Jumlah perusahaan 66 91 264 279 0 3 Jumlah sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun 0 0 0 0 0 Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2016-2020 menunjukan bahwa tidak ada data yang tersedia terkait jumlah yang diselesaikan melalui perjanjian bersama di Kabupaten, karena Bidang Pengawasan telah menjadi kewenangan di Provinsi sejak lima tahun terkahir. Data jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 202 Jumlah Kasus yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kasus yang dicatatkan 0 0 0 0 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 177 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 200 4 3 1 0 3 Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama 0 0 0 0 0 Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2016-2020 menunjukan pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan sebanyak 477 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja sebanyak 200 orang, atau sebesar 42% jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah tersebut yang telah ditempatkan. Kemudian pada tahun 2017 Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan meningkat menjadi 83% dari total 187 pencari kerja yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2018 presentase pencari kerja yang ditempatkan menurun dratis sebesar 82% dari 83% menjadi 1% yang artinya dari 230 pendaftar hanya 3 orang pencari kerja yang telah ditempatkan. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 0%. Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik menunjukan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,04% yakni dari angka 2,63% menjadi 2,67%. Angka ini akan diprediksi kembali meningkat pada tahun 2020 sebagai dampak dari pendemi Covid-19. Data Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 203 Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 200 155 3 0 0 2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 477 187 230 259 172 3 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 42% 83% 1% 0% 0% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Keselamatan dan Perlindungan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat K3 merupakan upaya perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan para tenaga kerja selama mereka bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. K3 memiliki 2 aspek KABUPATEN MAMUJU TENGAH 178 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 penting, yaitu mengenai keselamatan kerja dan kesehatan para karyawanya. Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 di perusahaan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah masih perlu menjadi perhatian penting baik bagi pemerintah daerah ataupun pihak dari perusahaan karena penerapan K3 belum dilakukan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data 5 tahunan yang menunjukan bahwa rata-rata penerapan K3 masih sangat minim karena masih dibawah angka 50%. Pada tahun 2016 Persentase penerapan K3 hanya sebesar 5% dari total 66 perusahaan. Kemudian Pada tahun 2017 penerapan K3 meningkat menjadi 29%, dan menurun menjadi 13% di tahun 2018 dan tetap stagnan sebesar 13% di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 menurun menjadi 2%. Hal ini menunjukan bahwa walaupun terjadi peningkatan jumlah perusahaan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penerapan K3 ditempat kerja. Data keselamatan dan perlindungan kerja dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 2. 204 Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n 3 26 33 35 5 2 Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n 66 91 264 279 284 3 Keselamatan dan pendidikan 5% 29% 13% 13% 2% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Besaran Pekerja Yang Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa selama tahun 2016-2020 tingkat besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK mengalami fluktuatif. Di tahun 2016 jumlah pekerja yang memiliki JAMSOSTEK sebesar 289 pekerja atau sebesar 43% dari dari total 669 pekerja. Kemudian pada tahun 2017 pengguna JAMSOSTEK menurun menjadi 18%, hal ini dipengaruhi karena ketidakseimbangan antara peningkatan pekerja sebesar 958 orang sedangkan tidak ada penambahan pekerja/buruh yang memiliki JAMSOSTEK. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 29% yang disebabkan oleh penurunan jumlah pekerja/buruh sebesar 639 orang, sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 25% dari total 1.562 pekerja. Pada akhir tahun 2020 menunjukan peningkatan yang signifikan mencapai 100% yang artinya KABUPATEN MAMUJU TENGAH 179 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 seluruh pekerja/buruh telah memiliki JAMSOSTEK. Data pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2. 205 Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta Program JAMSOSTEK Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK 289 289 289 398 500 2 Jumlah pekerja/buruh 669 1.627 988 1.562 500 3 Besaran pekerja/Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK 43% 18% 29% 25% 100% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Besaran Pemeriksa Perusahaan Berdasarakan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukan pada tahun 2016 presentase besaran pemeriksaan perusahaan sebesar 8% kemudian menurun ditahun 2017 sebesar 2% dan stagnan sampai akhir tahun 2020, Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perusahaan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah perusahaan yang diperiksa. Data besaran pemeriksaaan perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 206 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perusahaan yang telah diperiksa 5 5 5 5 5 2 Jumlah perusahaan yang terdaftar 66 91 264 279 280 3 Besaran pemeriksaan perusahaan 8% 2% 2% 2% 2% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir persentasi terhadap pengujian peralatan yang dilakukan sudah 100%, yang artinya bahwa telah dilakukan pengujian peralatan dari 12 peralatan yang telah didaftarkan. Data jumlah pengujian peralatan di perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 207 Pengujian Peralatan Di Perusahaan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 180 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Jumlah peralatan yang diuji 12 12 12 12 12 2 Jumlah peralatan yang terdaftar 12 12 12 12 12 3 Jumlah pengujian peralatan di perusahaan 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kompetensi Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukan bahwa pada tahun 2016-2018 presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi sebesar 0%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 100% yang artinya sebanyak 16 peserta yang mendaftar pelatihan telah diakamodir seluruhnya. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 10% karena terjadi peningkatan jumlah pendaftar pelatihan kompetensi namun yang hanya mampu diakomodir sebanyak 10 orang. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan APBD sehingga kegiatan pelatihan ini dilaksanakan melalui intervensi Provinsi melalui dana Refocusing. Data besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 208 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kompetensi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 0 0 0 16 10 2 Jumlah pendaftaran pelatihan komptensi 0 0 0 16 100 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi 0% 0% 0% 100% 10% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(9)Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukan bahwa selama tahun 2016-2020 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat adalah 0%. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan APBD. Data besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 209 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 0 0 0 0 0 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 181 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis masyarakat 0 0 0 0 0 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 0% 0% 0% 0% 0% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(10)Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan pelatihan kewirausahaan dimana jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang dari total 60 pendaftar pelatihan kewirausahaan. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan kewirausahaan meningkat menjadi 80 peserta dan telah diakomodir secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 0% kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 60%. Data besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirsausahaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 210 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 0 60 80 0 90 2 Jumlah pendaftaran pelatihan kewirausahaan 0 60 80 0 150 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 0% 100% 100% 0% 60% Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(11)Rasio Lulusan S1/S2/S3 SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi tahun 2016- 2020 menunjukan bahwa pada tahun 2018 rasio lulusan S1/S2/S3 yaitu sebesar 249,32. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 249 orang lulusan S1/S2/S3 per 10.000 orang penduduk Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2019 rasio lulusan S1/S2/S3 meningkat menjadi 277,30 hal ini berarti terdapat 277 orang lulusan S1/S2/S3 per 10.000 orang penduduk Kabupaten Mamuju Tengah. Data rasio lulusan S1/S2/S3 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 211 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk KABUPATEN MAMUJU TENGAH 182 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah lulusan S1/S2/S3 2.674 2.980 3.598 3.973 4.208 2 Jumlah penduduk 149.520 143.946 145.756 143.272 138.130 3 Rasio lulusan S1/S2/S3 0,018 0,021 0,025 0,028 0,030 Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 2) Pangan
(1)Ketersediaan pangan utama Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu. Jumlah produktivitas tanaman pangan pada tahun 2019 yang paling tinggi nilai produktivitasnya terdapat pada tanaman padi dengan nilai 87.602,24 sedangkan untuk tanaman dengan nilai produktivitas terkecil yaitu kacang tanah dengan nilai 9,41. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2020 menunjukan bahwa Jumlah ketersedian pangan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah ketersediaan pangan sebesar 276.520% dari rata-rata jumlah kesediaan pangan sebesar 398.039.130 ton. Kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 269.643% dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 159.086%. Jumlah cadangan Pangan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah masih mengikut di Bulok Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di Kabupaten Mamuju Tengah. Data ketersediaan pangan tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Data ketersediaan pangan tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 212 Ketersediaan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-rata jumlah ketersedia an pangan utama per tahun (ton) 231.007.4 21 398.039.1 30 393.021.4 60 227.925. 620 Na 2 Jumlah penduduk 142.139 143.946 145.756 143.272 Na 3 Ketersedia an Pangan Utama 162.522% 276.520% 269.643% 159.086 % Na KABUPATEN MAMUJU TENGAH 183 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita Pada tahun 2018 ketersediaan energi dan protein per kapita yang ada sebesar 35,26 persen dengan ketersediaan energi sebesar 1.748,65 kalori dan protein sebesar 49,60 gram hal ini menunjukkan jika tingkat ketahanan pangan di Mamuju Tengah masih kecil dan perlu adanya perhatian agar pangan utama yang tersedia tetap dalam kondisi yang wajar. Sedangkan untuk data yang masih kosong disebabkan karena belum adanya pendataan data yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ketersediaan informasi data pangan ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka merumuskan kebijakan penyelenggaraan ketahanan pangan yang diharapkan memberikan output yang dapat mengarah pada suatu pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan. Selain itu diharapkan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, peningkatan status gizi masyarakat serta peningkatan mutu dan keamanan pangan Data ketersediaan energi dan protein per kapita dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 213 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD/ 100 Na Na Na Na Na Nabati/ Vegetal Na Na Na Na Na Hewani/ Animal Na Na Na Na Na 2 Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD/ 100 Na Na Na Na Na Nabati/ Vegetal Na Na Na Na Na KABUPATEN MAMUJU TENGAH 184 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Hewani/ Animal Na Na Na Na Na 3 Ketersediaan energi dan protein per kapita Na Na Na Na Na Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah periode 2016- 2020 menunjukan telah dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumsi pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah. Sebanyak 84 sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul yang telah diuji menunjukan bahwa 84 pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Data pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat dilihat pada tabe berikut: Tabel 2. 214 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016- 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagangan pengumpul di satu tempat sesuai stndar yang berlaku 0 84 84 84 Na 2 Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan 0 84 84 84 Na 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 0 100% 100% 100% Na Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan dalam proses pembangunan serta terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak serta kelompok rentan lainnya dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

1.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis di antaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sejak tahun 2016 sebesar 58% kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 87%. Pada tahun 2018 persentase KABUPATEN MAMUJU TENGAH 185 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan turun sebesar 72% disebabkan karena meningkatknya jumlah pekerja perempuan sebesar 22.733 pekerja perempuan tetapi yang berpartisipasi di Lembaga pemerintah hanya sebesar 3.894 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis sebesar 12%. Total pekerja perempuan yang aktif dilembaga pemerintahan sampai tahun 2020 sebanyak 798 orang. Data persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 215 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju Tengah No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 1.815 3.402 3.894 751 798 2 Jumlah pekerja perempuan 3.128 3.910 26.643 26.643 26.643 3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 58% 87% 15% 3% 3% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2)Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada tahun 2017 jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan sebanyak 8% dari total 25 kursi di anggota DPRD, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 20% karena adanya penambahan 3 perempuan yang menjadi anggota DPRD, kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 24% atau dari total 25 kursi di keanggotaan DPRD sebanyak 6 perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 216 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan 5 2 5 6 6 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 186 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD 25 25 25 25 25 3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 20% 8% 20% 24% 24% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan adanya penurunan yang signifikan di tahun 2019 sebesar 86%. Total akhir perempuan yang berpartisipasi di tahun 2019 sebanyak 157 orang dari total 26.643 jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta kemudian pada akhir tahun jumlah partisipasi perempuan di Lembaga swasta meningkat menjadi 1980 pekerja perempuan. Data partisipasi perempuan di Lembaga swasta dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 217 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pekerja perempuan di lembaga swasta 403 503 23.256 157 180 2 Jumlah pekerja perempuan 3.128 3.910 26.643 26.643 26.643 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 13% 13% 87% 1% 1% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Rasio KDRT Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan jumlah rasio KDRT yang meningkat menjadi 0,34% ditahun 2018 sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi 0.03%. Atau pada tahun 2019 dari total 13.083 jumlah rumah tangga sebanyak 4 kasus KDRT yang terjadi. Pada tahun 2020 jumlah KDRT meningkat sebanyak 5 kasus dengan total jumlah rumah tangga 65.027. Data rasio KDRT tdapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 218 Rasio KDRT di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah KDRT 4 16 10 4 5 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 187 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan bahwa persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 0%. Data persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 219 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pekerja anak usia 5-14 tahun 0 0 0 0 0 2 Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas 0 10 11 11 11 3 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0% 0% 0% 0% 0% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan tingkat partispasi Angkatan kerja perempuan yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 94% dari tahun sebelumnya, atau jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 22.733 angkatan kerja. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan mencapai 99% dari jumlah Angkatan kerja perempuan yang ada. Data partisipasi Angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 220 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 3.128 3.910 26.643 26.734 26.734 2 Jumlah rumah tangga 30.532 38.166 2.959 13.083 65.027 3 Rasio KDRT 0,01% 0,04% 0,34% 0,03% 0,007% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 188 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah angkatan kerja perempuan 74.237 75.035 27.088 27.033 27.052 3 Partisipasi angkatan kerja perempuan 4% 5% 98% 99% 99% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan peningkatan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan walaupun sempat menurun di tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah laporan yang ditangani sebesar 10 laporan dari 13 laporan yang diadukan, kemudian cakupan yang mendapatkan penanganan pengaduan meningkat pada tahun 2019 menjadi 95%. Dari total 20 laporan yang masuk sebesar 19 kasus yang telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 cakupan perempuan Dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan mencapai 100% dari jumlah 5 pengaduan, Ccakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 221 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu 6 11 10 19 5 2 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu 9 25 13 20 5 3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan 67% 44% 77% 95% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 189 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(8)Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan telah mencapai 100% pada tahun 2020. Artinya bahwa semua korban yang terdata telah mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. Data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 222 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah 9 15 8 10 3 2 Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu 9 17 13 10 3 3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih 100% 88% 62% 100% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 190 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(9)Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dari rata-rata jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan hampir 90% kasus perkaran yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan. Data cakupan penengakan hukum dari tingkat penyedikan atas kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai dengan putusan pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 223 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang- undangan 5 1 12 6 8 2 Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan 7 2 13 7 17 3 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediakan samapai dengan putusan 71% 50% 92% 86% 47% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(10)Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Batuan Hukum Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%. Datanya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 224 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Batuan Hukum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum 5 12 13 15 5 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 191 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum 8 26 13 15 5 3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang medapatkan layanan bantuan hukum 63% 46% 100% 100% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(11)Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan cenderung menurun walaupun meningkat di tahun 2018 sebesar 85%. Pada tahun 2019 menurun sebesar 37% dari tahun sebelumnya, atau dari total 8 anak yang membutuhkan reintegrasi sosial sebesar 3 orang yang telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Sedangkan pada tahun 2020 cakupan layanan integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan menurun menjadi 18% dari total 17 korban yang membutuhkan reintegrasi sebanyak 17 korban yang ditangani hanya 3 korban. Data cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 225 Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya 3 5 11 3 3 2 Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial 4 13 13 8 17 3 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 75% 38% 85% 38% 18% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 192 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(12)Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan kontribusi perempuan uapahan di sector non pertanian yang bervariatif setiap tahunyya. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 47,46% dari total 10.711 pekerja upahan yang bekerja di sektor non pertanian. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 37,84% disebabkan karena penurunan jumlah pekerja upahan perempuan yang bekerja di sektor non pertanian sebesar 119 pekerja perempuan. Data kontribusi perempuan upahan di sektor non pertanian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 226 Kontribusi Perempuan Upahan di Sektor Non pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian 5.329 6.257 5.083 4.964 Na 2 Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian 8.250 14.094 10.711 13.119 Na 3 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian 64,59% 44,39& 47,46% 37,84% Na Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(13)Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan pada tahun 2017 dan 2018 cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial telah mencapai 100%. Data cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 193 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 227 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos 0 1 1 0 0 2 Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos 0 1 1 0 0 3 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi 0% 100% 100% 0% 0% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(14)Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukan bahwa cakupan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentase pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah mencapai 94%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47 persen, yang artinya dari 17 kasus kekeseran yang tercatat hanya 8 jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan pemulangan. Data cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 228 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan 2 1 11 17 8 2 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT 7 3 13 18 17 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 194 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 29% 33% 85% 94% 47% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 4) Lingkungan Hidup Pengolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya penting yang harus dilakukan untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Secara garis besar ada empat lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pengelolaan lingkungan secara rutin, perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu proyek pembangunan yang direncanakan, serta perencanaan pengelolaan lingungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan baik karena alamiah maupun karena ulah manusia sendiri. Terkhusus di Kabupaten Mamuju Tengah belum adanya realisasi kegiatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPHL) di sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sesuai amanat dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 63 ayat 3 Bagian i melakukan pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang undangan yang dimana di tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Bidang PPLH telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Izin Lingkungan di 5 Kecamatan /Sekabupaten Mamuju Tengah. Untuk peningkatan kapasistas di Bidang PPLH dilakukan melalui bimbingan teknis atau pelatihan. Terkait dengan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara di Kabupaten Mamuju Tengah dari hasil pengukuran pada tahun 2019 menunjukan kualitas air berada pada indeks pencemaran diatas 10 yaitu \ pada skor 55,56 yang artinya bahwa tingkat kualitas air yang diuji digolongkan kedalam kategori tercemar berat (heavily polluted). Sedangkan untuk kualitas indeks kualitas udara pada tahun 2018 sebesar 91 dan tahun 2019 sebesar 90. Hal ini mengindikasikan bahwa indeks kualitas udara di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dikategorikan sangat baik Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup adalah melalui pengelolaan sampah. Dibutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara komferensif dan terpadu KABUPATEN MAMUJU TENGAH 195 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dari hulu ke hilir. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukan Jumlah timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk. Pada tahun 2017 timbulan sampah sebesar 174 m3/hari, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 179 m3/hari, dan Kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 190 m3/hari. Data perolehan Timbulan Sampah menunjukan bahwa setiap 1 jiwa menyumbangkan 0,4 kg per 1000 sampah dalam setiap harinya. Sampah ini di peroleh dari sampah yang di angkut tiap hari oleh personil persampahan dan di bawa ke TPA, lalu di timbang untuk mengetahui beratnya, Perolehan sampah hanya dapat di lakukan di 2 Kecamatan (Topoyo dan Tobadak) di karenakan Jumlah Armada dan Keterbatasan anggaran Operasional Persampahan di Dinas LH. Terkait Izin Pengelolaan Sampah Swasta di terbitkan di DPMPTSP-KUKM sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya mengeluarkan Rekomendasi Izin. Total Perusahaan swasata yang mengajukan Rekomendasi penerbitan Izin sampai Tahun 2020 sebanyak 3 perusahaan yaitu, PT. Surya Raya Lestari 2, PT. Triniti dan PT. Global. Data indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 229 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersusunnya RPPLH 0 0 0 0 0 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota 0 0 0 0 0 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi ada Tidak ada ada Tidak ada Tidak ada 4 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air 0 0 0 55,56 0 5 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara 0 0 91 90 0 6 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 0 0 79 0 0 7 Pembinaan dan Pengawasan terkait 0% 53% 68% 72% 80% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 196 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang 8 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota 0 0 0 1 0 9 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 0 0 0 0 0 10 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 0 0 0 0 0 11 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional 0 0 0 0 0 12 Penetapan hak MHA 0 0 0 0 0 13 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. 0 0 0 100% 100% 14 Timbulan sampah yang ditangani 17% 18% 19% 18% 10% 15 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 17% 17% 20% 21% 14% 16 Persentase cakupan area pelayanan 1% 1% 1% 1% 1% 17 Persentase jumlah sampah yang tertangani 17% 18% 19% 18% 10% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 197 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 18 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan 0% 100% 100% 100% 100% 19 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan 67% 75% 75% 75% 75% Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kab.Mamuju Tengah 2021 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(1)Rasio Penduduk ber KTP Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukan tingkat rasio penduduk yang ber KTP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio penduduk ber KTP sebesar 0.06 dari total penduduk sebesar 111.266 jiwa, kemudian meningkat menjadi 0,10 di tahun 2017 dan di tahun 2020 juga kembali meningkat menjadi 0.92 persen dari total penduduk yang berada diatas 17 tahun sebesar 96.459 jiwa . Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Data rasio penduduk yang ber KTP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 230 Rasio Penduduk yang ber KTP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Rasio Bayi Berakte Kelahiran Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan tingkat rasio bayi yang berakte kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 0.06 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,83 dan kembali meningkat No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP 6.760 10.091 43.177 60.813 86.039 2 Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 111.266 103.944 97.825 96.346 93.459 3 Rasio Penduduk ber KTP 0,06 0,10 0,47 0,63 0,92 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 198 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sebesar 1 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dari total 3.538 bayi yang ada sebanyak 2.980 bayi telah memiliki akte kelahiran. Di akhir tahun 2020 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 0,95. Data rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 231 Rasio Bayi yang memiliki Akte Kelahiran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah bayi berakte kelahiran 115 945 2.941 2.980 3.028 2 Jumlah Bayi 187 1.132 3.530 3.538 3.201 3 Rasio Bayi berakte kelahiran 0,61 0,83 0,83 0,84 0,95 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Rasio Pasangan Berakte Nikah Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2016- 2020 menunjukan rasio pasangan yang memiliki akte nikah per 1000 penduduk meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah pasangan yang memiliki akte nikah sebesar 3.598 orang atau sebesar 0.06. kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 0.17 hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan pasangan yang berakte nikah.Pada tahun 2018 rasio meningkat sebesar 0,15 dan kembali meningkat menjadi 0,22 atau meningkat sebesar 0.07 dari tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 0.06 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukan terjadinya peningkatan kesadaran pasangan yang telah menikah untuk memiliki akta nikah. Data rasio pasangan yang memiliki akte nikah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 232 Rasio Pasangan yang memiliki Akte Nikah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah 3.598 11.248 9.394 13.503 17.200 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 199 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah Keseluruhan Pasangan yang menikah 63.527 64.980 60.936 60.192 61.789 3 Rasio Pasangan Berakte Nikah 0,06 0,17 0,15 0,22 0,28 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kementrian dalam negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukan sudah adanya ketersediaan database kependudukan pada skala provinsi untuk Kabupaten Mamuju Tengah. Data Ketersediaan database kependudukan skala provinsi di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 233 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju Tengah Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Penerapan KTP Nasional berbasis NIK KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Untuk Kabupaten Mamuju Tengah telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK dari tahun 2016 sampai saat ini. Data Penerapan KTP Naional berbasis NIK dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 234 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Ada Ada Ada Ada ada KABUPATEN MAMUJU TENGAH 200 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penerapan KTP Nasional bebrbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Cakupan Penerbitan KTP Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukan cakupan penerbitan KTP yang meningkat setiap tahunya. Pada Pada tahun 2017 jumlah KTP yang diterbitkan sebesar 10 persen dari total 103.944 penduduk wajib KTP. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 47 persen dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 63 persen. Pada akhir tahun 2020 cakupan penerbitan KTP yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sudah mencapai 95 persen. Peningkatan ini menunjukan kinerja yang baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan KTP yang berbasis NIK. Data cakupan penerbitan KTP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 235 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah KTP ber- NIK yang diterbitkan 6.760 10.091 43.177 60.813 86.039 2 Jumlah penduduk wajib KTP 111.266 103.944 97.825 96.356 93.459 3 Cakupan Penerbitan KTP 6% 10% 47% 63% 92% Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016- 2020 menunjukan jumlah penerbitan akta kelahiran yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 55%, kemudian meningkat menjadi 85 persen dari total 1.132 jumlah kelahiran pada tahun tersebut . Pada tahun 2018 jumlah penerbitan akta kelahiran tidak megalami perubahan masih sebesar 83 persen. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 85%. Pada akhir tahun 2020 dinas kependudukan dan pencatatan sipil mencatatkan jumlah cakupan penerbitan akta kelahiran sudah KABUPATEN MAMUJU TENGAH 201 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 mencapai 95 persen Data cakupan penerbitan akta kelahiran dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2. 236 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah akta kelahiran ditahun bersangkutan 115 945 2.941 2.554 3.028 2 Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan 208 1.132 3.530 2.996 3.201 3 Cakupan penerbitan akta kelahiran 55% 83% 83% 85% 95% Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(1)Cakupan Sarpras Perkantoran Pemerintah Desa Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan pubik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratutan perundang-undagan bagi setiap warga negara. Pemerintah desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pemberian layanan publik. Baik atau buruknya pelayanan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitas,serta efektivitas dan efisiensinya. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional. Oleh karena itu sekarang menjadi tugas utama pemerintah desa adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Salah satu cara untuk mendukung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016- 2020 menunjukan adayanya rata-rata peningkatan sebesar 3% setiap tahunya untuk sarana dan prasarana perkatoran pemerintahan desa yang ada di kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2016 jumlah kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik sebesar 33 kantor dari total 54 kantor desa, kemudian meningkat sebanyak 6 kantor dalam kondisi baik sampai pada tahun 2019. Data cakupan sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 202 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 237 Cakupan Sarana Prasarana Perkantor Pemerintahan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016- 2020 menunjukan bahwa jumlah kelompok binaan LPM sebesar 108 kelompok, dari total 54 desa atau rata-rata jumlah kelompok binaaan LPM sebesar 2% setiap tahunnya. Dalam kurun 4 tahun terakhir tidak ada perubahaan baik peningkatan atau penurunan jumlah kelompok binaan LPM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Data rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 238 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK untuk tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 0,17% atau dari total 60 PKK yang ada sebanyak 10 kelompok menjadi binaan PKK. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,23% karena terjadi No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik 33 34 36 38 40 2 Jumlah seluruh pemerintah desa 54 54 54 54 54 3 Cakupan sarpras perkantoran pemerintah desa 61% 63% 67% 70% 74% No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kelompok binaan LPM 108 108 108 108 108 2 Jumlah seluruh LPM 54 54 54 54 54 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 203 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 penambahan sebanyak 4 kelompok yang dibina oleh PKK. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kembali menurun menjadi 0.17% dan tetap stagnan di tahun 2020. Data rata-rata jumlah kelompok binaan PKKdapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2. 239 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kelompok binaan PKK 10 10 14 10 10 2 Jumlah seluruh PKK 60 60 60 60 60 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0,17 0,17 0,23 0,17 0,17 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Persentase LSM Aktif Pembangunan desa tidak terlepas dari sebuah manajemen dimana pembangunan itu diharapkan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik. Rangkaian kegiatan tersebut tidak lepas dari peran serta dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selaku perwakilan masyarakat secara totalitas, selain LPM di Kabupaten Mamuju Tengah juga memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfungsi untuk mengawasi/social control kinerja pemerintahan desa. Melalui LSM diharapkan dapat membantu program pemberdayaan masyarakat desa, baik yang dilaksanakan oleh desa, maupun tugas pembantuan kabupaten, provinsi maupun nasional. Salah satu syarat untuk menentukan aktif atau tidaknya kelompok LSM adalah dengan melihat keaktifan dalam melakukan kegiatan serta pembuatan laporan bulanan, semesteran, atau tahunan untuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 jumlah LSM yang aktif meningkat sebanyak 2 kelompok LSM setiap tahunnya. Pada tahun 2016 presentase LSM yang aktif sebesar 52% atau 28 dari total 54 LPM. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2019 persentase LSM meningkat menjadi 25% karena adanya penambahan 9 LSM yang aktif. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 37 LSM aktif atau sebesar 69 persen dari total LSM yang ada. Data presentase LSM yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 204 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 240 Persentase LSM Aktif Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah LSM aktif 28 30 32 35 37 2 Jumlah LPM 54 54 54 54 54 3 Persentase LSM Aktif 52% 56% 59% 65% 69% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Persentase LPM Berprestasi Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016- 2020 menunjukan bahwa tidak ada perubahan baik peningkatan atau penurunan terkait presentase LPM yang berprestasi. Selam kurun 4 tahun terakhir rata-rata persentase LSM yang aktif sebesar 9% atau dari total 54 LPM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 5 LPM yang berprestasi setiap tahunnya. Data presentase LPM yang berprestasi dalam dilihat apda tabel berikut: Tabel 2. 241 Persentase LPM Berprestasi Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah LPM berprestasi 5 5 5 5 5 2 Jumlah LPM 54 54 54 54 54 3 Persentase LPM berprestasi 9% 9% 9% 9% 9% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Persentase PKK Aktif Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016- 2020 menunjukan bahwa pada tahun 2016 presentase PKK yang aktif sebesar 17% atau dari total 60 PKK, yang aktif hanya sebanyak 10 PKK, kemudian pada tahun 2017 meningkat menajdi 25%, atau jumlah PKK yang aktif bertambah menjadi 5 PKK, pada tahun 2018 tidak ada perubahan baik terkait peningkatan atau penurunan jumlah PKK yang aktif. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah PKK yang aktif menjadi 23% hal ini disebabkan karena berkurangnya 1 jumlah anggota PKK yang aktif, kemudian menurun kembali menjadi 17 persen di tahun 2020 Data persentase PKK yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 242 PKK Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 205 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PKK Aktif 10 15 15 14 10 2 Jumlah PKK 60 60 60 60 60 3 Persentase PKK Aktif 17% 25% 25% 23% 17% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Persentase Posyandu Aktif Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016- 2020 menunjukan bahwa presentase posyandu yang aktif meningkat setiap tahunya. Pada tahun 2016 persentase posyandu yang aktif sebesar 16% atau dari total 188 posyandu, yang aktif berjumlah 30 posyandu. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 19% karena adanya penambahan posyandu yang aktif sebanyak 5 posyandu dari tahun sebelumnya. Kemudian kembali meningkat pada tahun menjadi 20%. Pada tahun 2019 total posyandu yang aktif sebanyak 42 posyandu dan tahun 2020 sebanyak 45 posyandu atau sebesar 24 persen dari total 188 posyandu yang ada. Jika melihat dari persentase posyandu yang aktif maka masih diperlukannya perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pengelolaan posyandu sebagaimana posyandu merupakan kebutuhan yang urgensi dalam mendorong pelaksanaan program kesehatan anak balita. Data persentase posyandu yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 243 Persentase Posyandu Aktif Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah posyandu aktif 30 35 38 42 45 2 Total posyandu 188 188 188 188 188 3 Persentase posyandu aktif 16% 19% 20% 22% 24% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan objek utama dalam pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program-program strategis yang akan dilakukan melalui musyawarah desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukan bahwa rata-rata presentase swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan sebesar 20% atau dari 50 program jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program sebanyak 10 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 206 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 swadaya. Data presentase swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 244 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat 10 10 10 10 10 2 Total Program 50 50 50 50 50 3 Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan 20% 20% 20% 20% 20% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(9)Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016- 2020 menunjukan bahwa persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat tidak mengalami penurunan baik peningkatan ataupun penurunan. Selama kurun empat tahun terakhir, jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara sebanyak 5 program atau sebesar 20% dari Total 35 pasca program pemberdayaan masyarakat. Data persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 245 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara 5 5 5 5 5 2 Total pasca program pemberdayaan masyarakat 25 25 25 25 25 3 Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 20% 20% 20% 20% 20% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(1)Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016- 2020 dilihat pada tiga aspek. Pertama, Angka kelahiran Kasar, kedua angka KABUPATEN MAMUJU TENGAH 207 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kematian kasar dan ketiga angka kematian Bayi. Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah per kecamatan tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 246 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Laju Pertumbuhan Penduduk - 2,77 2,77 2,77 2,77 Sumber: Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021
(2)Total Fertility Rate Total Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya (antara umur 15-49). Inidkator ini penting dan startegis untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2019 menunjukan bahwa Total Fertility Rate yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah berada pada angka 2,57 dan meningkat 0,1 persen menjadi 2,67 di tahun 2020.. TFR sebesar 2,67 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 sampai 6 anak selama masa usia suburnya. Angka ini jika dibandingkan dengan standar indikator dinamis kesimbangan penduduk yaitu 2,1 (yang merupakan angka target) sampai 2,8 (atau angka nasional), maka TFR Kabupaten Mamuju Tengah telah berada di rentang cukup/sedang. Data total Fertility Rate dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 247 Total Fertility Rate Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Total Fertility Rate 0 2,57 2,57 2,57 2,67 Sumber: DPPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Persentase Perangkat Daerah berperan pada Kampung KB Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan tingkat persentase perangkat daerah yang berperan pada kampung KB bervariatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah perangkat daerah yang berpratisipasi sebanyak 10 perangkat daerah dari total 25 perangkat daerah yang ada. Pada tahun meningkat menjadi 52% dan tetap stagnan di tahun KABUPATEN MAMUJU TENGAH 208 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026

2018.Kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 72%, atau meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan 5 Perangkat Daerah yang turut berperan aktif pada kampung KB. Data persentase perangkat daerah yang berperan pada kampung KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 248 Persentase Perangkat Daerah berperan pada Kampung KB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampong KB 10 13 13 18 20 2 Jumlah semua perangkat daerah 25 25 25 25 26 3 Persentase PD yang berperan 40% 52% 52% 72% 77% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4)Persentase Perangkat Daerah Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan laju pergerakan pembanguan. Oleh karen itu diharapkan rancangan induk pengendalian penduduk bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan persentase PD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 presentase opd yang memanfataakan rancangan induk pengendalian penduduk sebesar 20% kemudian meningkat menjadi 32% dan stagnan di tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 52% karena adanya 5 penambahan Perangkat daerah, total akhir di tahun 2020 menunjukan sebanyak 9 perangkat daerah yang telah menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk. Data persentase perangkat daerah yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 209 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 249 Persentase Perangkat Daerah Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PD yang menyusun & memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk 5 8 8 13 9 2 Jumlah semua perangkat daerah 25 25 25 25 26 3 Persentase PD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk 20% 32% 32% 52% 35% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Jumlah Kebijakan Yang Mengatur Tentang Kependudukan Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukan bahwa pada tahun 2020 terdapat 1 Peraturan Daerah yang dibuat terkait kebijakan pengaturan kualitas dan kuatintas penduduk. Kebijakan ini merupakan Kerjasama dengan 8 sektor yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan dibidang kependudukan. Data jumlah kebijakan yang mengatur tentang kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 250 Jumlah Kebijakan Yang Mengatur Tetang Kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah sektor yang menyepati dan memanfaatkan data profil 0 0 0 8 8 2 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan 0 0 0 1 5 3 Jumlah kebijakan 0 0 0 1 1 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 210 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tahun 2016 rata-rata anak per keluarga adalah sebanyak 2 anak dari total 45.452 anak, kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2020 meningkat menjadi rata-rata 3 anak per keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah anak dalam 2 tahun terakhir sebesar 3,7%, Data rata-rata jumlah anak perkeluarga dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 251 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah anak 45.542 59.126 61.291 61.291 61.291 2 Jumlah keluarga 20.221 21.106 20.327 20.327 20.327 3 Rata-rata anak per keluarga 2 3 3 3 3 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Rasio Akseptor KB Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada tahun 2016 rasio akseptor KB sebesar 68.09 kemudian menurun menjadi 65,99 dan kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 5,6 persen. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77 persen Peningkatan ini menunjukan adanya keberhasilan dalam pengendalian jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir. Data rasio akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 252 Rasio Askseptor KB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Akseptor KB 14.878 14.474 14.846 15.870 14.883 2 Jumlah pasangan usia subur 21.850 21.934 21.288 21.549 19.302 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 211 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 Ratio Akseptor KB 68,09 65,99 69,74 73,65 77 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Usia 15-49 Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan pemakaian kontrasepsi bagi perempuan usia 15-49 tahun yang cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah pemakaian kontrasepsi sebesar 68% dari total 21.850 pasangan usia subur. Kemudian menurun sebesar 2% di tahun 2017 menjadi 66% dan kembali meningkat menjadi 70% di tahun 2018 dan 74% di tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77 persen Peningkatan ini menunjukan adanya keberhasilan dalam pengendalian jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir. Data rasio akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 253 Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Usia Nikah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah peserta KB aktif 14.878 14.474 14.846 15.870 14.883 2 Jumlah pasangan usia subur 21.850 21.934 21.288 21.549 19.302 3 Jumlah pemakai kontrasepsi 68% 66% 70% 74% 77 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(9)Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) beristri < 20 tahun Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada tahun 2016 jumlah pemakai kontrasepsi untuk usia dibawag 20 tahun sebesar 71% dari total 21.850 jumlah pasangan usia subur, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12,4% hal ini disebabkan karena berkuranganya jumlah pasangan usia subur dengan istri umur kurang 20 tahun sebanyak 1.979 pasangan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah pemakaian kontrasepsi mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan menjadi 65% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 70%. Peningkatan ini menunjukan kesadaran yang cukup baik bagi padangan usia subur dibawah 20 tahun unruk menggunakan alat kontrasepsi. Data jumlah pemakaian kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 254 Cakupan PUS beristri dibawah 20 Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 212 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pasangan usia subur dengan istri umur kurang 20 tahun 15.621 13.642 13.845 14.983 115 2 Jumlah pasangan usia subur 21.850 21.934 21.288 21.549 10.302 3 Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun 71% 62% 65% 70% 1% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(10)Cakupan PUS Tidak Terpenuhi Keinginan ber-KB Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan tingkat yang berfluatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah PUS yang tidak terpenuhi keinginan ber-KB sebesar 36%, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 13% dan kembali meningkat menjadi 18%. Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 12% atau sebesar 2.597 orang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Angka ini sudah cukup baik jika dibanding dengan target pada tahun 2019 yaitu sebesar 19 persen. Pada tahun 2020 menurun menjadi 9 persen disebabkan karena penurunan jumlah pasangan usia subur dan jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak dilayani. Data jumlah PUS yang tidak terpenuhi keinginan ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 255 Cakupan PUS Tidak terpenuhi Keingan ber-KB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tida terlayani 7.798 2.613 3.868 2.597 1.764 2 Jumlah pasangan usia subur 21.850 21.934 21.288 21.549 19.302 3 Jumlah PUS tidak terpenuhi keingan ber-KB 36% 13% 18% 12% 9% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(11)Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan adanya peningkatan pada penggunaan kontrasepsi jangka panjang walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 jumlah pengguna MJKP sebesar 16% dari tortal 14.878 jumlah akseptor KB, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 15%. Pada tahun 2019 jumlah pengguna MJKP kembali KABUPATEN MAMUJU TENGAH 213 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 meningkat menjadi 23%. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 19%, Data jumlah pengguna MJKP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 256 Persentase Pengunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah akseptor KB yang menngunakan MKJP 2.345 2.114 2.930 3.628 3,675 2 Jumlah akseptor KB 14.878 14.474 14.846 15.870 19.302 3 Jumlah pengguna MJKP 16% 15% 20% 23% 19% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(12)Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah pemakaian kontrasepsi sebesar 23% dari total 14,878 akseptor KB. Kemudian meningkat sebesar 30% di tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali menurun sampai pada tahun 2019 menjadi 11%. Sedangkan pada tahun 2020 presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi meningkat menjadi 30%. Hal ini disebabkan karena pemetaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi belum dilakukan sehingga distribusi obat dan permintaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan masyrakat dikarenakan belum adanya Gudang Alat. Data capaian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 257 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi 3.418 7.691 2.018 1.679 4.419 2 Jumlah akseptor KB 14.878 14.474 14.846 15.870 14.883 3 Persentase tingkat kerlangsungan pemakaian kontrasepsi 23% 53% 14% 11% 30% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 214 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(13)Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB yang berfluktiatif setiap tahunnya. Pada ahun 2016 cakupan anggotan BKB be-KB sebesar 50% yang artinya setengah dari anggota BKB telah melakukan KB. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 76%, kemudian menurun menjadi 68% dari total 13.473 anggota kelompok BKB. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 73% dari total 1.572 anggota BKB. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 21%. Data cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 258 Cakupan Anggotan Bina Keluarga Balita ber-KB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB 170 1.078 9.130 1.140 1.559 2 Jumlah anggota kelompok BKB 340 1.423 13.473 1.572 1.691 3 Cakupan anggota BKB ber-KB 50% 76% 68% 73% 92% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(14)Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan cakupan anggota bina keluarga remaja ber-Kb setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun sempat menurun di tahun 2017. Pada tahun 2016 cakupan anggota bina keluarga remja yang ber-KB sebanyak 55% yang artinya dari total 60 orang kelompok BKR sabnyak 30 orang telah melakukan KB. Kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 54%, dan kembali meningkat 1 % di tahun 2018 dan pada akhir tahun 2020 meningkat menjadi 84%. Peningkatan ini menunjukan tingkat partisipasi remaja yang cukup baik dalam menggunakan alat kontrasepsi. Data cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 259 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB 33 1.055 914 459 656 2 Jumlah anggota kelompok BKR 60 1.966 1.651 600 783 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 215 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 Cakupan anggota BKR ber-KB 55% 54% 55% 77% 84% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(15)Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2020 menunjukan persentase anggota bina keluarga lansia yang ber KB mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan sempat mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 13%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan anggota kelompok BKL sebesar 7,9% dan penurunan anggota kelompok yang ber-KB sebesar 26,3% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 68% yang artinya dari total 600 anggota kelompok BKL sebanyak 408 orang yang telah menggunakan alat kontrasepsi. Pada akhir tahun 2020 cakupan anggota BKL ber-KB mencapai 80%. Data cakupan bina keluarga lansia ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 260 Cakupan Anggotan Bina Keluarga Lansia ber-KB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB 33 1.055 914 459 656 2 Jumlah anggota kelompok BKR 60 1.966 1.651 600 783 3 Cakupan anggota BKR ber-KB 55% 54% 55% 77% 84% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(16)Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada akhir tahun 2020 terdapat 1 pusat pelayanan keluarga sejahtera dari 5 kecamatan yang ada, yaitu bertempat di kecamatan tobadak. Data pusat pelayanan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 261 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Kabupaten Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB 21 380 280 408 766 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 216 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah anggota kelompok BKL 60 565 520 600 952 3 Cakupan anggota BKL ber-KB 35% 67% 54% 68% 80% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(17)Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Menurut hasil Sunsesna tahun 2019 perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,19 jiwa atau seperempat dari total penduduk indonesia. Disamping jumlah banyaknya tercatat angka kelahiran di usia remaja yang masih tinggi. Permasalahan lain yang cukup memprihatinkan pada remaja adalah pernikahan dini, perilaku seks pranikah dan penyalahgunaan Napza. Sekitar 2,52% pemuda di Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur 16 tahun. Dari 100 pemuda perempuan sekitar 6 diantaranya pernah melahirkan ketika umurnya belum mencapai 20 tahun. Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, BKKBN menyediakan PIK R/M atau Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa. Program ini merupakan program Genre yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahanan tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Berdasarkan data dari Dinas Penduduk dan Keluarga periode 2016-209 menunjukan jumlah PIK R/M yang ada dikabupaten mamuj tengah pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 17 yang tersebar di 5 kecamatan, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 43 PIK R/M dan menurun pada tahun 2019 menjadi 32 PIK R/M. PIK R/M ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, bercerita, berkreatifitas dan saling berbagi informasi. Data cakupan remaja dalam pusat informasi konseling remaja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 262 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PIK R/M 17 17 42 32 32 2 Jumlah kecamatan 5 5 5 5 5 3 Cakupan remaja dalam pusat konseling 34% 34% 84% 64% 64% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 217 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(18)Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB PKB merupakan singkatan dari Penyuluh Keluarga Berencana sedangkan PKLB merupakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Keduanya merupakan petugas BKKBN yang berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). PKB dan PLKB masing-masing bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakan dan memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana bersama institusi masyrakat perdesaa/perkotaan ditingkat desa/kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam empat tahun terakhir cakupan PKB/PLKB yang didayahgunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai 100% yang artinya keseluruhan jumlah PKB/PLKB telah didayagunakan dengan baik. Data cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 263 Cakupan PKB/ PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan 17 17 19 19 19 2 Jumlah PKB/PLKB 17 17 19 19 19 3 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(19)Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri Cara ber-KB Mandiri adalah salah satu upaya mengendalikan kemungkinan kehamilan tanpa melibatkan alat kontrasepsi apapun, baik kondom maupun kontrasepsi hormonal. Misalnya Pil KB, susuk, suntikan, dan spiral (IUD) Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam empat tahun terakhir cakupan PUS anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri setiap tahunya mengalami peningkatan walaupun satgnan di tahun

2019.Pada tahun 2019 jumlah cakupan PUS anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri sebanyak 405 orang atau sekitar 63% dari total keseluruhan anggota UPPKS sebesar KABUPATEN MAMUJU TENGAH 218 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 640 orang. Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus tetap melakukan pengawasan, bimbingan serta pendampingan bagi anggota UPPKS yang melakukan KB mandiri. Data cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 264 Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(20)Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa Setiap Desa/Kelurahan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola program Keluarga Berenca Nasional ditingkat RT/RW. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2020 menunjukan bahwa dari 54 jumlah desa jumlah petugas pembantu pembina KB sebanyak 54 orang, yang artinya bahwa setiap 1 desa terdapat 1 petugas pembantu pembina KB. Data rasio petugas pembantu pembina KB desa dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 265 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri 32 269 375 405 5.058 2 Jumlah anggota UPPKS 80 599 600 640 7.266 3 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS 40% 45% 63% 63% 70% No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa 54 54 54 54 54 2 Jmlah desa/kelurahan 54 54 54 54 54 3 Rasio petugas pembantu Pembina Kb Desa 100% 100% 100% 100% 100% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 219 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(21)Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Kegiatan pelayanan KB dilapangan melibtakan dua kemetrian/lemabaga, yaitu BKKBN dan Kementrian Kesehatan. BKKBN bertanggungjawab menciptakan permintaan kan layanan KB (demand creation), yaitu mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk ber-KB dan menjaga PUS tersebut untuk terus aktif ber-KB melalui tenaga lini lapangan. Sementara itu, Kementrian Kesehatan bertanggungjawab terhadap sisi penawaran/supply yaitu dengan memberikan pelayanan KB di klinik/puskesmas/rumah sakit melalui bidan dan dokter terlatih. Kegiatan demand creation yang mencakup prmosi dan KIE serta penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2019 menunjukan cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi yang telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100% pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Walaupun tahun 2018 sampai 2019 menurun menjadi 97%, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan dari target yang telah ditentukan. Data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 266 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 20 19 2020 1 Jumlah alkon per mx kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon 30.250 16.629 17.522 17.043 11.998 2 Perkiraan permintaan masyarakat 11.396 16.363 18.576 17.560 15.788 3 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi 265% 102% 94% 97% 76% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(22)Persentase Faskes Dan Jejaringnya Bekerja Sama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2019 menunjukan bahwa selama 4 tahun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS telah mencapai 100% artinya dari 12 jumlah faskes dan jejaringnya sebanyak 12 faskes tesebut telah bekerja sama dengan BPJS. Data persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 220 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 267 Persentase Faskes dan Jejaringnya Bekerja Sama dengan BPJS Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS 12 12 12 12 13 2 Jumlah faskes dan jejaring 12 12 12 12 13 3 Persentase faskes dan jejaringya bekerja sama dengan BPJS 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(23)Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2019 menunjukan bahwa selama 4 tahun cakupan penyediaan informasi data mikro di setiap desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai 100%, hal ini tentu baik karena telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97,50%. Data penyediaan informasi data mikro disetiap desa dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 268 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro di Setiap Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia 2 2 2 2 5 2 Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga 2 2 2 2 5 3 Cakupan penyediaan innformasi data mikro keluarga setiap desa 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(24)Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Keluarga menjadi entitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia balita karena melalui keluarga karakter dan kebiasaan seseorang dapat terbentuk. Hilangnya peran penting keluarga dalam kehidupan seorang anak mampu menumbuhkan perilaku negatif yang ia akan bawa sampai dewasa. Oleh karena KABUPATEN MAMUJU TENGAH 221 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 itu melalui BKKBN membentuk 8 fungsi keluarga yang harus dipahami dan diketahui bersama yaitu: fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam empat tahun terkahir kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga sudah mencapai realisasi 100% dari target 90% yang ditentukan pada tahun 2019. Hal ini menunjukan tingkat partisipasi yang baik dari kelompok masyarakat untuk melakukan pembinaan, dan edukasi mengenai penerapan 8 peran fungsi keluarga tersebut. Data cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 269 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 8 fungsi keluarga 5 5 5 5 5 2 Jumlah kelompok kegiatan 5 5 5 5 5 3 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(25)Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Pengasuhan Anak Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami pengasuhan anak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang telah memahami pengasuhan anak sebesar 120 keluarga atau sebesar 35% dari total 340 keluarga yang mempunyai balita dan anak. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 53% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 75% yang artinya dari 1.260 keluarga yang memiliki balita dan anak sebesar 945 keluarga telah memahami cara pengasuhan anak. Hal ini menunjukan pencapaian yang KABUPATEN MAMUJU TENGAH 222 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sangkat baik jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 11,74%. Data cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 270 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak yang Memahami Pengasuhan Anak Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang 120 330 572 945 1.475 2 Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak 340 620 1.040 1.260 2.475 3 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak 35% 53% 55% 75% 60% Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021
(26)Persentase Pembiayaan Program Kependudukan Melalui APBD Dan Apbdes Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa penyerapan APBD dan APDES untuk pembiayaan program kependudukan meningkat setiap tahunnya .Pada tahun 2016 penyerapan anggaran hanya berkisar 3% dari total Rp. 72.675.004.019 dari dana APBD dan APBDes yang ada. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 24% dan ditahun 2018 menjadi 33%, Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 43% yang artinya bahwa dari total Rp. 7.174.572.098 anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.104.808.700. Pencapaian ini memiliki selisih 12% dari target tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55%. Data Persentase pembiayaan program kependudukan melalui APBD dan APBDes dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 271 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan melalui APBD dan APBDES Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 223 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 8) Perhubungan
(1)Rasio Ijin Trayek Izin trayek merupakan izin yang diberikan untuk penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang di sungai, danau dan penyebrangan pada trayek atau lintas kabupaten/kota. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukan bahwa tidak adanya realisasi besaran izin trayek yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah karena sejak tahun 2017 pengelolaan izin trayek tersebut telah dihapuskan. Data rasio ijin trayek dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 272 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No. Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan 0 0 0 0 0 2 Jumlah penduduk 0 0 0 0 0 3 Rasio Izin Trayek 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah,Tahun 2021
(2)Persentase Layanan Angkutan Darat Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan menunjukan persentase layanan angkutan darat setiap tahunnya rata-rata sebesar 14%. Tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan baik jumlah angkutan maupun jumlah penumpang angkutan darat kemudian meurun drastis pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya 1 Jumlah anggaran untuk urusan PPKB 2.231.331.0 00 2.021.325.0 00 2.809.885.2 22 3.104.808.7 00 3.263.140. 000 2 Jumlah APBD dan APBDes 72.675.004. 019 8.427.061.5 16 8.427.061.5 16 7.174.572.0 98 6.479.379. 919 3 Persentase pembiayaan program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 3% 24% 33% 43% 50% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 224 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pembatasan untuk keluar dari suatu wilayah. Data persentase layanan angkutan darat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 273 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah angkutan darat 2.536 2.591 2.592 2.978 1.534 2 Jumlah Penumpang angkutan darat 10.896 10.991 19.021 20.432 10.975 3 Persentase layanan angkutan darat 13% 14% 14% 15% 14% Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah,Tahun 2021
(3)Persentase Kepemiliki KIR Angkutan Umum Kepemilikan KIR pada angkutan umum didefebisikan sebagai persentase jumlah angkutan umum yang tidak memeliki KIR terhadap jumlah seluuh angkutan umum. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan menunjukan pada tahun 2017 jumlah angkutan umum di Kabupaten Mamuju tengah sebesar 2.536 unit kendaraan dengan jumlah kepemilikan KIR sebanyak 732 atau sebesar 28% kemudian menurun sampai tahun 2019 menjadi 23%. Pada tahun 2020 meningkatan menjadi 58%. Artinya masih belum seluruhnya angkutan umum di Kabupaten Mamuju Tengah mengujikan kendaraannya secara berkala dua kali dalam setahun. Data persentase kepemilikan KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 274 Persentase Kepemiliki Angkutan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n 749 732 670 671 884 2 Jumlah angkutan umum pada tahun n 2.536 2.591 2.592 2.978 1.534 3 Persentase kepemiliki KIR angkutan umum 30% 28% 26% 23% 58% Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas perhubungan sejak tahun 2018 sudah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu litas sebanyak 12 rambu, atau sekitar 16% dari KABUPATEN MAMUJU TENGAH 225 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 jumlah rambu yang telah dipasang sebanyak 42 rambu atau meningkat menjadi 42% dari target yang telah ditentuka, dan menurun menjadi 8% pada tahun 2020 Berdasarkan dari realisasi tersebut menunjukan bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat minim. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani dengan optimal. Data pemasangan rambu-rambu dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 275 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n 196 0 12 42 10 2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia 216 0 77 100 125 3 Persentase pemasangan rambu-rambu 91% 0% 16% 42% 8% Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Berdasarkan data dari Dians Perhubungan menunjukan adanya peningkatan rasio Panjang jalan per kendaraan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio Panjang jalan per kendaraan sebesar 2,68 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 25,20 dan pada akhir tahun 2020 rasio Panjang jalan per kendaran mencapai 26%. Artinya setiap 26,22 KM melayani 17.764 unit kendaraan. Data rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 276 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Panjang Jalan 46.617 46.617 465.879 465.879 465.879 2 Jumlah Kendaraan 17.352 17,430 18.481 19.028 17.764 3 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2,68 2,67 25,20 24,48 26,22 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum KABUPATEN MAMUJU TENGAH 226 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah periode 2016-2020 jumlah arus penumpang angkutan umum meningkat setiap tahunya. Pada tahun 2016 jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 18.896 penumpang. Pada tahun 2017 meningkat 18.991 penumpang atau sekitar 0,5%dari tahun sebelumnya kemudian stagnan di tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali meningkat sebanyak 20.432 penumpang. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 10.975 penumpang atau sebesar 53,7% dari tahun sebelumnya. Tabel 2. 277 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 18.896 18.991 18.991 20.432 10.975 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Pengujian Setiap Angkutan Umum Yang Diimpor, Baik Yang Dibuat Dan/Atau Dirakit Di Dalam Negeri Yang Akan Dioperasikan Di Jalan Agar Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan) Melihat kondisi di lapangan dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka sewajarnya juga terjadi peningkatan pada uji kir angkutan umum dan angkutan barang. Akan tetapi berdasarkan data yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah belum dilakukannya uji kir angkutan umum dan angkutan barang. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengujian kendaraan tersebut. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai salah satu prioritas dalam rangka mendukung penambahan pada penerimaan pendapatan daerah. Tabel 2. 278 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(8)Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan tahun 2016-2020 menunjukan jumlah Pelabuhan yang ada Mamuju Tengah sebanyak 1 pelabuhan dan 1 terminal bis. Data jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal bis dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 227 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 279 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus 1 1 1 1 1 2 Jumlah Terminal Bus 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(9)Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 18.991 kemudian meningkat menjadi 20.432 atau meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya dan menurun pada tahun 2020 sebesar 53,7% Data Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 280 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum 18.896 18.991 19.021 20.432 10.975 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(10)Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/termina sebanyak 8.600 kemudin meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.380 orang/barang dan menurun menjadi 42% dari tahun sebelumnya. Data Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 281 Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun 6.420 8.600 9.380 10.090 4.244 Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 228 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 9) Komunikasi dan Informatika Layanan Urusan Pemerintahan Wajib ( Bukan Pelayanan Dasar ) pada Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup beberapa Indikator Kinerja di antaranya yaitu, Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/telefon, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet, Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut menggambarkan adanya ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Mamuju Tengah.
(1)Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika tahun 2016- 2020 menunjukan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai 100%. Data cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 282 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021
(2)Cakupan Layanan Telkomunikasi Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika tahun 2016- 2020 menunjukan tingkat cakupan layanan telkomunikasi sebesar 3,25 Km. Data cakupan layanan telkomunikasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 283 Cakupan Layanan Telkomunikasi (KM 2 ) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kecamatan yang ada di dalam Kabupaten/Kota 5 5 5 5 5 2 Jumlah KIM 5 5 5 5 6 3 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%) 100% 100% 100% 100% 120% No. Indikator Kinerja Tahun KABUPATEN MAMUJU TENGAH 229 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021
(3)Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Infromatika menunjukan bahwa pada tahun 2019 persentase penduduk yang sudah menggunakan HP/Telpon sebesar 0,54% dari total 143.272 jumlah penduduk. Data persentase penduduk yang menggunakan HP/Telpon dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 284 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telpon Tahun Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2020 Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021
(4)Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika menunjukan sampai tahun 2020 proporsi rumah tangga yang dengan akses internet sebesar 3. Data proporsi rumah tangga dengan akses internet dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.273 Porporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 2016 2017 2018 2019 2020 1 Luas Wilayah yang Tercoverge 0 0 0 909.640 248.000 2 Luas Wilayah Keseluruhan 0 0 0 279.626 279.626 3 Cakupan Layanan Telkomunikasi 0 0 0 3,25 0,88 No. Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon 0 0 0 78.492 79.706 2 Jumlah penduduk 0 0 77.916 143.272 145.756 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon 0 0 0 0,54% 0,55% No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses internet 0 0 0 88.700 89.252 2 Jumlah tumah tangga 0 0 34.948 34.348 34.858 3 Porporsi rumah tanga dengan akses internet 0 0 0 3 3 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 230 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(5)Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika menunjukan pada tahun 2019 proporsi rumah tangga yang memiliki computer sebesar 7,46 dan menurun sebesar 0,11 persen di tahun 2020. Data proporsi rumah tangga yang memiliki Komputer dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 285 Porporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan Pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurun jumlah kemiskinan dan menurun jumlah pengangguran. Selain itu, dengan dukungan kepada pelaku UKM ataupun usaha mikro dalam mengembangkan maupun memahami bagaimana cara memulai usaha yang benar dan berinovasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi harapan bertumbuh nya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Penaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukan tingkat persentase koperasi yang aktiif cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 jumlah koperasi yang aktif sebesar 27% dan meningkat sebesar 4% ditahun 2019 dan 1% ditahun 2020. Terkait BPR/LKM yang aktif selama lima tahun terkahir sebesar 100%. Sedangkan presentase usaha mikro dan kecil dari tahun 2017-2019 sebesar 100% kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 89%. Data indikator Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer 0 0 0 256.087 256.343 2 Jumlah rumah tangga 0 0 34.948 34.348 34.858 3 Proporsi rumah tangga yang memiliki computer 0 0 0 7,46 7,35 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 231 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 286 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase koperasi aktif 0 28% 27% 31% 32% 2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 0% 0% 0% 0% 0% 3 Persentase BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 0% 100% 100% 100% 89% Sumber : Dinas DPM-PTSP dan Koperasi UKM Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 11) Penanaman Modal Majunya perekonomian suatu daerah memang tak dapat lepas dari peran investasi. Investasi menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi - potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Sejalan dengan Otonomi Daerah di mana daerah mempunyai hak untuk mencari sumber - sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah saat ini berlomba - lomba untuk menggali potensi ekonomi di daerahnya agar berkembang dan menghasilkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah sektor investasi. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukan pada tahun 2018-2019 jumlah investor berskala nasional sebanyak 5 investor, kemudian pada tahun 2020 bertambah 1 investor menjadi 6 investor. Terkait jumlah investasi tahun 2019 mencapai Rp 1.026.822.159.311 kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 479.791.548.431. Rasio daya serap tenaga kerja tertinggi pada tahun 2016 dimana dari total 6 PMA/PMD sebanyak 3.241 jumlah tenaga kerja yang berkerja di perusahaan. Kemudian terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 tercatatkan rasio daya serap sebesar 195 yang artinya dari total 6 PMA/PMDN jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sebanyak 1.171 tenaga kerja. Untuk realisasi nilai PMDN mengalami peningkat yang cukup baik di akhir tahun 2020 dimana nilainya mencapai 47 persen yang sempat menurun di tahun 2019 menjadi 1 persen. Data inidkator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 232 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 287 Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 N o Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/P MA) 3 6 5 5 6 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/P MA) 361.720.968. 757 1.898.020.985 .085 962.851.756. 675 1.026.822.159 .311 479.791.584. 431 3 Rasio daya serap tenaga kerja 158 540 201 234 195 4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 100% 54% 25% 1% 47%% Sumber : Dinas DPM-PTSP dan Koperasi UKM, 2021 12) Kepemudaan dan Olahraga Layanan Urusan Pemerintahan Wajib ( Bukan Pelayanan Dasar ) pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga mencakup beberapa Indikator Kinerja diantaranya yaitu, Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif, Persentase Wirausaha Muda, Cakupan Pembinaan Olahraga, Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Jumlah Atlet Berprestasi, Jumlah Prestasi Olahraga. Berdasarkan Data Tabel Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah di atas, dapat di lihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017-2019 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yaitu dengan persentase 100% Persentase Wirausaha Muda pada tahun 2019 sebesar 1010%. Cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2019 dengan KABUPATEN MAMUJU TENGAH 233 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 persentase 28%. Cakupan pelatih yang bersertifikat pada tahun 2019 dengan persentase 19%. Cakupan pembinaan atlet muda dengan persentase 66%. Jumlah atlet berprestasi tercatat pada tahun 2019 sebanyak 12 Atlet dengan jumlah prestasi olahraga sebanyak 12 prestasi olahraga yang di raih pada tahun 2019. Data realisasi kinerja bidang pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 288 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju Tengah No. Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%) 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase Wirausaha Muda (%) 100% 100% 100% 100% 100% 3 Cakupan Pembinaan Olahraga (%) 10% 14% 17% 28% 30% 4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (%) 5% 8% 12% 19% 16% 5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%) 29% 36% 42% 66% 56% 6 Jumlah Atlet Berprestasi 0 3 8 12 0 7 Jumlah Prestasi Olahraga 0 2 10 12 0 Sumber :Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021 13) Statistik Pembangunan dibidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Berikut ini ketersediaan data dan statistik yang terintegrasi, Ketersediaan buku-buku Kabupaten dalam angka dan ketersediaan buku “PDRB” di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2020 yang semuanya sudah tersedia pada setiap tahunnya. Adapun Realisasi Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2. 289 Realisasi Indikator Urusan Bidang Statistika Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku-buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada KABUPATEN MAMUJU TENGAH 234 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 Buku “PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020 14) Persandian Layanan Urusan Pemerintahan Wajib ( Bukan Pelayanan Dasar ) pada Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup Indikator Kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah. Berdasarkan data dari Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dapat di lihat bahwa persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan persentase 15,15 turun pada tahun 2019 dengan persentase 13,33. Penurunan persentase tersebut di akibatkan karena masih sedikitnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sedangkan perangkat daerah yang bertambah. Tabel 2. 246 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Persandian Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 15) Kebudayaan Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2020 menunjukan bahwa rata-rata penyelengagraan festival seni dan buaya yang dilakukan setiap tahunnya sebanyak 10 kegiatan. Untuk benda situs yang dilestarikan pada tahun 2019 sebanyak 31 situs yang tersebar di lima kecamatan, Sedangkan untuk jumlah karya budaya yang dapat direvitalisasi dan diinventarisasi sampai tahun 2019 sebanyak 23 karya budaya dan untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebanyak 1 cagar budaya. Data realisasi indikator kinerja urusan bidang kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 290 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 10 10 10 10 Na No. Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%) 0 0 15,15 13,33 Na KABUPATEN MAMUJU TENGAH 235 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 4 15 0 31 Na 3 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 4 11 18 23 Na 4 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu 0 0 0 1 Na Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 16) Perpustakaan Perpustakaan merupakan sarana sumber belajar mandiri bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat semakin diperhitungkan karena dengan adanya perpustakaan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bertambahnya wawasan ilmu yang dimiliki dari aktivitas membaca. Data yang dirilis UNESCO apda tahun 2017 menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi , persis dibawah Thailad (59) dan diatas Bostwana (61). Menurut data UNESCO minat baca masyrakat Indonesia masih sangat memperhatikan karena hanya sebesar 0.001%. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan kabupaten mamuju tengah menunjukan bahwa tingkat partisipasi pengunjung perpustakaan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah cenderung meningkat setiap tahunya walaupun kondisi ini masih jauh dari kondisi yang ideal. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 500 pengunjung dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.616 pengunjung. Pada tahun 2019 jumlah koleksi buku juga meningkat sebesar 85% dari tahun sebelumnya. Data Realisasi indikator kinerja urusan bidang perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 291 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun 0 0.002 0.003 0.01 0,002 2 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 0,2 0,3 0,01 0,02 0.09 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0.007 0.007 0.007 0.007 0,08 4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun - 22,50 41,67 134,67 21,75 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 236 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan 326 101 26 22 146 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%) 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021 17) Kearsipan Layanan Urusan Pemerintahan Wajib ( Bukan Pelayanan Dasar ) pada Bidang Kearsipan mencakup dua Indikator Kinerja yaitu persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan menunjukan pada tahun 2020 presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baru sebesar 3%, yang artinya hanya 1 perangkat daerah dari total 33 perangkat daerah telah mengelola arsip secara baku. Sedangkan untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan setiap tahunnya. Data indikator kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 292 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%) 0 0 0 3% 3% 2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 0 1 2 2 2 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 2.4.4. Layanan Urusan Pilihan 1) Pariwisata
(1)Kunjungan Wisata Kunjungan wisata di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 berjumlah 38.740 pengunjung meningkat menjadi 45.017 pada tahun 2019 dengan peningkatan 14 persen. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan sebesar 62% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemic covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 237 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 293 Kunjungan Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se- Kabupaten dan Kota 39.982 41.863 43.052 45.017 17.608 2 Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se- Kabupaten dan Kota 39.900 41.000 43.000 45.000 46.000 3 Kunjungan wisata 100% 102% 100% 100% 38% Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 2) Pertanian
(1)Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor Pertanian/Perkebunan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 87 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 294 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan 61.26 61.37 62.88 62.17 62,50 2 Jumlah PDRB 70.43 70.40 71.44 71.20 71,81 3 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 87% 87% 88% 87% 87% Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2015 sebesar 9 persen meningkat sampai pada tahun 2020 menjadi 18 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 295 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun KABUPATEN MAMUJU TENGAH 238 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) 6.63 8.57 7.75 10.73 11.39 2 Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan 61.26 61.37 62.88 62.17 62.50 3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 11% 14% 12% 17% 18% Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 65 persen kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 59 perse dan kembali menurun menjadi 56 persen atau sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 296 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai yang sama yaitu 100 persen, artinya jumlah produksi padi/bahan pangan utama semuanya berasal dari hasil kelompok petani. Berikut tabel kontribusi produksi kelompokl petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah: Tabel 2. 297 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) 0.01 39.61 41.64 36.51 34.93 2 Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan 61.26 61.37 62.88 62.17 62.40 3 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 0% 65% 66% 59% 56% KABUPATEN MAMUJU TENGAH 239 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n 47,016.40 92,896.40 159,558.34 98,018.15 46.493,6 2 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n 47,016.40 92,896.40 159,558.34 98,018.15 46.493,6 3 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(5)Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan produktivitas 1.193 persen pada tahun 2018, dengan luas areal sebesar 10,779 Ha dapat menghasilkan Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 128,598.84 Ton, akan tetapi produksi ini menurun pada tahun 2019 menjadi 68,744 Ton atau sekitar 46 persen kemudian menurun kembali ditahun 2020 seebsar 432%.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 298 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) 50,968.93 92,896.40 128,598.84 68,744.00 46.493,58 2 Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) 10,779.00 10,779.00 10,779.00 10,779.00 11.004,00 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 473% 862% 1,193% 638% 423% Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Cakupan Bina Kelompok Petani Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada yang melebihi angka 8 persen, artinya jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda sangat sedikit jika KABUPATEN MAMUJU TENGAH 240 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dibandingkan dari total kelompok tani yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, pada tahun 2015 cakupan bina kelompok petani berada pada angka 1,28 persen kemudian meningkat pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7,95 persen, ini merupakan angka tertinggi dari cakupan bina kelompok tani pertahun, kemudian mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 dengan menyentuh angka 1,65 persen, sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 1,10 persen untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 299 Cakupan Bina Kelompok Petani Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n 87 63 35 18 12 2 jumlah kelompok tani 1,094 1,094 1,094 1,094 1.094 3 Cakupan bina kelompok petani 7.95% 5.76% 3.20% 1.65% 1,10% Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Kehutanan Hutan adalah salah satu ekosistem yang sangat penting bagi bumi. Pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini dalah implikasi dari adanya deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan kementrian kehutanan dalam pengelolaan hutan yang mengamanatkan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan ditiap daerah, diharapkan mampu menjawab berbagai macam permasalahaan pengelolaan hutan lestari. Pemerintah daerah menaruh harapan kepada organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, guna mengembalikan dan mempertahankan hutan lestari serta mengangkat perekonomian masyarakat sehingga bisa menciptakan peningkatan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada menunjukan luas hutan produksi tetap sebesar 30.064,83 ha yang tersebar di semua kecamatan yang ada di kabupaten mamuju tengah dengan luas hutan produksi terluas berada di kecamatan tobadak sebesar 15.959,27 ha, dan luas hutan produksi terkecil di kecamatan budong-budong dengan luas sebesar 0,12 ha. Untuk hutan produksi luas sebesar 96.796,34 ha yang tersebar di tiga kecamatan yaitu. Kecamatan tobadak, kecamatan topoyo dan kecamatan karossa. Sedangkan hutan lindung dengan luas 16.109,6 ha yang tersebar di dua kecamatan yaitu kecamatan tobadak, dan kecamatan karossa. Data luas Kawasan hutan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 241 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 300 Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Lindung (Hl) 1 Pangale 410,55 - - 2 Budong-Budong 0,12 - - 3 Tobadak 15.959,27 2.855,43 494,37 4 Topoyo 10.977,74 42.491,71 - 5 Karossa 2.717,15 9.129,92 15.615,23 Mamuju Tengah 30.064,83 96.796,34 16.109,6 Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021 Luas kawasan lindung di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 26,795 Ha sedangkan total luas kawasan hutan 220,464 Ha, jadi rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan sebesar 0.12, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 4) Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat provinsi. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2020 jumlah pelanggan listrik sebanyak 27.662 pelanggan atau meningkat sebesar 3, 15 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya permintaan dan kebutuhan kapasitas daya oleh aparat daerah dan masyarakat pendatang baru dari daerah lain di tahun pertama yang bekerja mengisi organisasi pemerintahan dan minat masyarakat luar yang tertarik berdomisili di kabupaten ini. Jumlah pelanggan listrik di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 301 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020 No Kecamatan Jumlah Pelanggan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Budong- Budong - 3.863 4.829 5.530 5.664 2 Pangale - 1.908 2.385 2.798 3.107 3 Topoyo - 5.232 6.540 7.671 7.805 4 Karossa - 3.409 4.261 4.864 4.998 5 Tobadak - 4.152 5.190 5.954 6.088 Jumlah - 18.564 23.205 26.817 27.662 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 242 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 2.4.5. Layanan Urusan Penunjang 1) Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah juga telah ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021. Berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037. Hal ini bermakna bahwa selama kurun waktu 2017-2019 telah ada dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu setiap tahun Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjabarkan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah juga telah menetapkan dokumen tahunan yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dalam nomenklatrunya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
(1)Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013- 2025. Tabel 2. 302 Ketersediaan Dokumen RPJPD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 243 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(2)Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah juga telah ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021 Tabel 2. 303 Ketersediaan Dokumen RPJMD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahunnya. Dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah serta mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen bisa menjadi rujukan, acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih berkualitas. Tabel 2. 304 Ketersediaan Dokumen RKPD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perbup Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan Perda Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang KABUPATEN MAMUJU TENGAH 244 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037. Hal ini bermakna bahwa selama kurun waktu 2017-2019 telah ada dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Tabel 2. 305 Ketersediaan Dokumen RTRW di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda - Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 Berdasarkan tabel diatas dokumen perencanaan daerah baik itu jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan dari tahun 2017-2020 semuanya telah ditetapkan dengan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
(5)Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenan. Tahun 2016 hingga 2021 merupakan periode RPJMD Mamuju Tengah yang pertama bagi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2019. Akan tetapi, terdapat banyak kekurangan pada dokumen tersebut yang salah satu akibatnya banyaknya program yang bermuculan di luar dari program yang diatur di dalam RPJMD. Selain itu, kurangnya kontrol dalam penyusunan dokumen perencanaan juga disinyalir menjadi salah satu penyebab. Barulah pada Perubahan RPJMD melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 Mamuju Tengah memperbaiki kesalah tersebut selain itu penerapan perencanaan berbasis e-planning menambah kekuatan kontrol akan proses perencanaan sehingga konsistensi dapat di jaga. Pada tahun 2019 program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100%. Sejumlah 133 program yang ditetapkan pada dokumen RPJMD dan semuanya terakomodir ke dalam dokumen RKPD. Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Program yang ada pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai berikut: Tabel 2. 306 Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 245 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%) 262,13 262,13 336,686 100 100 2 Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan 443 443 569 133 133 3 Jumlah Program RP JMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 169 169 169 133 133 Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dan terjabarkan dalam APBD. Tabel 2. 307 Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%) 262,13 262,13 363,686 100 100 2 Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan 443 443 569 133 133 3 Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 169 169 169 133 133 Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Penjabaran Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan menjadi menjadi Peraturan Daearah pada tahun 2017 melalu Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2017 sehingga untuk kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2016 belum dapat ditentukan dan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 berdasarkan program / kegiatan yang terdapat pada RKPD dinyatakan semua telah sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Pola Ruang maupun Struktur Ruang. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 246 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 308 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 2) Keuangan
(1)Opini BPK Terhadap laporan keuangan Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuanga yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dengan indicator opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan nilai WTP. Sebagai perbandingan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 5 tahun secara berturut-turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen Organsasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut tetap harus dipertahankan, olehnya itu Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi pengawasan melalui pembinaan, pendampingan, evaluasi dan monitoring dan reviu laporan keuangan. No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW - 100 100 100 100 2 Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang - 443 569 133 133 3 Dokumen RTRW - 443 569 133 133 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 247 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 309 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah,Tahun 2021
(2)Persentase SILPA Pada perkembangannya SILPA APBD Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase mengalami pola yang berfluktuatif pada tahun 2016 persentase SILPA sebesar 1 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 meningkat menjadi 4 persen, dan menurun ditahun 2018 sebesar 1 persen dan tetap stagnan 1 persen di tahun 2019. Data persentase SILPA dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 310 Persentase SILPA di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Total SILPA 5.930.346.917 21.695.988.117 7.550.931.573 7.940.595.045 18.639.380.591,31 Total APBD 622.136.938.962 516.080.740.404 580.727.954.454 814.693.378.080 649.360.270.502,23 Persentase SILPA 1% 4% 1% 1% 2,8% Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Persentase Program/ kegiatan yang tidak terlaksana Berdasarkan data dari Badan Keuangan selama lima tahun terakhir menunjukan presentase program yang tidak terlaksana dalam APBD mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 presentase program yang tidak terlaksana mencapai 0,67 persen artinya dari total 443 program didalam APBD sebanyak 3 program yang tidak terlaksana, kemudia pada tahun 2018 menurun menjadi 0,35 persen dan kembali meningkat di tahun 2020. Peninngkatan ini disebabkan karena penurunan jumlah program APBD yang dilaksanakan. Terkait dengan presentase kegiatan yang tidak dilaksankan dalam APBD belum dapat ditampilkan karena belum tersedianya data dari dinas terait. No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP KABUPATEN MAMUJU TENGAH 248 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 311 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Program 0,67 0,67 0,35 0,75 Na 2 Jumlah program dalam APBD yang tidak terlaksana 3 3 2 1 Na 3 Total Program dalam APBD 443 443 569 133 Na 4 Persentase Kegiatan - - - - Na 5 Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana 17 18 7 36 Na 6 Total kegiatan dalam APBD - - - - Na Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Persentase Belanja Pendidikan Persentase belanja pendidikan dalam memenuhi amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD. Namun realisasi selama lima tahun terakhir menunjukan belum mencapai 20 persen. Pada tahun 2016 presentase belanja Pendidikan sebesar 13 persen kemudian meningkat pada tahun 2019 mencapai 16 persen. Pada tahun 2020 menurun menurun 4 persen. Yang artinya dari total APBD sebesar Rp 649.360.370.502,23, realisasi untuk Pendidikan hanya sebesar Rp 23.764.452.153 adapun hal di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir. Data persentase belanja Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 312 Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2020
(5)Persentase Belanja Kesehatan ` Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016 presentase belanja Kesehatan sebesar 14 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 mencapi 15 persen, dan kembali menurun Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase belanja pendidikan 13 16 13 16 4 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan 81.028.762.509 84.209.467.423 75.475.807.538 129.642.865.082 23.764.452.153 Total APBD 622.136.938.962 516.080.740.404 580.727.954.454 814.693.378.080 649.360.270.502,23 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 249 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pada tahun 2018 menjadi 14 persen. Pada tahun presentase belanja Kesehatan pada APBD sebesar 18 persen kemudian menurun sebesar 10% di tahun 2020. Tabel 2. 313 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase belanja kesehatan 14 15 14 18 8 2 Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan 84.680.119.398 78.782.560.378 79.118.360.378 147.744.904.263 49.852.499.549,77 3 Total APBD 622.136.938.962 516.080.740.404 580.727.954.454 814.693.378.080 649.360.270.502,23 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Perbandingan antara BL dan BTL Bagi hasil Kabupaten Persentase belanja Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir juga berfluktuatif, pada tahun 2015 sebanyak 40%, dan yang terendah pada tahun 2019 sebanyak 20% Tabel 2. 314 Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Belanja Langsung 479.641.277.284 366.304.107.745 428.586.639.403 505.045.876.290 360.325.301.215,13 2 Total APBD 622.136.938.962 516.080.740.404 580.727.954.454 814.693.378.080 649.360.270.502,23 3 Perbandi ngan Belanja Langusng 77% 71% 74% 62% 55% Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(7)Penetapan APBD Idealnya suatu APBD ditetapkan lebih awal sebelum tahun anggaran berkahir. Dalam penetapan APBD berdasarkan data antara tahun 2015 sampai dengan 2019 jadwal penetapannya di bulan Desember. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 250 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 315 Penetapan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Penetapan APBD No. Perda dan Tanggal No.3 Tahun 2015 Tanggal 30 Nov 2015 No.10 Tahun 2016 Tanggal 30 Nov 2016 No.15 Tahun 2017 Tanggal 30 Nov 2017 No.8 Tahun 2018 Tanggal 30 Nov 2018 No. 3 Tahun 2020 Tanggal 14 Okt 2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah, pada rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2016 sampai 2019 tidak ada perubahan yakni selama 127 hari tiap tahunnya, dimana ketentuan lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah di atur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor 12 Tahun 2018 yang meliputi On Campus yang dilaksanakan di Lembaga Diklat dan Off Campus dilaksanakan di tempat pegawai/peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ditugaskan baik pada Instansi Pusat maupun Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 316 Rata-Rata Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 3440 Jpl 1160 Jpl 56 Jpl 1944 Jpl 1200 Jpl Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Persentase ASN yang mengikuti Diklat Formal Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah Mamuju Tengah, dimana untuk tahun 2016 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 251 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 merupakan persentase yang tertinggi yaitu 28,44%. Sedangkan persentase yang terendah pada tahun 2018 yaitu 0,46%. Adapun persentase tinggi rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh pada Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Jumlah total ASN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 317 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Mamuju TengahTahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase ASN mengikuti DIKLAT Formal (%) 28,44 9,37 0,46 12,68 8,08 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, 2021
(3)Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dimana untuk tahun 2017 merupakan persentase yang tertinggi yaitu 15,04%. Sedangkan persentase yang terendah pada tahun 2020 yaitu 0,33% dengan satu orang peserta pelatihan dikarenakan adanya situasi yang tidak memungkinkan yakni adanya virus covid-19. Adapun persentase tinggi rendahnya Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah Mamuju Tengah tergantung pada Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dan Jumlah total jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 318 Persentase Pejabat ASN yang mengikuti DIKLAT Struktural di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural (%) 13,10 15,03 10,86 7,72 0,33 2 Jumlah Pejabat ASN yang telah Mengikuti Diklat Struktural 38 43 34 23 1 3 Jumlah Total jabatan 290 286 313 298 3.017 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 ke KABUPATEN MAMUJU TENGAH 252 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tahun 2017. Dimana, peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, meningkat secara signifikan disebabkan oleh adanya Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 yang sekaligus mengisi hampir seluruh kursi jabatan pimpinan tinggi yang lowong pada tahun

2016.Sedangkan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Adapun penyebab tren jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan dikarenakan beberapa dari pemilik atau pemangku jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai masa purna bhakti atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 319 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju TengahTahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Jabatan pimpinan tertinggi pada instansi pemerintah 14 32 31 29 26 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5)Jumlah Jabatan Administrasi Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 546 Jabatan turun menjadi 540 jabatan administrasi. Penurunan tren jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju disebabkan oleh masih banyaknya kursi jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 – 2018 yang lowong. Lowongnya atau tidak terisinya kursi jabatan administrasi tersebut dipengaruhi oleh masih kurangnya jumlah pegawai negeri sipil ( PNS ) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah serta para Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang ada belum memenuhi kualifikasi atau syarat untuk menduduki jabatan administrasi tersebut. Sedangkan jumlah jabatan administrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang pada tahun 2018 berjumlah 540 jabatan administrsi meningkat menjadi 619 jabatan administrsi pada tahun 2020. Peningkatan tren jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh makin bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil ( PNS ) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan secara KABUPATEN MAMUJU TENGAH 253 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kuantitas jumlah pegawai yang telah memenuhi kualifikasi atau syarat untuk menduduki jabatan admnistrasi juga ikut bertambah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 320 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Jabatan pimpinan tertinggi pada instansi pemerintah 546 545 540 563 619 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(6)Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang mana jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2016 berjumlah 952 jabatan fungsional tertentu meningkat menjadi 1.230 jabatan fungsional tertentu pada tahun 2020. Peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh pengusulan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil ( PNS ) daerah, dimana tenaga pendidik dan kesehatan atau medis menjadi prioritas utama dalam penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil ( CPNS ). Sehingga jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Mamuju Tengah di dominasi oleh tenaga pendidik dan kesehatan atau medis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2. 321 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Jabatan pimpinan tertinggi pada instansi pemerintah 546 545 540 563 619 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah, 2021 4) Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah. Didalam kegiatan kelitbangan terdapat beberapa tahapan pengkajian yang meliputi Penelitian daerah, KABUPATEN MAMUJU TENGAH 254 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Pengembangan daerah dan Inovasi daerah. Peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan serta kualitas sumber daya manusia yang diimplementasikan membutuhkan kerjasama dari unsur-unsur didalam maupun diluar,yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil-hasil kelitbangan. Penguatan kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih signifikan,juga menjadi faktor kunci.
1. a.Penerapa Sistem Inovasi Daerah Strategi untuk menjalankan arah kebijakan Penguatan sistem inovasi daerah adalah Penerapan road-map Sistem Inovasi Daerah yang didukung oleh pengembangan iklim inovasi daerah di kalangan Pemerintah dan Masyarakat, fasilitasi dan implementasi kebijakan serta program/kegiatan yang mengandung inovasi daerah dengan fokus pada inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah pada masing-masing perangkat daerah Pengembangan kolaborasi multi pihak lingkup internal dan eksternal pemerintah daerah dalam mematangkan dan memberlanjutkan pencapaian inovasi daerah, koordinasi untukimplementasi bagi inovasi yang telah dibuat oleh sejumlah SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim), penilaian dan pemberian insentif kepada perangkat daerah
(1)Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan bidang litbang terkait fungsinya dalam penelitian dan pengembangan yang menyebabkan masih banyak PD yang melakukan kajian sendiri dimana kegiatan tersebut melekat pada renstra maupun renja perangkat daerah. oleh karena itu data kelitbangan masih sangat kurang. 2. keterbatasan anggaran terkait kelitbangan daerah. Tabel 2. 322 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan 100 100 100 67 100 Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 255 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(2)Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan bidang litbang terkait fungsinya dalam penelitian dan pengembangan yang menyebabkan masih banyak PD yang melakukan kajian sendiri dimana kegiatan tersebut melekan pada renstra maupun renja perangkat daerah. oleh karena itu data kelitbangan masih sangat kurang. 2. keterbatasan anggaran terkait kelitbangan daerah. Tabel 2. 323 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabuapeten Mamuju TengahTahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 100 100 100 88 100 Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang berposisi terbaik dalam pengembangan inovasi daerah. tidak adanya laporan ataupun inovasi yang diusulkan dari perangkat daerah kepada bidang litbang melalui seksi inovasi ikarenakan masih kurangnya koordinasi dan pemahaman tupoksi seksi inovasi pada bidang litbang oleh perangkat daerah. Tabel 2. 324 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi di Kabuapten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi 0 0 3 15 9 Sumber: Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021
(4)Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adanya kegiatan yang melekat pada renstra bidang litbang terkait kebijkan inovasi, namum belum ada inovasi yang diusukan dari perangkat daerah dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan pemahaman tupoksi seksi inovasi pada bidang litbang oleh perangkat daerah. Tabel 2. 325 Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan DidaerahTahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan didaerah 0 0 0 0 4 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 256 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan 1 3 1 1 3 Sumber: Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021 5) Pengawasan Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan “Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian yang tidak terputus yang dimulai dengan hasil perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindak lanjuti
(1)Persentase Tindak Lanjut Temuan Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk tahun 2018 capaian kinerja cukup optimal mencapai 15 temuan dan pada tahun 2019 sebanyak 67 temuan dan tahun 2020 sebanyak 68 temuan yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan.Secara kumulatif penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah masih cukup rendah.Hal ini terlihat pada masih banyaknya rekomendasi yang belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut dan belum ditindak lanjuti. Tabel 2. 326 Persentase Tindaklanjut Temuan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) 0 0 38 72 74 2 Jumlah temuan yang ditindaklanjuti 0 0 15 63 68 3 Jumlah Total Temuan 0 0 40 87 92 Sumber: Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, 2021 Diharapkan dengan peningkatan komitmen bersama dan pemberian sangsi yang lebih tegas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta penguatan peran APIP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan maupun meminimalisir penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian daerah/negara.
(2)Persentase Pelanggaran Pegawai Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan data tersebut bahwa capaian indikator pada tahun 2016 yaitu 0,66% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,52%. Pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan capaian indikator persentase pelanggaran pegawai yaitu 1,05 dan 1,22%. Hal ini disebabkan karena KABUPATEN MAMUJU TENGAH 257 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 keseluruhan laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diadukan oleh Kepala OPD masing-masing ASN yang tidak mentaati jam kerja sehingga mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tabel 2. 327 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase pelanggaran pegawai (%) 0,66 0,52 1,05 1,22 0,87 2 Jumlah ASN yang dikenakan sanksi 10 8 16 23 16 3 Jumlah Total ASN 1.512 1.553 1.523 1.885 1.845 Sumber: Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Jumlah Temuan BPK Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Pada tahun 2016 sejumlah 54 temuan, dimana secara umum temua BPK RI setiap tahunnya mengalami penurunan sebanyak 15 temuan pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 senyak 22 temuan dan tahun 2019 sebanyak 53 temuan, dan kemudian menurun di tahun 2020 sebanyak 37 temuan. Hal ini menjadi perhatian dimana dua tahun terakhir temuan terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti : 1) Masih rendahnya respon dari obrik pemeriksaan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI; 2) Rekomendasi BPK yang ditujukan kepada penyedia jasa dan pejabat teknis kegiatan sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit menindaklanjuti temua; 3) Untuk rekomendasi tentang persertifikatan asset tanah memang belum dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh tetapi dilakukan secara bertahap mengingat anggaran sertifikasi tanah dianggarkan secara bertahap tiap tahunnya; Tabel 2. 328 Persentase dan jumlah Temuan BPK RI di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Temuan BPK RI 54 15 22 53 37 Sumber: Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 258 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6) Sekretariat Dewan
(1)Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Berdasarkan data dari Sekretraiat Dewan menunjukan bahwa selama lima tahun telah tersedia rencana kerja tahunan DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Data dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2. 329 Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD ada ada ada ada ada Sumber:: Sekwan DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(2)Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Berdasarkan data dari Sekretraiat Dewan menunjukan bahwa selama lima tahun telah tersusun dan terintegrasinya dokumen Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Data dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 330 Integrasi Program-Program Kerja DPRD Unutk Melaksankan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJM Dan RKPD No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP) ada ada ada ada ada Sumber:: Sekwan DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021
(3)Terintegrasinya Program-Program untuk melaksankaan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke daam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan, menunjukan bahwa selama lima tahun telah terintegrasinya program-program untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggran DPRD. Data dapat dilihat pada tabel berikut: KABUPATEN MAMUJU TENGAH 259 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 331 Integrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD ada ada ada ada ada Sumber: Sekwan DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021 KABUPATEN MAMUJU TENGAH 260 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 2. 332 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi 4,94 5,45 5,72 5,62 -0,40 7,38 < 2 Laju Inflasi 2,23 1,8 1,8 1,43 1,78 ±3,5 < 3 PDRB per kapita 15,29 21,14 22,70 23,53 23,24 28,64 < 4 Indeks Gini 0,37 0,31 0,34 0,30 0,31 0,31 = 5 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Na Na Na Na Na Na - 6 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Na Na Na Na Na Na - 7 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 93,17 93.41 92.86 93.13 93.21 93.38 > 8 Rasio kesenjangan kemiskinan Na Na Na Na Na Na - 9 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari Na Na Na Na Na Na - 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 62,89 63,64 64,43 65,10 65,71 64,72 < 11 Angka melek huruf 94,35 91,41 93,58 93,84 94,68 95,45 < 12 Angka rata-rata lama sekolah 7.10 7.13 7.23 7.24 7,46 7,45 > 13 Angka usia harapan hidup 67,36 67,52 67,79 68.06 68,33 67,85 > 14 Persentase balita gizi buruk 0,17% 0,14% 0,64% 0,63 % 0,65% 0,6% > 15 Prevalensi balita gizi kurang 0,% 0,% 1,27% 1,42 % 8,77% 6% > 16 Cakupan Desa Siaga Aktif Na Na Na 100% 104% 95% > 17 Angka partisipasi angkatan kerja Na 75.34% 74.86% 69.90% 70.57% - - 18 Tingkat partisipasi angkatan kerja Na 74.98 75.94 69.59 70.04 - - 19 Tingkat pengangguran terbuka 2,92% 2,78% 2,63% 2,67 % 2,71 % 2,72 > 20 Rasio penduduk yang bekerja 97,08% 97,22% 97,37% 97,33% 97,29% - - 21 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 1,21% 11,85% 2,05% Na Na - - 22 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 69,09% 73,25% 72,89% 63,50% 66,60% - - 23 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 47,21% 38,78% 49,50% 23,32% 22,6% - - 24 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 28,03% 24,64% 26,41% 26,12% 4% - - 25 Indeks Kepuasan Masyarakat - - - C C C = KABUPATEN MAMUJU TENGAH 261 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 26 Persentase PAD terhadap pendapatan 2,72 5,95 7,03 4,55 3,03 Na - 27 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP = 28 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82,3 86,7 91,2 95,6 Na 95,6% - 29 Penguatan cadangan pangan 17,5% 20,167% 49,95% 70,80% Na Na - 30 Penanganan daerah rawan pangan 45% 67% 83,5% 90,7% 100% 5% < 31 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 87% 87% 88% 87% 87% 2,56 < 32 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 11% 14% 12% 17% 18% Na - 33 Produksi sektor pertanian 107.024 333.441 416.583 333.994 175.683 Na - 34 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB - 65 % 66% 59 % 56% Na - 35 Produksi sektor perkebunan 117.961 114.142 133.623 234.118 105.465 Na - 36 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 100% 100% 100% 100% 100% Na - 37 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,61 0,59 0,55 0,59 0,58 Na - 38 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1,27 1,22 1,19 1,17 1,13 Na - 39 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Na - 40 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB 8,56 8,44 8,06 8,51 8,74 Na - 41 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 4,73 4,64 4,51 4,42 4,34 4,7% < 42 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7,77 8,03 7,94 8,47 8,51 9,9% < 43 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Na Na Na Na Na Na - 44 Pertumbuhan Industri 28,5 70,7 21,3 Na Na Na - 45 Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB Na Na Na 3% 1% Na - B ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Na 771,741 870,490 1,043,492 976,512 870.330 > 2 Nilai tukar petani Na 10,93 110,92 Na Na 37,93 - 3 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita 52.86 44.77 50.16 51.88 Na 50,10 - 4 Produktivitas total daerah Na 25.12 27.67 50.33 Na 28,60 - 5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 29.62 35.18 38.88 38.88 40.74 44,4 < 6 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) -1.72939 -0.01485 -0.023568 0.0001 Na -0,30 - 7 Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum Na Na Na Na Na Na Na 8 Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR Na Na Na Na Na Na Na 9 Angka kriminalitas yang tertangani 9.33 7.76 10.71 12.39 5.47 9,10 < 10 Rasio ketergantungan Na 35 43 46 49 40,20 > KABUPATEN MAMUJU TENGAH 262 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 C ASPEK PELAYANAN UMUM C.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar 1.1 Pendidikan Angka Partisipasi Kasar: 1 Angka partisipasi kasar PAUD 34% 37% 30% 30% 24% 90,9% < 2 Angka partisipasi kasar SD/MI 100% 98% 84% 83% 86% 98% < 3 Angka partisipasi kasar SMP/MTs 60% 62% 54% 48% 50% 98% < 4 Angka pendidikan yang ditamatkan Na Na Na Na Na 98,5% - Angka Partisipasi Murni: 5 Angka Partisipasi Murni (APM) Paud NA 25% 29% 27% 24% Na - 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 88% 86% 74% 74% 86% 99,4% < 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mt/Paket B 60% 60% 49% 49% 50% 94,9% < Angka Partisipasi Sekolah: 8 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A 88,42% 85,70% 74,08% 73,86% 85,95% 99% < 9 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Mt/Paket B 55,91% 60,21% 49,44% 48,73% 50,31% 98,5% < Angka Putus Sekolah: 10 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Na Na Na Na Na 61% - 11 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mt Na Na Na Na Na 64% - Angka Kelulusan: 12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 97,42% 100% 96,99% 96,27% 90,44% 100% < 13 Angka Kelulusan (AL) SMP/Mt 100% 96,45% 97,13% 100% 93,29% 98,5% < Angka Melanjutkan (AM): 14 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mt 69,69% 72,76% 63,92% 62,03% 10,93% 98% < 15 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mt ke SMA/SMK/MA Na Na Na Na Na Na - Fasilitas Pendidikan: 16 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Na Na Na Na Na 85% - KABUPATEN MAMUJU TENGAH 263 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 17 Sekolah pendidikan SMP/Mt dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 11,32% 11,10% 10,47% 10.03% 10.38% 55,6% < 18 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 59,49 60,23 54,23 54,99 58,92 87% < 19 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 6,18 7,80 9,45 Na Na Na - 20 Rasio guru/murid sekolah SD 283,44 320,82 328,82 460,81 474,96 368,8 > 21 Rasio guru/murid sekolah SMP Na 800,08 852,23 844 Na Na - 22 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 203,14 226,80 234,38 264,92 272,54 37,49 < 23 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 322,64 382,74 383,85 587,28 608,62 Na - 24 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 204% 216% 211% 106% Na 100% > 25 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐ laki 94,35% 91,41% 93,58% 93,84% 94,68% 97,85% < 36 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 99% 99% 99% 99% 93% 75% > 1.2 Kesehatan 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 6 9 7 3 14 24 > 2 Angka kelangsungan hidup bayi 5 8 6 2 13 9 > 3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 1 0 1 0 2 24 > 4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 12 17 7 7 12 24 > 5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 129 240 239 160 347 102 > 6 Rasio posyandu per satuan balita 15 17 17 15 19 1 > 7 Rasio puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk 0,44 0,40 0,40 0,48 0,44 1 < 8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 < 9 Rasio dokter per satuan penduduk 0,12 0,12 0,09 0,08 0,19 1 < 10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1,06 1,14 1,06 1,37 1,32 1 > 11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 95% 96% 94% 78% 71% 100% < 12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 275% 82% 88% 85% 84% 95% < 13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 76% 96% 78% 68% 114% 96% > 14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% = 15 Proporsi penduduk dengan asuhan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 KKal/kapita/hari) 0% 0% 0% 0% 0% 0% = KABUPATEN MAMUJU TENGAH 264 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 16 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 103% 107% 94% 94% 36% 95% < 17 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 0 0 0 0 0 0 = 18 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 3% 10% 12% 10% Na 50% 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 3% 10% 12% 10% Na 100% - 20 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 27 51 145 187 107 100 .> 21 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 1 13 10 8 Na 0 - 22 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Na Na Na Na Na 100% - 23 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Na Na Na Na Na 100% - 24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 99% 100% 100% 100% 100% 100% = 25 Penderita diare yang ditangani 68,9% 83% 98,8 % 100% 100% 100% = 26 Angka kejadian Malaria 1,65 3,13 2,06 0,75 0,74 0 < 27 Tingkat kematian akibat malaria 0 0 0 0 0 0 = 28 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Na Na Na Na Na 50% - 29 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Na Na Na Na Na 50% .- 30 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Na Na Na Na Na 100% - 31 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir Na Na Na Na Na 50% - 32 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Na Na Na Na Na 0,1 - 33 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 0% 0% 0% 2% 0% 100% - 34 Cakupan kunjungan bayi 120% 80% 103% 98% 100% 95% ,< 35 Cakupan puskesmas 200% 200% 200% 200% 200% 100% > 36 Cakupan pembantu puskesmas 84% 84% 81% 83% Na 100% 37 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 80% 75% 62% 97% 79% 100% < KABUPATEN MAMUJU TENGAH 265 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 38 Cakupan pelayanan nifas 92% 100% 78% 86% 78% 100% < 39 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 39% 45% 42% 6% 36% 100% < 40 Cakupan pelayanan anak balita 53% 59% 63% 76% 62% 100% < 41 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Na Na Na Na Na 100% - 42 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 47% 44% 100% 94% 75% 100% < 43 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Na Na Na 171% Na 100% - 44 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Na Na Na Na Na 100% - 45 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Na Na Na Na Na 100% - 1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum: 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,29 0,32 0,32 0,34 0,45 89,72 < 2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,49 < 3 Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Na Na Na Na Na Na - 4 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 29,44% 32,30% 32,49% 33,63% 45,25% 86,93% < 5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Na Na Na Na Na Na - 6 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Na Na Na Na Na Na - 7 Persentase rumah tinggal Bersanitasi 22% 37% 47% 69% 72% 14,2% < 8 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Na Na Na Na Na 0% - 9 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 19% 37% 25% 18% Na 70,99% - 10 Tidak terjadi gerangan> 2 kali setahun 48% 56% 71% 66% Na 0% - KABUPATEN MAMUJU TENGAH 266 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 11 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Na Na Na Na Na 70,37% - 12 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 0,57% 0,60% 0,68% 0,80% Na 90,10% - 13 Rasio Jaringan Irigasi 4,79 5,24 5,69 6,41 Na 72,73% - 14 Persentase penduduk berakses air minum 26,92% 35,71% 42,77% 65,09% 75,45% 10,38% < 15 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Na Na Na Na Na 1,13 - 16 Persentase areal kawasan kumuh Na Na Na 56% Na Na - 17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Na Na Na Na Na Na - 18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Na Na Na Na Na Na - 19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Na Na Na Na Na Na - Penataan Ruang: 20 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Na Na Na Na 0,11% Na - 21 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Na Na Na Na Na Na - 22 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Na Na Na Na Na 1,71 - 23 Ruang publik yang berubah peruntukannya Na Na Na Na Na Na -- 24 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 1 1 1 1 11 Na - 25 Ketaatan terhadap RTRW 63% 71% 93% 64% 65% 100% < 1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1 Rasio rumah layak huni Na 16% 17% 18% 13% 18% < 2 Rasio Permukiman layak huni Na 71% 71% 71% 71% 76% < 3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Na 73% 73% 77% 67% 76% < 4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Na Na Na Na Na 37,4% - 5 Persentase pemukiman yang tertata Na Na Na Na Na 65,6% - 6 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Na Na 0,24% 0,24% 0,24% 1,43% < KABUPATEN MAMUJU TENGAH 267 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 7 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Na Na 1,04% 1,04% 1,16% - - 8 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Na Na 1% 1% Na 2,85% - 9 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Na Na Na Na 70% 16,2% > 1.5 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Na 23% 22% 22% 22% 3% < 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Na 56% 78% 86% 100% 100% = 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 23% 23% 23% 23% 97% 100% < 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Na 100% 67% 80% 83% 100% = 5 Persentase Penegakan PERDA Na 64% 69% 86% 100% 100% = 1.6 Sosial 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 95,06% 89,99% 96,27% 96,97% 94,08% 100% < 2 Persentase PMKS yang tertangani 95,06% 89,99% 96,27% 96,97% 94,08% 100% < 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 95,06% 89,99% 96,27% 96,97% 94,08% 100% < 4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 0,84% 0,05% 0,11% 0,15% 0,04% 100% < 5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 0% 0% 0% 0% 0% 100% < 6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 0% 0% 0% 0% 0% 100% < 7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 99,7% 100% 100% 100% 100% 100% = 8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 98,96% 99,41% 100% 100% 100% 100% = 9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 42,55% 10,10% 55,73% 55,07% 46,22% 100% < KABUPATEN MAMUJU TENGAH 268 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 C.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2.1 Tenaga Kerja 1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 0% 0% 0% 0% 0% 32% < 2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 0% 0% 0% 0% 0% 34% < 3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 42% 83% 1% 0% 0% 40% < 4 Keselamatan dan perlindungan 5% 29% 13% 13% 2% 44% < 5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 43% 18% 29% 25% 100% 30% < 6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0% 0% 0% 0% 0% 33% < 7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 8% 2% 2% 2% 2% 47% < 8 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 100% 100% 100% 100% 100% 36% > 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 0% 0% 0% 100% 10% 30% < 10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 0% 0% 0% 0% 0% 30% < 11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan 0% 100% 100% 0% 60% 24% > 12 Rasio lulusan S1/S2/S3 0,012 0,02 0,03 0,03 0,03 0,13 < 2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 58% 87% 15% 3% 3% 29,1% < 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 20% 8% 20% 24% 24% 25% < 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 13% 13% 87% 1% 1% 25% < 4 Rasio KDRT 0,01% 0,04% 0,34% 0,03% 0,07% 0,07% = 5 Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Na Na Na Na Na 27% - 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan 4% 5% 98% 99% 99% 35,70% < 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 67% 44% 77% 95% 100% 90% > 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100% 88% 62% 100% 100% 100% = KABUPATEN MAMUJU TENGAH 269 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 0% 100% 100% 0% 0% 100% < 10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 71% 50% 92% 86% 47% 71% < 11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 63% 46% 100% 100% 100% 71% > 12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 29% 33% 85% 94% 47% 80% < 13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 75% 38% 85% 38% 18% 80% 14 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD Na Na Na Na Na 1,12% 15 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP Na Na Na Na Na 3,70% 16 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA 1,24 1,17 1,17 1,20 1,17 1,17% = 17 Rasio APM perempuan/laki‐laki di Perguruan Tinggi 1,47 1,41 1,38 1,32 1,41 2% < 18 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun Na Na Na Na Na 70% 19 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektornon pertanian 64,59% 44,39& 47,46% 37,84% Na 65% 2.3 Pangan 1 Ketersediaan pangan utama 162.522% 276.520% 269.643% 159.086% Na - - 2 Ketersediaan energi dan protein per kapita Na Na Na Na Na 2000 Kkal/Kap/Hr; 40 Kap/Hr - 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 0 100% 100% 100% Na -- - 2.4 Lingkungan Hidup 1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Na - 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Na - 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah ada Tidak ada ada Tidak ada Tidak ada Na - 4 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air 0 0 0 55,56 0 Na - 5 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara 0 0 91 90 0 Na - 6 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan 0 0 79 0 0 Na - KABUPATEN MAMUJU TENGAH 270 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 0% 53% 68% 72% 80% Na - 8 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota 0 0 0 1 0 Na - 9 Ter fasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 0 0 0 0 0 Na - 10 Tersertifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 0 0 0 0 0 Na - 11 Ter verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional 0 0 0 0 0 Na - 12 Penetapan hak MHA 0 0 0 0 0 Na - 13 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 0 0 0 0 0 Na - 14 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA 0% 0% 0% 0% 0% Na - 15 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat MHA 0 0 0 1 0 Na - 16 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 0 0 0 0 0 Na - 17 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. 0 0 0 100% 0 Na - 18 Timbunan sampah yang ditangani 17% 18% 19% 18% 10% Na - 19 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 17% 17% 20% 21% 14% Na - 20 Persentase cakupan area pelayanan 1% 1% 1% 1% 1% Na - 21 Persentase jumlah sampah yang tertangani 17% 18% 19% 18% 10% Na - 22 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Na - 23 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan 0% 100% 100% 100% 100% Na - 24 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan 67% 75% 75% 75% 75% Na - 2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk 0,06 0,10 0,47 0,63 0,92 0,85 < 2 Rasio bayi berakta kelahiran 0,61 0,83 0,83 0,84 0,95 0,85 > 3 Rasio pasangan berakta nikah 0,06 0,17 0,15 0,22 0,28 0,57 < 4 Ketersediaan data Base kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada ada Ada = KABUPATEN MAMUJU TENGAH 271 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah = 6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6% 10% 47% 63% 92% 75% > 7 Cakupan penerbitan akta kelahiran 55% 83% 83% 85% 95% 75% > 2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 61% 63% 67% 70% 74% 70% > 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 = 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0,17 0,17 0,23 0,17 0,17 1 < 4 Persentase LSM aktif 52% 56% 59% 65% 69% 100% < 5 Persentase LPM Berprestasi 9% 9% 9% 9% 9% 9,26 6 Persentase PKK aktif 17% 25% 25% 23% 17% 100% < 7 Persentase Posyandu aktif 16% 19% 20% 22% 24% 100% < 8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 20% 20% 20% 20% 20% 100% < 9 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 20% 20% 20% 20% 20% 88% < 2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Na 2,77 2,77 2,77 2,77 2,55 > 2 Total Fertility Rate (TFR) Na 2,57 2,57 2,57 2,67 2,50 > 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 40% 52% 52% 72% 77% 38,5% < 4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 20% 32% 32% 52% 35% 38% > 5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 0 0 0 1 1 2 < 6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Na Na Na 8 8 8 = 7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Na Na Na 1 5 2 < 8 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 3 3 3 3 3 = 9 Rasio Akseptor KB 68% 66% 69,7% 73,7% 77% 59,% < KABUPATEN MAMUJU TENGAH 272 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 10 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 68% 66% 70% 74% 77% 59% > 11 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Na Na Na Na Na Na - 12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun 71% 62% 65% 70% 1% 2,3% < 13 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 36% 13% 18% 12% 9% 19% < 14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 16% 15% 20% 23% 19% 15,2% > 15 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 23% 53% 14% 11% 30% 15,6% < 16 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 50% 76% 68% 73% 92% 75% > 17 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 55% 54% 55% 77% 84% 75% > 18 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 55% 54% 55% 77% 84% 65% > 19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 35% 67% 54% 68% 80% 100% < 20 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa 34% 34% 84% 64% 64% 100% < 21 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 100% 100% 100% 100% 100% 100% = 22 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 40% 45% 63% 63% 70% 80% < 23 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% = 24 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 265% 102% 94% 97% 76% 100% < 25 Persentase Faskes dan jejaringnya (diselusuh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standardisasi pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% = 26 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 100% 100% 100% 100% 100% 97,5% > 27 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Na Na Na Na Na 0 - 28 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 100% 100% 100% 100% 100% 90% > KABUPATEN MAMUJU TENGAH 273 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 29 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 35% 53% 55% 75% 60% 11,7% < 30 Rata-rata usia kawin pertama wanita Na Na Na Na 2% Na - 31 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes 3% 24% 33% 43% 50% 55% < 2.8 Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 18.896 18.991 18.991 20.432 10.975 19.276 < 2 Rasio ijin trayek 0 0 0 0 0 0 = 3 Jumlah uji kir angkutan umum 0 0 0 0 0 500 < 4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1 1 1 1 1 1 = 5 Persentase layanan angkutan darat 13% 14% 14% 15% 14% 100% < 6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 30% 28% 26% 23% 58% 40% > 7 Pemasangan Rambu-rambu 91% 0% 16% 42% 8% 100% < 8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2,68 2,67 25,20 24,48 26,22 30,66 < 9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 18.896 18.991 19.021 20.432 10.975 36.257 < 10 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 6.420 8.600 9.380 10.090 4.244 9.564 < 2.9 Komunikasi dan Informatika 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 100% 100% 100% 100% 120% Na - 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 0 0 0 3,25 0,88 Na - 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 0 0 0 0,54% 0,55% Na - 4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet 0 0 0 3 3 Na - 5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi 0 0 0 7,46 7,35 Na - 2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1 Persentase koperasi aktif 0 28% 27% 31% 32% 25,04% > 2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 0% 0% 0% 0% 0% 6,3% < 3 Persentase BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 66,67% > 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 0% 100% 100% 100% 89% 98,04% > KABUPATEN MAMUJU TENGAH 274 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 3 6 5 5 6 1 > 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 361.720.96 8.757 1.898.020. 985.085 962.851.7 56.675 1.026.822. 159.311 479.791.58 4.431 4.000.000.000 > 3 Rasio daya serap tenaga kerja 158 540 201 234 195 20 > 4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 100% 54% 25% 1% 47%% 3.999.999.000 > 2.11 Kepemudaan dan Olahraga 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif 100% 100% 100% 100% 100% 90% > 2 Persentase wirasuara muda 100% 100% 100% 100% 100% 9% > 3 Cakupan pembinaan olahraga 10% 14% 17% 28% 30% 75% < 4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 5% 8% 12% 19% 16% 70% < 5 Cakupan pembinaan atlet muda 29% 36% 42% 66% 56% 50 % > 6 Jumlah atlet berprestasi 0 3 8 12 0 5 Orang < 7 Jumlah prestasi olahraga 0 2 10 12 0 6 Cbg Olahraga < 2.12 Statistik 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 2 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 3 Buku ”PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 2.13 Persandian 1 Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah 0 0 15,15 13,33 Na 20 - 2.14 Kebudayaan 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 10 10 10 Na 1000 - 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 4 15 0 31 Na 17,39% - 3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 4 11 18 23 Na 2 - 4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 0 0 0 1 Na 1 - 2.15 Perpustakaan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0 0.002 0.003 0.01 0,002 0,84% < KABUPATEN MAMUJU TENGAH 275 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 0,2 0,3 0,01 0,02 0.09 29% < 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0.007 0.007 0.007 0.007 0,08 0,87 < 4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Na 22,50 41,67 134,67 21,75 100 < 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 326 101 26 22 146 1700 < 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 0 0 0 0 0 5 < 2.16 Kearsipan 1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 0 0 0 3% 3% 15% < 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 0 1 2 2 2 4 < 3 Pelayanan Urusan Pilihan 3.1 Pariwisata 1 Kunjungan wisata 100% 102% 100% 100% 38% 60,% < 2 Lama kunjungan Wisata Na Na Na Na Na 20 Hari - 3 PAD sektor pariwisata 0% 0% 0% 0% 0% 0,3% < 3.2 Pertanian 1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 87% 87% 88% 87% 87% 37% > 2 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 11% 14% 12% 17% 18% 72% > 3 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 0% 65% 66% 59% 56% 19,2% > 4 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 100% 100% 100% 100% 100% 100% = 5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 473% 862% 1,193% 638% 423% 500% < 6 Cakupan bina kelompok petani 7.95% 5.76% 3.20% 1.65% 1,10% 0,5% > 3.3 Perdagangan 1 Ekspor Bersih Perdagangan -43 -40 -6 326 Na Na - 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 0% 0% 0% 0% 0% 4% < 3.4 Perindustrian 0 76% 37% 55% 36% 6% > 1 Cakupan bina kelompok pengrajin KABUPATEN MAMUJU TENGAH 276 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 3.5 Transmigrasi 1 Persentase transmigran swakarsa 0% 0% 0% 50% 39% Na - 3.6 Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan 110% 106% 101% 104% 335% 100% > 2 Konsumsi ikan 103% 100% 96% 124% 84% 100% < 3 Cakupan bina kelompok nelayan 100% 100% 45% 41% 33% 30% > 4 Produksi perikanan kelompok nelayan 5% 6% 2% 8% 8% 10% < 5 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 0% 0% 0% 0% 0% 0% = 6 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial 0% 0% 0% 0% 0% 0% = 7 Nilai tukar nelayan 95% 97% 100% 100% 100% 100% = 4 Penunjang Urusan 4.1 Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA - Ada Ada Ada Ada Ada = 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 262% 262% 336% 100% 100% 68% > 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD 262% 262% 336% 100% 100% 68% > 7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW - 100% 100% 100% 100% 94% > 4.2 Keuangan 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP = 2 Persentase SILPA 1% 4% 1% 1% 2,8% 4% < 3 Persentase SILPA terhadap APBD 1% 4% 1% 1% 2,8% 4% < 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 1% 1% 0% 1% 0% 3% > 5 Persentase belanja pendidikan (20%) 13% 16% 13% 16% 4% 20% < KABUPATEN MAMUJU TENGAH 277 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 6 Persentase belanja kesehatan (10%) 14% 15% 14% 18% 8% 10% < 7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 77% 71% 74% 62% 55% 21% > 8 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Na Na Na Na Na 10% - 9 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu = 4.3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 3440 Jpl 1160 Jpl 56 Jpl 1944 Jpl 1200 Jpl 850jpl > 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 28,44 9,37 0,46 12,68 8,08 9,48% < 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 13,10 15,03 10,86 7,72 0,33 31,03% < 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 14 32 31 29 26 34 < 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 546 545 540 563 619 260 > 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 546 545 540 563 619 800 < 4.4 Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. 100% 100% 100% 67% 100% 100% = 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 100% 100% 100% 88% 100% 50% > Penerapan SIDA: 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 0 0 3 15 9 50% < 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 0 0 0 0 4 50% < 4.5 Pengawasan 1 Persentase tindak lanjut temuan 0% 0% 38% 72% 74% 85 % < 2 Persentase pelanggaran pegawai 0,66% 0,52% 1,05% 1,22% 0,87% 0.12 % < 3 Jumlah temuan BPK 54 15 22 53 37 28 > 4.6 Sekretariat Dewan 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada Ada Ada Ada Ada Ada = KABUPATEN MAMUJU TENGAH 278 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Capaian KInerja Target RPJMD 2020 Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 2 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 278 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD mencakupi kinerja tiga komponen utama APBD, yakni kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah beserta semua komponen-komponennya. Ketiganya menggambarkan kinerja pertumbuhan hingga pada postur semua komponen-komponennya. Secara umum perbandingan kinerja pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah tampak lebih rendah dari pertumbuhan belanja daerah, tentu hal berimplikasi pada kinerja pertumbuhan pembiayaan daerah yang menunjukkan surplus yang semakin berkurang. 3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah Kinerja pendapatan daerah, meliputi pertumbuhan dan postur komponen-komponen pendapatan daerah. Meliputi komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2016-2019 secara umum mengalami peningkatan, rata-rata bertumbuh 4,20 persen per tahun. Hal ini terutama didorong oleh tingginya rata-rata pertumbuhan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam periode yang sama. PAD mencatat pertumbuhan rata-rata 23,78 persen setiap tahunnya, sedangkan LLPD Yang Sah bertumbuh 21,77 persen setiap tahunnya. Sedangkan komponen dana perimbangan, meskipun merupakan komponen pendapatan yang terbesar, tetapi selama periode 2016-2019 ini hanya mampu menunjukkan kinerja pertumbuhan rata-rata 0,79 persen setiap tahunnya. Selengkapnya rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah selama periode 2016- 2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini. 279 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019 No Komponen Pendapatan Daerah 2016 2017 2018 2019 Rerata Pertumbuha n (%)(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 PENDAPATAN 632,376,498,713.00 616,641,469,808.00 623,527,716,638.08 715,475,201,757.1 7 4,20 1.1 Pendapatan Asli Daerah 17,169,464,181.00 36,714,595,466.00 43,816,586,733.36 32,562,615,960.00 23,78 1.1. 1 Pajak daerah 2,400,489,673.00 5,640,071,983.00 7,452,547,578.00 7,808,115,520.75 48,17 1.1. 2 Retribusi daerah 2,031,235,599.00 5,399,584,250.00 9,775,681,040.00 16,990,331,273.00 102,99 1.1. 3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 1.1. 4 Lain-lain PAD yang sah 12,737,738,909.00 25,674,939,233.00 26,588,358,115.36 7,764,169,166.25 (15,210 1.2 Dana Perimbangan 547,413,304,826.00 488,128,321,192.00 493,648,647,708.00 560,497,994,337.0 0 0,79 1.2. 1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 13,894,977,051.00 11,330,115,754.00 9,494,018,432.00 9,292,570,602.00 (12,55) 1.2. 2 Dana alokasi umum 346,912,857,000.00 344,886,043,000.00 347,815,396,000.00 364,029,720,000.0 0 1,62 1.2. 3 Dana alokasi khusus 186,605,470,775.00 131,912,162,438.00 136,339,233,276.00 187,175,703,735.0 0 0,10 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 67,793,729,706.00 91,798,553,150.00 86,062,482,196.72 122,414,591,460.1 7 21,77 1.3. 1 Hibah - 18,000,000,000.00 - 25,661,615,338.00 1.3. 2 Dana darurat - - - 1.3. 3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 14,469,575,706.00 16,492,893,150.00 17,836,482,196.72 18,969,178,922.17 9,45 1.3. 4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 50,300,154,000.00 52,625,660,000.00 61,726,000,000.00 63,048,810,000.00 7,82 1.3. 5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 3,024,000,000.00 4,680,000,000.00 6,500,000,000.00 14,734,987,200.00 69,53 Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Capaian pertumbuhan PAD yang cukup tajam, terutama dikontribusi oleh pertumbuhan retribusi daerah yang mencapai 102,99 persen setiap tahunnya. Lebih tinggi dari pertumbuhan pajak daerah yang hanya bertumbuh 48,17 persen setiap tahun pada periode yang sama. Sedangkan komponen LLPAD Yang Sah menunjukkan penurunan, dan komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan hingga tahun 2019 ini belum menunjukkan kontribusinya dalam PAD Kabupaten Mamuju Tengah. Kinerja pertumbuhan dana perimbangan yang rendah selama periode ini, terutama penurunan yang dialami dari dana bagi hasil pajak dan non pajak, dan komponen DAK yang hanya bertumbuh 0,10 persen setiap tahunnya. Hanya komponen DAU yang sedikit bertumbuh lebih baik, meskipun tergolong sangat rendah, hanya bertumbuh 1,62 persen setiap tahunnya selama periode 2016-2019. Sedangkan sumber pendapatan lainnya, berupa LLPD Yang Sah, meksipun menunjukkan pertumbuhan yang relative tinggi, tetapi komponen tidak dapat diandalkan. Selain karena bersifat insidentil, juga memiliki keleluasaan fiskal yang rendah, karena sudah memiliki alokasi yang fixed berdasarkan sumbernya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan komponen 280 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 bantuan keuangan dari provinsi dan atau daerah lainnya yang mencatat pertumbuhan tertinggi, mencapai 69,53 persen setiap tahunnya. Pada komponen-komponen lainnya yang lebih fleksibel bertumbuh lebih rendah, dana bagi hasil pajak dari provinsi hanya bertumbuh 9,45 persen dan dana penyesuaian dan otonomi khusus bertumbuh lebih rendah lagi 7,82 persen setiap tahun selama periode 2016-2019. Guna mencermati tingkat ketergantungan fiskal daerah, diamati kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah yang menggambarkan postur pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2016-2019, selengkapnya diilustrasikan pada gambar berikut ini. Gambar 3. 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 (persen) Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Mekipun kemandirian pendapatan daerah masih tergolong rendah, tetapi terus menunjukkan kinerja yang semakin membaik selama periode 2016-2019 ini. Kontribusi PAD meningkat dari hanya 2,72 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 4,55 persen pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, kontribusi LLPD Yang Sah meningkat dari hanya 10,72 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,11 persen pada tahun 2019. Sebaliknya, sumber ketergantungan fiskal daerah, meskipun masih cukup besar, tetapi perannya cenderung mengalami penurunan. Kontribusi dana perimbangan menurun dari 86,56 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 78,34 persen pada tahun 2019. Sebuah kinerja peningkatan kemandirian pendapatan daerah yang cukup baik dari sebuah daerah otonom yang baru lahir. Kinerja tersebut Digambar lebih jauh berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah potensial di Kabupaten Mamuju 2,72 5,95 7,03 4,55 86,56 79,16 79,17 78,34 10,72 14,89 13,80 17,11 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 PAD Dana Perimbangan LLPD Yang Sah 281 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tengah. Guna mendukung premis ini, maka penting mencermati postur setiap komponen pendapatan daerah tersebut. Pertama, postur PAD. Selama periode 2016-2019 ini, sumber penerimaan PAD masih sangat bertumpu pada LLPAD Yang Sah. Selama empat tahun komponen ini berkontribusi 66,0 persen terhadap total PAD. Pajak daerah hanya berkontribusi 16,0 persen dan retribusi daerah sedikit lebih baik, yakni berkontribusi 18,0 persen. Selengkapnya pada gambar berikut. Gambar 3. 2 Postur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019 Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Fakta ini mengindikasikan masih besarnya ketidakpastian sumber-sumber PAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam empat tahun terakhir, karena masih didominasi oleh komponen lain- lain PAD yang sah. Komponen PAD ini tidak memberikan sumber pendapatan yang pasti setiap tahunnya, karena lebih banyak bersifat insidental, sehingga kurang dapat diprediksi secara pasti. Untuk itu diperlukan langkah strategis dan sistematik dalam mendorong peningkatan PAD melalui komponen utama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, diperlukan upaya-upaya yang akseleratif dalam mendorong terbentuknya sumber PAD yang berasal dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satunya melalui pembentukan BUMD atau Perusda sesuai dengan potensi sumber daya alam daerah. Pajak Daerah 16% Retribusi Daerah 18% Lain-lain PAD yang Sah 66% Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah 282 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kedua, postur dana perimbangan. Transfer fiskal yang diterima Kabupaten Mamuju selama periode 2016-2019 masih didominasi oleh DAU, dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kontribusi DAU terhadap dana perimbangan meningkat dari hanya 63,37 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 64,95 persen pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2017-2018 berkontribusi lebih dari 70,0 persen terhadap total dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mamuju Tengah. Selengkapnya postur dana perimbangan Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019 diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar 3. 3 Perkembangan Postur Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 (Persen) Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Sebaliknya, peran DAK dan dana bagi hasil cenderung menunjukkan kontribusi yang menurun. DAK menurun perannya dari sebesar 34,09 persen pada tahun 2016 menjafi hanya sebesar 33,40 persen pada tahun 2019. Kinerja lebih buruk dicapai pada dana bagi hasil pajak dan non pajak. Selain kontribusinya yang masih sangat kecil, juga dengan peran yang semakin menurun. Kontribusi dana bagi hasil menurun dari hanya 2,54 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 1,66 persen terhadap total dana perimbangan pada tahun 2019. Fakta ini mengindikasikan besarnya ketergantungan fiskal daerah yang bersumber dari pendapatan dari luar daerah. Meskipun pengelolaan sumber daya alam di daerah memperlihatkan dominasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi nampaknya belum banyak menunjukkan kontribusinya dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. 2,54 2,32 1,92 1,66 63,37 70,66 70,46 64,95 34,09 27,02 27,62 33,40 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 DBH DAU DAK 283 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Ketiga, postur LLPD Yang Sah. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah strukturnya yang lebih bersifat insidental, seperti sumber pendapatan yang berasal dari hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang merupakan sumber pendapatan tidak tetap. Gambaran postur LLPD Yang Sah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2019, selengkapnya diilustrasikan pada gambar berikut ini. Gambar 3. 4 Perkembangan Postur LLPD Yang Sah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019 (Persen) Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Didominasi oleh komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus, selain perannya yang fluktuatif juga menunjukkan kecenderungan peran yang semakin menurun. Menurun dari kontribusi yang mencapai 74,20 persen pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 51,51 persen pada tahun 2019. Komponen LLPD Yang Sah yang juga cukup besar adalah dana bagi hasil dari provinsi, tetapi cenderung menurun dan berfluktuasi selama periode ini. Menurun dari kontribusi 21,35 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 15,50 persen pada tahun 2019. Komponen ini sebetulnya tetap harus dijaga kinerjanya, karena sumber pendapatan ini sejatinya berasal dari daerah Mamuju Tengah sendiri, tapi merupakan obyek pajak provinsi sehingga harus ditingkat pengelolaannya supaya memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah Mamuju Tengah. Komponen LLPD Yang Sah yang sebetulnya menunjukkan kinerja peningkatan yang konsisten adalah bantuan keuangan dari provinsi, meningkat dari hanya 4,45 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 12,03 persen pada tahun

2019.Hanya saja komponen yang terakhir ini, lagi-lagi merupakan sumber pendapatan yang bersifat insidentil dan keleluasaan fiskalnya terbatas sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah secara berkeseinambungan dalam jangka panjang. 21,35 17,96 20,73 15,50 74,20 57,33 71,72 51,51 4,45 5,10 7,55 12,03 - 19,61 - 20,96 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 DBH Provinsi Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan Hibah 284 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah Secara garis besar belanja daerah dikelompokkan ke dalam dua alokasi, yakni alokasi belanja tidak langsung dan alokasi belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga nilai kemanfaatannya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dan kemanfaatannya diterima langsung oleh masyarakat secara luas dari implementasi program dan kegiatan tersebut. Perkembangan alokasi belanja daerah beserta dengan pengelompokkan alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 3. 2 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Beserta Komponen-komponennya Tahun 2016-2019 No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rerata Pertumbuh an (%)(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 Belanja 678,593,002,406.45 600,869,472,664.00 648,907,503,454.00 759,368,309,610.85 3,82 2.1 Belanja Tidak Langsung 197,586,190,622.45 200,345,659,616.00 218,323,491,894.00 252,334,046,321.35 8,49 2.1.1 Belanja Pegawai 128,087,734,844.45 124,055,901,916.00 141,060,181,894.00 149,466,773,973.35 5,28 2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0 2,300,701,998.00 2.1.4 Belanja Hibah 6,305,800,000.00 3,723,600,000.00 8,171,600,000.00 6,209,900,000.00 (0,51) 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6,518,817,100.00 6,530,673,700.00 788,200,000.00 3,770,500,000.00 (16,68) 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 56,456,063,444.00 65,985,484,000.00 68,179,549,000.00 90,428,352,000.00 17,00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 217,775,234.00 50,000,000.00 123,961,000.00 157,818,350.00 (10,18) 2.2 Belanja Langsung 481,006,811,784.00 400,523,813,048.00 430,584,011,560.00 507,034,263,289.50 1,77 2.2.1 Belanja Pegawai 23,077,201,500.00 30,155,590,495.00 36,337,446,818 33,981,203,000.00 13,77 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149,519,853,715.00 170,430,827,321.00 187,142,613,306.00 218,545,245,624.50 13,49 2.2.3 Belanja Modal 308,409,756,569.00 199,937,395,232.00 207,103,951,436.00 254,507,814,665.00 (6,20) Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Selama periode ini, alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah bertumbuh 3,82 persen setiap tahunnya. Meningkat dari Rp678,59 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp759,37 milyar pada tahun 2019. Pertumbuhan alokasi belanja ini terutama didorong oleh pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung yang bertumbuh 8,49 persen setiap tahunnya. Sedangkan alokasi belanja langsung hanya bertumbuh 1,77 persen setiap tahun pada periode yang sama. Kondisi ini sangat logis terjadi pada daerah otonom baru, dimana kebutuhan akan belanja tidak langsung akan mengalami lonjakan seiring dengan penambahan sumberdaya 285 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 daerah untuk peningkatan layanan publik yang semakin besar. Hal ini Nampak pada kebutuhan alokasi belanja pegawai yang juga bertumbuh cukup signifikan, bertumbuh 5,28 persen setiap tahunnya. Meskipun demikian, pada sisi yang pertumbuhan alokasi belanja langsung tidak cukup besar, tetapi menunjukkan kontribusi terhadap alokasi belanja daerah yang sangat signifikan. Selengkapnya perkembangan postur alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019, ditunjukkan pada gambar berikut ini . Gambar 3. 5 Struktur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 (Persen) Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Kontribusi alokasi belanja langsung masih mendominasi belanja daerah hingga tahun 2019, meskipun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Kontribusinya menurun dari 70,88 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 66,77 persen pada tahun 2019. Sebaliknya, alokasi belanja tidak langsung, meskipun kontribusinya kecil, tetapi menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam empat tahun terakhir. kontribusi alokasi belanja tidak langsung meningkat dari hanya 29,12 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,23 persen dari total Rp759,37 milyar alokasi belanja daerah pada tahun 2019. Fakta ini mengindikasikan konsentrasi pemerintah yang lebih besar untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka akselerasi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom baru sangat membutuhkan berbagai infrastruktur dasar, baik untuk mendukung aktivitas pelayanan publik sektor pemerintah maupun untuk kepentingan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara luas. Pada tahap awal pengembangan daerah otonom baru seperti ini, fokus pemerintah daerah untuk membenahi pembangunan infrastruktur dasar untuk memastikan berjalannya kegiatan pemerintahan untuk pelayanan umum masyarakat, serta untuk memastikan kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan 29,12 33,34 33,64 33,23 70,88 66,66 66,36 66,77 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 286 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dengan baik. Pada tahapan berikutnya kebutuhan untuk belanja tidak langsung akan terus meningkat, hal ini tampak pada pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan alokasi belanja langsung. Postur belanja tidak langsung didominasi oleh alokasi belanja pegawai, disusul alokasi belanja bantuan keuangan, alokasi belanja hibah, serta alokasi belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Alokasi belanja pegawai meskipun sangat dominan, tetapi perannya sedikit menunjukkan penurunan dalam periode ini. Perannya menurun 64,82 persen pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 59,23 persen terhadap total alokasi belanja tidak langsung pada tahun
2019.Selengkapnya postur belanja tidak langsung selama periode ini diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar 3. 6 Postur Alokasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Mamuju Tengah,Tahun 2016-2019 Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Alokasi untuk belanja pegawai diperkirakan akan terus meningkat, selain karena menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi, juga sebagai konsekuensi sebagai daerah otonom baru yang membutuhkan peningkatan jumlah ASN yang lebih besar. Hal ini mengingat masih sejumlah kebutuhan tenaga ASN yang penting untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah, dan pelayanan umum bagi masyarakat berjalan dengan baik. Sebaliknya, postur alokasi belanja langsung menunjukkan porsi untuk belanja pegawai merupakan komponen terkecil. Belanja langsung didominasi oleh alokasi belanja modal, setelahnya ditujukan untuk alokasi belanja barang dan jasa. Ketiganya ditujukan untuk implementasi program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung untuk kemajuan daerah, pelayanan publik dan untuk memastikan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang 64,82 61,92 64,61 59,23 0,00 0,00 0,00 0,91 3,19 1,86 3,74 2,46 3,30 3,26 0,36 1,49 28,57 32,94 31,23 35,84 0,11 0,02 0,05 0,06 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga 287 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 lebih baik ke depan. Postur alokasi belanja langsung, selengkapnya diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Gambar 3. 7 Perkembangan Postur Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2017 (Persen) Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Dominasi alokasi belanja modal hingga tahun 2019 tetap nampak, meskipun cenderung menurun. Alokasi belanja modal menurun dari 64,12 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 50,20 persen terhadap total Rp507,03 milyar alokasi belanja langsung pada tahun 2019. Sebaliknya, alokasi belanja barang dan jasa meningkat dari hanya 31,08 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 43,10 persen pada tahun 2019. Meskipun relatif kecil, alokasi belanja pengawai juga meningkat kontribusinya pada alokasi belanja langsung ini. meningkat dari hanya 4,80 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 6,70 persen terhadap total Rp507,03 milyar alokasi belanja langsung pada tahun 2019. Fakta ini mengindikasikan kegiatan pembangunan daerah yang semakin akseleratif ke depan, alokasi belanja langsung, khususnya ditujukan untuk belanja modal akan terus meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menuntut dukungan sumber daya infrastruktur daerah yang memadai sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berjalan baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara berkesinambungan. 3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan gambaran keseimbangan keuangan daerah, keseimbangan sisi pendapatan dan sisi belanja daerah yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya. 31,08 42,55 43,46 43,10 64,12 49,92 48,10 50,20 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 288 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Keseimbangan pendapatan dan belanja daerah ini akan menghasilkan dua kemungkinan pembiayaan, yakni pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Surplus dicapai pada saat pendapatan daerah lebih besar dari kebutuhan belanja daerah, sebaliknya defisit dialami pada saat kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kemampuan pendapatan daerah. Pada saat dicapai surplus, maka komponen pembiayaan daerah yang utama adalah alokasi pengeluaran daerah, sebaliknya jika mengalami defisit, maka pembiayaan daerah berupa penerimaan pembiayaan daerah. Selama periode 2016-2019 Kabupaten Mamuju Tengah menerapkan kebijakan pembiayaan defisit, alokasi belanja daerah selalu lebih besar daripada pendapatan daerah. Selengkapnya pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016- 2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 3. 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rerata Pertum buhan (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 3 Pembiayaan Defisit 52,141,600,610.27 5,923,988,116.81 33,320,381,860.91 62,532,481,444.99 6,24 3.1 Penerimaan Pembiayaan 52,141,600,610.27 5,923,988,116.81 33,320,381,860.91 62,532,481,444.99 6,24 3.1.1. Penggunaan SiLPA 52,141,600,610.27 5,923,988,116.81 21,695,985,260.91 7,940,595,044.99 -46,60 3.1.4. Pinjaman Dalam Negeri 0 0 11,624,396,600.00 54,591,886,400.00 369,63 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series Defisit keuangan daerah meningkat dari Rp52,14 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp62,53 milyar pada tahun 2019 atau meningkat 6,24 persen per tahun selama periode tersebut. Pada tahun 2016 dan 2017, pembiayaan defisit sepenuhnya mampu ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan dua tahun terakhir, 2018-2019 pembiayaan defisit selain ditutupi dengan SiLPA, pemerintah daerah juga melakukan pinjaman dalam negeri untuk menutup defisit. Pinjaman dalam negeri ini meningkat dari Rp11,62 milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp54,59 milyar pada tahun 2019. Penerimaan dari pinjaman dalam negeri ini sepenuhnya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerah untuk mencapai target-target capaian pembangunan daerah yang telah ditetapkansehingga mampu mendorong pertumbuhan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. 3.1.2. Neraca Daerah Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level 289 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 rincikan obyek. Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama kurun waktu 2016-2019 seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 Rerata Pertum buhan (%) Rp Rp Rp Rp ASET 870,292,693,031.03 903,477,883,112.62 1,110,832,143,695.14 1,276,549,458,436.28 13,0 ASET LANCAR 14,641,754,738.00 13,297,485,059.00 20,364,545,929.02 36.145.728.244,18 22,0 Kas 6,060,674,634.00 3,769,794,199.00 7,953,802,231.99 18,883,141,104.31 37,0 Piutang 3,928,328,389.00 4,453,255,107.00 7,191,674,958.92 11,452,491,458.12 37,0 Persediaan 4,652,751,715.00 5,074,435,753.00 5,219,068,738.11 5,783,590,125.50 6,0 ASET TETAP 821,442,117,420.03 848,673,387,330.62 1,087,127,956,481.71 1,215,230,251,999.41 16,0 Tanah 30,046,414,568.00 40,577,206,214.00 44,217,030,214.00 57,992,177,314.00 22,0 Peralatan dan mesin 149,764,176,545.00 164,240,412,598.00 179,424,960,932.06 188,528,832,999.60 9,0 Gedung dan bangunan 193,680,899,799.00 222,568,326,801.00 324,033,588,589.06 397,566,180,692.44 30,0 Jalan, irigasi, dan jaringan 533,132,283,122.00 597,006,061,182.00 765,334,314,001.90 840,556,918,957.04 20,0 Aset tetap lainnya 17,934,054,697.00 20,491,765,154.00 21,351,454,195.07 8,253,982,158.36 9,0 Konstruksi dalam pengerjaan 42,822,229,248.00 66,794,701,914.00 15,771,695,082.00 12,741,433,119.00 -10,0 Akumulasi Penyusunan Aset Tetap (145,937,940,558.97) (263,005,086,532.38 ) (263,005,086,532.38) (290,409,273,241.03) 40,0 ASET LAINNYA 34,208,820,873.00 41,507,010,723.00 3,339,641,284.41 25,173,478,192.69 -35,0 Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud 730,990,000.00 1,447,021,000.00 925,953,800.00 1,280,485,200.00 31,0 Aset Lain-lain 33,477,830,873.00 40,059,989,723.00 2,413,687,484.41 23,892,992,992.69 -37,0 JUMLAH ASET DAERAH KEWAJIBAN 40,173,121,433.00 16,026,674,580.00 62,410,997,613.00 115,0 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 40,173,121,433.00 16,026,674,580.00 50,786,601,013.00 28,560,930,453.00 78,0 290 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Utang perhitungan pihak ketiga 12,881,182.00 73,808,939.00 13,200,287.00 243,760,513.00 195,0 Uang muka dari kas daerah Pendapatan diterima dimuka Utang jangka pendek lainnya 40,160,240,251.00 15,952,865,641.00 50,773,400,726.00 28,317,169,940.00 79,0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - 11,624,396,600.00 66,216,283,000.00 Utang Dalam negeri 11,624,396,600.00 66,216,283,000.00 Utang Jangka Panjang Lainnya EKUITAS DANA 830,119,571,598.00 952,510,184,682.00 1,048,617,667,282.14 1,181,772,244,983.28 12,0 EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan piutang Cadangan persediaan EKUITAS DANA INVESTASI 830,119,571,598.00 952,510,184,682.00 1,048,617,667,282.14 1,181,772,244,983.28 12,0 Diinvestasikan dalam aset tetap 830,119,571,598.00 952,510,184,682.00 1,048,617,667,282.14 1,181,772,244,983.28 12,0 Diinvestasikan dalam aset lainnya JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series Selama periode 2016-2019, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perkembangan yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), Aset lainnya (Aset Tak berwujud dan aset lain-lain), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik jangka pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, atau utang jangka pendek lainnya. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2019) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 115,0 persen. Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio 291 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 5 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio lancar (current ratio) 0,36 0,83 0,40 1,27 - Rasio quick (quick ratio) 0,25 0,51 0,30 1,06 - Rasio total hutang terhadap total ekuitas 0,05 0,02 0,06 0,08 - Rasio total hutang terhadap total asset 0,05 0,02 0,06 0,07 - Rata-rata umur piutang 2,14 2,48 3,41 4,76 - Rata-rata umur persediaan 20,41 35,32 27 25,47 - Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 0,55 0,67 0,68 0,66 - Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series 1) Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio quick (Quick Ratio). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan lima tahun realisasi anggaran pemerintah daerah,Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan rasio likuditas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun sempat menurun di tahun 2018 sebesar 0,40 dari 0,83 pada tahun 2017 untuk rasio lancar dan 0,30 dari 0,51 pada tahun 2017 untuk quick ratio. Pada tahun 2020 rasio likuidats meningkat untuk rasi0 lancar menjadi 1,27 dan untuk quick ratio sebesar 1,06. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam kemampuan membayar utang. Dengan memperhitungkan utang pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya. 292 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2) Kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi semua kewajibannya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset (Debt to Asset Ratio) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas ( Debt to Equity Ratio). Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2016 sebesar 0,05 persen yang artinya setiap Rp.1,00 aset, Rp.0,05 persen nya dibiayai oleh hutang dan, 0,95 nya dibiayai oleh modal. Pada tahun 2017 menurun menjadi 0,02 persen, yang artinya setiap Rp.1,00 aset, Rp, 0,02 persen dibiayai oleh hutang, dan 0,98 persen nya dibiayai oleh modal. kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 0,06 dan ditahun 2019 sebesar 0,07. Yang artinya setiap Rp. 1,00 aset, Rp.0,07 dibiayai oleh hutang dan sebesar 0,93 dibiayai oleh modal.Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manjemen keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam kondisi yang solvable. Sedangkan untuk total hutang terhadap modal yang terus meningkat menunjukan pemerintah daerah mendapatkan pendanaan dari pemberian utang atau investor. Hal ini perlu menjadi evaluasi dan pengawasan manjemen karena semakin tinggi nilai hutang terhadp equitas maka akan semakin tinggi jumlah utang yang harus diluasi oleh pemerintah daerah dalam jangka wanktu tertentu. 3) Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan aktiva yang dimiliki dan dalam pengalokasian sumber-sumber dananya. Rasio aktivitas terdiri dari dua alat ukur, yaitu rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata- rata umur persediaan digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana tertanam dalam bentuk persediaan atau menggunakan persediaan untuk melayani publik. Semakin besar periode waktu, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada digudang, demikian sebaliknya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa risiko kemungkinan persediaan berada digudang cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata- rata 29 hari dana tertanam dalam bentuk persediaan. Sedangakan rata-rata umur piutang pemerintah daerah adalah 3 hari 293 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut:
1.Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah.
2.Menyusun peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Mengupayakan peningkatan penerimaan dan transfer.
4.Melakukan pendataan potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada 2 Kecamatan.
5.Penerapan pola intensifikasi dan ekstensifikasi PBB melalui pemberdayaan para kepala dusun sebagai penagih.
6.Penerapan Aplikasi pengelola data PBB-P2
7.Menambah perluasan jaringan pipa air bersih dan sambungan rumah.
8.Meningkatkan upaya pemanfaatan alat berat oleh pihak ketiga.
9.Meningkatkan upaya pendapatan dari sumbangan pihak ketiga, terutama dari sektor perkebunan sawit.
10.Meningkatkan upaya kesadaran masyarakat untuk membayar IMB melalui “kunjung bayar” dan pemasangan stiker Rumah ini belum bayar IMB. 294 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah-Proporsi Belanja Aparatur Kebijakan belanja daerah masa lalu, fokus pemaparan kinerjanya pada kebijakan alokasi belanja daerah untuk mendanai kebutuhan aparatur. Dalam tiga tahun terakhir, proporsi alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016 proporsi belanja daerah untuk aparatur mencapai 32,04 persen, naik menjadi hanya 35,82 persen pada tahun 2017, tahun berikutnya persentasenya kembali meningkat tajam menjadi 37,59 persen dan kemudian menurun menjadi 23,39 persen di akhir tahun 2019. Data analisis proporsi belanja, pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2020 No. Tahun Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (Rp) Persentase (a) (b) (a)/(b) x 100% 1 2016 217.405.460.114,45 678.593.002.406,45 32,04 2 2017 215.255.614.505,00 600.869.472.664,00 35,82 3 2018 243.954.260.100,00 648.907.503.454,00 37,59 4 2019 189.723.986.461,96 814.693.378.080,00 23,29 5 2020 Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2018 sebagai berikut:

a.Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama;
b.Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
c.Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
d.Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama; 295 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
e.Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
f.Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
g.Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja langsung dan Belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
h.Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan Khusus) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2016-2019, secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja; 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD; 3) Defisit APBD direncanakan akan di atasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 296 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun tahun 2016-2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 3. 7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1. Realisasi Pendapatan Daerah 632.376.498. 713 616.641.469. 808 623.527.716.6 38 715.475.208.75 7,17 Dikurangi realisasi: 2. Belanja Daerah 678.593.002. 406 600.869.472. 664 648.907.503.4 54 759.368.309.61 0,85 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah - - - 0 Defisit riil (46.216.503.6 93) 15.771.997.1 44 (25.379.786.8 15) (43,893,100,85 3.68) Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series Kecuali pada tahun 2017 yang mencapai surplus, pembiayaan defisit diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tiga tahun lainnya selama periode 2016-2019 ini. Defisit riil menurun dari Rp46,22 milyar pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar Rp43,89 milyar pada tahun 2019. Bahkan pada tahun 2018, defisit riil lebih rendah lagi, hanya sebesar Rp25,38 milyar. Penerapan pembiayaan defisit ini, terutama didorong oleh realisasi dana DAK yang tidak terpenuhi dan terdapat kenaikan gaji pegawai dalam tiga tahun tersebut. Pemerintah daerah mengambil berbagai guna menutup defisit tersebut, seperti ditunjukkan dalam komposisi penutup defisit berikut ini. Tabel 3. 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 No Uraian Proporsi Defisit Riil 2016 2017 2018 2019 2020 (%) (%) (%) (%) 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 100,0 100,0 76,0 18,0
1. 2.Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - - - -
2. 4.Penerimaan Pinjaman Daerah - - 24,0 82,0 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - -
3. 6.Penerimaan Piutang Daerah - - - - 297 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series Pada tahun 2016-2019, defisit riil sepenuhnya ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018-2019, defisit riil selain ditutup dengan penggunaan SiLPA pada tahun sebelumnya, juga dipenuhi dari perolehan pinjaman dalam negeri yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Terkait dengan pencapaian SiLPA sebagai sumber utama penutup defisit riil, pencapaiannya diperoleh dari dua aspek utama, sisi pendapatan daerah dan sisi belanja daerah. Pada sisi pendapatan, menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan yang dapat melampaui target, dan dari sisi belanja daerah lebih disebabkan oleh pengelolaan belanja yang menghasilkan berbagai penghematan atau penundaan kewajiban pada pihak ketiga. Perkembangan realisasi SiLPA pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada kurun waktu 2016- 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3. 9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2018 N o Uraian Tahun Anggaran 2016 2017 2018 2019 Rp % dari SiLP A Rp % dari SiLP A Rp % dari SiLP A Rp % dari SiLP A 1 Jumlah SiLPA 5.923.988.11 7 8,80 21.695.985.2 61 0,27 7.940.595.04 5 4,20 18.639.380.591, 31 2 Pelampaua n penerimaan PAD 3 Pelampaua n penerimaan dana perimbanga n - - - - - - 4 Pelampaua n penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 5 Sisa penghemat an belanja atau akibat lainnya - - 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaika n 40.160.240.2 51 6,78 15.952.865.6 41 0,74 50.576.879.6 26 6,37 7 Kegiatan lanjutan - - - - - - Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series 298 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Penerimaan pembiayaan selama tiga tahun terakhir tahun 2016-2018 lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, sedangkan pada posisi pengeluaran pembiayaan tidak mendapat porsi, ini disebabkan karena selama periode 2016-2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menganggarkan belanja selalu melampaui pendapatan, ini menyebabkan SiLPA selalu menutupi senilai defisit APBD. Pada tahun 2016 SiLPA sebesar Rp52,14 milyar dan pada tahun 2017 menurun drastis menjadi Rp 5,9 milyar dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp21,7 milyar, SiLPA tampak fluktuatif setiap tahunnya. Sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah. 3.3 Kerangka Pendanaan Perspektif rencana penganggaran pembangunan daerah dalam RPJMD ini diwujudkan dalam dokumen rencana sebagai kerangka pendanaan. Sebagai perspektif rencana, sejumlah asumsi yang mendasari penyusunan kerangka pendanaan ini. selain terkait dengan asumsi makro ekonomi dan sosial, juga terkait kebijakan keuangan negara dan kebijakan keuangan daerah yang diperkirakan akan mempengaruhi rencana penganggaran pada periode pemerintahan yang akan datang. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja langsung, berupa implementasi program-program pembangunan jangka menengah daerah, baik rumusan program pembangunan daerah maupun rumusan program perangkat daerah. Dalam perspektif RPJMD Teknokratik ini, kerangka pendanaan akan diproyeksikan kemampuan fiskal daerah yang dialokasikan untuk prioritas pertama, prioritas kedua serta prioritas ketiga untuk periode 2021-2026 yang akan datang. 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam perspektif rencana, baik pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah didasarkan atas sejumlah asumsi pokok, antara lain asumsi makro ekonomi daerah yang meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, inflasi, tingkat 299 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pengangguran, tingkat kemiskinan, serta asumsi sosial lainnya, seperti indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait dengan analisis kebijakan keuangan, baik kebijakan keuangan negara maupun kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang akan diterapkan pada masa datang. Berikut ini hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk 2021-2024, seperti disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3. 10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 No Uraian Proyeksi (Ribu Rupiah) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 PENDAPATAN 626.477 646.734 662.782 674.542 680.376 681.259 1.1 Pendapatan Asli Daerah 31.779 25.961 27.008 28.769 29.603 30.485 1.1.1 Pajak Daerah 8.696 9.735 9.872 10.421 11.004 11.622 1.1.2 Retribusi Daerah 14.287 12.886 12.897 12.908 13.160 13.424 1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 580 1.200 2.100 3.300 3.300 3.300 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 8.216 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 1.2 Pendapatan Transfer 576.080 596.080 611.080 621.080 626.080 626.080 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 563.113 583.113 598.113 608.113 613.113 613.113 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 Dana alokasi umum 344.703 344.703 344.703 344.703 344.703 344.703 Dana Transfer Khusus : 154.268 154.268 154.268 154.268 154.268 154.268 Dana alokasi khusus Fisik 107.227 107.227 107.227 107.227 107.227 107.227 Dana alokasi khusus Non Fisik 47.041 47.041 47.041 47.041 47.041 47.041 1.2.1.1 Dana Insentif Daerah 0 20.000 35.000 45.000 50.000 50.000 1.2.1.2 Dana Desa 57.103 57.103 57.103 57.103 57.103 57.103 1.2.2 Transfer Antar Daerah : 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 Pendapatan Bagi Hasil 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 Bantuan keuangan 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 18.617 24.693 24.693 24.693 24.693 24.693 1.3.1 Hibah - - 1.3.2 Dana Darurat - - 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18.617 24.693 24.693 24.693 24.693 24.693 Pendapatan FKTP 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 Pendapatan Lainnya (BOS) 18,617 18,617 18,617 18,617 18,617 18,617 2 Belanja 626.001 634.567 666.782 675.042 680.876 681.759 2.1 Belanja Operasi 385.226 371.681 397.325 407.065 412.900 413.782 2.1.1 Belanja Pegawai 163.645 180.010 198.011 217.812 239.593 263.553 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.033 177.123 193.079 183.094 167.147 144.070 2.1.3 Belanja Bunga 3.500 3.500 000 000 000 000 2.1.4 Belanja Subsidi - - - - 2.1.5 Belanja Hibah 9.346 9.346 5.000 5.000 5.000 5.000 300 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Uraian Proyeksi (Ribu Rupiah) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.702 1.702 1.235 1.160 1.160 1.160 2.2 Belanja Modal 145.398 160.609 167.179 170.699 170.699 170.699 2.3 Belanja Tidak Terduga 3.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 2.4 Belanja Transfer 92.377 92.277 92.277 92.277 92.277 92.277 2.4.1 Belanja Bagi Hasil - SURPLUS/DEFISIT 476 12.167 (4.000) (500) (500) (500) 3 PEMBIAYAAN (476) (12.167) 4.000 500 500 500 3.1 Penerimaan Pembiayaan 22.691 12.000 7.000 4.500 4.500 4.500 3.1.1. SiLPA 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 18.691 10.000 5.000 2.500 2.500 2.500 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 23.167 24.167 3.000 4.000 4.000 4.000 3.2.1 Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo 22.167 22.167 000 000 000 000 3.2.2 Penyertaan modal daerah 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 Pembiayaan netto (476) (12.167) 4.000 500 500 500 Sisa Lebih Pembiayaan pada tahun yang berkenaan (SILPA) - - - - Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD *) Dalam satuan juta rupiah Pendapatan daerah diproyeksi mencapai Rp.626.476.512.829 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp. 646.734.039.644 pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 662.781.531.848 pada tahun 2024 mencapai Rp 674.541.789.174 dan ditahun 2025 mengalami peningkatan mencapai 680.376.208.097 hingga pada tahun 2026 pendapatan daerah mencapai Rp. 681.258.534.073. Komponen terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun tetap diproyeksikan masih menjadi sumber pendapatan daerah terkecil, tetapi proyeksi PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang estimasinya paling optimis, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Belanja daerah diproyeksikan kurang lebih sama dengan proyeksi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 sebesar Rp.626.000.847.089 meningkat menjadi Rp. 634.567.373.864 pada tahun 2022, sebesar Rp. 666.781.531.848 pada tahun 2023, sebesar Rp. 675.041.789.174 pada tahun 2024, sebesar Rp. 680.876.208.097 pada tahun 2025, dan di tahun 2026 mengalami peningkatan mencapai Rp. 681.758.534.073. Alokasi belanja terbesar diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, mengingat untuk empat tahun ke depan kebutuhan akan infrastruktur dasar masih sangat besar, terutama untuk menjamin kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini, selain untuk memastikan pelayanan publik yang semakin baik setiap tahunnya. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, selisihnya akan menunjukkan hasil estimasi pembiayaan daerah, baik pembiayaan surplus maupun pembiayaan defisit. 301 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka selanjutnya diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 sebagai berikut. Tabel 3. 11 Hasil Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2021-2026 Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD *) Dalam satuan juta rupiah Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 diproyeksikan akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada nya peningkatan terhadap belanja pegawai dan proyeksi peningkatan pendapatan dana instentif daerah yang berpengaruh terhadap turunnya perhitungan kapasitas rill daerah Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan aspek perundangan dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Diperlukan rumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tepat, menjangkau sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial. Postur rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk empat tahun yang datang, periode 2021-2026 akan didominasi oleh prioritas I untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat dan yang bersifat mandatori. Mencakup urusan , kesehatan, PU, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, urusan sosial, dan bencana. Porsi anggaran untuk prioritas I ini sebanyak 50 persen dari total kapasitas riil keuangan daerah setiap tahunnya. Sedangkan alokasi untuk prioritas II sebanyak 30 persen, serta untuk prioritas III sebesar 20 persen. Selanjutnya, prioritas penggunaan kapasitas riil keuangan daerah No Uraian Proyeksi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pendapatan 626.477 646.734 662.782 674.542 680.376 681.259 2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih Rill Perhintungan Anggaran 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Total Penerimaan 630.477 648.734 664.782 676.542 682.376 683.259 Dikurangi: 4 Belanja Tidak Langsung 446.455 489.720 514.408 539.134 565.915 589.874 5 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan 180.022 157.014 148.374 135.408 114.461 91.385 302 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tersebut, didistribusikan berdasarkan perangkat daerah yang akan menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah. Selengkapnya pada tabel berikut ini. Tabel 3. 12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD *) Dalam satuan juta rupiah Perangkat daerah yang ditempatkan sebagai prioritas I adalah perangkat daerah yang secara langsung mengimplementasikan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar. Prioritas II merupakan sekumpulan perangkat daerah yang mengimplementasikan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah yang belum terkover dalam prioritas I. Sedangkan perangkat daerah atau unit yang tergolong dalam prioritas III menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah lainnya yang belum ter-cover dalam prioritas I dan prioritas II. Uraian Proyeksi (Rp) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 180.022 157.014 148.374 135.408 114.461 91.385 Prioritas I 90.011 78.507 74.187 67.704 57.231 45.693 Prioritas II 54.007 47.104 44.512 40.622 34.338 27.416 Prioritas III 36.004 31.403 29.675 27.082 22.892 18.277 299 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan (gap) antara capaian dan target kinerja pembangunan daerah, atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Artinya, pengukuran permasalahan pembangunan daerah dapat didekati dari dua sudut pandang kesenjangan. Pertama, kesenjangan antara target dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perspektif ini mengharuskan untuk menyajikan data secara time series. Kedua, kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan capaian kinerja pembangunan yang sama dalam skala provinsi dan atau nasional. Gambaran awal permasalahan pembangunan daerah harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan dari setiap urusan dijadikan sasaran pokok hingga akhir periode perencanaan. Khusus untuk Kabupaten Mamuju Tengah, hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026. Selain faktor keterbatasan sumber pendanaan, juga berkaitan dengan tahapan dan prioritas pada isu yang diidentifikasi paling strategis pada periode perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana periode RPJMD 2021-2026. 300 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah yang diungkapkan pada bagian ini adalah permasalahanan pada level makro daerah. Permasalahan tersebut diarahkan sebagai input dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan perumusan arah kebijakan pada Bab V dan Bab VI RPJMD ini. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ini disusun dalam suatu hirarki masalah yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah. Rumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ini juga dihubungkan dengan arahan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah tahap dua (2020-2025) yang merupakan tahap akselerasi sekaligus pematangan bagi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah. Akselerasi difokuskan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah tetangga yang lebih dulu terbentuk. Pokok visinya diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang lebih merata antar wilayah, antar golongan dan antar lapisan masyarakat. Fokus daya saing juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian agar bisa segera sejajar dan bisa melampaui daerah yang lebih dulu terbentuk. Memperhatikan arahan RPJPD dan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah hingga tahun 2019, maka permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan Teknokratik RPJMD ini disusun sebagai berikut. 1) Tertinggalnya perkembangan kualitas manusia Masalah pokok paling krusial di Kabupaten Mamuju Tengah adalah tertinggalnya kualitas manusia. Ini dapat dilihat pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Mamuju Tengah telah mengalami peningkatan dari nilai 62,22 (2015) menjadi 65,10 (2019), 65,71 (2020) tetapi bila dibanding dengan rata-rata IPM Sulawesi Barat dengan nilai 65,73 (2019) dan 66,11(2020) maka IPM Kabupaten Mamuju Tengah lebih rendah. Dibanding Kabupaten lain di Sulawesi Barat, IPM Mamuju Tengah tahun 2020 berada di bawah Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, dan Mamasa dan hanya di atas Kabupaten Polman. Dibanding dengan IPM nasional, capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah juga tertinggal. Masalah yang menyebabkan masalah pokok ini adalah rendahnya derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat. Terkait derajat pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada 2019 adalah 7,24, ARLS 2020 adalah 7,46, paling rendah dibanding semua Kabupaten, dimana rata-rata Provinsi sebesar 7,73 di tahun 2019 dan 7,89 pada tahun 2020. Angka Harapan Lama Sekolah pada 2019 sebesar 11,92, tahun 2020 sebesar 12,23 dibawah rata-rata Provinsi sebesar 12,62 (2019) dan 12,77 (2020). Angka Putus Sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 42 orang di tingkat SD pada tahun 2020 menjadi isu strategis dalam mendorong Pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan IPM Mamuju Tengah pada dimensi Pendidikan. Terkait dengan derajat 301 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kesehatan, Angka Harapan Hidup pada 2019 sebesar 68,06, 2020 sebesar 68,33 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi di tahun 2019 sebesar 64,82 dan tahun 2020 sebesar 65,06. Dalam hal daya beli, pengeluaran per kapita riil disesuaikan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2019 senilai Rp. 8.501 juta, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Rp. 9.235 juta dan pada tahun 2020 sebesar Rp.8.414 juta lebih rendah dibandingkan dengan provinsi sebesar Rp.9.168 juta. Akar masalah terkait terkait pendidikan adalah rendahnya angka partisipasi PAUD sebesar 39,57% di tahun 2020, pendidikan dasar 93,95% di tingkat SD/Mi dan 50,31% di tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 dan pendidikan kesetaraan. Untuk aspek kesehatan, akar masalahnya adalah masih adanya kematian bayi, kematian ibu melahirkan, gizi buruk dan penderita stunting yang mencapai 32,14%. Akar masalah terkait daya beli masyarakat adalah rendahnya pendapatan per kapita masyarakat yang hanya sebesar 23,24 juta rupiah pada tahun 2020. 2) Terbatasnya kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah Masalah pokok kedua adalah terbatasnya aksesibilitas wilayah, terutama wilayah pedesaan. Dampak dari aksesibilitas wilayah pedesaan yang terbatas adalah rendahnya status desa. Berdasarkan data Indeks Desa Mandiri (IDM) pada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal

(2020), dari total 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat satu Desa Mandiri (1,85%), satu Desa Maju (1,85%), 28 Desa Berkembang (51,85%), dan 24 Desa Tertinggal (44,44%). IDM adalah indikator kemajuan desa yang mencakup dimensi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan ekologi. Desa yang masih berstatus tertinggal adalah: 1. Tappilina, 2. Kadaila, 3. Bojo, 4. Salupangkang IV, 5. Bambamanurung, 6. Pasapa, 7. Parigi, 8. Pangallolang, 9. Saloadak, 10. Sejati, 11. Bambadaru, 12. Tumbu, 13. Paraili, 14. Sanjango,

15.Lembah Hopo, 16. Salubiro, 17. Kayu Calla, 18. Salulekbo, 19. Sartanamaju, 20. Kombiling, 21. Tangkou, 22. Lemo-Lemo, 24. Pangale. Desa yang berstatus maju adalah Karossa dan yang berstatus mandiri adalah Topoyo. Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit pemukiman transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini 302 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan. Ini juga mencakup diperlukannya pembangunan infrastruktur yang menjadi penanda Ibu Kota Kabupaten, mencakup jalan lingkar di sekitar Tugu Benteng Kayu Mangiwang yang dilengkapi dengan sarana lampu jalan, trotoar dan taman kota. Selain itu, juga diperlukan pembangunan pintu gerbang sebagai batas ibukota kabupaten baik dari arah Mamuju maupun dari arah Pasangkayu. Pengembangan Kawasan ibu kota kabupaten ini juga perlu dilengkapi dengan bangunan-bangunan kantor yang memenuhi standar untuk beberapa pelayanan publik. 3) Rendahnya daya saing perekonomian rakyat Masalah pokok lainnya adalah rendahnya daya saing perekonomian rakyat. Ini ditandai pertumbuhan ekonomi daerah yang stagnan pada angka 5% - 6%. Sebagai daerah otonomi baru dan pernah menyandang status sebagai daerah tertinggal, Kabupaten Mamuju Tengah dituntut mengakselerasi pertumbuhan ekonominya untuk mengejar ketertinggalan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dan cenderung menurun, dari 6,7%

(2015)menjadi 5,62 % (2019) dan terkontraksi hingga -0,4 % di tahun 2020 karena dampak pandemic Covid-19. Masalah terkait hal ini adalah struktur perekonomian yang didominasi pertanian dalam arti umum, dengan dominasi pada perkebunan sawit yang nilai tambahnya diekspor keluar. Struktur PDRB berdasarkan bidang usaha didominasi oleh pertanian, kehutanan perikanan sebesar 71,20% (2019), 71,81% (2020) dan ini tidak banyak berubah dari empat tahun lalu (70,43%). Industri pengolahan di urutan kedua yakni 8,49% (2019) dan 8,51% (2020), yang dominan di dalamnya adalah pengolahan pada pabrik sawit. Tantangan kedepan adalah pengembangan bidang usaha perdagangan besar dan eceran yang saat ini kontribusinya pada PDRB baru 4,42% (2019) dan 4,43% (2020), serta berbagai sektor jasa seperti transportasi, penginapan dan hotel, rumah makan dan restoran, jasa keuangan/perbankan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Akar masalah terletak pada pertumbuhan ekonomi pertanian rakyat yang lambat karena kurang terakselerasinya pemanfaatan beberapa potensi pertanian, termasuk belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi menangani pengelolaan potensi perekonomian daerah. Untuk tanaman pangan, terdapat peluang pengembangan komoditas unggulan yakni jagung dan pisang. Pada tahun 2019, menurut data Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian, luas pertanaman jagung sekitar 40 Ha dengan jumlah produksi sekitar 200.000 ton, meningkat dari sekitar 10 Ha pada tahun 2016 dengan jumlah produksi 50.000 ton. Luasan dan produksi terbesar di Tobadak dan Pangale. Komoditas pisang juga memiliki prospek yang baik. Produk dari komoditas ini sebagian dipasarkan ke Kalimantan. Bila pemindahan ibukota negara 303 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 terealisasikan, mobilitas manusia dan barang antara Mamuju Tengah dengan ibukota negara bisa lebih intensif, dan komoditas utama yang diperdagangkan ke sana adalah pisang. Luas pertanaman pisang pada 2019 menurut pendataan Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian sebanyak 529,35 Ha, menurun dari 622,37 Ha (2016). 4) Kemiskinan dan kesenjangan Kemiskinan termasuk masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun kedepan. Menurut SDGs, tujuan yang dituju adalah terhapusnya semua kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Mamuju Tengah 9.160 orang, di tahun 2020 meningkat 9.250 orang bertambah dibanding tahun 2015 yang sebanyak 8.390 orang. Berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2019 adalah 6,87%, dan di tahun 2020 turun 6,79 % dibanding tahun 2015 (6,86%). Masalah dibalik kemiskinan ini adalah pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi serta rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja sendiri sebanyak 10.880 orang meningkat di tahun 2020 menjadi 11.324 orang, memiliki usaha dan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 17.499 orang dan menurun di tahun 2020 menjadi 14.811 orang, berusaha dan dibantu buruh tetap sebanyak 1.222 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.284 orang, pekerja bebas pertanian pada tahun 2019 sejumlah 4.004 orang dan di tahun 2020 sebesar 3.483 orang, pekerja bebas non pertanian 3.976 orang di tahun 2019 dan 2250 orang di tahun 2020. Pekerja pada berbagai jenis pekerjaan utama ini rata-rata memiliki pendapatan rendah. Masalah lain terkait dengan perbedaan sistem nafkah rumah tangga yang mengarah pada kesenjangan. Lebih dari 50% rumah tangga hidup dari sistem nafkah kebun sawit yang hingga saat ini hasil nafkahnya relatif tinggi (di atas garis kemiskinan), bersifat reguler, dan sebagian besar pelakunya adalah bekas transmigran. Berbeda dengan masyarakat nelayan yang bermukim pada sepanjang pesisir Kabupaten Mamuju Tengah yang sistem nafkahnya bergantung pada musim tangkap, teknologinya sederhana, alokasi waktu kerjanya tinggi, dan pendapatannya rendah sehingga hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi di balik realitas kemiskinan. Masalah lain juga terkait dengan ancaman terhadap eksisten sistem nafkah pertanian yakni alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi peruntukan sawit atau non pertanian sehingga bukan hanya mengganggu sistem nafkah pertanian tetapi juga ketahanan pangan daerah. 5) Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik juga merupakan masalah pokok. Pada tahun 2019, kepuasan masyarakat atas pelayanan pada RSUD, UPTD Air Minum, DPM 304 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 PTSP Koperasi dan UKM, serta Disdukcapil hanya mencapai kategori C atau Kurang Baik, sementara pelayanan pada Dinas Sosial kategori B atau Baik. Capaian SPM juga belum memenuhi target 100% pada berbagai indikator yakni pelayanan ibu hamil sesuai (76,51%), pelayanan ibu melahirkan (84,88%), pelayanan bayi baru lahir (88,67%), pelayanan kesehatan balita (76,36%), penyediaan air minum sehari-hari (65%), pengelolaan limbah domestik (69%), pelayanan warga terkait penegakan hukum Perda (50%), pelayanan informasi bencana (14%) dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti 63,90%. Masalah terkait rendahnya kepuasan masyarakat dan capaian SPM terkait dengan keterbatasan sarana- prasarana, teknologi, dan SDM penyelenggaran pelayanan. Fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk dokter ahli, untuk pelayanan kesehatan level rumah sakit, puskesmas serta puskesmas pembantu dan jaringannya belum sepenuhnya memenuhi standar dan sebarannya belum menjangkau seluruh penerima layanan terutama layanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita. Pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar juga berhadapan dengan masalah terbatasnya jumlah dan kualitas sarana. Demikian halnya dengan tenaga guru yang dari segi jumlah, kualitas dan sebaran belum optimal. Fasilitas pelayanan air minum sehari-hari dan fasilitas sanitasi juga masih terbatas. 6) Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam juga merupakan masalah pokok yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Sebagai daerah yang mengandalkan sumberdaya alam sebagai basis nafkah masyarakat, Kabupaten Mamuju Tengah sangat berkepentingan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai. Lokasi rawan banjir dan longsor terutama Desa Pangale, Desa Lemo-Lemo dan Desa Karama Kecamatan Pangale; Desa Lumu, Desa Kire dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong; Desa Tumbu Kecamatan Topoyo; dan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa. Bencana tsunami juga rawan pada sejumlah desa pantai di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong- Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. Wilayah pesisir ini juga rawan bencana gelombang pasang. Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rawan bencana kebakaran lahan dan hutan. Masalah dibalik degradasi lingkungan ini adalah aktivitas perambahan hutan, dinamika siklus hidrologi terkait keberadaan perkebunan sawit, pencemaran lingkungan oleh aktivitas pabrik dan aktivitas masyarakat, aktivitas pertanian pada lokasi berkemiringan, pendangkalan sungai karena sedimentasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan, dan belum kuatnya keasadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. 305 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7) Ancaman disharmoni sosial di balik heterogenitas sosial budaya Ancaman disharmoni sosial juga merupakan masalah yang perlu diantisipasi. Apa lagi bila mengarah kepada konflik sosial. Ini disebabkan oleh karena secara sosial-budaya masyarakat yang menghuni Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari berbagai macam suku/etnis. Artinya, masyarakat Mamuju Tengah hidup dalam keberagaman, dalam heterogenitas sosial yang tinggi. Wilayah Mamuju Tengah dihuni oleh suku/etnis Mamuju, Mandar, Jawa, Lombok, Bali, Toraja, Timor Timur, Bugis, Makassar dan lainnya. Sebagian dari suku/etnis ini hidup pada desa-desa yang sebelumnya merupakan unit pemukiman transmigran (UPT), bahkan saat ini masih ada yang statusnya sebagai UPT. Kondisi heterogen ini merupakan modal sosial dalam pembangunan daerah. Akar masalah yang perlu diantisipasi efeknya adalah bila terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi, maka heterogenitas sosial budaya yang tinggi dapat merupakan potensi konflik sosial. Karena itu, nilai La’la Tassisara yang kurang lebih bermakna meskipun berbeda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan, merupakan bingkai pengikat yang perlu terus direvitalisasi oleh seluruh elemen sosial-budaya dalam masyarakat serta dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat, demi persatuan dan kesatuan. 8) Belum optimalnya perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik Masalah pokok lainnya adalah belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ini ditandai dengan masih rendahnya sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) daerah, yang menandakan bahwa kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang bisa dipertanggungkan. Masalah di balik itu adalah belum mantapnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Delapan area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Akar masalahnya adalah kuantitas SDM aparatur yang belum mencukupi, ini merupakan konsekuensi sebagai daerah otonomi baru. Selain itu, kompetensi sebagaian SDM aparatur masih terbatas, disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan terkait tupoksinya, baik pada level OPD Kabupaten dan Kecamatan maupun pada pemerintahan desa. 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap 306 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 tingkatan dan susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut. Sebaiknya permasalahan berdasarkan urusan dinarasikan dengan memperhatikan isi tabel identifikasi permasalahan (Tabel 3.13). Tabel tersebut disimpan sebagai kertas kerja, tetapi penyajian masalah setiap urusan sebaiknya dinarasikan seperti berikut. 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar a) Urusan Pendidikan Masalah pokok urusan pendidikan adalah rendahnya APM PAUD, APM Pendidikan Dasar, serta tingginya angka melek huruf. Partisipasi sekolah untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan belum mencapai 100%, sesuai target SPM. Ini disebabkan oleh belum cukupnya ketersediaan PAUD berstatus sekolah negeri dan terbatasnya tenaga pengajar sarjana PAUD. Selain itu, rasio yang ideal antara sekolah (SD dan SMP) dan murid, antara guru (SD dan SMP) dan murid, belum tercapai secara merata. Masalah lainnya adalah terbatasnya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan serta belum adanya kurikulum muatan lokal. b) Urusan Kesehatan Masalah pokok urusan kesehatan adalah masih belum tercapainya target SPM untuk urusan kesehatan. Data terakhir tahun 2019 menunjukkan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih mencapai 76,51%. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 84,88%. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebsar 88,67%. Pelayanan kesehatan balita sebsar 76,38%. Pelayanan kesehatan sesuai usia untuk usia pendidikan dasar 97,97%, usia produktif 81,83%, usia lanjut 83,27%. Untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi 74,09%, penderita diabetes 95,94%. Capaian ini dibawah target yang ditetapkan untuk Standar pelayanan Minimal yaitu 100%. Masih rendahnya rasio fasilitas kesehatan baik puskesmas, poli klinik, pustu dan rumah sakit terhadap jumlah penduduk menjadi hambatan dalam pelayanan dan penanganan dini untuk pelayanan ibu dan bayi. Masih kurangnya tenaga kesehatan utamanya dokter spesialis juga menjadi kendala dalam penanganan kelahiran yang berisiko.kesadaran masyarakat dan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin ke fasilitas kesehatan juga masih rendah. 307 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kurangnya kader posyandu terlatih yang aktif untuk menemukenali dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kehamilan sedini mungkin juga menjadi kendala. Selanjutnya untuk penanganan pasien hipertensi, diabetes, HIV, TBC dan penyakit menular lainnya juga harus menjadi perhatian. Kurangnya tenaga dokter spesialis yang menangani menjadi keterbatasan sehingga pasien harus di rujuk ke rumah sakit rujukan. Sekalipun cakupan penemuan terhadap penderita TBC sudah mencapai 100% akan tetapi terdapat kendala di lapangan yang biasa dihadapi. Yakni meningkatnya tingkat prevalensi TBC yang naik selama lima tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan ketidaktahuan pasien sehingga pasien tidak memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan utuk segera mendapat pengobatan. Stigma dan diskriminasi masyarakat tentang penyakit menular yang masih sangat tinggi. Penolakan masyarakat untuk diperiksa karena anggapan bahwa TBC bukanlah penyakit medis. c) PUPR Bidang Pekerjaan Umum Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah (1) kuantitas dan kualitas aksesibilitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan permukiman. Dampak dari aksesibilitas wilayah peedesaan yang terbatas adalah rendahnya status desa. Berdasarkan data Indeks Desa Mandiri (IDM) pada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (2020), dari total 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat satu Desa Mandiri (1,85%), satu Desa Maju (1,85%), 28 Desa Berkembang (51,85%), dan 24 Desa Tertinggal (44,44%). IDM adalah indikator kemajuan desa yang mencakup dimensi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan ekologi. Desa yang masih berstatus tertinggal adalah: 1. Tappilina, 2. Kadaila, 3. Bojo, 4. Salupangkang IV, 5. Bambamanurung, 6. Pasapa, 7. Parigi, 8. Pangallolang, 9. Salobadak, 10. Sejati,

11.Bambadu, 12. Tubu, 13. Paraili, 14. Sanjango, 15. Lembah Hopo, 16. Salubiro, 17. Calla, 18. Salukebo, 19. Maju, 20. Kombiling, 21. Sartanamaju, 22. Tangkou, 23. Lemo- Lemo, 24. Pangale. Desa yang berstatus maju adalah Karossa dan yang berstatus mandiri adalah Topoyo. Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia 308 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit pemukiman transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan ; (2) belum terpenuhinya standar lebar jalan pada sebagian besar jalan kabupaten dan infrastruktur pendukung jalan (drainase, pedestrian dll) belum dioptimalkan eksistensinya. Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) tingginya kerusakan jaringan pipa uptd air bersih daerah dan irigasi; (3) menurunnya daya tampung sungai serta kurang tegasnya regulasi pemerintah daerah tentang daerah sempadan sungai. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan base line data daerah yang tidak optimal dan efektif dalam penanganan daerah rawan air bersih serta kualitas infrastruktur masih rendah. Permasalahan utama pada aspek keciptakaryaan adalah: (1) rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum (2) rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase); (3) terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah pada masing-masing kecamatan. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan base line data daerah yang tidak optimal dan efektif dalam penanganan kebutuhan pemenuhan SPM Air bersih dan sanitasi. Bidang Penataan Ruang Permasalahan utama adalah (1) belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; (2) rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan; (3) menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik; (4) belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis; (5) belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan perkotaaan dan pusat pertumbuhan daerah Kabupaten Mamuju Tengah. d) Perumahan Rakyat Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen.Pemerintah 309 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengahmemiliki kewajiban untuk memfasilitasikebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Tupoksi adalah:

a.Adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah layak huni dengan jumlah rumah layak huni yang tersediah (backlog)
b.Belum tersedianya database perumahan permukiman dan pertanahan yang berbasis spasial;
c.Belum tersedianya prasarana dan sarana utilitas yang memadai pada perumahan dan kawasan permukiman;
d.Bertambahnya luasan Kawasan kumuh setiap tahun.
e.Belum adanya legalitas dokumen perencanaan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan tata ruang wilayah;
f.Meningkatnya jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
g.Adanya kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan untuk Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah e) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Masalah pokok urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah masih rendahnya warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada belum mencapai 100% sesuai terget SPM. Begitu pula pada indikator lainnya yang tertuang pada bab sebelumnya sebagian belum mampu untuk dicapai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia PNS maupun non PNS yang memadai. Hal ini disebabkan, belum adanya PP PNS pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mendapatkan diklat untuk pengembangan kapasitas penengakkan perda. Selain itu belum maksimalnya koordinasi antara OPD yang terkait perda mengakibatkan perda yang ditegakkan masih belum jelas, terkait itu Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga belum mempunyai payung hukum dalam melaksanakan tugasnya yakni perda penengakkan Satpol-PP. Masalah lain yang menjadi penghambat yakni masyarakat pada umumnya belum memahami tugas Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Sedangkan untuk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi juga belum mampu untuk memenuhi terget SPM 100%, dikarenakan terbatasnya sarana dan 310 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 prasarana yang memadai dilapangan baik itu suplai air, APD pemadam yang masih sangat minim. Selain itu sumberdaya manusianya masih sangat terbatas belum mampu untuk memenuhi kebutuhan seharusnya pemadam kebakaran dalam satu regu dan kurangnya tenaga yang terlatih. Serta belum adanya penetapan wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan pihak Dinas Trantib hanya menentukan titik-titik tertentu sebayak tujuh titik posko f) Sosial Masalah pokok urusan sosial adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar, perlindungan dan jaminan sosial, maupun melalui pemberdayaan sosial. Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih belum mencapai 100% sesuai target SPM. Begitupun dengan pencapaian indikator kinerja dalam hal penanganan dan pemberian bantuan bagi PMKS yang masih di bawah target. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah tidak adanya pemutakhiran data PMKS yang seharusnya dilakukan minimal satu kali dalam setahun serta adanya ketergantungan terhadap program yang berasal dari pusat yang tidak dibarengi dengan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah yang mendukung indikator tersebut. Selain itu masalah lainnya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di panti sosial serta tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi di daerah sebagai payung hukum dalam pembentukan dan pelaksanaannya. Adapun Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti dan penanganan korban bencana telah mencapai target SPM, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala, di antaranya adalah sulitnya akses jangkauan PMKS dan kurangnya peran aktif masyarakat. Masalah pokok pada sub-urusan kebencanaan adalah rendahnya layanan informasi rawan bencana serta pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang capaiannya jauh di bawah target capaian SPM. Akar permasalahan dari hal ini adalah belum adanya update terbaru dari peta daerah rawan bencana sehingga data jumlah masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana tidak akurat. Dalam pemberian layanan informasi rawan bencana juga hanya berfokus pada satu jenis produk layanan yakni berupa bimtek dan sosialisasi sehingga data tentang jumlah warga yang memperoleh layanan informasi pun hanya berdasarkan jumlah peserta yang hadir pada saat bemtek dan sosialisasi tersebut. Padahal sebenarnya produk layanan informasi bisa 311 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dalam berbagai bentuk sehingga jangkauan informasi semakin luas, seperti layanan informasi melalui media cetak, elektronik maupun media sosial. Selain itu masalah lainnya adalah tidak adanya program dan kegiatan yang secara konsisten dilakukan di setiap tahunnya sebagai penjabaran dari tiap indikator capaian SPM. Adapun layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai target namun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala di antaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana lapangan serta minimnya logistik. Oleh karena itu hal-hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target SPM ini adalah ketersediaan data dan informasi terkait daerah rawan bencana yang akurat, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait pemberian layanan informasi dan kesiapsiagaan bencana, Sumber Daya Manusia Tim Reaksi Cepat (TRC), sarana dan parasarana yang memadai, serta adanya koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan dukungan stakeholder. 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a) Tenaga Kerja Masalah pokok pada urusan tenaga kerja adalah rendahya kualitas tenaga kerja , hal ini disebabkan masih kurangnya pelatihan tenaga kerja baik yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran masih tinggi. Adanya sengketa antara tenaga kerja dengan pihak pengusaha yang tidak tertangani disebabkan tidak adanya laporan dari pekerja itu sendiri, kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya untuk memperoleh layanan K3. b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masalah pokok dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah rendahnya persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah/Swasta dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR serta rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial belum tercapai. Ini disebabkan karena banyak kasus yang belum terlapor karena masyarakat menganggap kasus itu adalah kasus yang tabu, tidak adanya sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial dan tidak ada petugas rehabilitasi yang terlatih di Kabupaten Mamuju Tengah, Belum terbentuknya UPTD PPPA, serta minimnya koordinasi lintas sektoral. Selain itu Rasio Angka Partisipasi 312 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD dan SMP serta Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun masih belum memenuhi target. c) Pangan Masalah pokok urusan pangan yaitu terkait dengan ketersediaan pangan utama yang dari kuantitas semakin menurun setiap tahunnya walaupun dari segi persentase sudah melebihi 100%. Ketersediaan energi dan protein perkapita pun juga masih sangat rendah dan ditambah dengan pendataan yang tidak dilakukan secara berkala. Sementara itu terkait dengan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah cukup baik. Beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan terhadap distribusi pangan khususnya di daerah terpencil dan di waktu inflasi yang tinggi yang disebabkan wilayah-wilayah rawan pangan belum terpetakan dan belum ada strategi untuk mengatasi beberapa daerah yang sudah teridentifkasi. d) Pertanahan Masalah Pokok Pertanahan adalah masih minimnya tanah yang bersertifikat. Hal ini dapat menyebabkan status kepemilikan yang belum jelas. Masalah ini disebabkan kurang sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah. Banyaknya kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintahan. e) Lingkungan Hidup Masalah pokok urusan Lingkungan hidup adalah Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam yaitu berbagai pesoalan seperti Deforestasi atau penggundulan hutan, pembuangan limbah dan persampahan. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai, bencana kebakaran lahan dan hutan dan persoalan persoalan lain yang ditimbulkan dari Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam. Tercemarnya air sungai karena limbah pabrik utamanya di dua sungai utama yaitu Sungai Budong-Budong dan Sungai Barakkang. Selain hal tersebut persolan lingkungan juga dipicu dari kurangnya sarana prasarana yang mendukung baik dari pengeloalaan persampahan maupun air limbah sehingga kondisi persampahan dan air limbah terutama di wilayah tumbuh perkotaan belum dikelola dengan maksimal hal lain yang menjadi persoalan adalah belum tersusunnya dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) sehingga potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya belum 313 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dapat dipetakan dengan baik. Dari segi sumber daya manusia juga masih mengalami kendala yaitu masih sangat kurangnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti diklat bersertifikat hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala yang bisa dikatakan menghambat pelayanan langsung kepada Masyarakat yang khususnya berdomisili jauh dari Ibukota Kabupaten atau Pusat Pemerintahan, Masyarakat masih kurang peduli terhadap kelengkapan dokumen pencatatan sipil keluarganya seperti kurangnya laporan status Pernikahan (Khusus Non Muslim) atau Laporan Kelahiran Anaknya. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini sudah terhubung langsung dengan sistem jaringan yang terpusat pada Kementerian Dalam Negeri, sehingga data yang ada dapat diketahui secara Nasional, Permasalahan lainnya dihadapi saat tahun-tahun awal sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat adalah masih terdapatnya data Kependudukan Ganda dan Data Anomali bagi penduduk yang berdomisili dan yang pindah datang ke Kabupaten Mamuju Tengah. Permasalahan tersebut dapat berangsur diperbaiki ditahun-tahun mendatang dengan melakukan singkronisasi data dengan Kementerian Dalam Negeri, serta penempatan Infrastruktur Pendukung juga sangat perlu disediakan pada setiap Kantor Kecamatan seperti Set Unit Perekaman dan Cetak KTP Elektronik untuk menjangkau pelayanan yang lebih dekat ke Masyarakat. g) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masalah Pokok saat ini pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah diperlukan koordinasi yang intens antara Perangkat Daerah dengan Desa, terkait 314 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dan aspek keberlanjutannya. Kemudian terhadap Program dan Kegiatan yang ada lebih melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada, Sebagai upaya mengembangkan kemandirian, swasembada dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu masih perlunya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa dan peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa. h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masalah pokok dalam pengengandalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total masih tinggi. Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk juga masih belum terpenuhi. Ini disebabkan karena pelaksanaan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) belum berjalan efektif serta dukungan lintas sektor dan regulasi Rencana induk kependudukan belum ada. Selain itu Angka kelahiran remaja (ASFR perempuan usia 15–19) dan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun masih tinggi. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa belum tercapai. Masalah lainnya adalah rendahnya cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan bidang pengendalian penduduk serta rata-rata usia kawin pertama wanita masih belum sesuai standar yakni 17,5 tahun. i) Perhubungan Masalah pokok urusan perhubungan adalah kapasitas infrastruktur perhubungan daerah yang belum memadai ini dapat dilihat dari terbatasnya saran dan prasana yang ada ditempat bongkar muat barang maupun orang, selain itu tidak adanya alat uji kendaraan dan keterbatasan SDM untuk melakukan pengujian pada Dinas Perhubungan sehingga tidak dapat dilakukan uji kir angkutan umum yang menyebabkan angkutan penumpang dan barang masih harus melakukan uji kir di daerah lain. Hal lain yang menjadi masalah adalah kondisi pertumbuhan penambahan jumlah kendaraan tidak berimbang dengan penambahan jumlah panjang jalan (rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan). Masalah lainnya yaitu masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat sekaitan dengan perhubungan daerah baik itu pentingnya kir maupun tentang keamanan berkendara di jalan raya. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya rambu marka jalan. 315 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 j) Komunikasi dan Informatika Masalah pokok dalam urusan komunikasi dan informatika adalah belum maksimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah tersedia di setiap kecamatan. Masih rendahnya cakupan layanan telekomunikasi dimana jangkauan BTS yang tersedia tidak bisa mengcakup seluruh wilayah di Mamuju Tengah, terbatasnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master plan IT dan belum optimalnya diseminasi informasi. . k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Masalah pokok urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah terletah pada menurunnya persentase koperasi aktif dan persentase usaha kecil mikro dan kecil bahkan Lembaga Keuangan Rakyat dan atau Bank Perkreditan Rakyat belum ada di Mamuju Tengah. Rendahnya minat masyarakat untuk membentuk koperasi serta rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaannya. Keterbatasan dukungan teknologi sehingga pemanfaatannya belum maksimal dan menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil di sektor-sektor baru khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi. l) Penanaman Modal Masalah pokok pada penanaman modal daerah yaitu jumlah investor skala nasional yang belum menyentuh ke sektor lain selain pertanian sawit yang menyebabkan juga tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap nilai investasinya. Beberapa kendala yang menjadi penyebabnya seperti promosi untuk menarik investor skala nasional untuk sektor lainnya terasa kurang dengan perlu perbaikan terhadap proses perizinan yang mudah dan transparan yang berbasis teknologi agar calon investor dapat melihat potret peluang yang bisa di gali real time dan cepat. Jumlah tenaga kerja yang besar tetapi tidak banyak membantu dalam pengurangan angka kemiskinan karena sebagian besar masih berada pada upah minimum yang telah ditetapkan. Selain itu perlu segera disusun Rencana Umum Penanaman Modal. m) Kepemudaan dan Olahraga Terdapat beberapa masalah pokok terkait urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya yaitu masalah rendahnya keaktifan organinasi pemuda dan rendahnya persentase 316 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 wirausaha muda hal ini tentu tidak lepas dari faktor internal dan eksternal dari organisasi atau individu tersebut. Masalah internal yang mempengaruhi keaktifan organisasi pemuda seperti perlunya pendalaman pemahaman berorganisasi, tidak memiliki komitmen, kurangnya kemampuan literasi dan rendahnya motivasi pemuda yang ingin memajukan organisasi sebagai sarana pembinaan dan pengembangan diri yang tentunya mempengaruhi perkembangan organisasi dan anggota yang ada didalamnya. Sedangkan faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar seperti faktor dukungan lingkungan masyarakat dalam hal ini keluarga, aparatur terkait, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat itu sendiri, kondisi saat ini masih kurangnya pembinaan dari tokoh masyarakat, pemerintah baik itu tingkat desa maupun kabupaten. Faktor eksternal lainnya adalah pengawasan organisasi pemuda belum berjalannya dengan baik terlihat dari masih ada organisasi pemuda yang belum terdata dan adanya tindakan anarkis dari oknum anggota organisasi pada saat menyampaikan aspirasinya. Selain itu terdapat juga masalah keterbatasan pendanaan dalam melaksanakan program kerja organisasi tersebut, dalam hal ini perlu ada perubahan pola pikir dan inovasi dari para pengurus organisasi bukan hanya melihat pendanaan sebagai faktor penentu jalannya kegiatan tetapi juga seharusnya menjadi salah satu program kerja organisasi untuk menghasilkan dana secara mandiri, untuk itu hal ini juga berkaitan dengan masalah pokok lainnya seperti rendahnya persentase kewirausahaan pemuda, dimana karena masih rendahnya minat atau masih banyak pemuda yang belum sadar akan pentingnya kemandirian ekonomi melalui dunia usaha. Selanjutnya diperlukan penigkatan kualitas pelatihan wirausaha pemuda, yang mana harus lebih berorientasi pada output yaitu menghasilkan lebih banyak wirausahaan muda baru yang inovatif, kemudian yang tidak kalah pentingnya diperlukan peningkatan dukungan kemudahan mendapatkan modal usaha, promosi, serta pembinaan secara simultan dalam menjalankan usahanya hingga mandiri. Permasalahan pokok selanjutnya terkait kepemudaan dan olahraga yaitu masih rendahnya persentase pelatih yang bersertifikasi disebabkan masih banyak pelatih yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi selain itu adanya keterbatasan anggaran sehingga pelatih yang diutus untuk mengikuti ujian dilakukan secara bertahap. Minimnya pembina dan pelatih di beberapa cabang olahraga bahkan masih banyak yang belum bersertifikasi juga memberi dampak pada rendahnya jumlah atlet berprestasi dan jumlah cabang olahraga yang dimenangkan karena masih sedikitnya cabang olahraga 317 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 yang dikuasai dan dibina selain ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Saat ini juga diperlukan upaya peningkatan motivasi dan minat baik bagi calon atlet juga calon pelatih pada cabang olahraga yang sama sekali masih belum disentuh. Masih kurangnya cabang olahraga yang dibina disebabkan karena belum terdatanya semua potensi cabang olahraga di Kabupaten Mamuju Tengah dan belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada selain itu masih perlunya peningkatan target pembinaan atlet muda mengingat masih banyak atlet muda yang sudah tidak aktif bahkan belum terdata, hal ini juga tidak lepas dari jarangnya diadakan turnamen atau kejuaran untuk menarik minat para atlet pelajar. n) Statistik Masalah pokok dalam urusan statistik adalah masih rendahnya ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, hal ini disebabkan karena tata kelola data yang tidak maksimal dan sistem informasi data base yang belum terintegrasi dan terpadu. o) Persandian Masalah pokok urusan persandian adalah belum adanya tenaga fungsional yakni Sandiman yang bertugas untuk mengoperasikan Single Side Band (SSB) yang tersebar di lima kecamatan dan satu di Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika untuk tindak lanjut dari pengamanan informasi di Kabupaten Mamuju Tengah. p) Kebudayaan Masalah pokok urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya masih dalam skala kecil dan belum adanya fasilitas pendukung penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pelestarian situs dan kawasan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya belum dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi (Perda/Perbub/Keputusan Bupati) penetapan kawasan situs dan cagar budaya di Mamuju Tengah. Selain itu benda dan karya budaya juga belum dilakukan revitalisasi dan masih dalam tahapan inventarisasi karena belum adanya SDM Kebudayaan dan belum tersedianya museum untuk menyimpan dan publikasi benda dan karya budaya. 318 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 q) Perpustakaan Masalah pokok urusan perpustakaan adalah jumlah pengunjung perpustakaan belum tercapai, koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan masih sedikit. Hal ini disebabkan karena gedung perpustakaan belum layak atau belum adanya perpustakaan daerah serta koleksi judul buku yang belum beragam. Selain itu, rasio perpustakaan per satuan penduduk belum memenuhi dan belum tersedianya sumber daya manusia pustakawan yang memenuhi syarat. Serta masalah lainnya adalah belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa serta minimnya koordinasi dengan dinas pendidikan dalam pengembangan perpustakaan sekolah. r) Kearsipan Masalah pokok urusan kearsipan adalah belum tercapainya persentase perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya SDM arsiparis yang merupakan pengelolah kearsipan dan pelaksana pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah melalui Jaringan Retensi Arsip (JRA). Selain itu peningkatan SDM pengelolah kearsipan belum dilakukan karena SDM pengelolah kearsipan dengan status sebagai ASN belum ada. Masalah lain adalah belum tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip daerah yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 3) Urusan Pemerintahan Pilihan a) Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan dan konsumsi ikan di Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup baik akan tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik pada cakupan bina kelompok nelayan yang berdampak pada produksi perikanan yang asalnya dari kelompok nelayan tersebut yang rendah yaitu 10% dari total produksi perikanan di Mamuju Tengah. Hal tersebut terjadi diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana alat tangkap yang memadai dan permodalan sehingga kurang mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki yang kemudian berimbas pada nilai tukar nelayan yang juga kurang baik. kompetensi SDM pada kelompok nelayan yang perlu pengembangan serta kestabilan harga pakan ikan untuk pembudidaya yang belum stabil. Ketersediaan benih unggul yang berasal dari daerah sendiri juga belum memadai terhadap permintaan dan kebutuhan. Kondisi UMKM olahan perikanan yang belum maksimal pada unsur kualitas pengolahan dan SDM 319 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pengelolanya dan juga fasilitas pemasaran perikanan baik dalam daerah berupa pasar pelelangan ikan maupun ke luar daerah. b) Pariwisata Ada beberapa masalah pokok terkait urusan pariwisata seperti jumlah kunjungan wisata dimana sudah mencapai target yang direncanakan namun jumlah capaian ini belum optimal mengingat jumlah penduduk yang menjadi potensi wisatawan lokal masih sangat besar dan belum tergerak semua untuk berwisata. Selain itu lama kunjungan wisata di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat singkat yaitu hanya satu hari saja. Permasalahan pokok ini disebabkan karena kesiapan variabel pendukung pembangunan kepariwisataan belum merata dari aspek access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accommodation (akomodasi); dan manajeman atau pengelola wisata yang resmi sesuai aturan berlaku. Selain itu penyebab permasalahan lainnya adalah arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan; belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga); rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan; rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, khususnya pendekatan-pendekatan yang bersifat out of the box; belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism), pariwisata berbasis historical/budaya dan berbasis religi (religion tourism); selanjutnya masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi/pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif; Salah satu permasalahan pokok lainnya adalah belum adanya realisasi PAD sektor pariwisata hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya PERDA terkait retribusi di Destinasi Wisata untuk itu koordinasi dan penyusunan peraturan terkait perlu di percepat lagi mengingat hal tersebut akan mendorong PAD dan pengembangan pariwisata di Kab. Mamuju Tengah. c) Pertanian Masalah pokok urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga hasil produksi di tingkat petani. Ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian yang kurang memadai seperti jalan tani dan dan jalan 320 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 produksi, irigasi teknis untuk mengairi lahan sawah seluas 198 Ha dalam kondisi rusak berat dan sedang. Untuk ketersediaan sarana pertanian yang masih kurang seperti pupuk bersubsidi, bibit dan benih tanaman yang tidak optimal. Dari segi SDM penyuluh pertanian juga menjadi masalah karena kurangnya kualitas pengetahuan SDM penyuluh dan jumlah tenaga penyuluh pertanian organik serta banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun. d) Perdagangan Masalah pokok urusan perdagangan adalah Nilai Impor masih lebih besar dibandingkan dengan Nilai Ekspor, masih kurangnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal. Masih banyak produk/jasa yang didatangkan dari daerah luar seperti bahan kebutuhan pokok dan tak terkecuali bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan mamuju tengah sementara barang/jasa yang diekspor harganya tidak maksimal, hal ini disebabkan oleh produktivitas sektor pertanian/perkebunan, perikanan/kelautan dan jasa masih sangat minim sehingga tidak dapat menekan nilai impor dan memaksimalkan nilai ekspor, serta pengetahuan dan keterampilan kelompok pedagang/usaha informal yang masih minim dan tidak didukung dengan bantuan peralatan bagi kelompok pedagang/usaha informal. e) Perindustrian Masalah pada urusan perindustrian adalah Kurangnya inovasi dan sumber daya manusia kelompok pengrajin sehingga penjualan setiap tahunnya mengalami penurunan yang berdampak kepada penurunan pertumbuhan industri pengrajin. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dikaeranakan pembinaan terhadap kelompok pengrajin berupa pelatihan maupun bantuan peralatan masih sangat kurang f) Transmigrasi Masalah pokok dalam urusan transmigrasi adalah kurang optimalnya pelaksanaan 2C (clean and clear) dan 3 L (Layak huni, Layak usaha dan Layak berkembang) serta kurangnya pembinaan masyarakat transmigran. Hal ini disebabkan belum mengikuti ketentuan pemerintah pusat mengenai jumlah transmigran dan kebijakan pemerintah daerah serta kurang implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang keseimbangan antara Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan Transmigran 321 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Penduduk Setempat (TPS). Terbatasnya anggaran belanja jaminan hidup warga transmigran selama pembinanaan menjadi warga trans khusus warga transmigrasi TPS. 4) Urusan Penunjang Pemerintahan a) Perencanaan dan Pembangunan Permasalahan perencanaan diakibatkan tidak maksimalnya implementasi terhadap strategi yang telah direncanakan. Inkonsistensi program kegiatan berdasarkan jangka waktunya menjadi hal yang perlu pembenahan. Belum lagi dengan perencanaan yang sifatnya sektoral harus terintegrasi. Dengan digunakannya perencanaan berbasis e- planning akan dirasa membantu tinggal proses implementasinya serta dalam merumuskan masalah dan solusinya yang perlu ditempuh dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan agar diperoleh solusi yang paling efektif. b) Urusan Penelitian dan Pengembangan Masalah pokok urusan penelitian dan pengembangan adalah implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan yang dalam RPJMD dan RKPD masih sangat kurang serta fasilitasi dan kebijakan inovasi yang diterapkan juga masih sangat terbatas. Dari segi persentase capaian telah maksimal namun jumlah kelitbangan dan inovasinya masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Mamuju Tenga. Hal ini disebabkan, perangkat daerah masih belum memahami betul tugas dan fungsi kelitbangan, yang seharusnya melakukan kajian dan penelitian namun kenyataanya masih banyak perangkat daerah yang malakukan penelitian dan kajian sendiri tanpa berkoodinasi maupun melaporkannya. Sehingga data terkait kajian yang telah dilaksanakan oleh daerah masih sangat terbatas dan menyulitkan kelitbangan dalam mengukur implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan. Begitu pula yang terkait dengan inovasi baik itu fasilitasinya maupun penerapan kebijakannya masih sangat kurang, hal ini dikarenakan belum adanya inovasi yang diusulkan dari perangkat daerah serta laporan inovasi apa saja yang dilaksanakan, serta koordinasi bidang litbang dengan perangkat daerah juga masih belum optimal sehingga pemahaman tupoksi terkait kelitbangan dan inovasi kurang. c) Keuangan
1. 1.Kelengkapan dan akurasi data dalam analisis dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya terpenuhi. Ini terkait pada perhitungan dan analisis pagu indikatif 322 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dengan realisasi penggunaan anggaran yang kompleks dan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi memadai pada perangkat daerah. Ini berakibat pada perhitungan anggaran belanja kegiatan dan pelaporannya yang belum sempurna.
2. 2.Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan. Ini disebabkan oleh implementasi kegiatan yang sering terhambat oleh faktor kondisi lapangan.
3. 3.Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada. Ini disebabkan oleh perkiraan penerimaan daerah yang sering kurang akurat atau karena adanya perubahan jumlah alokasi dana alokasi umum dan alokasi khusus dari pusat.
4. 4.Porsi belanja tidak langsung dalam APBD masih cukup besar.
5. 5.Proporsi PAD terhadap total APBD masih sangat minim d) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Masalah pokok urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat kurang. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara merupakan kebutuhan yang mendasar dalam penyelenggaraan birokrasi pada suatu Organisasi Pemerintah Daerah, sehingga ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sangatlah diperlukan sebagai faktor penunjang keberlangsungan penyelenggaraan tata kelolah biroraksi pada Pemerintah Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat terbatas, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama sampai dengan saat ini masih terdapat kursi atau posisi pemangku jabatan yang belum terisi atau lowong, dimana tercatat sebanyak 139 jabatan yang lowong dari jumlah keseluruhan pemangku jabatan yaitu 296 jabatan, angka tersebut dilihat dari jumlah jabatan pimpinan tinggi dan administrasi pada instansi pemerintah daerah yang belum mencapai interpretasi. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki jabatan yang lowong tersebut. Masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki suatu jabatan, sehingga hal demikian inilah yang telah diamanatkan di dalam PP 17 Tahun 2020 perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai 323 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Negeri Sipil belum bisa terlaksana secara baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya serta alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan masih melekat pada masing-masing OPD dan tidak terpusat pada Bidang Pengembangan Karier ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata lama pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan, persentase pejabat ASN yang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan formal, dimana ketiga substansi tersebut juga masih belum mencapai interpretasi. Sehingga kedepannya perlu adanya penambahan alokasi anggaran baik untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya yang kemudian pelaksanaannyapun baik itu berupa diklat kepemimpinan ataupun kediklatan lainnya semua pelaksanaannya terpusat atau dipusatkan secara satu pintu pada Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah. e) Pengawasan Pengawasan intern pemerintah daerah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan (reasonable assurance) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan tujuan dan visi Inspektorat, terdapat beberapa kendala – kendala,antara lain : 1) Dari segi SDM yaitu kompetensi teknis (adanya kesenjangan antara bimtek/diklat dengan kebutuhan ). 2) Dari segi Anggaran yaitu belum adanya jaminan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan. 3) Dari segi Stakeholder/Auditan yaitu masih kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Atas beberapa masalah tersebut,Inspektorat berharap dukungan dari Pemerintah Daerah,antara lain : 324 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1) Program pembinaan Jabatan Fungsional secara periodic bagi APIP. 2) Dukungan kebijakan anggaran dalam bidang pengawasan APIP. 3) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good Governance. f) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari sembilan bagian dengan tugas pokok dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh sekretariat daerah kepada OPD terkait memiliki masalah pokok yaitu kurangnya SDM yang terlatih untuk melaksanakan fungsi pelayanan administratif. Di bagian hukum belum tersedianya tenaga fungsional sebagai tim perancang produk hukum daerah, belum adanya SOP tata cara pengajuan rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang di tahun 2022 ditargetkan menjadi CoE (Pusat Keunggulan) pengadaan Barang dan Jasa juga masih kekurangan SDM, kode etik dan SOP risiko pekrjaan yang belum maksimal. Masalah Bagian pemerintahan, Belum adanya Peraturan Bupati mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) , masih rendahnya nilai LPPD , belum maksimalnya fungsi koordinasi dalam hal kerjasama antar daerah, dan penentuan batas daerah (rupa bumi alami). Masalah bagian Organisasi dan Tata Laksana yaitu masih rendahnya nilai LAKIP daerah yang tahun 2018 masih berpredikat C, belum tersusunnya roadmap Reformasi Birokrasi, Tidak adanya Sumberdaya Manusia yang terlatih dalam penyusunan analisis jabatan. Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam, masih kurangnya koordinasi dalam rangka penyusunan data dan bahan rekomendasi daerah di bidang Sumberdaya Alam, belum adanya kebijakan untuk pembentukan BUMD. g) Sekretariat DPRD Masalah pokok yang terjadi dalam Sekretariat DPRD adalah kualitas Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD yang masih renda. Rencana kerja yang disusun baru sebatas rutinitas yang dilaksanakan pada tip tahun dan belum mengarah pada inovasi-inovasi dan akselerasi dalam menjalankan fungsi-fungsi Sekretariat DPRD. Hal ini tentu tanpa sebab, tingginya intensitas pekerjaan Anggota Dewan mebuat komunikasi tentang rencana-rencana kerja yang akan dibangun menjadi terbatas. Disisi lain keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menjadi permasalahan utama, sehingga komunikasi-komunikasi tidak dapat dilaksanakan secara baik, sehingga dimasa yang akan dating Sekretariat DPRD membutuhkan tambahan Sumberdaya Manusia yang handal dan tangkas. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, masih terdapat kendala lambatnya penyerahan rancanagan dokumen perencanaan pemeritah daerah dikarenakan kurang kompaknya perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, sehingga waktu dalam menganalisa, membahas dan mendiskusikan menjadi terbatas dan kurang detil sehingga beberapa program dan kegiatan pemerintah tidak dapat dibahas secara tuntas. Dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda terdapat beberapa kendala yakni masih minimnya usulan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Perda Inisitif banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perda yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. h) Kesatuan Bangsa dan Politik Mamuju Tengah adalah daerah yang multi etnis, muliti agama dan multi budaya karena daerah ini merupakan salah satu pusat tujuan Transmigrasi, hal ini merupakan harta berharga bagi daerah yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain akan tetapi memiliki potensi knflik yang tiggi, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang baik sehingga mempertahankan keutuhan dalam kehidupan bersosial di Kabupate Mamuju Tengah. Dan inilah salah satu masalah pokok Kesatuan dangsa dan politik di Kabupaten Mamuju Tengah. Forum Konmunikasi Umat Beragama sangat diperlukan untuk menjali slilaturahmi dan kebersamaan dalam bingkai lalla tasisarra, sehingga 326 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 bibit-bibit perpecahan segera bisa diredam. Banyaknya Lembaga organisasi masyarakat merupakan salah satu titik konsentrasi Kesatuan bangsa dan politik. Pendataan dan pembinaan terhadap Lembaga sosial dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah perlu didata ulang mengingat banyak yang tidak terdaftar dan memiliki ijin. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan bagi para pemuda khususnya sehingga memupuk rasa cinta tanah air yang saat ini mulai luntur dengan semakin majunya teknologi dan informasi yang mempengaruhi ideologi para pemuda. Sosialisasi- solsialisai serta kampanya tentang cinta tanah air perlu digalakkan sehingga pemuda khusunya terhindar dari paham-paham radikal dna sesat. Selain itu, Mamuju Tengah merupakan daerah transit jalur Makassar-Palu, dan juga memiliki banyak pelabuhan rakyat yang memiliki potensi masuknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga membutuhkan perhatian seluruh lapisan masyarakat agar peredaran narkoba di Mamuju Tengah bisa diredam. i) Kecamatan Dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum Kewilayahan di Kecamatan, kendala yang sering dihadapi adalah belum tersedianya payung hukum/pendelegasian kewenagan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Kantor Kecamatan di bidang pelayanan Masyarakat dan Pengawasan Pemerintahan Desa, saat ini pelayanan kepada masyarakat menjadi sulit dijangkau karena jarak yang jauh antara beberapa kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Kemudian untuk mendukung hal tersebut diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai utamanya Kantor Kecamatan yang nyaman dan peningkatan kualitas SDM ASN di bidang pelayanan masayarakat dan pengawasan Desa serta pendukung mobilitas pengawasan pemerintahan Desa dengan kendaraan dinas operasional. Ditengah kemajuan capaian pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, pemerintahan kecamatan saat ini juga dihadapkan dengan konflik pengusaan tanah antar masyarakat / sengketa lahan yang masih sering terjadi dan belum optimalnya koordinasi antar stakeholders di bidang peningkatan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan pada wilayah kecamatan. Dengan demikian sangat dibutuhkan penegasan batas wilayah desa dan putusan penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang terjadi antar desa oleh Pemerintah Kabupaten dan stakeholders terkait, serta pelibatan kecamatan dalama pelaksanaan peningkatan standar pelayanan minimal yang akan dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. 327 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4.2. Isu Strategis 3.3.1. Penentuan Isu Strategis Isu strategis adalah faktor-faktor yang dianggap penting dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di masa datang. Isu strategis tersebut dapat bersumber dari isu internasional, kebijakan nasional, kebijakan provinsi ataupun dari permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi isu strategis Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut. Isu-isu global yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun ke depan bersumber dari pandemik Covid-19, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Isu-isu tersebut teridentifikasi sebagai berikut:
6. 1.Penghapusan kemiskinan
7. 2.Pelayanan kesehatan yang inklusif
8. 3.Pelayan pendidikan yang inklusif
9. 4.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. 5.Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
11. 6.Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
12. 7.Kesempatan kerja yang produktif
13. 8.Infrastruktur yang tangguh
14. 9.Industri yang inklusif
15. 10.Ketimpangan ekonomi
16. 11.Perumahan dan pemukiman
17. 12.Produksi dan konsumsi berkelanjutan
18. 13.Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
19. 14.Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
20. 15.Degradasi hutan dan lahan serta keanekaragaman hayati
21. 16.Masyarakat inklusif dan harmonis
22. 17.Penanganan dampak pandemik Covid-19 Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:
23. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
24. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
25. 3.Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
26. 4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 328 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
27. 5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
28. 6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
29. 7.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Isu-isu regional provinsi bersumber dari RPJMD Provinsi, terutama yang terkait dengan program prioritas Gubernur yakni:
30. 1.Pengembangan Trans-Sulawesi
31. 2.Program Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas Isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah adalah:
32. 1.Peningkatan kualitas manusia
33. 2.Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah
34. 3.Kemiskinan dan kesenjangan
35. 4.Pembangunan pertanian, agribisnis dan agropolitan
36. 5.Pengembangan UMKM
37. 6.Perbaikan pelayanan publik
38. 7.Tatakelola pemerintahan yang baik
39. 8.Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
40. 9.Penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat
41. 10.Penguatan jalur logistik barang dan jasa unggulan daerah
42. 11.Penguatan pemerintahan kecamatan
43. 12.Pembangunan desa
44. 13.Fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan Berdasarkan identifikasi dari level global, nasional, provinsi dan daerah tersebut diatas, terdapat rumusan isu yang berbeda tetapi substansinya sama, sehingga diperlukan rumusan yang menggabungkan substansi yang relatif sama tersebut. Dengan demikian, hasil identifikasi isu strategis dapat ditunjukkan sebagai berikut.
45. 1.Penghapusan kemiskinan dan kelaparan
46. 2.Pelayanan kesehatan
47. 3.Pelayanan pendidikan
48. 4.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
49. 5.Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
50. 6.Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
51. 7.Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
52. 8.Pengurangan ketimpangan ekonomi
53. 9.Pembangunan infrastruktur dasar
54. 10.Pembangunan perumahan dan pemukiman 329 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
55. 11.Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
56. 12.Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
57. 13.Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
58. 14.Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
59. 15.Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
60. 16.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
61. 17.Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
62. 18.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
63. 19.Perbaikan sistem pelayanan publik
64. 20.Komunikasi, informasi dan teknologi digital
65. 21.Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
66. 22.Rehabilitasi dan perlindungan sosial
67. 23.Pemberdayaan masyarakat
68. 24.Penguatan pemerintahan kecamatan
69. 25.Penguatan ketahanan desa
70. 26.Penanganan dampak pandemik Covid-19 3.3.2. Prioritisasi Isu Strategis Isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya diberikan pembobotan melalui FGD yang di dalamnya masing-masing peserta memberikan penilaian terhadap setiap isu berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis memiliki bobotnya masing-masing sebagaimana pada Tabel 4.3. Isu strategis yang memiliki nilai terbobotn paling tinggi menempati prioritas pertama dan berurut hingga yang terendah menempati prioritas terakhir. Tabel 4. 1 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No Kriteria Bobot 1 Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional 15 2 Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 20 3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat 15 4 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah 15
71. 5.Kesesuaian dengan program prioritas kepala daerah 20
72. 6.Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 Total 100 330 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Penilaian isu-isu strategis dengan menggunakan enam kriteria menghasilkan prioritisasi isu strategis sebagai berikut.
73. 1.Penanganan dampak pandemik Covid-19
74. 2.Pelayanan kesehatan
75. 3.Pelayanan pendidikan
76. 4.Penghapusan kemiskinan
77. 5.Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
78. 6.Pembangunan infrastruktur dasar
79. 7.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
80. 8.Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
81. 9.Perbaikan sistem pelayanan publik
82. 10.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
83. 11.Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
84. 12.Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
85. 13.Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
86. 14.Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
87. 15.Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
88. 16.Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
89. 17.Pembangunan perumahan dan pemukiman
90. 18.Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
91. 19.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
92. 20.Penguatan pemerintahan kecamatan
93. 21.Rehabilitasi dan perlindungan sosial
94. 22.Pemberdayaan masyarakat
95. 23.Pengurangan ketimpangan ekonomi
96. 24.Penguatan ketahanan desa
97. 25.Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 331 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Visi RPJMN Indonesia 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 adalah “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”. Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2025 adalah “Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Agribisnis yang Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan”. Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih yakni H. Aras Tammauni dan H. Amin Jasa. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah: Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera, dan bingkai Lalla’ Tassisara. Ketiga kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut. “Maju” adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya. “Sejahtera” adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. “Bingkai La’la Tassisara” adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman. 332 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Dengan visi tersebut, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicita- citakan semakin membaik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat. 5.2. Misi Misi adalah upaya umum yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Maksud dari perumusan misi adalah untuk menjabarkan upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan setiap kata kunci dari visi. Rumusan misi dan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut.

(1)Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.
(2)Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.
(3)Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuatan sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.
(4)Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas 333 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.
(5)Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai Lalla’ Tassisara, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.
(6)Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah. Masing-masing misi diarahkan untuk mempunyai kontribusi dominan terhadap kata kunci tertentu dari visi. Kata kunci “maju” dikontribusi oleh Misi-1 yakni “Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar”, Misi-2 yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar”, dan Misi-4 yakni “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik”. Kata kunci “sejahtera” dikontribusi oleh Misi-3 yakni “Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah” dan Misi- 6 yakni “Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup”. Kata kunci Lalla’ Tassisara dikontribusi oleh Misi-5 yakni “Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat”. 5.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun RPJMD. Kriteria rumusan tujuan pembangunan adalah: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah: 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C. 334 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C. Langkah-langkah perumusan sasaran adalah: 1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; 2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMDberkenaan; dan 3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut. 335 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 No Visi & Misi Tujuan/ Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Tahun Kondisi Akhir 20262020 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara 1 Misi 1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar Tujuan-1: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah Rasio gini (Ketimpangan antar kelompok pendapatan) (nilai) 0,314 0,341 0,367 0,375 0,356 0,345 0,339 Sasaran-1: Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan Indeks Daya Saing Infrastruktur (nilai) 65,13 73,41 74,8 76,3 78,08 79,7 81,16 2 Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Tujuan-2: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak Indeks kepuasan masyarakat C C C C B B B Sasaran-2: Meningkatnya kualitas kehidupan manusia Indeks pembangunan manusia (%) 65,71 66,34 67,00 67,14 67,40 67,60 67,69 Prevalensi Stunting (%) 8,15 8,15 8,00 7,85 7,50 7,15 6,90 Sasaran-3: Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar (%) 52,19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Misi 3: Mendorong daya saing perekonomian daerah Tujuan-3: Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah PDRB/ Kapita ADHB (Rp. Juta) 23,57 24,18 26,86 26,51 27,16 28,67 29,21 336 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Visi & Misi Tujuan/ Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Tahun Kondisi Akhir 20262020 2021 2022 2023 2024 2025 Sasaran-4: Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor- sektor perekonomian daerah daerah Pertumbuhan ekonomi (persen) -0,40 1,69 3,87 4,33 5,17 5,84 6,15 Tingkat pengangguran terbuka (persen) 2,71 2,62 2,53 2,52 2,48 2,45 2,44 Sasaran-5: Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Angka kemiskinan (persen) 6,79 6,76 6,30 6,13 5,84 5,61 5,50 Sasaran-6: Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (persen) 71,81 71,87 72,19 72,18 72,52 72,41 72,08 4 Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Nilai) C C CC CC B B B Sasaran-7: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai LPPD (nilai) 2,9 3 3,01 3,02 3,03 3,04 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai) Rendah rendah rendah sedang sedang sedang sedang SAKIP C C CC CC B B B Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sasaran-8: Berkembangnya inovasi daerah Indeks Inovasi Daerah kurang inovatif (skor 3) 50 100 200 300 500 500 5 Misi 5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat Tujuan-5: Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum Indeks Kriminalitas 5,47 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,0 337 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No Visi & Misi Tujuan/ Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Tahun Kondisi Akhir 20262020 2021 2022 2023 2024 2025 Sasaran-9: Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 6 Misi 6: Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Tujuan 6: Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan Predikat daya dukung lingkungan (kategori) Daya Dukung Pangan: Belum Terlampaui; Daya Dukung Air: Belum Terlampaui Belum terlampaui Belum terlampaui terlampaui terlampaui terlampaui terlampaui Sasaran-10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (Nilai) 71,38 74,71 75,00 75,29 75,59 76,00 76,00 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) N/A 2% 3% 4% 5% 6% 7% Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah 338 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi adalah 1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah dalam mencapai setiap sasaran; 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Langkah-langkah ini dilakukan oleh tim melalui sejumlah diskusi dan penyiapan kertas kerja. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka strategi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1.Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah.
2.Memenuhi ketersedian data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.
3.Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak.
4.Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
5.Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum. 339 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
6.Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan pusat kota dengan kawasan perdesaan.
7.Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa.
8.Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
9.Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
10.Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup. 340 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La’la Tassisara Tujuan Sasaran Strategi Misi-1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah (T1) Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial- ekonomi masyarakat (S1) Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah Misi-2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak (T2) Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S2) Memenuhi ketersedian data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S3) Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak Misi-3: Mendorong daya saing perekonomian daerah 341 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (T3) Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor-sektor perekonomian daerah (S4) Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5) Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum Berkembangnya kawasan agropolitan dan agribisnis berbasis kota terpadu mandiri (S6) Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan kawasan ibukota kabupaten dengan kawasan perdesaan. Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi (T4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (S7) Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa 342 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Berkembangnya inovasi daerah (S8) Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Misi-5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat Meningkatkan solidaritas sosial dan kerukunan antar ummat beragama (T5) Terpeliharanya suasana tertib, tenteram, aman dan damai dalam interaksi antar kelompok masyarakat (S9) Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua Misi-6: Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan (T6) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah (S10) Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup 343 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan substansi yang menjadi tema setiap tahun adalah sebagai berikut. 344 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Gambar 6. 1 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 Pemulihan ekonomi dan sosial dalam menghadapi dampak pandemik Covid-19

(2021)Pengembangan perekonomian dan sistem sosial tangguh Covid didukung penguatan infrastruktur dasar
(2022)Pengembangan infrastruktur dasar dalam mendukung optimalisasi pelayanan dasar dan pencapaian daya saing daerah
(2023)Pemantapan infrastruktur dasar untuk penguatan perekonomian rakyat berbasis agribisnis- agropolitan didukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman
(2024)Pemantapan perekonomian rakyat dan pelayanan publik serta pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan (2025) Pemantapan daya saing daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan persatuan dan kesatuan masyarakat
(2026)345 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 6. 2 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Visi: Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara Misi-1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar Tujuan-1: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah Sasaran-1: Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1) ⮚ Pemenuhan jangkauan infrastruktur dasar ⮚ Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan ⮚ Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi perdesaan ⮚ Pemeliharaa n infrastruktur transportasi perdesaan ⮚ Pemantapan infrastruktur transportasi perdesaan ⮚ Penguatan sistem penataan ruang dan wilayah ⮚ Penguatan infrastruktur ibukota kabupaten ⮚ Penguatan infrastruktur sumberdaya air ⮚ Penguatan infrastruktur kawasan pemukiman Misi-2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Tujuan-2: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak Sasaran-2: Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S3) ⮚ Penguatan sarana/prasaran a pendidikan dan kesehatan ⮚ Pengembangan kurikulum pendidikan ⮚ Penguatan kebudayaan daerah ⮚ Pemerataan jumlah dan kualitas tenaga pendidik ⮚ Pengembanga n literasi, bahasa dan sastra daerah ⮚ Pengembangan bahasa dan sastra daerah 346 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 ⮚ Pemberdayaan masyarakat untuk resiliensi pandemic dan promosi kesehatan ⮚ Pemenuhan sarana/prasaran a dan SDM kesehatan ⮚ Pencegahan dan penanganan stunting ⮚ Penguatan sistem ketersedian obat dan alat kesehatan ⮚ Penguatan sistem keamanan makanan dan minuman ⮚ Pengembangan sistem penyediaan kebutuhan pokok masyarakat ⮚ Pengembangan sistem distribusi kebutuhan pokok masyarakat ⮚ Pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat ⮚ Penguatan sistem pengendalian laju inflasi ⮚ Pengembanga n sistem pengendalian laju inflasi Sasaran-3: Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S3) ⮚ Penataan sistem dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar ⮚ Penguatan basis data dalam pemenuhan SPM terutama dalam mendukung Gerakan Kembali bersekolah ⮚ Pemantapan kapasitas SDM dalam pemenuhan SPM terutama dalam mendukung Gerakan Kembali ke sekolah ⮚ Pemantapan sarana/ pra- sarana dalam pemenuhan SPM ⮚ Peningkatan kualitas capaian pemenuhan SPM ⮚ Pemantapan capaian IKM atas SPM Misi-3: Mendorong daya saing perekonomian daerah Tujuan-3: Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah Sasaran-4: 347 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah (S4) ⮚ Pemulihan perekonomia n dari dampak pandemic Covid-19 ⮚ Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan dan perikanan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengembangan produk ekonomi kreatif dan daya tarik pariwisata ⮚ Pemulihan bisnis UMKM bidang industri kecil dan perdaganga n Peningkatan daya saing produk UMKM serta koperasi Pengembangan kemandirian dan kedaulatan pangan Sasaran-5: Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5) Pengembangan sistem data kemiskinan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu Peningkatan produktivitas tenaga kerja Penanganan lokasi rawan pangan Pengembangan keluarga sejahtera Pemantapan keluarga sejahtera Sasaran-6: Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri (S6) Pengembangan pusat-pusat penyediaan sarana produksi pertanian Penataan kawasan ibu kota kabupaten sebagai sentra agropolitan Penguatan sistem perdagangan komoditas pertanian unggulan Pengembangan kawasan transmigrasi berbasis agribisnis Pemantapan fungsi kawasan terpadu mandiri sebagai sentra agropolitan Penguatan hubungan industrial antara masyarakat dengan perusahaan Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik 348 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi (T4) Sasaran -7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyenggaraan pemerintahan daerah (S7) Penataan organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Pengembangan ASN yang professional bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel Penguatan tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yg jelas, efektif, efisien dan terukur Penataan perundang- undangan untuk berlakunya regulasi daerah yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Pemantapan pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Pemantapan integritas, kompetensi, kapabilitas, pofesionalitas, kinerja dan kesejahteraan SDM aparatur Pemantapan akuntabilitas kinerja dan keuangan birokrasi Sasaran-8 Berkembangnya inovasi daerah (S8) Penguatan fungsi laboratorium inovasi Pemataan inovasi perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah Penguatan kualitas input dan proses inovasi perangkat daerah Penguatan kuatitas output inovasi perangkat daerah Penguatan kualitas outcome inovasi perangkat daerah Misi-5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat Tujuan-5: Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum (T5) Sasaran -9 349 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S9) Penguatan sistem ketertiban dan ketenteram-an berbasis masyarakat Penguatan kerukunan antar ummat beragama dan hubungan antar etnis Penguatan sistem politik dan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial Penguatan kesadaran dan perilaku yang mendukung kesatuan bangsa Misi-6: Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Tujuan-6: Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan (T6) Sasaran-10 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragama n hayati daerah (S10) Penataan perencanaan pengelolan lingkungan hidup Pemantauan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengembangan sistem pengelolaan persampahan terpadu Pemeliharaan keanekaragaman hayati Penguatan kapasitas masyarakat dan multistakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 350 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6.3. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program yang diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara langsung. Program yang tercakup di dalamnya adalah program untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan program untuk mewujudkan visi-misi dan program prioritas kepala daerah. Rumusan program untuk setiap sasaran beserta indikator outcome, target dan kebutuhan pagu indikatifnya dapat dilihat pada Tabel-6.3. 351 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah Kode Misi/Tujuan/Sas aran/Program Indikato r Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome ) Kegiatan (Income) Kon disi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab2020 2021 2022 2023 2024 2025 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Misi 1 : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar Tujuan 1 Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah (T1) Rasio gini (Ketimp angan antar kelomp ok pendap atan) 0.31 4 0.34 1 53,119,394, 974 0.367 39,886,196 ,400 0.375 76,501,196 ,400 0.35 6 94,567,196 ,400 0.34 5 100,754,01 8,300 0.33 9 100,754,01 8,300 Sasaran 1 Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1) Indeks daya saing infrastru ktur ( IKU-1) 65.1 3 73.4 1 53,119,394, 974 74.8 39,886,196 ,400 76.3 76,501,196 ,400 78.0 8 94,567,196 ,400 79.7 100,754,01 8,300 81.1 6 100,754,01 8,300 1 0 3 1 0 PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN Tingkat kemantap an jalan Kabupate n 45,2 5 % 48% 36,022,133, 141 51% 25,100,000 ,000 54% 56,300,000 ,000 57% 59,800,000 ,000 60% 69,800,000 ,000 60% 69,800,000 ,000 PUPR 1 0 3 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenan gan kabupate n/ kota yang dilayani oleh jaringan rigasi 1986 Ha 228 3 Ha 8,461,946,0 00 2626 Ha 1,500,000, 000 3000 Ha 5,300,000, 000 4000 Ha 16,300,000 ,000 5000 Ha 11,300,000 ,000 5000 Ha 11,300,000 ,000 PUPR 352 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 0 3 0 6 PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE Persentas e Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapat en 25% 36% 2,430,000,0 00 41% 2,200,000, 000 45% 3,000,000, 000 51% 7,000,000, 000 55% 7,000,000, 000 55% 7,000,000, 000 PUPR 1 0 3 0 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio kepatuha n IMB 2228 256 2 - 2946 4,500,000, 000 3388 3,900,000, 000 2896 3,900,000, 000 4480 3,900,000, 000 4480 3,900,000, 000 PUPR 1 0 3 1 2 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENATAAN RUANG Persentas e ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupate n) 100 % 100 % 1,700,000,0 00 100% 1,700,000, 000 100% 1,700,000, 000 100 % 1,700,000, 000 100 % 1,700,000, 000 100 % 1,700,000, 000 PUPR 2 1 5 0 2 PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja lalu lintas kabupate n kota 3.81 3007 238 4% 599,877,43 3 2167 % 980,758,00 0 1966% 2,395,758, 000 1800 % 2,610,758, 000 1600 % 3,845,758, 000 1600 % 3,845,758, 000 DISHUB 1 0 4 0 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIM AN Presentas e kawasan permukim an kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 0 100 % 3,594,000,0 00 100% 3,594,000, 000 100% 3,594,000, 000 100 % 2,945,000, 000 100 % 2,945,000, 000 100 % 2,945,000, 000 DISPERKI M 2 1 6 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN INFORMASI DAN KOMUNIKA SI PUBLIK Persentas e layanan publik yang diselengg arakan secara online dan terintegra si 0% 70% 311,438,40 0 70% 311,438,40 0 70% 311,438,40 0 70% 311,438,40 0 100 % 263,260,30 0 100 % 263,260,30 0 DISANKO MINFO 353 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Tujuan 2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak (T2) Indeks kepuas an masyar akat C C 307,200,69 0,685 C 518,284,53 7,824 C 684,476,16 0,562 B 709,698,82 3,536 B 655,383,32 3,160 B 656,819,22 3,160 Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S2) Indeks pemban gunan manusi a (IKU- 2) 65.7 1 66.3 4 136,010,59 4,075 67 290,607,81 2,583 67.14 485,331,92 3,321 67.4 526,477,06 7,895 67.6 485,239,88 8,219 67.6 9 486,675,78 8,219 1 0 1 0 3 PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULUM Persentas e Kurikulum Yang ditetapka n 0 67% 200,000,00 0 70% 1,040,000, 000 75% 790,000,00 0 80% 2,099,428, 532 83% 3,466,857, 064 85% 3,466,857, 064 Dinas Pendidika n 1 0 1 0 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidi kan Dengan Satuan Pendidika n 75% 75.0 0% 600000000 00.00% 80% 600,000,00 0 85% 600,000,00 0 90% 600,000,00 0 95% 600,000,00 0 100 % 600,000,00 0 Dinas Pendidika n 1 0 1 0 5 PROGRAM PENGENDA LIAN PERIZINAN PENDIDIKA N Persentas e Satuan Pendidika n PAUD dan Nonforma l yang diselengg arakan Masyarak at Memiliki Izin 80% 83% 90,000,000 85% 90,000,000 87% 36,000,000 90% 18,000,000 93% 18,000,000 95% 18,000,000 Dinas Pendidika n 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT Cakupan Partisipas i Masyarak at (D/S) 69.9 2% 75% % 39,657,999, 710 80% 40,375,000 ,000 85% 41,375,000 ,000 90% 42,375,000 ,000 95% 43,375,000 ,000 100 % 43,375,000 ,000 Dinas Kesehatan 354 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Rata-rata pencapai an SPM RSUD 50% 52% 21,062,250, 984 54% 35,050,000 ,000 56% 41,700,000 ,000 58% 46,995,000 ,000 60% 41,539,500 ,000 60% 41,539,500 ,000 RSUD - Persentas e Keluarga Sehat 0.00 % 10% 22,794,710, 071 15% 65,870,000 ,000 20% 21,455,100 ,000 25% 35,358,100 ,000 30% 17,566,300 ,000 35% 17,566,300 ,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 0 3 PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N Persentas e Puskesm as Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehata n Sesuai Standar 0.00 % 100 % 2,979,333,6 81 100% 6,100,000, 000 100% 6,100,000, 000 100 % 6,100,000, 000 100 % 6,100,000, 000 100 % 6,100,000, 000 Dinas Kesehatan 1 0 2 0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATA N DAN MAKANAN MINUMAN Persentas e Penggun aan Obat Rasional 0.00 % 100 % 326,777,08 1 100% 350,000,00 0 100% 350,000,00 0 100 % 350,000,00 0 100 % 350,000,00 0 100 % 350,000,00 0 Dinas Kesehatan 2 1 4 0 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCAN A (KB) Persentas e Penggun aan Kontrase psi Jangka Panjang (MKJP) 19% 22% 3,567,165,4 02 25% 3,567,165, 402 35% 3,567,165, 402 45% 3,602,531, 579 55% 3,812,291, 820 55% 3,812,291, 820 PPKBP3A 2 1 4 0 4 PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Ratio akseptor KB 77.1 1% 77.1 1% 1,041,451,1 70 77.50 % 1,041,451, 170 78.15 % 1,362,861, 908 78.5 0% 1,328,211, 773 78.8 0% 1,437,943, 324 78.8 0% 1,437,943, 324 PPKBP3A 2 1 4 0 2 PROGRAM PENGENDA LIAN PENDUDUK Laju Pertumbu han Penduduk ( LPP ) 35% 35% 520,596,01 1 40% 520,596,01 1 50% 497,096,01 1 65% 497,096,01 1 80% 497,096,01 1 80% 497,096,01 1 DP2KBP3 A 355 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN Persentas e Pemuda yang Mendapat kan Pelatihan Kader Pengemb angan Kepemim pinan, Kepedulia n, Kesukarel aan dan Kepelopo ran Pemuda 0% 0% - 70% 3,870,000, 000 75% 3,295,000, 000 80% 3,800,000, 000 85% 4,455,000, 000 85% 4,455,000, 000 Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN Persentas e peningkat an prestasi olahraga 0% 0% - 46% 31,192,000 ,000 46% 301,800,00 0,000 46% 301,890,00 0,000 46% 302,200,00 0,000 46% 302,200,00 0,000 Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga 2 1 9 0 4 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN Persentas e Pengemb angan Keperam ukaan 0% 0% - 40% 450,000,00 0 50% 450,000,00 0 55% 450,000,00 0 60% 450,000,00 0 60% 450,000,00 0 Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga 2 2 3 0 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTA KAAN Persentas e perpustak aan sesuai Standar Nasional Perpustak aan 0% 0% - 2000 % 660,000,00 0 2000% 745,000,00 0 2000 % 765,000,00 0 2000 % 690,000,00 0 2000 % 690,000,00 0 DISPERP US& ARSIP 2 2 3 0 3 PROGRAM PELESTARI AN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentas e koleksi nasional Naskah Kuno yang dilestarika n 0% 0% - 5 Nask ah 50,000,000 6 Naska h 60,000,000 8 Nask ah 45,000,000 9 Nask ah 70,000,000 9 Nask ah 70,000,000 DISPERP US& ARSIP 356 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 2 4 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN ARSIP Persentas e Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipka n di Kearsipan 0% 0% - 1471 % 150,000,00 0 1765% 180,000,00 0 2059 % 80,000,000 2353 % 1,580,000, 000 2353 % 1,580,000, 000 DISPERP US& ARSIP 2 2 4 0 3 PROGRAM PERLINDUN GAN DAN PENYELAM ATAN ARSIP Persentas e perlindun gan dan penyelam atan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 0 0 - 0 95,000,000 5 Arsip 70,000,000 5 Arsip 70,000,000 50 Arsip 420,000,00 0 50 Arsip 420,000,00 0 DISPERP US& ARSIP 2 2 4 0 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNA AN ARSIP Persentas e penerbita n izin pengguna an arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupate n yang sesuai NSPK 0 0 - 2 Izin 95,000,000 - - 2 Izin 50,000,000 - - - - DISPERP US& ARSIP 2 0 8 0 2 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N Persentas e anggaran Renspons if gender terhadap APBD 0.10 % 1% 83,000,000 1% 160,000,00 0 1% 65,000,000 1% 50,000,000 1% 65,000,000 1% 393,000,00 0 PPKBP3A 2 0 8 0 3 PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUA N Rasio kekerasa n terhadap perempua n, termasuk TPPO (per 100.000 100 % 100 % 195,000,00 0 100% 210,000,00 0 100% 150,000,00 0 100 % 150,000,00 0 100 % 150,000,00 0 100 % 150,000,00 0 PPKBP3A 357 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 penduduk perempua n) 2 0 8 0 7 PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK persentas e anak korban kekerasa n yang dilayani 100 % 100 % 119,999,30 2 100% 690,000,00 0 100% 395,000,00 0 100 % 540,000,00 0 100 % 535,000,00 0 100 % 530,000,00 0 DP2KBP3 A 2 0 8 0 4 PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELUARGA Cakupan Penyeles aiaan Pengadu an Perlindun gan Perempu an dan anak dari Tindak Kekerasa n 100 % 0 - 1 242,000,00 0 1 137,000,00 0 1 142,000,00 0 1 200,000,00 0 100 % 155,000,00 0 DP2KBP3 A 3 3 0 0 4 PROGRAM STABILISAS I HARGA BARANG KEBUTUHA N POKOK DAN BARANG PENTING Cakupan ketersedi aan barang kebutuha n pokok sepanjan g tahun 51.2 1 51.2 1 219,000,00 0 54.2 409,500,00 0 59.2 411,500,00 0 64.3 413,500,00 0 69.2 415,500,00 0 69.2 415,500,00 0 Bagian Ekonomi, SETDA 3 3 0 0 5 PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR Nilai Ekspor bersih 1268 0 - 1,50 263,000,00 0 1,70 288,000,00 0 1,85 328,000,00 0 1,90 473,000,00 0 1,90 473,000,00 0 Dagperin 3 3 0 0 6 PROGRAM STANDARIS ASI DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN Persentas e UTTP yang telah bertanda tera sah 99% 99% 21,000,000 100% 160,000,00 0 100% 160,000,00 0 100 % 185,000,00 0 100 % 185,000,00 0 100 % 185,000,00 0 Dagperin Sasaran 3 Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S3) Rata- rata capaian SPM Pelayan an Dasar (IKU-3) 100 % 171,190,09 6,610 100% 227,676,72 5,241 100% 199,144,23 7,241 100 % 183,221,75 5,641 100 % 170,143,43 4,941 100 % 170,143,43 4,941 1 0 1 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN PENDIDIKA N APK SD; APK SMP; APK PAUD; 100. 00% 100 % 59,572,481, 000 100% 68,146,429 ,000 100% 72,489,541 ,000 100 % 71,998,506 ,000 100 % 66,791,541 ,000 100 % 66,791,541 ,000 Dinas Pendidika n 358 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 APK Pendidika n Kesetara an 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT Persentas e Keluarga Sehat 10% 22,794,710, 071 15% 65,870,000 ,000 20% 21,455,100 ,000 25% 35,358,100 ,000 30% 17,566,300 ,000 35% 17,566,300 ,000 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N Persentas e Puskesm as Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehata n Sesuai Standar 100 % 2,979,333,6 81 100% 6,100,000, 000 100% 6,100,000, 000 100 % 6,100,000, 000 100 % 6,100,000, 000 100 % 6,100,000, 000 Dinas Kesehatan 1 0 3 0 3 PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAN AIR UMUM Persentas e jumlah rumah tangga yang mendapat kan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindung i terhadap rumah tangga di seluruh kabupate n 70.0 0% 70.0 0% 17,746,630, 817 100.0 0% 17,500,000 ,000 100.00 % 28,500,000 ,000 100. 00% 27,000,000 ,000 100. 00% 38,200,000 ,000 100. 00% 38,200,000 ,000 PUPR 359 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 0 3 0 5 PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentas e jumlah rumah tangga yang memperol eh layanan air limbah domestik 22,1 1% 100. 00% 33,300,000, 000 100% 32,800,000 ,000 100% 33,300,000 ,000 100 % 27,800,000 ,000 100 % 28,300,000 ,000 100 % 28,300,000 ,000 PUPR 1 0 4 0 2 PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHA N Persentas e penyedia an dan rehabilita si rumah layak huni bagi korban bencana kabupate n/kota 0% 100 % 619,000,00 0 100% 619,000,00 0 100% 619,000,00 0 100 % 1,089,000, 000 100 % 599,000,00 0 100 % 599,000,00 0 DISPERKI M 1 0 5 0 2 PROGRAM PENINGKAT AN KETENTER AMAN DAN KETERTIBA N UMUM Persentas e gangguan ketentram an dan ketertiban umum serta perlindun gan masyarak at yang dapat diselesaik an 82% 100 % 1,713,719,7 00 100% 1,713,719, 700 100% 1,713,719, 700 100 % 1,563,962, 400 100 % 1,322,024, 550 100 % 1,322,024, 550 Dinas Trantib 1 0 5 0 4 PROGRAM PENCEGAH AN, PENANGGU LANGAN, PENYELAM ATAN KEBAKARA N DAN PENYELAM ATAN NON KEBAKARA N Presentas e Pelayana nan Penyelam atan dan evakuasi Korban Kebakara n dan non kebakara n 100 % 100 % 1,713,719,7 00 100% 1,713,719, 700 100% 1,713,719, 700 100 % 1,563,962, 400 100 % 1,322,024, 550 100 % 1,322,024, 550 Dinas Trantib 1 . 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA Persentas e warga negara terdampa k bencana yang tertangani sesuai standar 70% 76% 29,206,556, 841 96% 29,206,556 ,841 100% 29,206,556 ,841 100 % 6,599,124, 841 100 % 5,573,444, 841 100 % 5,573,444, 841 BPBD 360 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 0 6 0 4 PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL Persentas e penyanda ng disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandan gan pengemis yang terpenuhi kebutuha n dasarnya di luar panti 46.6 1% 100 % 200,000,00 0 100% 200,000,00 0 100% 324,300,00 0 100 % 329,300,00 0 100 % 384,300,00 0 100 % 384,300,00 0 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 PROGRAM PENANGAN AN BENCANA Persentas e korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuha n dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupate n/kota 100 % 100 % 667,574,80 0 100% 1,682,300, 000 100% 1,547,300, 000 100 % 1,644,800, 000 100 % 1,809,800, 000 100 % 1,809,800, 000 DINAS SOSIAL 2 1 2 0 2 PROGRAM PENDAFTA RAN PENDUDUK Persentas e Penduduk Ber KTP Elektronik 92% 93% 200,000,00 0 94% 200,000,00 0 95% 200,000,00 0 97% 200,000,00 0 98% 200,000,00 0 98% 200,000,00 0 Dinas Kependud ukan dan Capil 2 1 2 0 3 PROGRAM PENCATAT AN SIPIL Persentas e kepemilik an akta kelahiran 61% 70% 200,000,00 0 75% 200,000,00 0 80% 200,000,00 0 85% 200,000,00 0 90% 200,000,00 0 90% 200,000,00 0 Dinas Kependud ukan dan Capil 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANA N PUBLIK Indeks persepsi masyarak at terhadap pelayana n kantor kecamata n Baik Baik 276,370,00 0 Baik 1,725,000, 000 Baik 1,775,000, 000 Baik 1,775,000, 000 Baik 1,775,000, 000 Baik 1,775,000, 000 Kecamata n 361 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Misi 3 : Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Tujuan 3 Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (T3) PDRB/k apita (juta rupiah) ADHB 23.5 7 24.1 8 14,267,942, 336 26.86 29,222,200 ,000 26.51 32,762,362 ,520 27.1 6 34,127,200 ,000 28.6 7 36,974,362 ,520 29.2 1 36,974,362 ,520 Sasaran 4 Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah (S4) Pertum buhan ekonom i (persen ) (IKU- 4) -0.4 1.69 10,968,174, 903 3.87 21,199,000 ,000 4.33 22,963,162 ,520 5.17 24,147,000 ,000 5.84 26,783,162 ,520 6.15 26,783,162 ,520 Tingkat pengan gguran terbuka (IKU-5) (persen ) 2.71 2.62 2.53 2.52 2.48 2.45 2.44 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN Persentas e peningkat an produksi komodita s pertanian 2,60 % 2,67 % 2,850,000,0 00 2,72 % 3,285,000, 000 2,76% 3,285,000, 000 2,79 % 3,285,000, 000 2,46 % 3,285,000, 000 2,46 % 3,285,000, 000 Dinas Pertanian 3 2 7 0 4 PROGRAM PENGENDA LIAN KESEHATA N HEWAN DAN KESEHATA N MASYARAK AT VETERINER persentas e meningka tnya populasi ternak 100 % 100 % 100,000,00 0 2% 595,000,00 0 2,20% 830,000,00 0 2,30 % 830,000,00 0 2,40 % 830,000,00 0 2,40 % 830,000,00 0 Dinas Pertanian 3 3 0 0 3 PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN Jumlah Sarana dan Prasaran a perdagan gan yang tersedia 1723 172 3 815,000,00 0 1747 3,936,000, 000 1771 3,936,000, 000 1795 3,946,500, 000 1819 3,967,500, 000 1819 3,967,500, 000 Dagperin 362 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 3 1 0 2 PROGRAM PERENCAN AAN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI Persentas e Pertumbu han Industri - 19.4 872 - 8.62 62 1,080,000,0 00 5.897 4359 1,894,500, 000 18.717 94872 1,369,500, 000 31.5 3846 1,544,500, 000 44.3 5897 1,619,500, 000 44.3 5897 1,619,500, 000 Dagperin 2 1 7 0 7 PROGRAM PEMBERDA YAAN USAHA MENENGAH , USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentas e pertumbu han wirausah a baru yang berskala mikro 85% 100 % 131,997,70 0 100% 168,500,00 0 100% 307,662,52 0 100 % 256,000,00 0 100 % 351,162,52 0 100 % 351,162,52 0 Dinas PM, KUKM 2 1 7 0 8 PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM Persentas e jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengemb angan usaha 85% 100 % 676,660,91 0 100% 975,000,00 0 100% 855,000,00 0 100 % 775,000,00 0 100 % 1,010,000, 000 100 % 1,010,000, 000 Dinas PM, KUKM 2 1 7 0 3 PROGRAM PENGAWAS AN DAN PEMERIKSA AN KOPERASI Persentas e pemeriks aan dan pengawa san yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggot aan dalam daerah kabupate n 36,3 6% 0% - 100% 110,000,00 0 100% 115,000,00 0 100 % 115,000,00 0 100 % 115,000,00 0 100 % 115,000,00 0 Dinas PM, KUKM 2 1 8 0 2 PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAMA N MODAL Persentas e peningkat an investasi di kabupate n 0% 100 % 53,582,568 100% 300,000,00 0 100% 250,000,00 0 100 % 80,000,000 100 % 30,000,000 100 % 30,000,000 Dinas PM, KUKM 2 1 8 0 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMA N MODAL persentas e pelaksan aan promosi penanam an modal 0% 100 % 171,292,70 3 100% 285,000,00 0 100% 285,000,00 0 100 % 385,000,00 0 100 % 285,000,00 0 100 % 285,000,00 0 Dinas PM, KUKM 363 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT A Persentas i daya tarik destinasi Pariwisat a 0.33 14,6 6% 3,065,000,0 00 0.65 6,200,000, 000 0.7 8,320,000, 000 0.8 9,480,000, 000 1 11,800,000 ,000 1 11,800,000 ,000 Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF Persentas e pengemb angan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 0 0.4 600,000,00 0 0.6 1,050,000, 000 0.8 1,050,000, 000 0.9 1,050,000, 000 1 1,050,000, 000 1 1,050,000, 000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 5 0 2 0 4 PROGRAM PENGELOL AAN PENDAPAT AN DAERAH persentas e Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 6% 6% 924,641,02 2 6% 1,470,000, 000 6% 1,370,000, 000 6% 1,370,000, 000 6% 1,370,000, 000 6% 1,370,000, 000 badan Keuangan 2 1 3 0 5 PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT persentas e lembaga kemasyar akatan yang diberdaya kan 100 % 100 % 320,000,00 0 100% 720,000,00 0 100% 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 Dinas PMD 2 . 0 7 0 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIV ITAS TENAGA KERJA Persentas e tenaga kerja bersertifik at kompeten si 10% 15% 120,000,00 0 20% 130,000,00 0 25% 150,000,00 0 30% 170,000,00 0 40% 190,000,00 0 40% 190,000,00 0 DISTRAN SNAKER 2 . 0 7 0 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentas e jumlah perusaha an yang berselisih 100 % 100 % 60,000,000 100% 80,000,000 100% 120,000,00 0 100 % 140,000,00 0 100 % 160,000,00 0 100 % 160,000,00 0 DISTRAN SNAKER 364 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Sasaran 5 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Angka kemiski nan (IKU-6) (persen ) 6.79 6.76 2,708,562,4 33 6.3 5,443,200, 000 6.13 6,017,200, 000 5.84 6,065,200, 000 5.61 6,294,200, 000 5.5 6,294,200, 000 1 0 6 0 5 PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentas e PMKS yang memperol eh layanan perlindun gan dan Jaminan sosial 100 % 100 % 650,000,00 0 100% 900,400,00 0 100% 900,400,00 0 100 % 900,400,00 0 100 % 944,400,00 0 100 % 944,400,00 0 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 PROGRAM PEMBERDA YAAN SOSIAL Persentas e jenis PSKS yang menerima layanan pemberda yaan sosial 71.4 2% 100 % 233,835,85 5 100% 513,800,00 0 100% 738,800,00 0 100 % 513,800,00 0 100 % 513,800,00 0 100 % 513,800,00 0 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL Persentas e PMKS yang menerima Layanan Rehabilita si Sosial 45% 45% 200,000,00 0 65% 200,000,00 0 85% 440,000,00 0 90% 605,000,00 0 100 % 735,000,00 0 100 % 735,000,00 0 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 3 PROGRAM PENANGAN AN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASA N Persentas e Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasa n yang ditangani 100 % 100 % 15,000,000 100% 21,000,000 100% 23,000,000 100 % 23,000,000 100 % 23,000,000 100 % 23,000,000 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 7 PROGRAM PENGELOL AAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentas e Taman Makam Pahlawan yang dikelola 100 % 100 % 61,726,578 100% 112,000,00 0 100% 112,000,00 0 100 % 112,000,00 0 100 % 112,000,00 0 100 % 112,000,00 0 DINAS SOSIAL 2 0 9 0 3 PROGRAM PENINGKAT AN DIVERSIFIK ASI DAN KETAHANA N PANGAN MASYARAK AT Persentas e peningkat an diversifika si dan ketahana n pangan masyarak at 100 % 100 % 1,378,000,0 00 100% 1,785,000, 000 100% 1,892,000, 000 100 % 2,000,000, 000 100 % 2,055,000, 000 100 % 2,055,000, 000 Ketahanan Pangan 365 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 0 9 0 4 PROGRAM PENANGAN AN KERAWANA N PANGAN P)ersenta se penangan an kerawana n pangan 100 % 100 % 85,000,000 100% 725,000,00 0 100% 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 Ketahanan Pangan 2 0 9 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATA N DAN KEMANDIRI AN PANGAN Persentas e pengelola an sumber daya ekonomi untuk kedaulata n dan kemandiri an pangan 0% 0% - 100% 461,000,00 0 100% 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0 Ketahanan Pangan 2 0 9 0 5 PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN Persentas e pengawa san keamana n pangan 100 % 100 % 85,000,000 100% 725,000,00 0 100% 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 Ketahanan Pangan Sasaran 6 Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri Kontrib usi Sektor pertania n dalam PDRB (IKU-7) (persen ) 71.8 1 71.8 7 591,205,00 0 72.19 2,580,000, 000 72.18 3,782,000, 000 72.5 2 3,915,000, 000 72.4 1 3,897,000, 000 72.0 8 3,897,000, 000 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUH AN PERTANIAN presentas e cakupan pembinaa n kelembag aan penyuluh an pertanian dan kelembag aan petani 100 % 100 % 190,000,00 0 100% 510,000,00 0 100% 760,000,00 0 100 % 510,000,00 0 100 % 710,000,00 0 100 % 710,000,00 0 Dinas Pertanian 3 2 7 0 3 PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN PRASARAN A PERTANIAN presentas e ketersedi aan prasarana pertanian 30% 31% 200,000,00 0 32% 1,560,000, 000 35% 1,860,000, 000 36% 2,210,000, 000 40% 1,860,000, 000 40% 1,860,000, 000 Dinas Pertanian 3 2 7 0 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentas e peningkat an usaha 0% 0% - 1% 235,000,00 0 1,25% 835,000,00 0 1,27 % 835,000,00 0 1,29 % 835,000,00 0 1,29 % 835,000,00 0 Dinas Pertanian 366 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 bidang pertanian dan peternaka n 3 3 2 0 4 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAWASAN TRANSMIG RASI Persentas e Produktivi tas Pertanain pada kawasan Transmigr asi 0 46% 134,000,00 0 66% 160,000,00 0 74% 205,000,00 0 82% 230,000,00 0 88% 270,000,00 0 88% 270,000,00 0 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja 3 3 0 0 7 PROGRAM PENGGUNA AN DAN PEMASARA N PRODUK DALAM NEGERI Persentas i produk dalam negeri yang dipasarka n dan digunaka n 0 20% 67,205,000 30% 115,000,00 0 45% 122,000,00 0 55% 130,000,00 0 65% 222,000,00 0 65% 222,000,00 0 Dinas Perdagan gan dan Perindustri an Misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan 4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n reformasi birokrasi (T4) Indeks Reform asi Birokra si (IRB) C 31,738,742, 997 C 40,192,261 ,848 CC 42,042,180 ,119 CC 48,358,136 ,105 CC 48,852,996 ,521 CC 48,852,996 ,521 Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah Nilai LPPD (IKU-8) 2,9 28,903,742, 997 3 37,372,261 ,848 3,01 39,187,180 ,119 3,02 45,468,136 ,105 3,03 45,937,996 ,521 3,04 45,937,996 ,521Indeks Pengel olaan Keuang an Daerah (IPKD) (IKU-9) SAKIP Opini BPK WTP WT P WTP WTP WTP WTP WTP 367 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 0 1 0 2 PROGRAM PERENCAN AAN, PENGENDA LIAN DAN EVALUASI PEMBANGU NAN DAERAH Persentas e kesesuaia n penjabara n dokumen perencan aan dan pengangg aran 100 % 100 % 1,375,000,0 00 100% 1,075,000, 000 100% 1,085,000, 000 100 % 1,090,000, 000 100 % 1,310,000, 000 100 % 1,310,000, 000 BAPPEDA 5 0 1 0 3 PROGRAM KOORDINA SI DAN SINKRONIS ASI PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH Persentas e Dokumen Perencan aan Yang sesuai dengan pengangg aran 100 % 100 % 2,378,000,0 00 100% 2,496,800, 000 100% 3,015,600, 000 100 % 3,064,400, 000 100 % 3,383,200, 000 100 % 3,383,200, 000 BAPPEDA 6 0 1 0 2 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENGAWAS AN Persentas e Penyelen garaan Pengawa san Internal dan Pengawa san Tujuan Tertentu yang Ditangani 100 % 100 % 1,836,550,8 00 100% 3,862,020, 000 100% 4,055,121, 000 100 % 4,257,877, 050 100 % 4,465,699, 403 100 % 4,465,699, 403 INSPEKT ORAT 6 0 1 0 3 PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI Persentas e Kebijakan yang dirumusk an pelaksan aannya, pendampi ngan dan asistensi 100 % 100 % 266,286,90 0 100% 653,872,79 0 100% 686,566,43 0 100 % 720,894,75 1 100 % 756,939,48 9 100 % 756,939,48 9 INSPEKT ORAT 5 0 4 0 2 PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio jabatan fungsiona l yang bersertifik at kompeten si (tidak termasuk guru dan Nakes) (%) 96% 96% 87,370,776 97% 258,517,77 6 98% 367,565,89 8 99% 4,627,458, 705 100 % 3,928,399, 279 100 % 3,928,399, 279 BKPP 368 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 0 3 0 2 PROGRAM KEPEGAWA IAN DAERAH Rasio Pegawai Fungsion al (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehata n 0.06 9 7% 650,588,95 4 8% 1,036,725, 641 15% 1,560,170, 795 17% 1,398,065, 939 19% 1,725,702, 628 19% 1,725,702, 628 BKPP Rasio pegawai pendidika n tinggi dan menenga h dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehata n 0.15 34 15% 650,588,95 4 15% 1,036,725, 641 14% 1,560,170, 795 14% 1,398,065, 939 13% 1,725,702, 628 13% 1,725,702, 628 BKPP 5 0 2 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN KEUANGAN DAERAH Rasio PAD 100 % 100 % 10,738,116, 364 100% 15,710,000 ,000 100% 12,410,000 ,000 100 % 12,660,000 ,000 100 % 13,010,000 ,000 100 % 13,010,000 ,000 badan Keuangan 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA Persentas e penyelen ggaraan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundan gan yang berlaku 90% 95% 77,150,000 95% 1,940,000, 000 95% 1,940,000, 000 100 % 1,940,000, 000 100 % 1,940,000, 000 100 % 1,940,000, 000 Kecamata n 2 1 3 0 4 PROGRAM ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN DESA persentas e pengenta san desa tertinggal 100 % 100 % 248,400,00 0 100% 710,000,00 0 100% 690,000,00 0 100 % 520,000,00 0 100 % 470,000,00 0 100 % 470,000,00 0 Dinas PMD 2 1 3 0 2 PROGRAM PENATAAN DESA Persentas e peningkat an status desa mandiri 100 % 100 % 360,000,00 0 100% 360,000,00 0 100% 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 Dinas PMD 2 1 3 0 3 PROGRAM PENINGKAT AN KERJASAM A DESA persentas e jumlah desa yang terfasilita asi kerjasam 100 % 100 % 120,000,00 0 100% 120,000,00 0 100% 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 Dinas PMD 369 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 a antar desa 4 0 2 0 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentas e Dukunga n Pelaksan aan Tugas dan Fungsi DPRD 0% 100 % 10,115,690, 250 100% 8,112,600, 000 100% 11,336,985 ,202 100 % 13,311,373 ,722 100 % 12,742,353 ,095 100 % 12,742,353 ,095 Set DPRD Sasaran 8 Berkembangnya inovasi daerah Indeks inovasi daerah (IKU- 10) 3 50 2,835,000,0 00 100 2,820,000, 000 200 2,855,000, 000 300 2,890,000, 000 500 2,915,000, 000 500 2,915,000, 000 5 0 5 0 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengemb angan Pembang unan Daerah yang Dilaksana kan 0% 20% 2,835,000,0 00 100% 2,820,000, 000 100% 2,855,000, 000 100 % 2,890,000, 000 100 % 2,915,000, 000 100 % 2,915,000, 000 BAPPEDA Misi 5 : Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat Tujuan 5 Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum Indeks Kriminal itas 77,150,000 2,895,000, 000 2,870,500, 000 2,875,000, 000 2,880,000, 000 7,286,748, 500 Sasaran 9 Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Persent ase Penuru nan ganggu an ketenter aman dan ketertib an umum 77,150,000 2,895,000, 000 2,870,500, 000 2,875,000, 000 2,880,000, 000 7,286,748, 500 370 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 (IKU- 11) 8 0 1 0 6 PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPAD AAN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGAN AN KONFLIK SOSIAL Persentas e peningkat an kewaspad aan nasiaonal dan capaian penangan an konflik 0% 0% - 100% 275,000,00 0 100% 275,000,00 0 100 % 275,000,00 0 100 % 275,000,00 0 100 % 275,000,00 0 Kesbangp ol 8 0 1 0 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANA N EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentas e kelompok yang dibina ketahana n ekonomi, sosial, dan budayany a. 0% 0% - 75% 145,000,00 0 80% 145,500,00 0 83% 150,000,00 0 85% 155,000,00 0 85% 155,000,00 0 Kesbangp ol 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM Persentas e kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an 0% 0% - 100% 1,200,000, 000 100% 1,200,000, 000 100 % 1,200,000, 000 100 % 1,200,000, 000 100 % 1,200,000, 000 Kecamata n 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM Rasio kasus intolerans i SARA per 1.000 penduduk 0 0 77,150,000 0 1,275,000, 000 0 1,250,000, 000 0 1,250,000, 000 0 1,250,000, 000 0 1,250,000, 000 Kecamata n 4 0 1 0 2 PROGRAM PEMERINTA HAN DAN KESEJAHTE RAAN RAKYAT Persentas e capaian program pemerinta han dan kesejahte 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4,406,748, 500 Setda 371 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 raan rakyat Misi 6 : Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Tujuan 6 Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan Predika t daya dukung lingkun gan (katego ri) 5,902,083,1 38 7,900,014, 926 24,900,014 ,926 24,524,734 ,926 36,937,334 ,926 36,937,334 ,926 Sasaran 10 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragama n hayati daerah Indeks Kualitas Lingkun gan hidup daerah (IKLHD) (IKU- 12) 74,7 1 5,902,083,1 38 75,00 7,900,014, 926 75,29 24,900,014 ,926 75,5 9 24,524,734 ,926 76,0 0 36,937,334 ,926 76,0 0 36,937,334 ,926 2 1 1 0 2 PROGRAM PERENCAN AAN LINGKUNGA N HIDUP Persentas e dokumen perencan aan lingkunga n hdiup yang tersedia - 20% 407,458,19 6 0% - 20% 500,000,00 0 40% 60,000,000 60% 660,000,00 0 60% 660,000,00 0 Dinas Lingkunga n Hidup 2 1 1 0 3 PROGRAM PENGENDA LIAN PENCEMAR AN DAN/ATAU KERUSAKA N LINGKUNGA N HIDUP Cakupan wilayah pengenda lian pencemar an dan/ atau kerusaka n lingkunga n 0% 0% - 100% 525,000,00 0 100% 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 Dinas Lingkunga n Hidup 372 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 1 1 0 5 PROGRAM PENGENDA LIAN BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentas e Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordin asikan Pengend alian Limbahny a 0% 0% - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 Dinas Lingkunga n Hidup 2 1 1 1 1 PROGRAM PENGELOL AAN PERSAMPA HAN Persentas e sampah yang dikelola 71% 72% 1,549,610,0 16 73.00 % 1,600,000, 000 74.00 % 1,600,000, 000 75.0 0% 1,600,000, 000 76.0 0% 1,650,000, 000 76.0 0% 1,650,000, 000 Dinas Lingkunga n Hidup 1 0 3 0 4 PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOL AAN PERSAMPA HAN REGIONAL rasio luas penampu ngan sampah perkotaan terhadap total sampah perkotaan 2200 300 0 1,650,000,0 00 3700 1,650,000, 000 4400 1,650,000, 000 5100 1,650,000, 000 5800 1,650,000, 000 5800 1,650,000, 000 PUPR 1 0 3 0 2 PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas kawasan permukim an rawan banjir yang terlindung i oleh infrastrutk ru pengenda lian banjir di WS kewenan gan kab/ kota 29.7 % 33.7 % - 36.7 % 1,500,000, 000 39.7% 18,000,000 ,000 42.7 % 18,000,000 ,000 45.7 % 30,000,000 ,000 45.7 % 30,000,000 ,000 PUPR 3 2 7 0 5 PROGRAM PENGENDA LIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN Persentas e penuruna n kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 0% 0% 300,000,00 0 100% 550,000,00 0 100% 550,000,00 0 100 % 550,000,00 0 100 % 550,000,00 0 100 % 550,000,00 0 Dinas Pertanian 373 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 . 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA Persentas e Desa Tangguh Bencana 0% 100 % 1,995,014,92 6 100% 1,995,014,9 26 100% 1,995,014,9 26 100% 2,059,734,9 26 100% 1,822,334,9 26 100% 1,822,334,9 26 BPBD 374 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja langsung, berupa implementasi program-program pembangunan jangka menengah daerah, baik rumusan program pembangunan daerah maupun rumusan program perangkat daerah. Dalam perspektif RPJMD ini, kerangka pendanaan akan diproyeksikan kemampuan fiskal daerah yang dialokasikan untuk prioritas pertama, prioritas kedua serta prioritas ketiga untuk periode 2021-2026. 7.1.1 Asumsi Makro dan Sosial Daerah Guna memproyeksi kondisi masa depan keuangan daerah, khususnya menyangkut kerangka pendanaan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran diperlukan asumsi makro ekonomi dan sosial yang berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah bersangkutan. Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi daerah,
(2)PDRB per kapita, (3) tingkat inflasi, (4) tingkat pengangguran terbuka, (5) Indeks Pembangunan Manusia, (6) tingkat kemiskinan sert (&) Rasio Gini) yang menjadi faktor determinan dalam capaian kinerja keuangan daerah untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam perspektif peningkatan penerimaan daerah, baik berupa pendapatan maupun penerimaan pembiayaan, asumsi makro ekonomi dan sosial daerah merupakan potensi dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah diharapkan selalu membaik karena bukan hanya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi juga diharapkanmenjadi sumber- sumber penerimaan keuangan daerah yang baik. Dengan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, disertai dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi 375 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pendapatan daerah, maka kemampuan dan kapasitas keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, dalam perspektif pengeluaran dan belanja daerah, asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang ditetapkan akan berimplikasi pada tingginya kebutuhan fiskal daerah. Pada sisi yang lain, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pengeluaran pembiayaan dan belanja daerah, yang pada tahapan selanjutnya diharapkan dapat menciptakan sumber-sumber peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selengkapnya asumsi-asumsi tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 7. 1 Proyeksi Indikator Makro DaerahKabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 No Indikator Makro Daerah Baseline Proyeksi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi -0,40 1,69 3,87 4,33 5,17 5,84 6,15 2 PDRB Per Kapita 23,57 24,18 25,86 26,51 27,16 28,67 29,21 3 Inflasi 1,80 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 4 TPT 2,71 2,62 2,53 2,52 2,48 2,45 2,44 5 IPM 65,71 66,34 67,00 67,14 67,40 67,60 67,69 6 Tingkat Kemiskinan 6,79 6,76 6,30 6,13 5,84 5,61 5,50 7 Rasio Gini 0,314 0,341 0,367 0,375 0,356 0,345 0,339 Sumber: Proyeksi Tim Penyusun, 2021 Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan akan terus membaik, dengan mengandalkan sumber pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian yang terbukti mampu tetap bertumbuh pada saat sektor lainnya terdampak Pandemik COVID-19, pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan diharapkan akan semakin akseleratif melalui kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustry. 376 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 7. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021- 2026 Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah PDRB per kapita diprediksi akan terus membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang stabil di angka 2,5 1, tingkat inflasi yang stabil disekitaran 2,0% selama periode sebelumnya mampu tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu tetap menekan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan juga diprediksi akan terus menurun selama periode 2021-2026. Tabel 7. 3 Proyeksi PDRB Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah Pengembangan agribisnis dan agroindustri yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan akan berdampak tumbuhnya investasi dalam skala kecil dan menengah pada sektor UMKM berbasis pertanian/perikanan, baik diperdesaan maupun yang bercirikan perkotaa, bukan hanya diharapkan mampu mereduksi ketimpangan 1,69 3,87 4,33 5,17 5,84 6,15 3,027 3,105 3,118 4,093 4,112 4,105 0 1 2 3 4 5 6 7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) Proyeksi Sumber Pertumbuhan dari Sektor Pertanian (%) 25,18 26,86 27,51 28,16 28,67 29,21 6,06 5,3 5,13 4,84 4,61 4,5 0 5 10 15 20 25 30 35 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Proyeksi PDRB Per Kapita (juta rupiah) Proyeksi Tingkat Kemiskinan (%) 377 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pendapatan masyarakat, tetapi juga akan menyerap tenaga kerja yang labor intensive sehingga terus akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Tabel 7. 4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah Peningkatan Rasio Gini selama periode 2021-2024 merupakan konsekuensi pertumbuhan ekonomi akseleratif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, dan angka Rasio Gini akan kembali menurun meningkatnya pendapatan per kapita kelompok masyarakat bawah yang didorong oleh penurunan TPT (penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian/perikanan dan UMKM. IPM diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan konsisten mengalami peningkatan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, sehingga akses layanan Pendidikan dan kesehatan juga meningkat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat. 2,62 2,53 2,52 2,48 2,45 2,44 0,341 0,37 0,375 0,386 0,395 0,399 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Proyeksi Rasio Gini (indeks) 378 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 7. 5 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah 7.1.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam perspektif rencana, baik pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah didasarkan atas sejumlah asumsi pokok, antara lain asumsi makro ekonomi daerah yang meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta asumsi sosial lainnya, seperti indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait dengan analisis kebijakan keuangan, baik kebijakan keuangan negara maupun kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang akan diterapkan pada masa datang. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, berikut ini hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk lima tahun yang akan datang, 2021-2026, seperti disajikan pada tabel berikut ini. 1,69 3,87 4,33 5,17 5,84 6,15 66,34 67 67,14 67,4 67,6 67,69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) Proyeksi IPM (Indeks) 379 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 7. 6 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 No Uraian Proyeksi (Ribu Rupiah) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 PENDAPATAN 626.477 646.734 662.782 674.542 680.376 681.259 1.1 Pendapatan Asli Daerah 31.779 25.961 27.008 28.769 29.603 30.485 1.1.1 Pajak Daerah 8.696 9.735 9.872 10.421 11.004 11.622 1.1.2 Retribusi Daerah 14.287 12.886 12.897 12.908 13.160 13.424 1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 580 1.200 2.100 3.300 3.300 3.300 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 8.216 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 1.2 Pendapatan Transfer 576.080 596.080 611.080 621.080 626.080 626.080 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 563.113 583.113 598.113 608.113 613.113 613.113 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 Dana alokasi umum 344.703 344.703 344.703 344.703 344.703 344.703 Dana Transfer Khusus : 154.268 154.268 154.268 154.268 154.268 154.268 Dana alokasi khusus Fisik 107.227 107.227 107.227 107.227 107.227 107.227 Dana alokasi khusus Non Fisik 47.041 47.041 47.041 47.041 47.041 47.041 1.2.1.1 Dana Insentif Daerah 0 20.000 35.000 45.000 50.000 50.000 1.2.1.2 Dana Desa 57.103 57.103 57.103 57.103 57.103 57.103 1.2.2 Transfer Antar Daerah : 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 Pendapatan Bagi Hasil 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 Bantuan keuangan 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 18.617 24.693 24.693 24.693 24.693 24.693 1.3.1 Hibah - - 1.3.2 Dana Darurat - - 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18.617 24.693 24.693 24.693 24.693 24.693 Pendapatan FKTP 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 Pendapatan Lainnya (BOS) 18,617 18,617 18,617 18,617 18,617 18,617 2 Belanja 626.001 634.567 666.782 675.042 680.876 681.759 2.1 Belanja Operasi 385.226 371.681 397.325 407.065 412.900 413.782 2.1.1 Belanja Pegawai 163.645 180.010 198.011 217.812 239.593 263.553 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.033 177.123 193.079 183.094 167.147 144.070 2.1.3 Belanja Bunga 3.500 3.500 000 000 000 000 2.1.4 Belanja Subsidi - - - - 2.1.5 Belanja Hibah 9.346 9.346 5.000 5.000 5.000 5.000 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.702 1.702 1.235 1.160 1.160 1.160 2.2 Belanja Modal 145.398 160.609 167.179 170.699 170.699 170.699 2.3 Belanja Tidak Terduga 3.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 2.4 Belanja Transfer 92.377 92.277 92.277 92.277 92.277 92.277 2.4.1 Belanja Bagi Hasil - 380 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 SURPLUS/DEFISIT 476 12.167 (4.000) (500) (500) (500) 3 PEMBIAYAAN (476) (12.167) 4.000 500 500 500 3.1 Penerimaan Pembiayaan 22.691 12.000 7.000 4.500 4.500 4.500 3.1.1. SiLPA 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 18.691 10.000 5.000 2.500 2.500 2.500 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 23.167 24.167 3.000 4.000 4.000 4.000 3.2.1 Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo 22.167 22.167 000 000 000 000 3.2.2 Penyertaan modal daerah 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 Pembiayaan netto (476) (12.167) 4.000 500 500 500 Sisa Lebih Pembiayaan pada tahun yang berkenaan (SILPA) - - - - Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun *) Dalam satuan juta rupiah Pendapatan daerah diproyeksi mencapai Rp.626.476.512.829 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp. 646.734.039.644 pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 662.781.531.848 pada tahun 2024 mencapai Rp 674.541.789.174 dan ditahun 2025 mengalami peningkatan mencapai 680.376.208.097 hingga pada tahun 2026 pendapatan daerah mencapai Rp. 681.258.534.073. Komponen terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun tetap diproyeksikan masih menjadi sumber pendapatan daerah terkecil, tetapi proyeksi PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang estimasinya paling optimis, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Belanja daerah diproyeksikan kurang lebih sama dengan proyeksi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 sebesar Rp.626.000.847.089 meningkat menjadi Rp. 634.567.373.864 pada tahun 2022, sebesar Rp. 666.781.531.848 pada tahun 2023, sebesar Rp. 675.041.789.174 pada tahun 2024, sebesar Rp. 680.876.208.097 pada tahun 2025, dan di tahun 2026 mengalami peningkatan mencapai Rp. 681.758.534.073. Alokasi belanja terbesar diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, mengingat untuk empat tahun ke depan kebutuhan akan infrastruktur dasar masih sangat besar, terutama untuk menjamin kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini, selain untuk memastikan pelayanan publik yang semakin baik setiap tahunnya. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, selisihnya akan menunjukkan hasil estimasi pembiayaan daerah, baik pembiayaan surplus maupun pembiayaan defisit. 381 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7.1.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tersebut, maka selanjutnya diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tiga tahun yang akan datang, periode 2021-2026 sebagai berikut. Tabel 7. 7 Hasil Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun *) Dalam satuan juta rupiah Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 diproyeksikan akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada nya peningkatan terhadap belanja pegawai dan proyeksi peningkatan pendapatan dana instentif daerah yang berpengaruh terhadap turunnya perhitungan kapasitas rill daerah Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan aspek perundangan dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Diperlukan rumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tepat, menjangkau sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial. Postur rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk empat tahun yang datang, periode 2021-2026 akan didominasi oleh prioritas I untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat dan yang bersifat mandatori. Mencakup urusan , kesehatan, PU, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, urusan sosial, dan bencana. Porsi anggaran untuk prioritas I ini sebanyak 50 persen dari total kapasitas riil keuangan daerah setiap tahunnya. Sedangkan alokasi untuk prioritas II sebanyak 30 persen, serta untuk prioritas III sebesar 20 persen. Selanjutnya, prioritas penggunaan No Uraian Proyeksi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pendapatan 626.477 646.734 662.782 674.542 680.376 681.259 2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih Rill Perhintungan Anggaran 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Total Penerimaan 630.477 648.734 664.782 676.542 682.376 683.259 Dikurangi: 4 Belanja Tidak Langsung 446.455 489.720 514.408 539.134 565.915 589.874 5 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan 180.022 157.014 148.374 135.408 114.461 91.385 382 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kapasitas riil keuangan daerah tersebut, didistribusikan berdasarkan perangkat daerah yang akan menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah. Selengkapnya pada tabel berikut ini. Tabel 7. 8 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 Uraian Proyeksi Tahun n+1 Tahun n+2 Tahun n+3 Tahun n+4 Tahun n+5 2021 2022 2023 2024 2025 hapasitas Riil hemampuan keuangan 527,123,908,789 529,542,386,135 564,927,535,047 578,811,086,522 586,003,929,012 Prioritas I 301,254,090,425 283,429,370,432 284,850,689,193 298,678,342,237 317,105,546,224 Prioritas II 94,290,898,869 102,337,475,740 122,533,355,511 121,193,087,884 110,303,867,293 Prioritas III 34,793,825,977 46,190,607,554 49,670,406,240 50,856,772,119 52,044,202,039 Program Penunjang Urusan (program Rutin) 96,785,093,519 97,584,932,408 107,873,084,103 108,082,884,283 106,550,313,456 Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun Perangkat daerah yang ditempatkan sebagai prioritas I adalah perangkat daerah yang secara langsung mengimplementasikan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Prioritas II merupakan sekumpulan perangkat daerah yang mengimplementasikan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah yang belum ter-cover dalam prioritas I. Sedangkan perangkat daerah atau unit yang tergolong dalam prioritas III menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah lainnya yang belum ter- cover dalam prioritas I dan prioritas II. 390 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7.2 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah 7.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 0 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 60,462,481,00 0 69,876,429,00 0 73,915,541,00 0 74,715,934,53 2 70,876,398,06 4 70,876,398,06 4 1 0 1 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK SD; APK SMP; APK PAUD; APK Pendidikan Kesetaraan 100 % 100 % 59,572,481,00 0 100 % 68,146,429,00 0 100 % 72,489,541,00 0 100% 71,998,506,00 0 100 % 66,791,541,00 0 100 % 66,791,541,00 0 Dinas Pendidik an 1 0 1 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Kurikulum Yang ditetapkan 67% 200,000,000 70% 1,040,000,000 75% 790,000,000 80% 2,099,428,532 83% 3,466,857,064 85% 3,466,857,064 Dinas Pendidik an 1 0 1 0 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan 75 % 75% 600,000,000 80% 600,000,000 85% 600,000,000 90% 600,000,000 95% 600,000,000 100 % 600,000,000 Dinas Pendidik an 1 0 1 0 5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarak an Masyarakat Memiliki Izin 80 % 83% 90,000,000 85% 90,000,000 87% 36,000,000 90% 18,000,000 93% 18,000,000 95% 18,000,000 Dinas Pendidik an 1 0 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 66,652,942,34 6 113,445,000,0 00 70,280,100,00 0 85,183,100,00 0 68,391,300,00 0 68,391,300,00 0 391 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) 69.9 2% 75% % 39,657,999,71 0 80% 40,375,000,00 0 85% 41,375,000,00 0 90% 42,375,000,00 0 95% 43,375,000,00 0 100 % 43,375,000,00 0 Dinas Kesehata n Persentase Keluarga Sehat 10% 22,794,710,07 1 15% 65,870,000,00 0 20% 21,455,100,00 0 25% 35,358,100,00 0 30% 17,566,300,00 0 35% 17,566,300,00 0 Dinas Kesehata n 1 0 2 0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk 1 Tena ga Med is : 5000 Pend uduk 1 Tena ga Med is : 5000 Pend uduk 1 Tena ga Med is : 5000 Pend uduk 250,000,000 1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk 250,000,000 1 Tena ga Med is : 5000 Pend uduk 250,000,000 1 Tena ga Med is : 5000 Pend uduk 250,000,000 Dinas Kesehata n Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 100 % 2,979,333,681 100 % 6,100,000,000 100 % 6,100,000,000 100% 6,100,000,000 100 % 6,100,000,000 100 % 6,100,000,000 Dinas Kesehata n 1 0 2 0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Penggunaan Obat Rasional 100 % 326,777,081 100 % 350,000,000 100 % 350,000,000 100% 350,000,000 100 % 350,000,000 100 % 350,000,000 Dinas Kesehata n 1 0 2 0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Sehat 0 Des a 3 Desa 894,121,803 5 Desa 750,000,000 5 Desa 750,000,000 5 Desa 750,000,000 5 Desa 750,000,000 58% 750,000,000 Dinas Kesehata n RSUD 21,062,250,98 4 35,050,000,00 0 41,700,000,00 0 46,995,000,00 0 41,539,500,00 0 41,539,500,00 0 392 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata pencapaian SPM RSUD 50 % 52% 21,062,250,98 4 54% 35,050,000,00 0 56% 41,700,000,00 0 58% 46,995,000,00 0 60% 41,539,500,00 0 60% 41,539,500,00 0 RSUD 1 0 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 101,310,709,9 58 88,450,000,00 0 160,650,000,0 00 172,150,000,0 00 200,850,000,0 00 200,850,000,0 00 1 0 3 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan rigasi 198 6 Ha 2283 Ha 8,461,946,000 2626 Ha 1,500,000,000 3000 Ha 5,300,000,000 4000 Ha 16,300,000,00 0 5000 Ha 11,300,000,00 0 5000 Ha 11,300,000,00 0 PUPR Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrutkru pengendalian banjir di WS kewenangan kab/ kota 29.7 % 33.7 % 36.7 % 1,500,000,000 39.7 % 18,000,000,00 0 42.7% 18,000,000,00 0 45.7 % 30,000,000,00 0 45.7 % 30,000,000,00 0 PUPR 393 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. UMUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 70.0 % 70.0 % 17,746,630,81 7 100. 0% 17,500,000,00 0 100. 0% 28,500,000,00 0 100.0% 27,000,000,00 0 100. 0% 38,200,000,00 0 100. 0% 38,200,000,00 0 PUPR 1 0 3 0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL rasio luas penampung an sampah perkotaan terhadap total sampah perkotaan 220 0 3000 1,650,000,000 3700 1,650,000,000 4400 1,650,000,000 5100 1,650,000,000 5800 1,650,000,000 5800 1,650,000,000 PUPR 1 0 3 0 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik 22,1 1% 100 % 33,300,000,00 0 100 % 32,800,000,00 0 100 % 33,300,000,00 0 100% 27,800,000,00 0 100 % 28,300,000,00 0 100 % 28,300,000,00 0 PUPR 1 0 3 0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Panjang drainase 25 % 36% 2,430,000,000 41% 2,200,000,000 45% 3,000,000,000 51% 7,000,000,000 55% 7,000,000,000 55% 7,000,000,000 PUPR 394 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten 1 0 3 0 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio kepatuhan IMB 222 8 2562 2946 4,500,000,000 3388 3,900,000,000 2896 3,900,000,000 4480 3,900,000,000 4480 3,900,000,000 PUPR 1 0 3 0 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA persentase bangunan milik permerintah dan lingkungann ya yang ditata 100 % 100 % 100 % 100 % 9,000,000,000 100% 9,000,000,000 100 % 9,000,000,000 100 % 9,000,000,000 PUPR 1 0 3 1 0 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Tingkat kemantapan jalan Kabupaten 45,2 5 % 48% 36,022,133,14 1.00 51% 25,100,000,00 0.00 54% 56,300,000,00 0.00 57% 59,800,000,00 0.00 60% 69,800,000,00 0.00 60% 69,800,000,00 0.00 PUPR 1 0 3 1 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten) 100 % 100 % 1,700,000,000 100 % 1,700,000,000 100 % 1,700,000,000 100% 1,700,000,000 100 % 1,700,000,000 100 % 1,700,000,000 PUPR 1 0 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4,873,000,000 4,873,000,000 4,873,000,000 4,694,000,000 4,204,000,000 4,204,000,000 1 0 4 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot 100 % 619,000,000 100 % 619,000,000 100 % 619,000,000 100% 1,089,000,000 100 % 599,000,000 100 % 599,000,000 DISPER KIM 395 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. a 1 0 4 0 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 100 % 3,594,000,000 100 % 3,594,000,000 100 % 3,594,000,000 100% 2,945,000,000 100 % 2,945,000,000 100 % 2,945,000,000 DISPER KIM 1 0 4 0 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN KUMUH Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani 100 % 250,000,000 100 % 250,000,000 100 % 250,000,000 100% 250,000,000 100 % 250,000,000 100 % 250,000,000 DISPER KIM 1 0 4 0 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Presentase Urusan Penyelenggar aan PSU Perumahan 61% 410,000,000 61% 410,000,000 61% 410,000,000 61% 410,000,000 61% 410,000,000 61% 410,000,000 DISPER KIM 1 0 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlundungan Masyarakat 3,427,439,400 3,427,439,400 3,427,439,400 3,127,924,800 2,644,049,100 2,644,049,100 1 0 5 0 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan 82 % 100 % 1,713,719,700 100 % 1,713,719,700 100 % 1,713,719,700 100% 1,563,962,400 100 % 1,322,024,550 100 % 1,322,024,550 Dinas Trantib 396 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. 1 0 5 0 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran 100 % 100 % 1,713,719,700 100 % 1,713,719,700 100 % 1,713,719,700 100% 1,563,962,400 100 % 1,322,024,550 100 % 1,322,024,550 Dinas Trantib BPBD 31,201,571,76 7 31,201,571,76 7 31,201,571,76 7 8,658,859,767 7,395,779,767 7,395,779,767 1 . 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar 70 % 76% 29,206,556,84 1 95.8 % 29,206,556,84 1 100 % 29,206,556,84 1 100% 6,599,124,841 100 % 5,573,444,841 100 % 5,573,444,841 BPBD Persentase Desa Tangguh Bencana 100 % 1,995,014,926 100 % 1,995,014,926 100 % 1,995,014,926 100% 2,059,734,926 100 % 1,822,334,926 100 % 1,822,334,926 BPBD 1 0 6 Urusan Pemerintah Bidang Sosial 2,028,137,233 3,629,500,000 4,085,800,000 4,128,300,000 4,522,300,000 4,522,300,000 1 0 6 0 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase jenis PSKS yang menerima layanan pemberdayaa n sosial 71.4 2% 100 % 233,835,855 100 % 513,800,000 100 % 738,800,000 100% 513,800,000 100 % 513,800,000 100 % 513,800,000 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani 100 % 100 % Rp 15,000,000 100 % Rp 21,000,000 100 % Rp 23,000,000 100% Rp 23,000,000 100 % Rp 23,000,000 100 % Rp 23,000,000 DINAS SOSIAL 397 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. 1 0 6 0 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosial 45 % 45% 200,000,000 65% 200,000,000 85% 440,000,000 90% 605,000,000 100 % 735,000,000 100 % 735,000,000 DINAS SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 46.6 1% 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000 100 % 324,300,000 100% 329,300,000 100 % 384,300,000 100 % 384,300,000 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial 100 % 100 % 650,000,000 100 % 900,400,000 100 % 900,400,000 100% 900,400,000 100 % 944,400,000 100 % 944,400,000 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 100 % 100 % 667,574,800 100 % 1,682,300,000 100 % 1,547,300,000 100% 1,644,800,000 100 % 1,809,800,000 100 % 1,809,800,000 DINAS SOSIAL 398 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Ko ndis i Kin erja pad a Aw al RP JM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penangg ungjawa b 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Target Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. daerah kabupaten/k ota 1 0 6 0 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola 100 % 100 % 61,726,578 100 % 112,000,000 100 % 112,000,000 100% 112,000,000 100 % 112,000,000 100 % 112,000,000 DINAS SOSIAL 399 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 0 7 Urusan Tenaga Kerja 310,499,96 0 404,000,00 0 510,000,00 0 588,000,00 0 666,000,00 0 666,000,00 0 2 . 0 7 0 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persenta se Rencana Tenaga Kerja 100% 30,499,960 100% 74,000,000 100 % 110,000,00 0 100 % 138,000,00 0 100 % 166,000,00 0 100 % 166,000,00 0 DISTRA NSNAKE R 2 . 0 7 0 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persenta se tenaga kerja bersertif ikat kompete nsi 10% 15% 120,000,00 0 20% 130,000,00 0 25% 150,000,00 0 30% 170,000,00 0 40% 190,000,00 0 40% 190,000,00 0 DISTRA NSNAKE R 2 . 0 7 0 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persenta se Pencari kerja yang ditempa tkan 23% 30% 100,000,00 0 35% 120,000,00 0 40% 130,000,00 0 45% 140,000,00 0 60% 150,000,00 0 60% 150,000,00 0 DISTRA NSNAKE R 2 . 0 7 0 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persenta se jumlah perusah aan yang berselisi h 100% 100% 60,000,000 100% 80,000,000 100 % 120,000,00 0 100 % 140,000,00 0 100 % 160,000,00 0 100 % 160,000,00 0 DISTRA NSNAKE R 2 0 8 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 397,999,30 2 1,302,000,0 00 974,506,80 0 1,089,625,6 00 1,125,506,8 67 1,403,506,8 67 400 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 0 8 0 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persenta se anggara n Renspo nsif gender terhadap APBD 0.1% 1% 83,000,000 1% 160,000,00 0 1% 65,000,000 1% 50,000,000 1% 65,000,000 1% 393,000,00 0 PPKBP3 A 2 0 8 0 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekeras an terhadap peremp uan, termasu k TPPO (per 100.000 pendudu k peremp uan) 100% 100% 195,000,00 0 100% 210,000,00 0 100 % 150,000,00 0 100 % 150,000,00 0 100 % 150,000,00 0 100 % 150,000,00 0 PPKBP3 A 2 0 8 0 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupa n Penyele saiaan Pengadu an Perlindu ngan Peremp uan dan anak dari Tindak Kekeras an 100% 100% 242,000,00 0 100 % 137,000,00 0 100 % 142,000,00 0 100 % 200,000,00 0 100 % 155,000,00 0 DP2KBP 3A 2 0 8 0 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persenta se keterpen uhan data gender dan 100% 100% 100% 100 % 113,753,40 0 100 % 103,812,80 0 100 % 87,753,433 100 % 87,753,433 DP2KBP 3A 401 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. anak 2 0 8 0 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupa n anak korban kekeras an yang mendap atkan penanga nan pengadu an oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan an terpadu 100% 100% 100% 100 % 113,753,40 0 100 % 103,812,80 0 100 % 87,753,433 100 % 87,753,433 DP2KBP 3A 2 0 8 0 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK persenta se anak korban kekeras an yang dilayani 100% 100% 119,999,30 2 100% 690,000,00 0 100 % 395,000,00 0 100 % 540,000,00 0 100 % 535,000,00 0 100 % 530,000,00 0 DP2KBP 3A 2 0 9 Urusan Pemerintah Bidang Pangan 1,548,000,0 00 3,696,000,0 00 3,803,000,0 00 3,911,000,0 00 3,966,000,0 00 3,966,000,0 00 2 0 9 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persenta se pengelol aan sumber daya ekonom i untuk kedaulat an dan kemandi rian pangan 0% 0% 100% 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0 100 % 461,000,00 0.00 Ketahana n Pangan 402 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 0 9 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persenta se peningk atan diversifi kasi dan ketahan an pangan masyara kat 100% 100% 1,378,000,0 00 100% 1,785,000,0 00 100 % 1,892,000,0 00 100 % 2,000,000,0 00 100 % 2,055,000,0 00 100 % 2,055,000,0 00.00 Ketahana n Pangan 2 0 9 0 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN P)ersent ase penanga nan kerawan an pangan 100% 100% 85,000,000 100% 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0.00 Ketahana n Pangan 2 0 9 0 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persenta se pengaw asan keaman an pangan 100% 100% 85,000,000 100% 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0 100 % 725,000,00 0.00 Ketahana n Pangan 2 1 0 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 0 0 455,013,60 0 415,251,20 0 351,013,73 3 351,013,73 3 2 1 0 0 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persenta se sengket a tanah garapan yang terselesa ikan - - - 0 - DISPER KIM 2 1 0 0 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KRUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persenta se Penyele saian ganti rugi dan santuna n 227,506,80 0 207,625,60 0 175,506,86 7 0 175,506,86 7 DISPER KIM 403 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 0 0 6 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 227,506,80 0 207,625,60 0 175,506,86 7 0 175,506,86 7 DISPER KIM 2 1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2,087,580,8 50 2,480,000,0 00 3,070,000,0 00 2,580,000,0 00 3,280,000,0 00 3,280,000,0 00 2 1 1 0 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persenta se dokume n perenca naan lingkun gan hdiup yang tersedia - 20% 407,458,19 6 0% - 20% 500,000,00 0 40% 60,000,000 60% 660,000,00 0 60% 660,000,00 0 Dinas Lingkung an Hidup 2 1 1 0 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupa n wilayah pengend alian pencem aran dan/ atau kerusak an lingkun gan 0 0% 100% 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 100 % 525,000,00 0 Dinas Lingkung an Hidup 2 1 1 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) persenta se keaneka ragan hayati yang dikelola 0 0% 63% 64% 40,000,000 65% 40,000,000 66% 40,000,000 66% 40,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 404 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 1 0 5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persenta se Jumlah Pelaku Usaha Penghas il Limbah B3 yang dikoordi nasikan Pengend alian Limbah nya 0 0% 0 100% 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2 1 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persenta se ketaatan penangg ung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatan nya terhadap izin lingkun gan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitk an oleh Pemerin tah Daerah kabupat en/kota 67% 70% 130,512,63 8 75% 150,000,00 0 80% 200,000,00 0 85% 150,000,00 0 90% 200,000,00 0 90% 200,000,00 0 Dinas Lingkung an Hidup 405 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 0 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah masyara kat yang mengik uti pendidi kan pelatiha n dan penyulu han lingkun gan hidup 0 0 - 100 Orang 50,000,000 100 Oran g 50,000,000 100 Oran g 50,000,000 100 Oran g 50,000,000 100 Oran g 50,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2 1 1 0 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah jenis pemberi an penghar gaan lingkun gan hidup untuk masyara kat 0 0 0 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 100 % 25,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2 1 1 1 0 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persenta se Pengadu an masyara kat terkait izin lingkun gan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitka n oleh Pemerin 100% 0 0 100% 50,000,000 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 406 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. tah daerah Kabupat en/Kota, lokasi usaha dan dampak nya di Daerah kabupat en/kota yang tertanga ni 2 1 1 1 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persenta se sampah yang dikelola 71% 72% 1,549,610,0 16 73% 1,600,000,0 00 74% 1,600,000,0 00 75% 1,600,000,0 00 76% 1,650,000,0 00 76% 1,650,000,0 00 Dinas Lingkung an Hidup 2 1 2 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 800,000,00 0 800,000,00 0 800,000,00 0 800,000,00 0 800,000,00 0 800,000,00 0 2 1 2 0 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persenta se Pendud uk Ber KTP Elektron ik 92% 93% 200,000,00 0 94% 200,000,00 0 95% 200,000,00 0 97% 200,000,00 0 98% 200,000,00 0 98% 200,000,00 0 Dinas Kependud ukan dan Capil 2 1 2 0 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persenta se kepemil ikan akta kelahira n 0.61 70% 200,000,00 0 75% 200,000,00 0 80% 200,000,00 0 85% 200,000,00 0 90% 200,000,00 0 90% 200,000,00 0 Dinas Kependud ukan dan Capil 2 1 2 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persenta se pemanfa aran data kependu dukan oleh 0.14 0.55 200,000,00 0 0.65 200,000,00 0 0.75 200,000,00 0 0.85 200,000,00 0 0.95 200,000,00 0 95% 200,000,00 0 Dinas Kependud ukan dan Capil 407 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. OPD 2 1 2 0 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persenta se buku profil kependu dukan yang tersedia di lembaga yg dikerjas amakan 0% 100% 200,000,00 0 100% 200,000,00 0 100 % 200,000,00 0 100 % 200,000,00 0 100 % 200,000,00 0 100 % 200,000,00 0 Dinas Kependud ukan dan Capil 2 1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,048,400,0 00 1,910,000,0 00 1,890,000,0 00 1,720,000,0 00 1,670,000,0 00 1,670,000,0 00 2 1 3 0 2 PROGRAM PENATAAN DESA Persen tase pening katan status desa mandir i 100% 100% 360,000,00 0 100% 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 100 % 360,000,00 0 Dinas PMD 2 1 3 0 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA persenta se jumlah desa yang terfasilit aasi kerjasa ma antar desa 100% 100% 120,000,00 0 100% 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 100 % 120,000,00 0 Dinas PMD 408 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 3 0 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA persenta se pengent asan desa tertingg al 100% 100% 248,400,00 0 100% 710,000,00 0 100 % 690,000,00 0 100 % 520,000,00 0 100 % 470,000,00 0 100 % 470,000,00 0 Dinas PMD 2 1 3 0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT persenta se lembaga kemasy arakatan yang diberda yakan 100% 100% 320,000,00 0 100% 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 100 % 720,000,00 0 Dinas PMD 2 1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,129,212,5 83 5,129,212,5 83 5,427,123,3 21 5,427,839,3 63 5,747,331,1 55 5,747,331,1 55 2 1 4 0 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju Pertumb uhan Pendud uk ( LPP ) 35% 35% 520,596,01 1 40% 520,596,01 1 50% 497,096,01 1 65% 497,096,01 1 80% 497,096,01 1 80% 497,096,01 1 DP2KBP 3A 2 1 4 0 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persenta se Penggu naan Kontras epsi Jangka Panjang (MKJP) 19% 22% 3,567,165,4 02 25% 3,567,165,4 02 35% 3,567,165,4 02 45% 3,602,531,5 79 55% 3,812,291,8 20 55% 3,812,291,8 20 DP2KBP 3A 2 1 4 0 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Ratio akseptor KB 77.11 % 77.11 % 1,041,451,1 70 77.50 % 1,041,451,1 70 78.1 5% 1,362,861,9 08 78.5 0% 1,328,211,7 73 78.8 0% 1,437,943,3 24 78.8 0% 1,437,943,3 24 DP2KBP 3A 2 1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1,062,063,7 66 1,300,758,0 00 3,085,758,0 00 3,510,758,0 00 3,965,758,0 00 3,965,758,0 00 409 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 5 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja lalu lintas kabupat en kota 4 24 599,877,43 3 22 980,758,00 0 20 2,395,758,0 00 18 2,610,758,0 00 16 3,845,758,0 00 16 3,845,758,0 00 Dinas Perhubun gan 2 1 5 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rasio angkuta n sungai, dananu, dan penyebe rangan 15% 17 462,186,33 3 2000 % 320,000,00 0 22 690,000,00 0 24 900,000,00 0 - 120,000,00 0 - 120,000,00 0 Dinas Perhubun gan 2 1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 311,438,40 0 311,438,40 0 652,698,60 0 622,876,80 0 526,520,60 0 526,520,60 0 2 1 6 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persenta se layanan publik yang diseleng garakan secara online dan terintegr asi 70% 311,438,40 0 70% 311,438,40 0 70% 311,438,40 0 70% 311,438,40 0 100 % 263,260,30 0 100 % 263,260,30 0 Dinas Pernsandi an Kominfo 2 1 6 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persenta se fasilitasi aplikasi perangk at daerah yang dikelola 0% 0% 50% 341,260,20 0 70% 311,438,40 0 100 % 263,260,30 0 100 % 263,260,30 0 Dinas Pernsandi an Kominfo 2 1 7 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 808,658,61 0 1,558,500,0 00 1,402,662,5 20 1,421,000,0 00 1,801,162,5 20 1,801,162,5 20 410 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 7 0 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persenta se pemerik saan dan pengaw asan yang dilakuka n untuk koperasi dengan wilayah keanggo taan dalam daerah kabupat en 36,36 % 0% - 100% 110,000,00 0 100 % 115,000,00 0 100 % 115,000,00 0 100 % 115,000,00 0 100 % 115,000,00 0 Dinas PM, KUKM 2 1 7 0 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persenta se KSP/US P yang patuh terhadap peratura n perunda ng- undanga n - 0% - 1 125,000,00 0 100 % 125,000,00 0 100 % 75,000,000 100 % 125,000,00 0 100 % 125,000,00 0 Dinas PM, KUKM 2 1 7 0 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persenta se pelaksa naan pelatiha n 0% - 100% 180,000,00 0 100 % 0 100 % 200,000,00 0 100 % 200,000,00 0 100 % 200,000,00 0 Dinas PM, KUKM 411 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 7 0 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persenta se koperasi yang diberika n dukunga n fasilitasi pendam pingan kelemba ngaaan dan usaah untuk koperasi dengan wilayah keanggo taan dalam daerah kabupat en/ kota - - - - - 0% - Dinas PM, KUKM 2 1 7 0 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persenta se pertumb uhan wirausa ha baru yang berskala mikro 85% 100% 131,997,70 0 100% 168,500,00 0 100 % 307,662,52 0 100 % 256,000,00 0 100 % 351,162,52 0 100 % 351,162,52 0 Dinas PM, KUKM 2 1 7 0 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persenta se jumlah usaha mikro yang diberika n dukunga n fasilitasi 85% 100% 676,660,91 0 100% 975,000,00 0 100 % 855,000,00 0 100 % 775,000,00 0 100 % 1,010,000,0 00 100 % 1,010,000,0 00 Dinas PM, KUKM 412 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. pengem bangan usaha 2 1 8 Urusan Pemerinahan Bidang Penanaman Modal 698,431,64 2 1,125,409,9 42 1,075,982,9 72 1,005,527,7 09 875,927,66 9 875,927,66 9 2 1 8 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persenta se peningk atan investas i di kabupat en 0% 100% 53,582,568 100% 300,000,00 0 100 % 250,000,00 0 100 % 80,000,000 100 % 30,000,000 100 % 30,000,000 Dinas PM, KUKM 2 1 8 0 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL persenta se pelaksa naan promosi penana man modal 0% 100% 171,292,70 3 100% 285,000,00 0 100 % 285,000,00 0 100 % 385,000,00 0 100 % 285,000,00 0 100 % 285,000,00 0 Dinas PM, KUKM 2 1 8 0 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rata- rata lama waktu penyele saian layanan perizina n dan non perizina n 5 Hari 5 Hari 150,983,37 1 5 Hari 217,836,94 2 4 Hari 218,409,97 2 4 Hari 217,954,70 9 4 Hari 238,354,66 9 4 Hari 238,354,66 9 Dinas PM, KUKM 2 1 8 0 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persenta se pengend alian pelaksa naan penana man modal 85% 100% 322,573,00 0 100% 322,573,00 0 100 % 322,573,00 0 100 % 322,573,00 0 100 % 322,573,00 0 100 % 322,573,00 0 Dinas PM, KUKM 413 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 1 9 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0 35,512,000, 000 305,545,00 0,000 306,140,00 0,000 307,105,00 0,000 307,105,00 0,000 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persenta se Pemuda yang Mendap atkan Pelatiha n Kader Pengem bangan Kepemi mpinan, Kepedul ian, Kesukar elaan dan Kepelop oran Pemuda 70% 3,870,000,0 00 75% 3,295,000,0 00 80% 3,800,000,0 00 85% 4,455,000,0 00 85% 4,455,000,0 00 Dinas Pariwisat a, Pemuda dan Olahraga 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persenta se peningk atan prestasi olahraga 46% 31,192,000, 000 46% 301,800,00 0,000 46% 301,890,00 0,000 46% 302,200,00 0,000 46% 302,200,00 0,000 Dinas Pariwisat a, Pemuda dan Olahraga 2 1 9 0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persenta se Pengem bangan Kepera mukaan 0 40% 450,000,00 0 50% 450,000,00 0 55% 450,000,00 0 60% 450,000,00 0 60% 450,000,00 0 Dinas Pariwisat a, Pemuda dan Olahraga 2 2 0 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 0 0 341,260,20 0 311,438,40 0 263,260,30 0 263,260,30 0 2 2 0 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 341,260,20 0 311,438,40 0 263,260,30 0 0% 263,260,30 0 2 2 1 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 0 0 341,260,20 0 311,438,40 0 263,260,30 0 263,260,30 0 414 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 2 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 341,260,20 0 311,438,40 0 263,260,30 0 0% 263,260,30 0 Dinas persandia n Kominfo 2 2 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 0 0 1,675,000,0 00 2,605,000,0 00 2,865,000,0 00 2,865,000,0 00 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Cakupa n Kebuda yaan yang Dikelola 6% 0.00% 10.00 % 30.0 0% 360,000,00 0 12.0 0% 1,260,000,0 00 70.0 0% 360,000,00 0 70.0 0% 360,000,00 0 Dinas Pendidika n 2 2 2 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Cakupa n Kesenia n Tradisio nal yang Dikemb angkan 21% 0% 30% 40% 900,000,00 0 45% 920,000,00 0 50% 940,000,00 0 50% 940,000,00 0 Dinas Pendidika n 2 2 2 0 4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Cakupa n Sejarah Lokal yang Dibina 17% 0% 33% 50% 105,000,00 0 50% 105,000,00 0 83% 105,000,00 0 83% 105,000,00 0 Dinas Pendidika n 2 2 2 0 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Cakupa n Cagar Budaya yang Dikelola 25% 25% 50% 310,000,00 0 75% 320,000,00 0 80% 310,000,00 0 80% 310,000,00 0 Dinas Pendidika n 2 2 2 0 6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persenta se penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 0% 0% 0% 0% 0 - 100 % 1,150,000,0 00 100 % 1,150,000,0 00 Dinas Pendidika n 415 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. 2 2 3 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 0 710,000,00 0 805,000,00 0 810,000,00 0 760,000,00 0 760,000,00 0 2 2 3 0 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persenta se perpusta kaan sesuai Standar Nasiona l Perpusta kaan 0% 20 660,000,00 0 20 745,000,00 0 20 765,000,00 0 20 690,000,00 0 20 690,000,00 0 DISPERP US& ARSIP 2 2 3 0 3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persenta se koleksi nasional Naskah Kuno yang dilestari kan 0 0 - 5 Naska h 50,000,000 6 Nask ah 60,000,000 8 Nask ah 45,000,000 9 Nask ah 70,000,000 9 Nask ah 70,000,000 DISPERP US& ARSIP 2 2 4 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 0 340,000,00 0 250,000,00 0 200,000,00 0 2,000,000,0 00 2,000,000,0 00 2 2 4 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persenta se Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipk an di Kearsip an 0 0 - 14.71 150,000,00 0 17.6 5 180,000,00 0 20.5 9 80,000,000 23.5 3 1,580,000,0 00 23.5 3 1,580,000,0 00 DISPERP US& ARSIP 2 2 4 0 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persenta se perlindu ngan dan penyela matan arsip akibat bencana yang sesuai 0 0 95,000,000 5 Arsi p 70,000,000 5 Arsi p 70,000,000 50 Arsi p 420,000,00 0 50 Arsi p 420,000,00 0 DISPERP US& ARSIP 416 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerja Progra m Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangka t Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. NSPK 2 2 4 0 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persenta se penerbit an izin penggun aan arsip yang bersifat tertutup yang disimpa n di lembaga kearsipa n daerah kabupat en yang sesuai NSPK 0 2 Izin 95,000,000 - - 2 Izin 50,000,000 - - - - DISPERP US& ARSIP 417 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 )
(16)(17) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 2 5 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 6,255,746,6 98 7,800,000,0 00 14,597,500, 000 15,985,000, 000 18,367,500, 000 18,367,500, 000 3 2 5 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persent ase Pening katan Produk si Perikan an tangka p 77% 100% 2,944,619,9 97 100% 1,220,000,0 00 100% 3,920,000,0 00 100% 4,280,000,0 00 100% 4,635,000,0 00 100 % 4,635,000,0 00 Dinas Kelautan dan Perikana n 3 2 5 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persent ase Penigk atan Produk si Perikan an Budida ya 441,34 % 100% 2,811,126,7 01 100% 4,820,000,0 00 100% 8,042,500,0 00 100% 8,715,000,0 00 100% 9,937,500,0 00 100 % 9,937,500,0 00 Dinas Kelautan dan Perikana n 3 2 5 0 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persent ase pengua tan sumber daya kelauta n dan perikan an - 100% - 100% 30,000,000 100% 150,000,00 0 100% 200,000,00 0 100% 250,000,00 0 100 % 250,000,00 0 Dinas Kelautan dan Perikana n 418 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp. 3 2 5 0 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persent ase Pening katan Produk si Olahan Perikan an 37% 100% 500,000,00 0 100% 1,730,000,0 00 100% 2,485,000,0 00 100% 2,790,000,0 00 100% 3,545,000,0 00 100 % 3,545,000,0 00 Dinas Kelautan dan Perikana n 3 2 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 7,070,000,0 00 9,580,000,0 00 11,730,000, 000 12,900,000, 000 15,320,000, 000 15,320,000, 000 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persent asi daya tarik destina si Pariwis ata 0.33 14,66 % 3,065,000,0 00 65% 6,200,000,0 00 70% 8,320,000,0 00 80% 9,480,000,0 00 100% 11,800,000, 000 100 % 11,800,000, 000 Dinas Pariwisat a Pemuda dan Olahraga 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persent ase Pening katan Pariwis ata 0.6 60% 3,065,000,0 00 60% 1,280,000,0 00 60% 1,310,000,0 00 60% 1,320,000,0 00 60% 1,420,000,0 00 60 % 1,420,000,0 00 Dinas Pariwisat a Pemuda dan Olahraga 3 2 6 0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persent ase penge mbang an ekono mi kreatif melalui pemanf aatan dan perlind ungan hak kekaya an intelekt ual 0.4 40% 340,000,00 0 50% 1,050,000,0 00 55% 1,050,000,0 00 60% 1,050,000,0 00 80% 1,050,000,0 00 80 % 1,050,000,0 00 Dinas Pariwisat a Pemuda dan Olahraga 419 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp. 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persent ase penge mbang an sumber daya pariwis ata dan ekono mi kreatif 0 40% 600,000,00 0 60% 1,050,000,0 00 80% 1,050,000,0 00 90% 1,050,000,0 00 100% 1,050,000,0 00 100 % 1,050,000,0 00 Dinas Pariwisat a Pemuda dan Olahraga 3 2 7 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3,640,000,0 00 6,735,000,0 00 8,120,000,0 00 8,220,000,0 00 8,070,000,0 00 8,070,000,0 00 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persent ase pening katan produk si komodi tas pertani an 2,60% 2,67% 2,850,000,0 00 2,72% 3,285,000,0 00 2,76% 3,285,000,0 00 2,79% 3,285,000,0 00 2,46% 3,285,000,0 00 2,4 6% 3,285,000,0 00 Dinas Pertanian 3 2 7 0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN present ase keterse diaan prasara na pertani an 30% 31% 200,000,00 0 32% 1,560,000,0 00 35% 1,860,000,0 00 36% 2,210,000,0 00 40% 1,860,000,0 00 40 % 1,860,000,0 00 Bidang Prasaran a dan Sarana Pertanian 3 2 7 0 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER persent ase mening katnya populas i ternak 100% 100% 100,000,00 0 2% 595,000,00 0 2,20% 830,000,00 0 2,30% 830,000,00 0 2,40% 830,000,00 0 2,4 0% 830,000,00 0 420 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp. 3 2 7 0 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persent ase penuru nan kejadia n dan jumlah kasus penyak it hewan menula r 0% 0% 300,000,00 0 100% 550,000,00 0 100% 550,000,00 0 100% 550,000,00 0 100% 550,000,00 0 100 % 550,000,00 0 Bidang Peternaka n dan Kesehata n Hewan 3 2 7 0 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persent ase pening katan usaha bidang pertani an dan peterna kan 0% 0% - 1% 235,000,00 0 1,25% 835,000,00 0 1,27% 835,000,00 0 1,29% 835,000,00 0 1,2 9% 835,000,00 0 semua bidang 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN present ase cakupa n pembin aan kelemb agaan penyul uhan pertani an dan kelemb agaan petani 100% 100% 190,000,00 0 100% 510,000,00 0 100% 760,000,00 0 100% 510,000,00 0 100% 710,000,00 0 100 % 710,000,00 0 Bidang Penyuluh an Pertanian 3 3 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1,122,205,0 00 4,923,500,0 00 4,982,500,0 00 5,068,000,0 00 5,313,000,0 00 5,313,000,0 00 421 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp. 3 3 0 0 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Jumlah perusah aan yang memili ki rekome ndasi perizin an 0 0 - 1 40,000,000 1 65,000,000 1 65,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah Sarana dan Prasara na perdag angan yang tersedia 1723 1723 815,000,00 0 1747 3,936,000,0 00 1771 3,936,000,0 00 1795 3,946,500,0 00 1819 3,967,500,0 00 181 9 3,967,500,0 00 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 0 0 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Cakupa n keterse diaan barang kebutu han pokok sepanja ng tahun 51.21 51.21 219,000,00 0 54.20 409,500,00 0 59.20 411,500,00 0 64.30 413,500,00 0 69.20 415,500,00 0 69. 20 415,500,00 0 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 0 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor bersih 1268 0.00 - 1,50 263,000,00 0 1,70 288,000,00 0 1,85 328,000,00 0 1,90 473,000,00 0 1,9 0 473,000,00 0 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 0 0 6 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persent ase UTTP yang telah bertand a tera sah 0.99 99% 21,000,000 100% 160,000,00 0 100% 160,000,00 0 100% 185,000,00 0 100% 185,000,00 0 100 % 185,000,00 0 Dinas Perdagan gan dan industri 422 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp. 3 3 0 0 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persent asi produk dalam negeri yang dipasar kan dan diguna kan 0 20% 67,205,000 30% 115,000,00 0 45% 122,000,00 0 55% 130,000,00 0 65% 222,000,00 0 65 % 222,000,00 0 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 1 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1,188,000,0 00 2,144,500,0 00 1,659,500,0 00 1,874,500,0 00 1,989,500,0 00 1,989,500,0 00 3 3 1 0 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persent ase Pertum buhan Industri - 19.487 17949 -8.63 1,080,000,0 00 5.90 1,894,500,0 00 18.72 1,369,500,0 00 31.54 1,544,500,0 00 44.36 1,619,500,0 00 44. 36 1,619,500,0 00 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 1 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persent ase pening katan pengel olaan sistem inform asi industri nasiona l 0 4.777 07006 4 108,000,00 0 11.14 64968 2 250,000,00 0 17.51 59235 7 290,000,00 0 23.88 53503 2 330,000,00 0 30.25 47770 7 370,000,00 0 30. 25 370,000,00 0 Dinas Perdagan gan dan industri 3 3 2 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 581,287,48 0 1,260,500,0 00 1,452,500,0 00 1,615,500,0 00 1,754,500,0 00 1,754,500,0 00 3 3 2 0 2 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persent ase Perenc anaan Pertana han dan Kawas an Transm igrasi yang Tereali sasi 100% 100% 216,618,48 0 100% 418,500,00 0 100% 468,500,00 0 100% 518,500,00 0 100% 538,500,00 0 100 % 538,500,00 0 DISTRA NSNAKE R 423 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indika tor Kinerj a Progra m Kondi si Kinerj a pada Awal RPJM D Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggu ngjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Ta rge t Rp. menjad i Kegiata n Teknis 3 . 3 2 0 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persent ase Perenc anaan Pertana han dan Kawas an Transm igrasi yang Tereali sasi menjad i Kegiata n Teknis (Persen ) 100% 100% 230,669,00 0 100% 682,000,00 0 100% 779,000,00 0 100% 867,000,00 0 100% 946,000,00 0 100 % 946,000,00 0 DISTRA NSNAKE R 3 3 2 0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persent ase Produk tivitas Pertana in pada kawasa n Transm igrasi - 46% 134,000,00 0 66% 160,000,00 0 74% 205,000,00 0 82% 230,000,00 0 88% 270,000,00 0 88 % 270,000,00 0 DISTRA NSNAKE R 424 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7.2.4 Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum, Pendukung, Penunjang Urusan, Pengawas Urusan, dan Kewilayahan Pemerintahan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 0 1 Sekretariat Daerah 12,865,690,25 0 10,262,600,00 0 13,506,985,20 2 15,491,373,72 2 15,362,353,09 5 13,220,245,50 0 4 0 1 0 1 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Persentase capaian program Adminstra si Umum 0% 100 % 10,115,690,25 0 100 % 8,112,600,000 100 % 11,336,985,20 2 100 % 13,311,373,72 2 100 % 12,742,353,09 5 4,406,748,500 Setda 4 0 1 0 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT Persentase capaian program pemerinta han dan kesejahter aan rakyat 100 % 100 % 1,375,000,000 100 % 1,075,000,000 100 % 1,085,000,000 100 % 1,090,000,000 100 % 1,310,000,000 4,406,748,500 Setda 4 0 1 0 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase capaian program Perekono mian dan Pembangu nan 100 % 100 % 1,375,000,000 100 % 1,075,000,000 100 % 1,085,000,000 100 % 1,090,000,000 100 % 1,310,000,000 4,406,748,500 Setda 4 0 2 Sekretariat DPRD 10,115,690,25 0 8,112,600,000 11,336,985,20 2 13,311,373,72 2 12,742,353,09 5 12,742,353,09 5 4 0 2 0 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Dukungan Pelaksana an Tugas dan Fungsi DPRD 0% 100 % 10,115,690,25 0 100 % 8,112,600,000 100 % 11,336,985,20 2 100 % 13,311,373,72 2 100 % 12,742,353,09 5 100 % 12,742,353,09 5 Set DPRD 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 425 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. 5 0 1 Perencanaan 3,753,000,000 3,571,800,000 4,100,600,000 4,154,400,000 4,693,200,000 4,693,200,000 5 0 1 0 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaia n penjabara n dokumen perencana an dan pengangg aran 100 % 100 % 1,375,000,000 100 % 1,075,000,000 100 % 1,085,000,000 100 % 1,090,000,000 100 % 1,310,000,000 100.0 0% 1,310,000,000 BAPPEDA 5 0 1 0 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen Perencana an Yang sesuai dengan pengangg aran 100 % 100 % 2,378,000,000 100 % 2,496,800,000 100 % 3,015,600,000 100 % 3,064,400,000 100 % 3,383,200,000 100 % 3,383,200,000 BAPPEDA 5 0 2 Keuangan 21,065,261,03 8 30,769,000,00 1 27,869,000,00 1 28,319,000,00 1 29,029,000,00 1 29,029,000,00 1 5 0 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar 100 % 100 % 8,865,380,882 100 % 12,489,000,00 1 100 % 12,989,000,00 1 100 % 13,189,000,00 1 100 % 13,489,000,00 1 100 % 13,489,000,00 1 badan Keuangan 5 0 2 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rasio PAD 100 % 100 % 10,738,116,36 4 100 % 15,710,000,00 0 100 % 12,410,000,00 0 100 % 12,660,000,00 0 100 % 13,010,000,00 0 100 % 13,010,000,00 0 badan Keuangan 5 0 2 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase nilai pemanfaat an aset daerah terhadap 100 % 100 % 537,122,770 100 % 1,100,000,000 100 % 1,100,000,000 100 % 1,100,000,000 100 % 1,160,000,000 100 % 1,160,000,000 badan Keuangan 426 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. PAD 5 0 2 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH persentase Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 6% 6% 924,641,022 6% 1,470,000,000 6% 1,370,000,000 6% 1,370,000,000 6% 1,370,000,000 6% 1,370,000,000 badan Keuangan 5 0 3 Kepegawaian 650,588,954 1,036,725,641 1,560,170,795 1,398,065,939 1,725,702,628 1,725,702,628 5 0 3 0 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio Pegawai Fungsiona l (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan 6.9% 6.9 % 650,588,954 7.7 % 1,036,725,641 14.6 % 1,560,170,795 17.0 % 1,398,065,939 18.7 % 1,725,702,628 18.7 % 1,725,702,628 BKPP Rasio pegawai pendidika n tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan 15.3 % 15.0 % 650,588,954 14.6 % 1,036,725,641 14.2 % 1,560,170,795 13.6 % 1,398,065,939 12.6 % 1,725,702,628 12.6 % 1,725,702,628 BKPP 5 0 4 Pendidikan dan Pelatihan 87,370,776 258,517,776 367,565,898 4,627,458,705 3,928,399,279 3,928,399,279 5 0 4 0 2 PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA Rasio jabatan fungsional yang 96% 96 % 87,370,776 97 % 258,517,776 98 % 367,565,898 99 % 4,627,458,705 100 % 3,928,399,279 100 % 3,928,399,279 BKPP 427 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. MANUSIA bersertifik at kompeten si (tidak termasuk guru dan Nakes) (%) 5 0 5 Penelitian dan Pengembangan 2,835,000,000 828,101,200 828,101,200 828,101,200 828,101,200 828,101,200 5 0 5 0 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengemba ngan Pembangu nan Daerah yang Dilaksana kan 0% 20 % 2,835,000,000 100 % 2,820,000,000 100 % 2,855,000,000 100 % 2,890,000,000 100 % 2,915,000,000 100 % 2,915,000,000 BAPPEDA 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 0 1 Inspektorat Daerah 2,102,837,700 4,515,892,790 4,741,687,430 4,978,771,801 5,222,638,891 5,222,638,891 6 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN Persentase Penyeleng araan Pengawas an Internal dan Pengawas an Tujuan Tertentu yang Ditangani 100 % 100 % 1,836,550,800 100 % 3,862,020,000 100 % 4,055,121,000 100 % 4,257,877,050 100 % 4,465,699,403 100 % 4,465,699,403 INSPEKT ORAT 428 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. 6 0 1 0 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Kebijakan yang dirumuska n pelaksana annya, pendampi ngan dan asistensi 100 % 100 % 266,286,900 100 % 653,872,790 100 % 686,566,430 100 % 720,894,751 100 % 756,939,489 100 % 756,939,489 INSPEKT ORAT 7 UNSUR KEWIYALAHAN 7 0 1 KECAMATAN 707,040,000 7,475,250,000 7,500,250,000 7,500,250,000 7,500,250,000 7,500,250,000 7 0 1 Kecamatan Pangale 141,408,000 1,495,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks persepsi masyaraka t terhadap pelayanan kantor kecamatan Baik Bai k 55,274,000 Bai k 345,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Baik 355,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan pemberda yaan masyaraka t desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan 90% 95 % 55,274,000 95 % 267,050,000 95 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 Kecamatan 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an 0% 0% - 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 Kecamatan 429 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk 15,430,000 255,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0% 250,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku 90% 95 % 15,430,000 95 % 388,000,000 95 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 Kecamatan 7 0 1 Kecamatan Budpng-Budong 141,408,000 1,495,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1500050000 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks persepsi masyaraka t terhadap pelayanan kantor kecamatan Baik Bai k 55,274,000 Bai k 345,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Baik 355,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan pemberda yaan masyaraka t desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan 90% 95 % 55,274,000 95 % 267,050,000 95 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 Kecamatan 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase kasus ketentram an dan 0% 0% - 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 Kecamatan 430 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. KETERTIBAN UMUM ketertiban yang berhasil diselesaik an 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk 15,430,000 255,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0% 250,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku 90% 95 % 15,430,000 95 % 388,000,000 95 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 Kecamatan 7 0 1 Kecamatan Tobadak 141,408,000 1,495,050,000. 00 1,500,050,000. 00 1,500,050,000. 00 1,500,050,000. 00 1,500,050,000. 00 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks persepsi masyaraka t terhadap pelayanan kantor kecamatan Baik Bai k 55,274,000 Bai k 345,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Baik 355,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan pemberda yaan masyaraka t desa dan Kelurahan yang 90% 95 % 55,274,000 95 % 267,050,000 95 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 Kecamatan 431 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. dikoordin asikan 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an 0% 0% - 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk 15,430,000 255,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0% 250,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku 90% 95 % 15,430,000 95 % 388,000,000 95 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 Kecamatan 7 0 1 Kecamatan Topoyo 141,408,000 1,495,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1500050000 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks persepsi masyaraka t terhadap pelayanan kantor kecamatan Baik Bai k 55,274,000 Bai k 345,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Baik 355,000,000 Kecamatan 432 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan pemberda yaan masyaraka t desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan 90% 95 % 55,274,000 95 % 267,050,000 95 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 Kecamatan 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an 0% 0% - 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk 15,430,000 255,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0% 250,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku 90% 95 % 15,430,000 95 % 388,000,000 95 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 Kecamatan 7 0 1 Kecamatan Karossa 141,408,000 1,495,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1,500,050,000 1500050000 433 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks persepsi masyaraka t terhadap pelayanan kantor kecamatan Baik Bai k 55,274,000 Bai k 345,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Bai k 355,000,000 Baik 355,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan pemberda yaan masyaraka t desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan 90% 95 % 55,274,000 95 % 267,050,000 95 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 100 % 267,050,000 Kecamatan 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an 0% 0% - 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 100 % 240,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk 15,430,000 255,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0% 250,000,000 Kecamatan 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan 90% 95 % 15,430,000 95 % 388,000,000 95 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 100 % 388,000,000 Kecamatan 434 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. perundang an yang berlaku 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 0 1 Kesatuan Bangsa dan Politik - 1,068,550,000 1,151,050,000 1,087,550,000 1,099,550,000 1,099,550,000 8 0 1 0 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaa n 0% 0% 100 % 250,000,000 100 % 257,000,000 100 % 264,000,000 100 % 271,000,000 100 % 271,000,000 Kesbangpol 8 0 1 0 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase peningkat an peran partai politik dan lembaga pendidika n melalui pendidika n politik dan pengemba ngan etika serta budaya politik 0% 0% 100 % 308,550,000 100 % 383,550,000 100 % 308,550,000 100 % 308,550,000 100 % 308,550,000 Kesbangpol 8 0 1 0 4 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN Persentase organisasi kemasyara katan yang emberday aan dan pengawas 0% 0% 83 % 90,000,000 83 % 90,000,000 83 % 90,000,000 83 % 90,000,000 83% 90,000,000 Kesbangpol 435 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kon disi Kine rja pada Awa l RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggun gjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Tar get Rp. Targ et Rp. an 8 0 1 0 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase kelompok yang dibina ketahanan ekonomi, sosial, dan budayany a. 0% 0% 75 % 145,000,000 80 % 145,500,000 83 % 150,000,000 85 % 155,000,000 85% 155,000,000 Kesbangpol 8 0 1 0 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase peningkat an kewaspad aan nasiaonal dan capaian penangana n konflik 0% 0% 100 % 275,000,000 100 % 275,000,000 100 % 275,000,000 100 % 275,000,000 100 % 275,000,000 Kesbangpol 436 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 7.2.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.Dinas Pendidikan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 87,931,307,339 100 % 87,928,307,339 100 % 87,941,307,339 100 % 87,946,307,339 100 % 87,946,307,339 100 % 87,946,307,339
2.Dinas Kesehatan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
3.RSUD x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 437 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
5.Dinas Perumahan dan Permukiman x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
6.Dinas Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
7.BPBD x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
8.DINAS SOSIAL 438 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
9.Dinas Transmigrasi x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
10.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
11.Dinas Ketahanan Pangan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
12.Dinas Lingkungan Hidup 439 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
13.Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
15.Dinas Perhubungan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
16.Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika 440 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
17.Dinas Penanaman Modal, PTSP Koperasi dan UKM x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
18.Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 2,645,107,854
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
20.Dinas Pertanian 441 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 85% 100 % 5,604,500,000 100 % 6,765,000,360 100 % 8,158,849,884 100 % 6,878,849,884 100 % 7,428,849,884 100 % 7,428,849,884
21.Dinas Perdagangan dan Perindustrian x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 2,279,170,160 100 % 2,929,366,960 100 % 2,893,860,560 100 % 3,181,007,360 100 % 3,298,094,560 100 % 3,298,094,560
22.Dinas Kelautan dan Perikanan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 3,601,500,000 100 % 3,601,500,000 100 % 3,763,500,000 100 % 4,626,500,000 100 % 4,931,500,000 100 % 4,931,500,000
23.Sekretariat Daerah x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
24.Sekretariat DPRD 442 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
25.Bappeda x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000 100 % 800,000,000
26.Badan Keuangan x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000
27.BKDD x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 1,952,899,289 100 % 2,304,919,107 100 % 2,385,591,276 100 % 2,744,506,970 100 % 2,835,314,714 100 % 2,835,314,714
28.Inspektorat 443 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 2,705,951,488 100 % 3,016,607,212 100 % 3,443,857,384 100 % 3,072,035,670 100 % 5,466,493,912 100 % 5,466,493,912
29.Kecamatan Pangale x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000
30.Kecamatan Budong-Budong x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000
31.Kecamatan Tobadak x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000
32.Kecamatan Topoyo 444 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikat or Kinerj a Progra m Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungja wab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. Targ et Rp. x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000
33.Kecamatan Karossa x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000 100 % 300,000,000
34.Kesbangpol x x x 0 1 2.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Persent ase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar 100% 100 % 522,574,730 100 % 1,210,409,032 100 % 1,151,209,032 100 % 1,161,809,032 100 % 1,163,409,032 100 % 1,163,409,032 445 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 8.1.1 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 NO Indikator Kinerja Sasaran Kondisi Awal

(2020)Target Kinerja Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir 2026 1 Misi 1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar 1.1 Indeks Daya Saing Infrastruktur (IKU- 1) (nilai) 65,13 73,41 74,8 76,3 78,08 79,7 81,16 2 Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar 2.1 Indeks pembangunan manusia (IKU-2) (%) 65,71 66,34 67,00 67,14 67,40 67,60 67,69 2.2 Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar (IKU-3) (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Misi 3: Mendorong daya saing perekonomian daerah 3.1 Pertumbuhan ekonomi (persen) (IKU 4) -0,40 1,69 3,87 4,33 5,17 5,84 6,15 3.2 Tingkat pengangguran terbuka (IKU-5) (persen) 2,71 2,62 2,53 2,52 2,48 2,45 2,44 446 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO Indikator Kinerja Sasaran Kondisi Awal
(2020)Target Kinerja Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir 2026 3.3 Angka kemiskinan (IKU-6) (persen) 6,79 6,76 6,30 6,13 5,84 5,61 5,50 3.4 Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (IKU-7) (persen) 71,81 71,87 72,19 72,18 72,52 72,41 72,08 4 Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik 4.1 Nilai LPPD (IKU-8) (nilai) 2,9 3 3,01 3,02 3,03 3,04 4.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (IKU-9) (Nilai) Rendah rendah rendah sedang sedang sedang sedang 4.3 SAKIP (IKU 10) C C CC CC B B B 4.4 Opini BPK (IKU 11) WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4.5 Indeks Inovasi Daerah (IKU-12) kurang inovatif (skor 3) 50 100 200 300 500 500 5 Misi 5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat 5.1 Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan (IKU- 13) 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 6 Misi 6: Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 6.1 Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (IKU-14) (Nilai) 74,71 75,00 75,29 75,59 76,00 76,00 6.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (IKU-15) (%) N/A 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8.1.2 Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci terbagi atas Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Outcome. 447 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Makro Indikator Pembangunan Kondisi Awal Target RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Laju Pertumbuhan ekonomi (%) -0,40 1,69 3,87 4,33 5,17 5,84 6,15 Tingkat Kemiskinan (%) 6,79 6,76 6,3 6,13 5,84 5,61 5,5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,71 2,62 2,53 2,52 2,48 2,45 2,44 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,71 66,34 67,00 67,14 67,40 67,60 67,69 Rasio Gini 0,314 0,341 0,367 0,375 0,356 0,345 0,339 Penurunan Emisi GRK (%) N/A 2% 3% 4% 5% 6% 7% 448 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 8. 3 Target Indikator Kinerja SPM Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Target Kondisi Akhir 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bidang Urusan Kesehatan 1 Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Pelayanan Kesehatan balita Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut Persentase Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 Pelayanan Kesehatan orang dengan TB Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Persentase Warga Negara resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Urusan Pendidikan 1 Pendidikan Dasar Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 449 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Target Kondisi Akhir 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2 Pendidikan Kesetaraan Persentase Warga Negara Usian 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Urusan Pekerjaan Umum 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Penyediaan pengolahan air limbah domestik Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestik 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Urusan Perumahan Rakyat 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 450 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Target Kondisi Akhir 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bidang Urusan Sosial 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti Persentase warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten Persentase warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 451 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 8. 4 Indikator Kinerja Kunci Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Kondisi awal 2020 Target Tahun ke- 2021 2022 2023 2024 2025 Kondis i akhir 2026 Indikator Kinerja Outcome Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Tingkat partisipasi warga negara 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Urusan Kesehatan 1 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 2 Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 452 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 Persentase penderita hipertensi yang mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 2 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 3 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 4 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 453 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota 2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota 2562 2946 3388 2896 4480 7 Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota 45,25 % 48,25 % 50% 53% 56% 59% 8 Rasio tenaga operator/teknisi/a nalisis yang memiliki sertifikat kompetensi 9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi Urusan Perumahan Rakyat 454 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 55,11 % 48,39% 41,68% 34,96% 28,24% 21,52 % 5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 61% 61% 61% 61% 61% 61% Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap becana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Waktu tanggap (response time) penanganan 455 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kebakaran Urusan Sosial 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 10% 15% 20% 25% 30% 40% 3 Tingkat Produktivitas tenaga kerja 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 5 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 23% 30% 35% 40% 45% 60% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 456 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Pangan 1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Pertanahan 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal 4 Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 5 Tersedianya tanah untuk masyarakat 6 Pangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 74,71 75,00 75,29 75,59 76,00 76,00 2 Terlaksananya pengelolaan 457 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 sampah di wilayah Kab/ Kota 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota 70% 75% 80% 85% 90% 95% Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Perekaman KTP elektronik 85% 86% 87% 88% 90% 93% 2 Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 13% 28% 43% 58% 73% 88% 3 Kepemilikan akta kelahiran 61% 70% 75% 80% 85% 90% 4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 14% 55% 65% 75% 85% 95% Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase pengentasan desa tertinggal 100% 100% 2 Persentase peningkatan status desa mandiri Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 TFR (Angka Kelahiran Total) 2,50 2,49 2,48 2,47 2,45 2,43 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) 9,14% 13,50% 12,50% 11,70% 10,80% 9% Perhubungan 1 Rasio konektivitas kabupaten/kota 2 kinerja lalu lintas kabupaten/ kota 22% Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Organisasi Perangka Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang 3% 5% 10% 15% 20% 25% 458 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 disediakan oleh Dinas Kominfo 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3 Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/ kota 14% 15% 20% 25% 30% 40% Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penanaman Modal 1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 31% 50% 60% 70% 80% 100% 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan 77 Organi sasi 80 Organisasi 83 organisasi 86 organisasi 89 orgaisasi 92 organi sasi 3 Peningkatan prestasi olahraga 3 Caban g Olahra ga 3 Cabang Olahraga 3 Cabang Olahraga 3 Cabang Olahraga 3 Cabang Olahraga 3 Caban g Olahra ga Statistik 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik 459 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kebudayaan 1 Terlestarikannya Cagar Budaya 6% 15% 40% 75% 80% 100% Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 71,74 43,66 72,39 86,69 101,00 115,29 Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawa ban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP) 76,61% 80,61 % 84,61% 88,61% 92,61% 94% 96,61 % Pariwisata 460 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 0 0 0 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten 167,65 1,1 1,09 1,08 3 Tingkat hunian akomodasi 4 Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 5.000. 000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Pertanian 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 2 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 0 0 7% 5% 4% 3% 3% Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Persentase perusahaan pemandaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten Perdagangan 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUUP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase kinerja realisasi pupuk 0 0 0,014 0,025 0,037 3 Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 95% 95% 95% 95% 95% 95% Perindustrian 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di 8,6 5,8 18,7 31,5 44,3 44,3 461 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kabupaten (%) 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang sitetapkan dalam RPIP 4,7 11,14 17,5 23,8 30,25 30,25 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah iIzin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pegawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinyadi daerah kabupaten 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 1 Dokum en 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokum en Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan 1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 2 Rasio PAD 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 3 3 4 4 4 4 Perangkat Kapabilitas 3 3 3 4 4 4 462 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure) 6 Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP Pengadaan 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Kepegawaian 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2 Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Manajemen Keuangan 1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 3 Manajemen Aset 463 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Transparansi dan Partisipasi Publik 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 2 Akses publik terhadap informasi keuagan daerah Indikator Kinerja Output Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan 1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5 Jumlah pendidik pada PAUD 6 Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7 Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 464 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 8 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 9 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 1 0 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 1 1 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 1 2 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 1 3 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 1 4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 465 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 5 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 1 6 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 1 7 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 1 8 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 1 9 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 2 0 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 2 1 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 2 2 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 2 3 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 466 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 4 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 2 5 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 2 6 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat 2 7 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2 8 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 2 9 Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 3 0 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 3 1 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 3 2 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 467 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 3 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 3 4 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D- IV atau S1 Urusan Kesehatan 1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar 2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 4 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 5 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar 7 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar 9 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 0 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar 1 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan 468 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 yang tersedia 1 2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 1 3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1 5 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1 7 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1 9 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2 0 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 2 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2 2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 2 3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2 4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 2 5 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2 6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 469 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencan a pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota 8 Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 9 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 1 0 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 470 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 1 Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 1 2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 1 3 Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 1 4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 1 5 Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 1 6 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 1 7 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 1 8 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 1 9 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 471 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 penyedotan lumpur tinja 2 0 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 2 1 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 2 2 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 2 3 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 2 4 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 2 5 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 2 6 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 2 7 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 2 8 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 2 9 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 3 0 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 3 1 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 472 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 2 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedun g (Ada/Tidak) 3 3 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedun g (Ada/Tidak) 3 4 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 3 5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi 3 6 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 3 7 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat 3 8 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 3 9 Panjang jalan yang dibangun 4 0 Panjang jembatan yang dibangun 4 1 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 4 2 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 4 3 Panjang jalan yang direkonstruksi/dir ehabilitasi 4 4 Panjang jembatan yang direhabilitasi 4 5 Panjang jembatan yang dipelihara 4 6 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah 473 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kabupaten/kota 4 7 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 4 8 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4 9 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5 0 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 5 1 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 5 2 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 5 3 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 474 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 4 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 5 5 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya 5 6 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis 5 7 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/a nalis di wilayah kab/kota 5 8 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 5 9 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 475 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6 0 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 6 1 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 6 2 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 6 3 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 6 4 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 6 5 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 6 6 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 6 7 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 476 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6 8 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 6 9 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 7 0 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Urusan Perumahan Rakyat 1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya N/A 5 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam 24 unit 0 0 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 24 KK 15 unit 3 KK 3 KK 3 KK 3 KK 3 KK 4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 10 unit 20 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 2 unit 20 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 477 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 12 unit 40 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 253 unit 0 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 1 0 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 1 1 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 1 2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 1 3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 478 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 4 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 1 5 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 1 6 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 1 7 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 32 unit 60 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 1 8 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 0 Ha 100% 100% 100% 100% 100% 1 9 Jumlah rumah di kab/kota 2 0 Jumlah unit PK RTLH 32 unit 60 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 2 1 Jumlah rumah tidak layak huni 2 2 Jumlah rumah yang tidak dihuni 2 3 Rasio rumah dan KK 2 4 Jumlah rumah pembangunan baru 2 5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 0 61 61 61 61 61 61 2 6 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 2 7 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 2 8 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) 2 9 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 3 0 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 3 1 Jumlah pengembang yang tersertifikasi 3 2 Jumlah pengembang yang terregistrasi 479 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 3 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2 Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6 Tersedianya sarana prasarana minimal 7 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 8 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 9 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 1 0 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 1 1 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 480 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 2 Persentase warga negara yang ikut pelatihan 1 3 Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 1 4 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 1 5 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 1 6 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 1 7 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 1 8 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 1 9 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2 0 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 2 1 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang 481 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 2 2 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 2 3 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 2 4 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 2 5 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggaraka n sub urusan kebakaran 2 6 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran Urusan Sosial 1 Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan 482 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 14 orang 0 0 20 orang 30 orang 30 orang 30 orang 7 Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 27 orang 5 orang 5 orang 20 orang 30 orang 30 orang 30 orang 9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 0 0 0 5 orang 0 0 5 orang 1 0 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 1 1 Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 483 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 2 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 1 3 Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 1 4 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 1 5 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 309 orang 0 0 0 10 orang 10 orang 10 orang 1 6 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 4 bimbing an 0 0 0 10 orang 10 orang 10 orang 1 7 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 10 orang 0 0 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 1 8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan 312 orang 0 0 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 484 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 kesehatan dasar 1 9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 3 orang 0 0 0 0 5 orang 5 orang 2 0 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 2 1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 5 orang 0 0 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 2 2 Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 141 orang 0 10 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 2 3 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 193 orang 10 orang 0 12 orang 12 orang 12 orang 12 orang 2 4 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 2 5 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 2 6 Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial 273 orang 35 orang 350 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 2 7 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenag a kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 485 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota 2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota 4 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 5 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 6 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 7 Persentase LPK yang terakreditasi 8 Persentase LPK yang memiliki perizinan 9 Jumlah penganggur yang dilatih 1 0 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 1 1 Persentase penyerapan lulusan 1 2 Lulusan bersertifikat kompetensi 1 3 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 1 4 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 1 5 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 486 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 6 Data tingkat produktivitas total 1 7 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) N/A 0 0% 12% 12% 12% 12% 1 8 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) N/A 0 0% 12% 12% 12% 12% 1 9 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 2 0 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah 2 1 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 2 2 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 2 3 Jumlah mogok kerja 2 4 Jumlah penutupan perusahaan 2 5 Jumlah perselisihan kepentingan 2 6 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 2 7 Jumlah perselisihan PHK 2 8 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 2 9 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 487 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 3 0 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 3 1 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 3 2 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 3 3 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3 4 Jumlah Bursa Kerja Khusus BKK) wilayah kab/kota 3 5 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 3 6 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 3 7 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 3 8 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota 3 9 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 4 0 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi 488 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 1 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata 4 2 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 4 3 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 4 4 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya 4 5 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2 Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota 3 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 489 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 5 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 6 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 7 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) 8 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 9 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 1 0 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 1 1 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 1 2 Jumlah kebijakan/progra m pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 490 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 3 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi 1 4 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Pangan 1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6 Tertanganinya kerawanan pangan 7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Pertanahan 1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang 491 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absen tee. 4 Dokumen Izin membuka tanah 5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup 1 Hasil perhitungan provinsi terhadap:
1. a.Indeks kualitas air (IKA)
2. b.Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. c.Indeks tutupan hutan (ITH) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 2 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 3 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 4 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 5 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan 492 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 6 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 7 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Penerbitan akta perkawinan 2 Penerbitan akta perceraian 3 Penerbitan akta kematian 4 Penyajian data kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi 493 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 produktif dan pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan 2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25- 49 tahun 3 Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) 4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5 Jumlah stakeholders/pem angku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 6 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 7 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 8 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 9 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 494 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 0 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 1 1 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perhubugan 1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2 Terlaksananya pelayanan uji berkala 3 Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Komunikasi dan Informatika 1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, 495 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementa sikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasika n secara elektronik 5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 496 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 1 0 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 1 1 Persentase data yang dapat berbagi pakai 1 2 Persentase perangkat daerah yang mengimplementa si inovasi yang mendukung smart city 1 3 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 1 4 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government 1 5 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota 497 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota 1 6 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 1 7 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 498 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 6 Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7 Persentase koperasi yang telah menyelenggaraka n pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 1 0 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah 499 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 1 1 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 1 2 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 1 3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 1 4 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 1 5 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 1 6 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 1 7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 1 8 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 500 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 dukungan fasilitasi pemasaran 1 9 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 2 0 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan Penanaman Modal 1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 6 Kegiatan pameran penanaman modal 7 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 8 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 9 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 1 0 Laporan realisasi penanaman 501 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 modal 1 1 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 1 2 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 1 3 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota Kepemudaan dan Olahraga 1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 3 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 4 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 5 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 6 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah Statistik 1 Tersedianya buku profil daerah 2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 502 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik Persandian 1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan 2 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan Kebudayaan 503 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data 8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, 504 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 adaptasi) 9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 1 0 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 1 1 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 1 2 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 1 3 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 1 4 Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi 1 5 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya 1 6 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 1 7 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 1 8 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 1 9 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Perpustakaan 1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 505 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 2 Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 6 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terda ftar yang ada di wilayahnya 7 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 8 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Kearsipan 1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 5 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 506 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 6 Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 7 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK 8 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 9 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan 507 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 (pendidikan dan pelatihan/penyulu han dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi Pariwisata 1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6 Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 1 0 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 508 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Pertanian 1 Sarana pertanian yang diberikan 2 Prasarana pertanian yang digunakan 3 Penerbitan izin usaha pertanian 0 0 4 Persentase prasarana yang digunakan 5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota 6 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Kehutanan 1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3 Pemulihan ekosistem pada Tahura 4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota Perdagangan 1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :
4. a.Pusat perbelanjaan
5. b.Toko swalayan 2 Persentase penerbitan TDG 3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 509 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota 6 Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu 9 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan 1 0 Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 1 1 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku Perindustrian 1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota 2 Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA 3 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 510 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 4 Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan 5 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota Transmigrasi 1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina 8.1.3 Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Analisis capaian indikator dilakukan untuk melihat proyeksi beberapa tahun kedepan terkait gambaran pencapaian dari indikator TPB yang teridentifikasi sebagai indikator strategis yang perlu direkomendasikan didalam KLHS, agar dapat terintegrasi kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil Proyeksi didasarkan pada target (nasional maupun daerah) dan realisasi capaian dari lima tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan data baseline Kabupaten Mamuju Tengah untuk masing-masing indikator tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sebaran masingmasing indikator dikaitkan dengan isu strategis pada masing-masing tujuan TPB. Isu strategis dalam kelompok SB di Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebanyak 54 isu yang terkait dengan pilar lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola. Terdapat 14 tujuan yang memiliki indikator strategis yakni terkait isu dari pilar lingkungan meliputi tujuan sebelas (11); isu dari pilar sosial meliputi tujuan pertama (1), kedua (2), ketiga (3), empat (4) dan kelima (5); isu dari pilar ekonomi meliputi tujuan delapan (8) dan ketujuh belas (17) sedangkan isu dari pilar tata kelola meliputi tujuan keenambelas (16). 511 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel berikut memperlihatkan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh masing-masing urusan Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. 426 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Tabel 8. 5 Proyeksi dan Target Indikator TPB NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan kesehatan 71% 73% 76% 79% 81% 84% Dinas Kesehatan 1 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas sosial 13.77% 14.14% 14.51% 14.88% 15.26% 15.63% Dinas Sosial 1 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan sosial 282534 562253 841971 1121689 1401408 1681126 Dinas Sosial 1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pekerjaan umum & penataan ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PUPR 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. pendidikan 70.49% 73.19% 75.89% 81.29% 83.99% 86.68% Dinas Pendidikan 1 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran administra si kependuduka n & catatan sipil 7.7% 15.5% 23.2% 31.0% 38.7% 46.4% Dinas Administrasi Kependuduk an & Catatan Sipil 1 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah sosial 215898241 260150185 304402130 34865474 392906019 437157963 Dinas Sosial 427 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur sosial 24% 22% 20% 19% 17% 15% Dinas Sosial 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishme nt). pangan 86% 76% 67% 57% 48% 38% Dinas Ketahanan Pangan 2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan pangan 90% 80% 70% 60% 50% 40% Dinas Ketahanan Pangan 2 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pangan 113% 102% 90% 78% 67% 55% Dinas Ketahanan Pangan 2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita kesehatan 348 309 271 232 193 155 Dinas Kesehatan 2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta kesehatan 6% 9% 11% 13% 16% 18% Dinas Kesehatan 3 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. kesehatan 0 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 3 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kesehatan 76% 78% 81% 83% 85% 87% Dinas Kesehatan 3 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. kesehatan 2% 2% 2% 2% 2% 1% Dinas Kesehatan 3 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup kesehatan 2 2 2 2 1 1 Dinas Kesehatan 3 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup kesehatan 15 13 11 8 6 4 Dinas Kesehatan 428 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. kesehatan 23 23 23 23 23 23 Dinas Kesehatan 3 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi kesehatan 78% 80% 82% 83% 85% 87% Dinas Kesehatan 3 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. kesehatan 59% 63% 67% 71% 75% 83% Dinas Kesehatan 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pendidikan 2.07% 6.74% 15.55% 24.35% 33.16% 41.97% Dinas Pendidikan 4 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B pendidikan 82.76% 90.52% 90.52% 90.52% 90.52% 90.52% Dinas Pendidikan 4 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pendidikan 82.76% 82.76% 82.76% 82.76% 82.76% 82.76% Dinas Pendidikan 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pendidikan 90.02% 92.69% 95.37% 98.04% 100.72% 103.39% Dinas Pendidikan 4 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. pendidikan 0.4 0.6 1.6 2.7 3.7 4.7 Dinas Pendidikan 5 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial pemberda yaan perempuan & perlindung an anak 13 17 21 25 29 33 Dinas Pengendalia n Penduduk, KB, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 429 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. pemberda yaan perempuan & perlindung an anak 64 68 72 76 80 84 Dinas Pengendalia n Penduduk, KB, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. kesehatan 56% 59% 62% 65% 69% 72% Dinas Kesehatan 5 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pemberda yaan perempuan & perlindung an anak 8 10 12 13 15 17 Dinas Pengendalia n Penduduk, KB, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir pemberda yaan perempuan & perlindung an anak 0 0 0 0 0 0 Dinas Pengendalia n Penduduk, KB, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 430 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir pemberda yaan perempuan & perlindung an anak 21% 19% 17% 14% 12% 10% Dinas Pengendalia n Penduduk, KB, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. pekerjaan umum & penataan ruang 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dinas PUPR 6 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). pekerjaanum um & penataan ruang 70 84 98 112 126 140 Dinas PUPR 6 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. pekerjaan umum & penataan ruang 98% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PUPR 8 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin tenaga kerja 10 20 30 40 50 60 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 8 Persentase tenaga kerja formal. tenaga kerja 4% 9% 15% 20% 25% 30% Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 431 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 8 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan koperasi, usaha kecil, & menengah 2% 4% 7% 9% 12% 15% Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan UKM 8 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. pariwisata 2% 4% 7% 8% 12% 15% Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 9 Jumlah dermaga penyeberangan Perhubungan 1 2 3 4 5 6 Dinas Perhubungan 9 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur Tenaga Keja 20 40 60 80 100 120 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 10 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas Sosial 27% 24% 21% 18% 15% 12% Dinas Sosial 10 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Sosial 27% 25% 23% 21% 18% 16% Dinas Sosial 10 Jumlah desa tertinggal. pemberdayaa n masyarakat & desa 35 30 26 22 19 15 Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa 10 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. sosial 28% 26% 25% 23% 22% 20% Dinas Sosial 432 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 11 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. lingkungan hidup 57% 63% 70% 77% 84% 84% Dinas Lingkungan Hidup 11 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. perumahan rakyat & kawasan permukiman 371283 741140 1110998 1480855 1850713 2220507 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 16 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Keuangan 381,852,53, 749 418,423,397, 433 454,994,741, 117 491,566,84, 801 528,137,428, 486 564,708,77 2,17 Badan Keuangan 16 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. administrasi kependuduka n & catatan sipil 5% 10% 15% 20% 25% 30% Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil 16 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran administrasi kependuduka n & catatan sipil 27% 34% 40% 46% 53% 59% Dinas Administrasi Kependuduk an & Catatan Sipil 16 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Pemberdayaa n Perempuan dan perlindungan anak 21% 19% 17% 14% 12% 9% Dinas Pengendalia n Penduduk, KB, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 433 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 NO. TPB INDIKATOR JENIS URUSAN PROYEKSI BAU PD pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 2026 17 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband komunikasi & informatika 24% 27% 30% 33% 36% 39% Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika 432 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 9.1 Pedoman Transisi Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021-2026 dilantik pada bulan Februari 2021 dan akan berakhir pada bulan November Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan rencana pembangunan pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah untuk masa bakti 2021-2024 atau sebelum masa bakti 2025-2029 ditetapkan, maka dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 tetap berlaku sebagai acuan dalam penyusunan RKPD. 9.2 Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Mamuju Tengah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya. Dalam upayamewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaranpembangunan serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai berikut:
(1)Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;
(2)Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dibatu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah;
(3)Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah; 433 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026
(4)Setiap PD, baik yang berbentuk Dinas, Badan dan Sekretariat berkewajiban untuk menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi , Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
(5)Renstra PD dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kontrak kinerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dengan para Pimpinan OPD yang selanjutnya menjadi dasar penilaian kinerja para Pimpinan OPD;
(6)Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah;
(7)RKPD Kabupaten Mamuju Tengah harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
(8)Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD);
(9)Dalam hubungannya dengan keuangandaerah, keberadaan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnyaterutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebujakan Umum APBD (KUA) derta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
(10)Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, setiap PD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada apparat Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
(11)Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan konsistensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju TengahTahun 2021-2026, maka:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah bertugas untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.
2. b.Pengendalian pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD dilakukan oleh masing-masing pimpinan PD. Pimpinan PD wajib menyampaikan laporan secara rutin tentang hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renja PD dan RKA kepada 434 RPJMD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda.
3. c.Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD dari pimpinan PD sesuai denga tugas dan kewenangannya, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah sebagai dasar penilaian kinerja Pimpinan PD.
4. d.Pimpinan PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra PD, Renja PD serta Rencana Kerja dan Anggaran PD periode sebelumnya sebagai bagian dari laporan akuntabilitas kinerja.
5. e.Kepal Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebahaimana dimaksud pada huruf (d).
6. f.Hasil evaluasi sebagiaman dimaksud pada huruf (e) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
(12)Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Mamuju Tegah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah direncanakan dapat ditinjau Kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. BUPATI MAMUJU TENGAH ttd H. ARAS TAMMAUNI