DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, perencanaan, PRA-KLA, pelaksanaan KLA, pemantauan dan evaluasi, penetapan peringkat KLA, penghargaan, pendanaan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program,dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah,dan Negara.
10.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati untuk menkoordinasikan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
11.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yangm selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
13.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah dan berdomisili di Kabupaten Mamuju Tengah.
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, isLKtri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
17.Media Massa atau Pers yang selanjutnya disebut Media adalah jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti Koran, majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, dan sebagainya.
18.Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang disangka melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan diversi (menghindarkan anak dari proses pengadilan), sehingga perliselesai pada tingkat kepolisian. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.
19.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai, Hak Anak dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi:
1. a.Perencanaan;
2. b.Pra ;
3. c.pelaksanaan;
4. d.evaluasi;
5. e.penetapan peringkat; dan
(2)Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui lembaga Anak.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Bupati melaksanakan identifikasi untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
(2)Pengesahan dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua: Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
3. c.Sekretaris : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak; dan
4. d.Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
  1. 1.koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
  2. 2.koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. 3.koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. 4.koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  6. 6.koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
  7. 7.koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
(2)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
(3)Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
1. a.perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
2. b.Masyarakat;
3. c.media massa;
4. d.dunia usaha; dan
5. e.perwakilan anak.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas.
(2)Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengawasi laporan dalam proses input, output dan kemajuan target pencapaian untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
2. b.memperhatikan perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala sesuai rencana; dan
3. c.melakukan pembinaan secara berkala mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
(3)Pengawasan, pembina, dan evaluasi Gugus Tugas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Profil KLA disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
(2)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayatn (1) memuat:
1. a.data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. b.informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
3. c.informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
(3)Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
(4)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PRA – KLA

Pasal 7

Pra KLA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.penilaian mandiri KLA; dan
b.penyusunan RAD KLA.

Pasal 8

(1)Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2)Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
1. a.isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
2. b.tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
3. c.ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. d.ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
5. e.pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
6. f.sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
7. g.ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
8. h.peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
9. i.prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
10. j.potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
11. k.. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
(3)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan KLA.
(4)24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 9

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas indikator: a. peraturan daerah tentang KLA; b. penguatan kelembagaan KLA; dan c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 10

(1)Klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yakni:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Indikator klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2. b.ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
3. c.pelembagaan partisipasi anak.
(3)Indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pencegahan perkawinan Anak;
2. b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
3. c.pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
4. d.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
5. e.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
(4)Indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.persalinan di fasilitas kesehatan;
2. b.status gizi balita;
3. c.pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
4. d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
5. e.lingkungan sehat; dan
6. f.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
(5)Indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. b.Sekolah Ramah Anak; dan
3. c.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
(6)Indikator klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
2. b.pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
3. c.pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta yang terinfeksi human immunodeficiency virus;
4. d.pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
5. e.pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
6. f.penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi; dan
7. g.pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pasal 11

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…