DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Anggota BPD; Pembagian Wilayah; Kelembagaan; Staf Administrasi; Hubungan Dengan Lembaga Lain; Peningkatan Kapasitas; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, Adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
10.Wilayah adalah Dusun yang berada di dalam Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Persyaratan anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 3

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik;
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
j.tidak berstatus sebagai anggota Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan tidak tercatat sebagai anggota partai politik.

Pasal 4

(1)Anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih;
5. e.mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
6. f.mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
7. g.mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
(2)Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
1. a.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
2. b.penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 5

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
f.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 6

(1)BPD berhak:
1. a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Tata cara pengelolaan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB II

ANGGOTA BPD

Pasal 7

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(2)Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
(3)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(4)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(5)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
3. c.lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa, sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota.

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari Wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih:
1. a.1 (satu) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.2 (dua) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.3 (tiga) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BPD pada keterwakilan Wilayah.

Pasal 11

(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
(2)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…