DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bantun pengembangan pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan; Bantuan Keuangan Pendidikan Anas Usia Dini Nonformal; Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan; Bantuan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan; Penghasilan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Mamuju Tengah masih banyak permasalahan yang dihadapi terkait pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan sehingga dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Mamuju Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6.Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disingkat PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan adalah Jalur pendidikan diluar sekolah formal yang diperuntukkan bagi anak usia dini.
9.Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negari sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah tapi tidak berstatus sebagai ASN, baik pegawai negeri maupun Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.

BAB II

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 2

(1)Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
(2)Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan umum yang disetarakan dengan pendidikan dasar dan menengah.
(3)Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
2. b.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
(4)Program Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan :
1. a.memperluas akses pendidikan dasar melalui jalur pendidikan non formal progam paket a dan paket b.
2. b.memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan nonformal progam paket c.
3. c.meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan kesetaraan program paket a, paket b dan paket c.
4. d.menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 3

(1)Pendidikan anak usia dini nonformal dapat berupa:
1. a.Kelompok Bermain;
2. b.Taman Penitipan Anak; dan/atau
3. c.Taman Kanak-Kanak
(2)Pendidikan Kesetaraan berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
(3)Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.program paket A;
2. b.program paket B; dan
3. c.program paket C.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa wajib menyediakan layanan PAUD Nonformal paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD Nonformal.
(2)Selain penyediaan PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menyediakan layanan Pendidikan Kesetaraan.
(3)Dukungan kebijakan penyelenggaraan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pemerintah Desa.
(4)Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
2. b.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan;
3. c.pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; dan
4. d.melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
(5)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b, untuk PAUD Nonformal yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
(6)Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana, dan
3. c.bantuan pendidik.

Pasal 5

(1)Pendirian PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat yang akan mendirikan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
(3)Permohonan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memberikan bantuan keuangan untuk pengembangan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk:
1. a.Biaya operasional; dan
2. b.Peningkatan kualitas.

Pasal 7

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan melalui pengelola PAUD Nonformal dan/atau Pendidikan Kesetaraan.
(2)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mekanisme non-tunai kedalam Rekening Bank atas nama PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 8

(1)Penerimaan bantuan keuangan wajib dihadiri lebih dari 1 (satu) orang pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
(2)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tanda terima yang ditandatangani oleh pihak Pengelola dan pihak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 9

(1)Pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan wajib melaporkan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

(1)Dalam hal, pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan terbukti menyalahgunakan bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi .
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Sanksi Pidana; dan/atau
2. b.Sanksi Administratif;
(3)Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
(4)Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan pemberhentian dari jabatan pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan atau pemberhentian dari status tenaga pendidik tetap.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…