DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Unsur Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Sumoah Jabatan; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Kesejahteraan Perangkat Desa; Hari Kerja dan Jam Kerja; Nomor Induk; Pakaian Dinas dan Atribut; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Kode Etik dan Kode Perilaku; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju tengah.
4.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Mamuju tengah.
5.Desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Mamuju tengah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10.Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
11.Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
12.Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB II

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip; dan
  4. 4.ekspedisi.
2. b.melaksanakan urusan umum, antara lain:
  1. 1.penataan administrasi Perangkat Desa;
  2. 2.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  3. 3.penyiapan rapat;
  4. 4.pengadministrasian aset;
  5. 5.inventarisasi;
  6. 6.perjalanan dinas; dan
  7. 7.pelayanan umum.
3. c.melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
4. d.melaksanakan urusan perencanaan, antara lain:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  3. 3.melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  4. 4.penyusunan laporan.

Pasal 4

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip;
  4. 4.ekspedisi;
  5. 5.penataan administrasi Perangkat Desa;
  6. 6.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  7. 7.penyiapan rapat;
  8. 8.pengadministrasian aset;
  9. 9.inventarisasi;
  10. 10.perjalanan dinas; dan
  11. 11.pelayanan umum.
2. b.Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
3. c.Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, antara lain:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  3. 3.penyusunan laporan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala kewilayahan atau Kepala Dusun dan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
2. b.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
3. c.mobilitas kependudukan;
4. d.penataan dan pengelolaan wilayah;
5. e.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
6. f.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
7. g.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

(1)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(2)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan,
(3)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
1. a.seksi pemerintahan; dan
2. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(4)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4)berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi, antara lain:
  1. 1.melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  2. 2.menyusun rancangan regulasi Desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  6. 6.pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. b.Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi, antara lain:
  1. 1.melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; dan
  3. 3.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. c.Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi, antara lain:
  1. 1.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. 2.meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  3. 3.pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dari warga Desa.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(3)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
6. f.tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.sehat jasmani dan rohani; dan
8. h.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(4)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya Desa setempat;
2. b.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai perangkat desa, PNS, CPNS, PPPK, TNI/Polri;
3. c.tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS, PPPK, TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD/, dan swasta;
4. d.tidak terdaftar sebagai anggota partai politik; dan
5. e.mampu mengoperasikan komputer minimal microsoft office.

Pasal 11

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, terdiri atas:

a.kartu tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari dokter, pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah;
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
h.surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional; dan
i.surat izin dari pejabat berwenang bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…