DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 Berjumlah Rp535.820.997.135,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. pendapatan Daerah Rp529.820.997.135,00 b. belanja Daerah Rp535.820.997.135,00 Defisit (Rp6.000.000.000,00) c. Pembiayaan Daerah 1. penerimaan Daerah Rp6.000.000.000,00 2. pengeluraran Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp6.000.000.000,00 d. SiLPA tahun berkenaan Rp0,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
9.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
10.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 Berjumlah Rp535.820.997.135,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan Daerah Rp529.820.997.135,00
2. b.belanja Daerah Rp535.820.997.135,00 Defisit (Rp6.000.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Daerah Rp6.000.000.000,00
  2. 2.pengeluraran Rp0,00 Rp6.000.000.000,00
4. d.SiLPA tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar Rp529.820.997.135,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari: Pembiayaan netto

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp68.808.636.282,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.290.205.869,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.752.282.401,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.980.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.786.145.012,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Belas Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp457.547.313.605,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.283.353.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksudd pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.263.960.605,00 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.465.047.248,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.465.047.248,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 7

Anggara Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp535.820.997.135,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp417.586.228.437,91 (Empat Ratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp266.543.544.201,55 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Lima Puluh Lima Sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.689.074.934,36 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Enam Sen).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.343.109.302,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp36.544.313.782,09 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin.
2. b.belanja modal bangunan dan gedung.
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.378.771.700,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.015.884.415,80 (Sembilan Miliar Lima Belas Jura Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah Delapan Puluh Sen).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.931.032.250,29 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.987.489,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
(6)Belanja Modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.138.637.927,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.190.454.915,00 (delapan puluh Miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja bagi hasil; dan
b.belanja bantuan keuangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…