DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai prinsip perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup RPJMD, penyusunan dan penetapan serta pengendalian dan evaluasi RPJMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan daerah lima tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahSebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Mamuju Utara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara;  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten mamuju utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;  Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;  Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Mamuju Utara untuk periode Tahun 2016 - 2021, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;  Visi Daerah adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2021;  Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah;  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara;  Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;  Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintahan desa/kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat adat rentan.

BAB II

Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 2

 Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.  Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing.  Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.  Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

 Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan :  Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;  Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Utara;  Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;  Pedoman badi Pemerintahan Desa dalam penyusunan RPJM Desa;  Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten;  Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.  Penyusunan RPJM Daerah, bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, yakni “Terwujudnya Masyarakat Mamuju Utara yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat berlandaskan Keberagaman ”.

BAB IV

RUANG LINGKUP RPJM DAERAH

Pasal 5

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Nasional.  Sistematika RPJM Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

BAB X

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Analisis Isu-Isu Strategis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penutup  Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RKPD harus berpedoman pada RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH

Pasal 7

 Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan melalui musrenbang.  Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJM Daerah.  Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.  Rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 8

 Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.  Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.  Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 9

 Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;  Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:  kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan  pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

 Pengendalian oleh Bupati dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.  Pemantauan oleh Bupati dilaksanakan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.  Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.  Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.  Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah- langkah yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…