DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 220

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang, Siklus Penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perubahan rencana pembangunan daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin agar dapat disusun Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU Dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
9.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan berdaya saing Daerah.
10.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
18.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
22.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23.Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
24.Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati.
25.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
26.Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
27.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
30.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
31.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
32.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33.Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
34.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untyuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
36.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
37.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
38.Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
39.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
40.Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
41.Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
42.Provinsi adalah provinsi yang mencakup wilayah Daerah.
43.Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang berbatasan langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b.penganggaran;
c.pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
d.perubahan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 3

Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
d.menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
e.tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
f.mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
g.Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Pasal 4

Perencanaan dan Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN.

Pasal 6

RPJPD disusun dengan tahapan:

a.penyusunan rancangan awal RPJPD;
b.pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
c.perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
d.penetapan RPJPD.

Pasal 7

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

a.analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b.analisis permasalahan pembangunan Daerah;
c.penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
d.analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
e.perumusan visi dan misi Daerah;
f.perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
g.KLHS.

Pasal 8

(1)Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
(2)Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
(3)Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
(4)Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara 7 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 10

(1)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
(3)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
(4)Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJPD.

Isi peraturan

Teks220PDFHirarki

Memuat teks peraturan…