DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai sasaran penanaman modal, kebijakan dasar penanaman modal, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan CSR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KETENTUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/ INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4.Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
5.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
15.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
16.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20.Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
21.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Sasaran penanaman modal meliputi :
1. a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
2. b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
3. c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
4. d.meningkatkan jumlah penanam modal; dan
5. e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional dan Internasional; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
2. b.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 4

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :

a.kerjasama penanaman modal;
b.promosi penanaman modal;
c.pelayanan penanaman modal;
d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
f.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 5

(1)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal;
4. d.pengembangan penanaman modal;
5. e.pengendalian penanaman modal; dan
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 6

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :
1. a.mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

a.jenis bidang usaha;
b.penanam modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan;
e.jangka waktu penanaman modal;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
g.lokasi penanaman modal; dan
h.Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
(6)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
(7)Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(2)Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945