DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai kedudukan perangkat desa, seleksi perangkat desa, unsur staf perangkat desa, larangan dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
2.Camat adalah pimpinan kecamatan dalam Kabupaten Mamuju utara sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan/dusun.
7.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
8.Diberhentikan tetap adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
9.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
10.Seleksi Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa.
11.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
12.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
13.Panitia Seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
14.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Seleksi Perangkat
16.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
17.Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB II

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri dari:
1. a.Kepala Desa; dan
2. b.Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
(4)Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 3

(1)Kepala Desa membentuk seleksi Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3)Susunan keanggotaan Panitia Seleksi terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Desa;
2. b.lembaga kemasyarakatan Desa; dan
3. c.Tokoh Masyarakat.
(4)Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(5)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD.

Pasal 4

(1)Panitia Seleksi, bertugas:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya seleksi Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. c.menyusun rencana anggaran biaya seleksi Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
5. e.menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah;
6. f.menerima pendaftaran Bakal Calon;
7. g.melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
8. h.mengumumkan Calon kepada masyarakat;
9. i.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
10. j.mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
11. k.menyiapkan materi ujian tertulis;
12. l.menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
13. m.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
14. n.membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
15. o.mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
16. p.melaporkan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Panitia Seleksi sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
(2)Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Seleksi dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Panitia Seleksi dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Seleksi untuk keperluan administrasi.
(2)Panitia Seleksi dengan persetujuan Kepala Desa menetapkan Kantor/Sekretariat yang menjadi pusat kegiatan dan informasi, serta diumumkan kepada masyarakat luas.

BAB IV

SELEKSI PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Seleksi Perangkat Desa dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
(2)Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui tahapan :
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan; dan
3. c.pengangkatan.
(3)Pendanaan dalam Seleksi Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari :
1. a.APBDes; dan/atau
2. b.Sumber lain yang sah.

Pasal 8

(1)Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat, meliputi :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum atau sederajat;
4. d.Bagi Pelaksana Kewilayahan berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran.
5. e.berbadan sehat;
6. f.bebas Narkotika dan Psikotropika;
7. g.berkelakuan baik;
8. h.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
9. i.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
10. j.Bagi Pelaksana Kewilayahan mendapatkan dukungan dari masyarakat minimal 1/3 dari jumlah masyarakat dusun setempat.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, meliputi :

a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai;
c.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
d.surat keterangan berbadan sehat;
e.surat keterangan bebas Narkotika dan Psikotropika dari Instansi yang ditunjuk Bupati;
f.surat keterangan catatan kepolisian;
g.surat keterangan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Camat; dan
h.kartu tanda penduduk;
i.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
j.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
k.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 10

(1)Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai.
(2)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Panitia Seleksi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administratif.
(3)Penduduk yang telah memenuhi kelengkapan persayratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf dan ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi.

Pasal 11

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Panitia Seleksi mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat berita acara.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…