DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan dalam melaksanaan CSR, program dan bidang kerja CSR, serta mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program CSR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c.bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara,
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Utara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat CSR adalah kumpulan program dan kegiatan sosial serta pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan bidang kerja yang telah ditetapkan.
6.Perusahaan adalah semua perseroan yang bekerja dalam lingkup wilayah Kabupaten Mamuju Utara
7.Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdiam diwilayah Kabupaten Mamuju Utara.
8.PMA adalah Penanaman Modal Asing yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara.
9.PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara.
10.Bidang Kerja CSR adalah sektor kerja yang menjadi sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
11.Tim Pengawas CSR adalah susunan kepanitian yang dibentuk oleh Bupati Mamuju Utara yang terdiri dari beberapa unsur yang bertugas mengawasi dan memonitor pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang berdiam di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup peraturan daerah tentang CSR ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penghargaan, dan penegakan hukum CSR di Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program CSR di Kabupaten Mamuju Utara; dan
b.Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan CSR di Kabupaten Mamuju Utara

Pasal 4

Tujuan umum program CSR adalah memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program CSR dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras antara perusahaan dengan masyarakat, lingkungan dan kebudayaan di daerah.

Pasal 5

Tujuan khusus program CSR meliputi :

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak–pihak yang terlibat didalamnya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan CSR sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam suatu koordinasi;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;
d.Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan CSR dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS

Pasal 7

Penyelenggaraan program CSR diselenggarakan dengan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
j.Kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan CSR, perusahaan berhak:

a.Menyusun program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
b.Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program CSR dari perusahaan yang bersangkutan berdasarkan usulan dari masyarakat serta hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
c.Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan CSR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan CSR, perusahaan wajib:

a.Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip–prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
b.Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.Menetapkan komitmen bahwa program CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
d.Menerima usulan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok terkait pelaksanaan program CSR.

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Mamuju Utara baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyusun dan melaksanakan program CSR.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
(4)Perusahaan pelaksana CSR tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA CSR

Pasal 10

(1)Program CSR dapat berbentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, kegiatan penyuluhan/pelatihan, dana, barang, jasa atau hal lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan atau telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Tim Pengawas CSR.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…