DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai penertiban ruang publik, tertib kawasan tanpa rokok, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan serta penindakan atas penyelenggaraan KTR di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
11.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Utarasebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Mamuju Utara.
7.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
8.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Kantor-kantor pelayanan publik adalah semua kantor tempat kerja baik dalam lingkungan pemerintah daerah maupun di luar lingkungan pemerintah daerah, termasuk kantor-kantor swasta yang sepanjang memberikan jasa pelayanan publik kepada warga masyarakat.
10.Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah satuan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan tugas pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11.Penyidik Pegawai PNS Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12.Ruang Publik adalah ruang yang berada di atas tanah termasuk udara yang menjadi yuridiksi pemerintah daerah untuk mengatur dan/atau mengurus peruntukkan, pemanfaatan, dan/atau penggunaannya.
13.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang nya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15.Ruang khusus merokok (tempat khusus untuk merokok) adalah ruang atau tempat yang khusus disediakan oleh kantor-kantor pelayanan publik bagi para perokok atau pecandu rokok.
16.Para perokok atau pecandu rokok atau sering disebut perokok aktif adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok atau menghisap rokok.
17.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
18.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
19.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok sehingga mengeluarkan rokok.
20.Iklan Produk Tembakau adalah iklan yang bersifat komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan produk tembakau berupa rokok kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok yang ditawarkan.
21.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau berupa rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau berupa rokok yang akan dan sedang diperdagangkan.
22.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau berupa rokok.
23.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat, ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau berupa rokok.
24.Pimpinan atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
25.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum;
j.keterbukaan dan peran serta; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

Penertiban KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap individu dan masyarakat mengenai pentingnya pengendalian prilaku tertib bermasyarakat, serta kesadaran untuk mewujudkan lingkungan hidup sehat dan bersih dalam rangka meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 4

Penertiban KTR bertujuan untuk:

a.mewujudkanlingkungan hidup yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh bahan tembakau yang mengandung karsinogen dan zat adiktif;
c.mencegah timbulnya penyakit, penurunan kualitas kesehatan, dan ancaman kematian yang disebabkan oleh pencemaran udara lewat rokok;
d.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
e.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan

BAB III

PENERTIBAN RUANG PUBLIK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban ruang publik terhadapaktivitas pemasangan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau.
(2)Penertiban ruang publik terhadap aktivitas pemasangan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau dilakukan dengan cara:
1. a.pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau setiap orang yangmemasang iklan produk tembakau; dan/atau
2. b.pengenaan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan, denda administrasi, dan paksaan pemerintahan (bestuur dwang) lainnya yang melanggar ketentuan pemasangan iklan produk tembakau.

Pasal 6

Setiap orang atau badan (pelaku usaha) yang memasang iklan untuk mempromosikan produk tembakau diruang publik, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Iklan produk tembakau yang terpasang di ruang publik harus memenuhi syarat-syarat:

a.iklan produk tembakau harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total tampilan iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
b.iklan produk tembakau yang mencantumkan peringatan kesehatan, harus mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
c.iklan produk tembakau tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
d.iklan produk tembakau tidak memuat pesan bahwa “merokok memberikan manfaat bagi kesehatan”;
e.iklan produk tembakau tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
f.iklan produk tembakau tidak berisi pesan yang merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
g.iklan produk tembakau tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
h.iklan produk tembakau tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil
i.iklan produk tembakau tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
j.iklan produk tembakau tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 8

Selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemasangan iklan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan:

a.tidak diletakkan/dipasang di tempat-tempat KTR;
b.tidak diletakkan/dipasang di jalan utama atau di jalan protokol;
c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintasi jalan;
d.tidak melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi);dan
e.tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaku usaha yang bergerak dalam usaha produksi, distribusi, dan/atauperdagangan produk tembakau, terlibat dalam mendukung suatu kegiatan yang menggunakan ruang publik serta mengundang perhatian khalayak ramai, wajib memenuhi ketentuan:

a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau,termasuk brand image produk tembakau; dan
b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 10

Lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kegiatan di tempat-tempat belajar mengajar dan di tempat-tempat ibadah, dilarang melibatkan sponsor dari pelaku usaha yang bergerak dalam usaha produksi, distribusi, dan perdagangan produk tembakau.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…