DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang, subyek yang diatur dalam peraturan ini, prosedur penegakan disiplin mulai dari pemanggilan hingga upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi keberatan terhadap putusan yang telah diambil oleh majelis. Serta pemberian penghargaan bagi PNS yang dianggap berprestasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dituntut untuk melaksanakan manajemen kepegawaian dengan efektif serta menciptakan budaya kerja yang dapat menunjang terwujudnya reformasi birokrasi;
c.bahwa salah satu strategi dalam meningkatkan semangat etos kerja PNS adalah dengan penegakan disiplin PNS dan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-undang Nomor 26 Nomor 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam atau diluar jam kerja.
5.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
6.Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman disiplin PNS.
7.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk bersifat temporer (ad hoc) untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Penghargaan PNS SMART adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penilaian.

Pasal 2

Ketentuan dalam peraturan daerah ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 3

Bupati atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(1)Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3)Apabila PNS yang diperiksa tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jadwal pemanggilan pertama.
(4)Apabila PNS yang diperiksa tidak memenuhi pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menetapkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 6

Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan: 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

a.atasan langsung terhadap pelanggaran disiplin yang diancam dengan tingkat hukuman disiplin ringan; dan
b.Tim Pemeriksa terhadap pelanggaran disiplin yang diancam dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(2)Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Atasan langsung PNS yang diperiksa;
2. b.Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan kepegawaian; dan
3. c.Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang disiplin kepegawaian.
(3)Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gazal paling sedikit 5 (lima) orang.
(4)Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta keterangan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2. b.meminta keterangan saksi; dan
3. c.memeriksa alat bukti.

Pasal 8

(1)Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2)Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
(3)Dalam hal PNS yang diperiksa tidak menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaaan tetap dijadikan sebagai dasar penetapan hukuman disiplin.

Pasal 9

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara tertutup.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014