DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai lingkup program/kegiatan UKS/M, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah, serta pemantauan, evaluasi dan koordinasi dalam penyelenggaraannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
c.bahwa dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
d.bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RITahun 2012 Nomor 193);
8.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(Berita Negara RITahun 2014 Nomor 1717);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7.Dinas Pendidikan adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan.
8.Dinas Kesehatan adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Utara.
10.UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
11.Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
12.Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raodathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah serta Pondok Pesantren yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama.
13.Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
14.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
17.Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah;
18.Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II

ASAS, SASARAN, DAN, TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan UKS/M berasaskan pada:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan;
c.keterpaduan dan keserasian;
d.berkelanjutan;
e.partisipatif;
f.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
g.keadilan;
h.keterbukaan;
i.partisipatif; dan
j.akuntabilitas.

Pasal 3

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

a.sasaran primer; dan
b.sasaran sekunder.

Pasal 4

(1)Sasaran primer sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf a adalah peserta didik di sekolah/madrasah.
(2)Sasaran sekunder sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf a adalah pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di sekolah/madrasah, warga masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah, dan TP UKS.

Pasal 5

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

a.tujuan umum; dan
b.tujuan khusus.

Pasal 6

Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap sekolah/madarasah, meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis di lingkungan sekolah/madrasah dan dilingkungan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

a.agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
b.agar setiap peserta didik memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat;
c.agar setiap peserta didik memiliki kepedulian untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan/atau bantuan kesehatan dan/atau perawatan;
d.agar setiap peserta didik berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB III

LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Pasal 8

(1)Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
(2)Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendidikan kesehatan;
2. b.Pelayanan kesehatan; dan
3. c.Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.

Pasal 9

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf a meliputi aspek:

a.peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup sehat dan bersih;
b.peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
c.pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 10

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan:

a.Intra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung.
b.Ekstra-kurikuler, yakni dilakukan di luar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di luar kelas.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…