DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang, Sistematika penyajian dari Rencana Pembangunan Insdutri Kabupaten, Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah hasil perencanaan pembangunan industri Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 8 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU A. Geografi dan Iklim Posisi Kabupaten Mamuju cukup strategis mendukung pembangunan di kawasan utara Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu yang beribukota di Pasangkayu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Barat atau pada bagian barat dari Pulau Sulawesi. Secara astronomis, Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam wilayah Indonesia tengah ini terletak di sekitar garis khatulistiwa, dengan koordinat antara 00º40’10” hingga 10º50’12” Lintang Selatan dan 119º25’26” hingga 119º50’20” Bujur Timur. Wilayah Kab.

Pasal 2

(1)RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu (20 (dua puluh tahun).
(2)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika: dan BAB V Penutup. 3) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Strategi Pembangunan Industri Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(1)RPIK 2018-2038 sejalan dengan RPJPD dan merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
(2)RPIK 2018-2038 selain berpedoman pada RPJPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
1. a.bahan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPIK 2018-2038.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian perumusan kebijakan;
2. b.pengendalian pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi hasil.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

RPIK 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 21 Desember 2018 BUPATI PASANGKAYU, Ttd AGUS AMBO DJIWA Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 26 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, Ttd FIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 6 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Ttd MULYADI, SH Pangkat : Penata Tk. I Nip. 19791115 200804 1 001 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT: ( 32 ) / ( 2018 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah Daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pasangkayu 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2038. Penyusunan RPIK 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

a.mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
c.mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
d.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
e.mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
f.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. RPIK 2018-2038 disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri, keserasian dan kesimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, potensi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…