DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang, maksud dan tujuan dibentuknnya RT dan RW, syarat pembentukan RT dan RW, struktur dibawah RT dan RW, Cara Pemilihan Ketua RT dan RW, Kelengkapan RT dan RW, Hubunga Kerja, Pendanaan dan, Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan penataan rukun tetangga dan rukun warga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
6.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7.Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
8.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan RT dan RW dimaksudkan sebagai mitra Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan RT dan RW bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan pelayanan masyarakat; 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
b.peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.pemberdayaan masyarakat; dan
d.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Pasal 4

Setiap RT terdiri dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua lima) Kepala Keluarga.

Pasal 5

(1)Pembentukan RT dapat berupa:
1. a.pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih; dan
2. b.penggabungan beberapa RT yang bersandingan.
(2)Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW.
(2)Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
(3)Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 7

Penomoran RT dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai dengan seterusnya.

Pasal 8

(1)RT mempunyai tugas:
1. a.menjaga kerukunan antartetangga, serta memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
2. b.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
3. c.membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
4. d.menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerjanya. 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
(2)RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pendataan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. b.memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga;
3. c.pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
4. d.mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; dan
5. e.pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Lurah dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Pengurus RT paling sedikit terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.bendahara.
(2)Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT.
(3)Ketua RT terpilih dapat menunjuk koordinator seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Syarat untuk dipilih menjadi ketua RT harus:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertempat tinggal dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat;
c.berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat; dan
d.berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…