DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mamuju

regulasi_utama

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang mencabut Peraturan daerah No 23 Tahun 2011

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0onesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 9 Desember 2017 BUPATI MAMUJU UTARA, Ttd H. AGUS AMBO DJIWA Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 9 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, H. M. NATSIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI SULAWESI BARAT : ( 43 ) / ( 2017 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dengan pencabutan Permendagri tersebut, maka seluruh aturan dan perda diseluruh daerah yang menyangkut perizinan gangguan (HO) wajib dicabut. Selain hal tersebut, Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Edaran Nomor 500/3231/SJ telah memerintahkan kepada seluruh Pemda Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan karena disinyalir menghambat iklim investasi di daerah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara melakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan . II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 162

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…