DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perizinan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet baik yang terdapat pada habitat alami maupun habitat buatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sarang burung walet merupakan potensi alam yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia sebagai suatu bahan makanan yang berguna bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat;
c.bahwa dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, ketertiban, serta kelangsungan habitat sarang burung walet itu sendiri, maka pemerintah daerah perlu mengatur tentang kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 – 2034;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET. 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
5.Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan habitat buatan.
6.Pemanfaatan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan/atau diluar habitat alami.
7.Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami.
8.Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
9.Usaha pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
10.Izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet.
11.Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU kewajiban perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.
12.Penyidikan tindakan pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti memuat terang tindakan pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dapat dilakukan pada:

a.habitat alami; dan
b.habitat buatan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang burung walet pada Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.goa; dan
2. b.tebing.
(2)Lokasi tempat pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar:
1. a.kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa;
2. b.kawasan taman nasional; 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
3. c.kawasan taman wisata alam; dan
4. d.taman buru.

Pasal 5

Pemanfaatan dan pengelolaan pada habitat alami dilarang:

a.mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat alami;
b.melakukan aktivitas yang dapat mengganggu populasi Burung Walet seperti : 1) membuat perapian di dalam goa; 2) membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat bersarang Burung Walet; 3) menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet; 4) menggunakan bahan kimia dan/atau bahanlainnya yang dapat menimbulkan bauyang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet; dan 5) melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap Burung Walet.

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang burung walet pada Habitat Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

a.bangunan rumah; dan
b.bangunan gedung.

Pasal 7

(1)Lokasi tempat pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berada di luar kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan wilayah.
(2)Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 8

Bangunan gedung dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai standar bangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada habitat buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan:

a.tata ruang wilayah;
b.bangunan gedung;
c.tatanan sosial masyarakat; dan
d.lingkungan hidup.

Pasal 10

Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet habitat buatan dilarang:

a.mengganggu ketertiban umum;
b.mengganggu kelangsungan habitat burung;
c.mengakibatkan kerusakan lingkungan;
d.dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah;
e.bertentangan tata ruang wilayah; dan
f.berada dalam kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan wilayah.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…