DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; IV. Koordinasi; V. Pembangunan Kepariwisataan; VI. Usaha Pariwisata; VII.Hak, Kewajiban dan Larangan; VIII. Kewenangan Pemerintah Daerah; IX. Badan Promosi Wisata Daerah; X. Gabungan Industri Pariwisata Daerah; XI. Pendanaan; XII. Sanksi Administratif; XIII. Ketentuan Penyidikan; XIV. Ketentuan Pidana; XV. Ketentuan Lain-lain; XVI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan clan Pengelolaan Kepariwisn= an di Kabupaten Manggarai Barat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 hui uf e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, rnaka Penyelenggaraan d-tn Pengelolaan Kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Bar at ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa kepariwisataan merupakan sumberdaya dan modal pembangunan yang wajib dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah;
a.bahwa pembangunan kepariwisataan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sisternatis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kclestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KABUl'ATEN MANGGARAI BARAT PERATURAN DAE'.RAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NIOMOR 4 TAHON 2014 BUFATI MANGGARAI BARAT PROVI~ ·s1 NUSA TENGGARA TIMUR 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Brrat.
3. 3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pen.vakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. 5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.
6. 6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

Menetapkan

Menetapkan: PERATU:RAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLMN KEPARIWISATMN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT. MEMUTUSKAN: BUPATI MANGGARAI BARAT dan DEWAN PERWAKILAN RA<YAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kcpariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo- csia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89,Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4844); Nusa Tenggara Timur (Lembarar- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 3

(1)Pengelolaan daya 1.arik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari
1. a.Pengelolaan daya tarik wisata berbasis masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini me!' puti:

a.Pengelolaan daya tarik wisata;
b.Pemberdayaan masyarakat; dan
c.Pelestarian dan pengembangan budaya daerah

Pasal 2

7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisataadalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemetintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan basil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan gcogra, is yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas um um, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan ke butuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalarn penyelenggaraan pariwisara,
15.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata at.au memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal g dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP rekreasi, pengernbarv; .n pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara.

Pasal 11

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 10

( 1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan ke-:·~,an kepariwisataan daerah.

(2)Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.bidang pelayanan kepab eanan, keimigrasian, dan karantina;
2. b.bidang keamanan dan ketertiban;
3. c.bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
4. d.bidang transportasi dars t, laut, dan udara; dan
5. e.bidang promosi pariwiea~a daerah dan kerja sama daerah.

Pasal 9

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.menghapus kemiskinan;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.memajukan kebudayaan;
g.mengangkat citra daerah;
h.memupuk rasa cinta tanah air; dan
1. 1.mernperkukuh jati diri dan kesatuan. Kepariwisataan bertujuan untuk:

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 8

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

l 6 (l} diatur peraturan

(2)( 1) Usaba pariwisata rneliputi, antara lain :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ·,
8. h.penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata,
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
  1. 1.wisata tirta; dan m.spa. Usaha partwisata selain sebagaim.ana dimaksud pada ayat dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

BAB VI US.\HA PARIWISATA Pemerintah daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB VI

US.\HA PARIWISATA Pemerintah daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 14

( 1} Pembangunan kepariuisataan daerah dilakukan berdasarkan rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah yang mempertimbangkan rencana induk pembangunan kepariwisataan regional dan nasional.

(2)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 13

Pembangunan kepariwisataan dilak.ukan berdasarkan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragarnan, keunikan, clan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

RUANG LINGKUP rekreasi, pengernbarv; .n pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara.

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

KOORDINASI

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

US.\HA PARIWISATA Pemerintah daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

RUANG LINGKUP rekreasi, pengernbarv; .n pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara.

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

KOORDINASI

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

US.\HA PARIWISATA Pemerintah daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009