DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Persyaratan dan Jangka Waktu; Bab 4. Seleksi, Verifikas dan Penetapan; Bab 5. Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Bab 6. Pembatalan dan Pemberhentian; Bab 7. Perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar; Bab 8. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen dalam mewujudkan hak mengem bangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar bagi setiap aparatur sipil negara dan masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi maka perlu dicabut dan

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah yang baru;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATIMANGGARAIBARAT Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Togas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.

2.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
3.Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Peserta Togas Belajar adalah PNS yang diberikan Togas Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
7.Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan izin belajar oleh pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
8.Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organ1sas1.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 1 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
13.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
15.Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negen.
16.Akreditasi adalah kegatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. 1 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan aparatur negara.
18.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
19.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

Tujuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar adalah:

a.untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS di Daerah melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
b.dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier PNS di Daerah; dan
c.memberikan bantuan pendanaan bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah berprestasi atau kurang mampu yang menjalani pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.persyaratan dan jangka waktu;
c.seleksi, verifikasi dan penetapan;
d.kedudukan, hak dan kewajiban;
e.pembatalan dan pemberhentian;
f.perjanjian Togas Belajar dan Bantuan Belajar;
g.pemantauan dan evaluasi; dan
h.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.
(2)Rencana kebutuhan Togas Belajar merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian Togas Belajar.
(3)Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun berdasarkan:
1. a.hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi;
2. b.analisis jabatan dan analisis be ban kerja;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah; dan
4. d.hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
(4)Rencana kebutuhan Togas Belajar berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar paling rendah memuat:

a.unit organisasi;
b.jenjang pendidikan;
c.program studi;
d.target jumlah Tugas Belajar; dan
e.tahun pelaksanaan.

Pasal 6

( 1) Sadan bertanggung jawab dalam:

a.inventarisasi dan kompilasi rencana kebutuhan Tugas Belajar dari tiap Perangkat Daerah;
b.melaporkan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan di dalam Keputusan Bupati; dan
c.penyebarluasan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada setiap PNS di Daerah.

(2)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan kebutuhan Izin Belajar.

Pasal 8

(1)Perencanaan kebutuhan Bantuan Belajar disusun berdasarkan permohonan Bantuan Belajar.
(2)Permohonan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh siswa dan mahasiswa kepada unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(3)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permohonan Bantuan Belajar mengusulkan pengalokasian anggaran bagi pembiayaan Bantuan Belajar pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)Syarat Tugas belajar bagi Peserta Togas Belajar terdiri atas:
1. a.syarat administratif; dan
2. b.syarat akademik.
(2)Ketentuan mengenai syarat Togas Belajar bagi Peserta Togas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

( 1) Syarat Izin belajar bagi Peserta Izin Belajar terdiri atas:

a.syarat administratif; dan
b.syarat akademik.

(2)Ketentuan mengenai syarat Izin Belajar bagi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan/ atau kebijakan Pemerintah Pusat.
1. a.mengajukan permohonan kepada Bupati melalui unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
2. b.merupakan penduduk asal Daerah;
3. c.berasal dari keluarga miskin atau memiliki prestasi;
4. d.siswa aktif di salah satu satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah di Daerah;
5. e.lulus seleksi Perguruan Tinggi atau mahasiswa aktif;
6. f.untuk siswa memiliki nilai rata-rata raport 8 (delapan) kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
7. g.untuk mahasiswa memiliki nilai minimal indeks prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) untuk ilmu eksakta atau 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk ilmu sosial kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2025