DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penyertaan Modal; BAB III Penganggaran; BAB IV Realisasi; BAB V Penatausahaan Dan Pelaporan; BAB VI Hasil Usaha; BAB VII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1)
b.bahwa dalam rangka penguatan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan tambahan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah melalui peraturan daerah;
a.bahwa pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan mengoptimalkan sumber pembiayaan sebagai pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang BUPATI MANGGARAI BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TENT ANG NOMOR 5 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat dan hak-hak lainnya.

2.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
1.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerin tah Daerah baik beru pa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derigan:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM BABI PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADAPERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNANDAERAHNUSATENGGARATIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIMANGGARAIBARAT dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Pasal 3

( 1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan Pf BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi. Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 2

modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

3.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4.Standar Akuntansi Pernerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyirnpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
10.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

(1)Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2021 sebesar Rp46.699.670.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.dalam bentuk uang sebesar meliputi:
  1. 1.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. 2.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
  3. 3.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  4. 4.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
2. b.rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Oaerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan. ( 1) Rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp53.300.330.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
(2)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dialokasikan dalam APBDsecara bertahap meliputi:

BAB II

PENYERTAANMODAL

Pasal 6

5.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
6.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
7.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
9.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
11.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
14.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2021 sebesar RplS.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b.dalam bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rpl.699.670.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NIT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan. BABIV REALISASI

Pasal 9

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan k.inerja PT BPD NIT setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah ten tang APBD dan/ atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

a.tahun anggaran 2022 sebesar RplS.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.tahun anggaran 2023 sebesar Rpl4.500.000.000 (empat belas miliar lima ratusjuta rupiah);
c.tahun anggaran 2024 sebesar sebesar Rp 13.800.330.000 (tiga belas miliar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
d.tahun anggaran 2025 sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabu paten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTI (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

(1)Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTTmerupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
(2)Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi hak Pernerintah Daerah dan disetor ke Kas Urnurn Daerah dan dimasukan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…