DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah pada bank NTT, dengan perubahan pada pasal 5; pasal 7

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menambah Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank NTT maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); SALINAN

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK NTT. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut

1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);
(2)Tahapan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,-( lima milyar rupiah)
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan dua ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah diarahkan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PT. Bank NTT.
(2)Dalam mengusulkan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (bussines plan), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(3)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profit perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan serta dokumen hukum.
(4)Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
(4a)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4b)Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disampaikan kepada DPRD.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 1 Agustus 2017 BUPATI MANGGARAI BARAT, AGUSTINUS CH.DULA Diundangkan di Labuan Bajop pada tanggal 31 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, MBON ROFINUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 07 TAHUN 2017. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK NTT. I . U M U M Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya- upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber- sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
  1. 1.Hasil Pajak daerah;
  2. 2.Hasil Retribusi Daerah;
  3. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. 4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau milik swasta. Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat Iainnya. Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah daerah harus memberdayakan PT. Bank NTT sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PT Bank Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Dati I NTT Nomor 3 Tahun 1982, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999. Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalian sumber - sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur. II PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. T A M B A H A N L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N M A N G G A R A I B A R A T N O M O R 1 7 4 .

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…