DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nama, Objek dan Subkek Retribusi; III. Golongan Retribusi; IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; V. Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; VII. Retribusi Terutang; VIII. Pemungutan Retribusi; IX. Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran; X. Penagihan Retribusi; XI. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; XII. Keberatan; XIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; XIV. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; XV. Pemeriksaan Retribusi; XVI. Peninjauan Tarif Retribusi; XVII. Sanksi Administratif; XVIII. Ketentuan Penyidikan; XIX. Ketentuan Pidana; XX. Ketentuan Lain-Lain; XXI. Ketentuan Peralihan; XXII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kcmasyarakatan, rnaka perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dengan rnemperhatikan potensi Daerah yang salah satunya bersumber dari Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Mendirikan Bangunan ditctapkan dcngan Pcraturan Dacrah;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4271 );
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ~ TENT ANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 Mengingat Menimbang -- Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat,
4.Dewan Perwakilen Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mangarai Barat.
5.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Perrnukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
7.Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang kas Daerah.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yangberfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Prasa.rana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelornpok bangunan gedung pada satuta pakkavling/ persil yang sama untuk menunjang kinerja bangu.nan gedung eesuai dengan fungsinya (dulu dinarnakan bangunan-bangunan) sepertimenara reservoir air, gardulistrik dan instalasi pengolahan limbah.
10.Prasarana Bangunan Gedung Yang Berdiri Sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSf IZIN MENDIRJKAN BANGUNAN.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MANGGARAI BARAT d.an BUPATIMANGGARAIBARAT Dengan Persetujuan Bersama Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - pada satu tapakkavling/ persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, monument/ tugu dan gerbang kota. 11.Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

12.Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
13.Penye1enggara bangunan gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna bangunan gedung.
14.Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun atau meratakan tan ah yang berhu bungandengankegiatanpengadaanbangunangedung.
15.Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa mengubah fungsi bangunan.
16.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.
17.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ataumengganti bagian bangunan gedung, kornponen.bahan bangunan, dan/atau prasarana dan saranaagar bangunan gedung tetap laik fungsi.
18.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan selurub atau sebagian bangunan gedung, kornponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
19.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badanhukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gcdung sesuai dcngan fungsi yang ditetapkan.
21.Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan diluarbangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
22.Klasifikasi bangunan gedung Negara adalah penggolongan kelas bangunan Negara berdasarkan tingkat kompleksitas.
23.Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
24.Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
25.Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang 5 (lima) tahun.
26.Izin rnendirikan bangunan gedung, yang selanjutnya disingkat TMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangidan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
27.Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
28.Garis sempadan bangunan gedung adalah garis maya pada persil atau t.apak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
29.Koefisien DasarBangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30.Koefisien LantaiBangunan,yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31.Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan hras lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32.Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KOH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan d.an luas tanan perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33.Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengilruti tahapan prarencana,pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana ta.ta ruang luar, rencana tata ruang- dalam/ interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
34.Pembinaan Penyelenggaraan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
35.Keterangan Rencana Kabupaten adalah infonnasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
36.Pelaksanabangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.
37.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanalcan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang memuat ketentuan Pidana.
39.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
40.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pernberian izin kcpada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan --.....

Pasal 3

( 1) Obyek Retribusi IMB adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

(2)Pemberian izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang, dengan tetap memperhatikan dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3)Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah, bangunan sarana ibadah, Biara, bangunan asrarna yatim piatu, Panti Jompo, dan Majelis Taklim, dan Penggantian IMB yang hilang, IMB Balik Nama, dan perpanjangan IMB. Dengan nama Reribusi IMB dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

41.Wajib Retribusi adalah orang pribadi at.au badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
42.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 9urat l~ctota.p~ rotribuoi yan5 sncnontulcan booa.mya jumla.h pobol~ rotribuoi yang terutang;
43.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda r

BAB II

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi IMB adalah Penghitungan komponen relribusi meliputi;
1. a.Biaya retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi ctan pelestarian / pemugaran.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukurn, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pernberian izin terse but.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

BABV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI - Tingkat penggunaan jasa diukur menggunakan indeks berdasarkan Iungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat penggunaan jasa dalam proses pcrizinan dcngan cakupan kegiatan.

Pasal 6

PasaJ 5

BAB ILL

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Subyek Reribusi adaJah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah. ( l) Nilai retribusi IMB Pondasi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 10 ayat (3) mengikuti nilai retribusi IMB yang dihitung sementara oleh pemerintah daerah.

(2)Nilai retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan sementara olehpernohon sebelum IMB Pondasi diterbitkan.
(3)Saat pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB pondasi,

Pasal 11

(1)Pada Pembangunan bagunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan;
1. a.Memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan / atau luas bangunan diatas 2000 (dua ribu) meter persegi; dan
2. b.Menggunakan pondasi dalarn lebih dari 2 (dua) meter.
(3)Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB.
(4)Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.

Pasal 10

( 1) Besamya tarif retribusi Pemutihan IMB adalah sebesar 300/o dari nilai retribusi IMB.

(2)Besamya tarif retribusi Pemecahan IMB adalah sebesar 20% dari nilai retribusi IMB.

Pasal 9

b.Tarif Administrasi terdiri dari Biaya pemeriksaan gambar dan Pengesaha.n Gambar, Biaya pengawasan dan Survey lapangan, dan Biaya penelitian teknis sebesar 2% dari biaya retribusi penyelenggaraan bangunan.
c.Tarif Penyediaan Formulir, Plat IMB dan Pendaftaran Bangunan Gedung
d.Total Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan Rumus = Biaya Biaya Retribusi pembinaan penyelenggaraan Bangunan + Biaya Administrasi + Biaya Penyediaan Fonnulir

(2)Komponen retribusi, besaran harga satuan, Daftar kode dan indeks dan Contoh penetapan indeks Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode dapat ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada,
(1)Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009