DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Nomor: 8
Tahun: 2003
Ditetapkan: 25 Februari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3.Kabupaten Manggarai adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Manggarai Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manggarai yang terdiri atas:

a.Kecamatan Macang Pacar;
b.Kecamatan Kuwus;
c.Kecamatan Lembor;
d.Kecamatan …
d.Kecamatan Sano Nggoang; dan
e.Kecamatan Komodo.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Manggarai dikurangi dengan wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Manggarai Barat mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Reok, Kecamatan Cibal, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Manggarai Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat berkedudukan di Labuan Bajo.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Manggarai Barat mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2025