(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016 BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS Diundangkan Di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ttd MANSUETUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAITAHUN 2016 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:04/2016. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BOUR MAXIMUS, SH Pembina TK. I NIP. 19630224 199003 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 16 THUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN ALAT TEBANG,POTONG DAN BELAH KAYU/POHONPADA HUTAN HAK I. Umum. Hutan Negara maupun Hutan Hak adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan Karunia Tuhan Yang maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, Sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara lestari.hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia,ternak,kebakaran, alam, hama dan penyakit. Dari manfaat/fungsi hutan yang dimaksudkan di atas banyak orang mengambil atau memanfaatkannya tanpa memperhatikan azas kelestarian Hutan. Adapun gangguan/kerusakan hutan yang sangat menonjol adalah kerusakan tegakan hutan misalnya karena pencurian kayu atau penebangan yang berlebihan tanpa diimbangi upaya permudaan hutan atau karena penebangan liar,perambahan hutan yang tak terkendali yang menimbulkan berbagai ancaman antara lain: Sudah menunjukan kepunahan beberapa species kayudan satwa tertentu; Pengaturan tata air terganggu; Mempengaruhi habitat satwa; Tidak tersedianya tempat tumbuh-tumbuhan merambat (anggrek,rotan dan lain-lain); Dari penyaradan kayu menimbulkan erosi parit; Suhu dan kelembaban terganggu; Dalam jangka panjang kesuburan tanah, iklim dan curah hujan akan terganggu; dan Erosi dan tanah lonsor. Untuk menanggulangi gangguan kerusakan Lingkungan dan Hutan, penggunaan alat tebang, potong dan belah kayu/pohon harus dikendalikan dengan dikeluarkan Peraturan Daerah ini. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGRAI NOMOR 04.