Pemerintah Kabupaten Manggarai
Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Manggarai. Keberadaannya sangat signifikan dalam mewujudkan otonomi daerah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal. Ruang lingkup operasional lembaga ini mencakup aspek regulasi melalui penerbitan produk hukum daerah, pelayanan publik esensial seperti perizinan dan kesehatan, serta implementasi program pembangunan daerah yang terencana.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai
Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban mandat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan otonomi daerah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal. Dipimpin oleh Bupati Herybertus G.L Nabit, S.E., M.A., dan Wakil Bupati Fabianus Abu, S.Pd., pemerintahan ini bertekad mewujudkan visi "Manggarai Maju Lebih Cepat".
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Manggarai mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, Pemkab Manggarai berwenang menerbitkan produk hukum daerah seperti instruksi bupati dan peraturan daerah. Sementara itu, pelayanan publik esensial seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga penanganan pengaduan masyarakat menjadi fokus utama, termasuk melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
Berbagai program strategis diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Ini mencakup "Quick Wins 100 Hari Pemerintahan" yang bertujuan memberikan hasil cepat dan konkret bagi masyarakat. Selain itu, intervensi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 serta peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak juga menjadi prioritas utama.
Pemerintah Kabupaten Manggarai turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan di tingkat lokal. Peran aktifnya dalam penanganan pandemi COVID-19, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengadaan ASN, serta dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan menunjukkan komitmen daerah terhadap agenda nasional. Kehadiran UPTD PPA juga merupakan wujud nyata dukungan terhadap program nasional perlindungan perempuan dan anak.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam berbagai kesempatan, mulai dari mengurus perizinan hingga mendapatkan layanan publik esensial. Masyarakat juga dapat melaporkan pengaduan terkait pelayanan publik atau mencari informasi melalui kanal-kanal yang tersedia. Bagi yang berminat, seleksi CPNS/PPPK juga menjadi pintu masuk untuk berkontribusi langsung pada pembangunan daerah.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas. Dengan berbagai intervensi strategis dan komitmen terhadap isu-isu nasional, Pemkab Manggarai berupaya mewujudkan visi "Manggarai Maju Lebih Cepat" demi kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran berbagai layanan publik memastikan bahwa warga negara memiliki akses untuk berinteraksi dan mendapatkan hak-haknya, menjadikan Pemkab Manggarai sebagai motor penggerak kemajuan lokal yang berkontribusi pada pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Bentuk- Bentuk Kekerasan; IV. Hak-hak Korban; V. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; VI. Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak; VII. Partisipasi Masyarakat; VIII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2018
peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan dalam Perda Kabupaten Manggarai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan perubahan pada pasal 39, pasal 41,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 1 angka 4; penghapusan pasal 7 ayat (2), Bab IV, pasal 18; perubahan pada pasal 22 ayat (1),pasal 23 ayat (1), dan penghapusan pasal 27 ayat (1)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 4 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan yaith perubahan ketentuan pasal 1; Ketentuan Pasal 3 dihapus; Ketentuan pasal 4 diubah; ketentuan pasal 5 diubah; Ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dihapus; ketentuan pasal 11 diubah; diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 bab yaitu BAB VA; ketentuan pasal 12 diubah;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 7
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Materi Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022; Bab III. Ketentuan Penutup.