DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Objek; III. Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa; IV. Pelaporan dan Evaluasi; V. Koordinasi Penyelesaian Sengketa ; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Pembiayaan; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konflik sosial merupakan salah satu bentuk kerawanan dalam masyarakat yang mengakibatkan terganggungnya stabilitas dan pembangunan;
c.bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa perlu mengutamakan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
3.Bupati adalah Bupati Manggarai.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah Bupati yang mengepalai kecamatan.
6.Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih oleh masyarakat desa dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10.Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
11.Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
12.Tu’a Adat adalah Tu’a Golo dan/atau Tu’a Gendang dan/atau sebutan lainnya yang memiliki wewenang mengatur dan melaksanakan aturan yang berlaku dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat Manggarai.
13.Gendang dan/atau sebutan lainnya adalah sekelompok masyarakat yang terikat tata hukum adat istiadat Manggarai sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan garis keturunan ataupun atas dasar tempat tinggal.
14.Lonto leok adalah forum musyawarah yang dilakukan di tingkat Gendang dan/atau sebutan lainnya dengan difasilitasi tua adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul di antara warga masyarakat secara adil dan bijaksana.
15.Pengadu adalah pihak yang melakukan pengaduan untuk memperoleh penyelesaian sengketa.
16.Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat BRPS adalah buku yang dibuat oleh Kepala Desa, Camat, atau Bupati untuk 4 mencatat registrasi sengketa yang diselesaikan berbasis adat dalam lingkup kewenangannya.
17.Berita Acara Pertemuan yang selanjutnya disingkat BAP adalah pencatatan pertemuan dalam proses penyelesaian sengketa berbasis adat.
18.Buku Hasil Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat BHPS adalah buku yang dibuat oleh Kepala Desa, Camat, atau Bupati untuk mencatat hasil penyelesaian sengketa berbasis adat dalam lingkup kewenangannya.
19.Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN OBYEK

Pasal 2

Penyelesaian sengketa berbasis adat berdasarkan asas:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kemandirian;
d.kesetaraan;
e.efektifitas dan efisiensi;
f.musyawarah untuk mufakat;
g.terpercaya dan amanah;
h.sederhana, cepat dan biaya ringan;
i.kesukarelaan;
j.penyelesaian damai;
k.jujur dan kompetensi;
l.keberagaman; 5
m.praduga tidak bersalah;
n.kepastian hukum;
o.tidak berpihak;
p.kemanfaatan; dan
q.berkeadilan.

Pasal 3

Pengaturan penyelesaian sengketa berbasis adat bertujuan memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan berkaitan penyelesaian sengketa yang sedang dan telah terjadi sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Obyek sengketa yang diselesaikan berbasis adat meliputi sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang penyelesaiannya dibawa ke lembaga adat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 5

Pengaturan penyelesaian sengketa berbasis adat diperuntukkanbagi sengketa yang meliputi:

a.sengketa dalam gendang dan/atau sebutan lainnya; dan
b.sengketa antar gendang dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 6

(1)Tu’a Adat menerima pengaduan sengketa dalam lingkup gendang dan/atau sebutan lainnya yang mempunyai yurisdiksi atas obyek sengketa. 6
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak yang bersengketa dan/atau struktur adat dalam lingkup yurisdiksi gendang dan/atau sebutan lainnya.
(3)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tu’a Adat dengan memperhatikan penyelesaian sengketa sebelumnya pada struktur adat dalam lingkup yurisdiksi gendang dan/atau sebutan lainnya.
(4)Dalam hal Tu’a Adat menilai Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan adat, Tu’a Adat memberikan saran penyelesaian sengketa kepada Pengadu.
(5)Dalam hal Tu’a Adat menilai Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan adat, Tu’a Adat menerima Pengaduan dan mencatatkan pada BRPS tingkat desa/kelurahan.
(6)BRPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Sekretaris Desa/Kelurahan yang wilayahnya melingkupi obyek sengketa.
(7)Format BRPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Tu’a Adat merencanakan pelaksanaan lonto leok sebagai upaya penyelesaian aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
(2)Perencanaan pelaksanaan lonto leok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi waktu dan tempat pelaksanaan serta pihak yang dihadirkan.
(3)Pelaksanaan lonto leok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertempat di Rumah Gendang dan/atau sebutan lainnya.
(4)Pihak yang dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadu, saksi, pihak terkait, dan tokoh masyarakat.
(5)Teknis perencanaan pelaksanaan lonto leok dibantu oleh Kepala Desa/Lurah.
(6)Kepala Desa/Lurah dapat mendelegasikan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala seksi yang membidangi seksi pemerintahan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan lonto leok dipimpin oleh Tu’a Adat untuk mencapai mufakat. 7
(2)Pelaksanaan lonto leok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa yang dimengerti semua pihak yang hadir dalam lonto leok.
(3)Pihak yang bersengketa dapat menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya.
(4)Hasil pertemuan lonto leok dituliskan dalam BAP menggunakan Bahasa Indonesia oleh perangkat desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
(5)Tata cara lonto leok dilaksanakan sesuai ketentuan adat setempat.
(6)Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Hasil penyelesaian sengketa melalui lonto leok mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.
(2)Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam BHPS tingkat desa/kelurahan dalam Bahasa Indonesia oleh Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
(3)Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
(4)Format BHPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Dalam hal lonto leok tidak berhasil mencapai mufakat, Tua Adat melalui kepala desa/lurah menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Camat untuk dimediasi.
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada perangkat kecamatan yang ditunjuk untuk melakukan mediasi.
(3)Camat dalam penyelesaian sengketa tetap memperhatikan keputusan Tua Adat.
(4)Camat dalam melakukan mediasi dapat menghadirkan Tua Adat, para pengadu, saksi, tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah dan pihak terkait lainnya.
(5)Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak. 8
(6)Hasil mediasi oleh Camat dituliskan dalam BHPS tingkat kecamatan dalam Bahasa Indonesia oleh Sekretaris Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Format BHPS tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…