DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 228

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Ruang Lingkup; Bab III. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang; Bab IV. Rencana Struktur Ruang Wilayah; Bab V. Rencana Pola Ruang Wilayah; Bab VI. Kawasan Strategis; Bab VII. Arahan Pemanfaatan Ruang; Bab VIII. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Bab IX. Kelembagaan; Bab X. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Bab XI. Penyidikan; Bab XII. Ketentuan Pidana; Bab XIII. Ketentuan Lain-Lain; Bab XIV. Ketentuan Peralihan; Bab XV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); dan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 -2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai.
2.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4.Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
5.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
6.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
7.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
11.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
12.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW selain rencana detail Tata Ruang.
13.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yangbersifat strategis dan belum diatur dalam RTRW dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
13.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17.Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18.Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.
19.Kawasan Konservasi adalah Kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20.Kawasan Rawan Bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah Kawasan Lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif/active fault pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi.
21.Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
22.Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23.Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
24.Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
25.Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diWilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.
26.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27.Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
28.Kawasan Strategis Daerah adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
29.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Daerah/kota.
30.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.
31.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
33.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
34.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
35.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
36.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
37.Bupati adalah Bupati Kabupaten Manggarai.
38.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
41.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
42.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup meliputi:
1. a.ruang lingkup wilayah perencanaan;
2. b.batas administrasi wilayah; dan
3. c.ruang lingkup muatan peraturan daerah.
(2)Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah dengan luas daratan 134.383,41 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma empat satu) hektare, dengan posisi geografis 08°14’27,32”-08°54’57,17” Lintang Selatan dan 120°13’41,34”- 120°32’47,22” Bujur Timur, meliputi:
1. a.Kecamatan Cibal;
2. b.Kecamatan Cibal Barat;
3. c.Kecamatan Langke Rembong;
4. d.Kecamatan Lelak;
5. e.Kecamatan Rahong Utara;
6. f.Kecamatan Reok;
7. g.Kecamatan Reok Barat;
8. h.Kecamatan Ruteng;
9. i.Kecamatan Satar Mese;
10. j.Kecamatan Satar Mese Barat;
11. k.Kecamatan Satar Mese Utara; dan
12. l.Kecamatan Wae Rii.
(3)Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
2. b.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur.
(4)Ruang lingkup muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.ketentuan umum;
2. b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
3. c.rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
4. d.rencana pola ruang wilayah kabupaten;
5. e.kawasan strategis kabupaten;
6. f.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
7. g.arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
8. h.peran masyarakat dan kelembagaan;
9. i.penyidikan;
10. j.ketentuan pidana;
11. k.ketentuan peralihan;
12. l.ketentuan lain-lain;
13. m.ketentuan penutup;
14. n.penjelasan; dan
15. o.lampiran.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 3

Penataan ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(4)huruf b, bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Manggarai yang berdaya saing, berbasis agropolitan, dan minapolitan didukung oleh pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
(2)Kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;
2. b.pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat- pusat pelayanan;
3. c.pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;
4. d.pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;
5. e.pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
6. f.peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok;
7. g.peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan;
8. h.pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
9. i.pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi;
10. j.pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;
11. k.pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;
12. l.pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata; dan
13. m.pemantapan Daerah sebagai Kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan akomodasi wisata.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi penataan ruang Daerah.
(2)Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf a, meliputi:
1. a.mengembangkan agropolitan di wilayah-wilayah basis seperti di Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, kecamatan Ruteng, Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Wae Rii;
2. b.mengembangkan minapolitan pada wilayah dengan potensi perikanan tinggi di Kecamatan Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, Satar Mese Barat;
3. c.mengembangkan sistem pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terpadu dengan peningkatan sistem pemasaran; dan
4. d.meningkatkan aksesibilitas dari sumber produksi, pengolahan, dan pemasaran.
(3)Strategi pemantapan pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan pusat-sub pusat pelayanan yang diintegrasikan dengan jaringan aksesibilitas yang terhubung;
2. b.mengembangkan simpul dan jaringan transportasi pendukung;
3. c.mengembangkan kawasan perdagangan jasa, dan pelayanan umum sebagai bangkitan dan tarikan; dan
4. d.mengembangkan sektor perekonomian secara merata di setiap wilayah.
(4)Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pengembangan utama di ibukota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan jaringan aksesibilitas penghubung antar pusat pelayanan;
2. b.mengembangkan jalur agrobisnis antar desa basis dengan perkotaan; dan;
3. c.mengembangkan sistem pelayanan umum terpadu dan fasilitas-fasilitas pendukung.
(5)Strategi pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf d, meliputi:
1. a.mengembangkan terminal serta pelayanan transportasi umum dan angkutan barang;
2. b.mengembangkan bandara, pelabuhan dan dermaga;
3. c.mengembangkan sistem jaringan jalan dan prasarana jalan;
4. d.mengembangan lahan parkir; dan
5. e.mengembangkan sistem drainase dan jalur hijau jalan.
(6)Strategi pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan;
2. b.melestarikan sumber mata air dan sempadan sumber mata air;
3. c.mengembangkan sistem pelestarian wilayah tangkapan air hujan; dan
4. d.mengembangkan sistem jaringan irigasi.
(7)Strategi peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf f, meliputi:
1. a.mengembangkan jaringan listrik secara merata ke seluruh wilayah perencanaan;
2. b.mengembangkan energi terbarukan; dan
3. c.memanfaatkan listrik secara bijaksana.
(8)Strategi peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf g, meliputi:
1. a.mengembangkan layanan menara telekomunikasi dan sistem jangkauan;
2. b.mengembangkan wilayah sadar telekomunikasi; dan
3. c.mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel/fiber optik dengan ducting bersama.
(9)Strategi pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf h, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem zero waste di sumber pertama meliputi rumah tangga, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, dsb;
2. b.mengembangkan TPA/TPAS yang telah diuji sesuai standar;
3. c.mengembangkan TPS terpadu secara merata terutama di pusat-pusat kegiatan;
4. d.mengembangkan pemilahan sampah; dan
5. e.mengembangkan bank sampah.
(10)Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf i, meliputi:
1. a.menetapkan sistem yang mendukung perlindungan hutan lindung dan melestarikan hutan lindung melalui pengembalian rona awal dan penanaman gerakan cinta alam;
2. b.menetapkan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai bukan untuk kawasan terbangun;
3. c.melestarikan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
4. d.menetapkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem mangrove dan melaksanakan reboisasi terumbu karang di sekitar kawasan; dan
5. e.mengembangkan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau private minimal 10% (sepuluh persen) pada kawasan permukiman perkotaan atau kawasan budi daya terbangun lainnya.
(11)Strategi pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf j, meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Industri Bidang Pengolahan;
2. b.mengembangkan sentra industri mikro dan kecil serta sarana pemasaran;
3. c.mengembangan jaringan jalan dan simpul transportasi sehingga memberikan kemudahan akses pengembangan agropolitan, agroindustri, minapolitan, dan ekowisata;
4. d.melestarikan pertanian dengan budaya sawah (lingko) dan mengembangkan sebagai objek wisata; dan
5. e.mengintegrasikan antar objek wisata sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang dipertimbangkan.
(12)Strategi pengembangan pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf k, meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan agropolitan, minapolitan, dan pariwisata yang merupakan potensi basis Daerah sebagai kawasan strategis ekonomi; dan
2. b.mengembangkan kawasan hutan lindung dan kawasan taman wisata alam Ruteng sebagai kawasan strategis lingkungan hidup untuk tetap dilestarikan dan dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak.
(13)Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf l, meliputi:
1. a.menata lingkungan eustaria yang lestari melalui konservasi bakau dan terumbu karang serta pencegahan reklamasi di Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, dan Satar Mese Barat; dan
2. b.melindungi dan menetapkan kawasan sempadan pantai dari peruntukan kawasan terbangun.
(14)Strategi pemantapan Daerah sebagai kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan jasa wisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf m, meliputi:
1. a.mengembangkan infrastruktur dan transportasi untuk mempermudah akses pencapaian lokasi wisata;
2. b.mengembangkan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenitas destinasi wisata, dan memperkuat promosi; dan
3. c.mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf c, meliputi:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. c.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
4. d.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2)Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Ruteng di Kecamatan Langke Rembong.
(3)Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PKL Reok yang berada di Kecamatan Reok.
(4)Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Kecamatan Ruteng;
2. b.Kecamatan Satar Mese;
3. c.Kecamatan Satar Mese Barat; dan
4. d.Kecamatan Wae Rii.
(5)Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Kecamatan Cibal;
2. b.Kecamatan Cibal Barat;
3. c.Kecamatan Lelak;
4. d.Kecamatan Rahong Utara;
5. e.Kecamatan Reok Barat; dan
6. f.Kecamatan Satar Mese Utara.
(6)Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 8

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan transportasi laut; dan
3. c.bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 9

(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.terminal penumpang;
3. c.jembatan timbang; dan
4. d.jembatan.
(2)Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(3)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:
1. a.Jln. A. Yani (Ruteng);
2. b.Jln. Komodo (Ruteng);
3. c.Jln. Mutang Rua (Ruteng);
4. d.Jln. Ranaka (Ruteng);
5. e.Jln. Wae Cees (Ruteng);
6. f.ruas Bari – Kedindi (Pelabuhan Reo);
7. g.ruas Bts. Kota Ruteng – Km. 210;
8. h.ruas Bts. Kota Ruteng – Malwatar; dan
9. i.ruas Bts. Kota Ruteng – Reo – Kedindi.
(4)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer, meliputi:
1. a.Jln. Sator Tacik (Ruteng);
2. b.ruas Reo – Dampek – Pota;
3. c.ruas Ruteng – Golo Cala; dan
4. d.ruas Sp. Cumbi - Golo Cala – Iteng.
(5)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan lokal primer yang melintas diseluruh kecamatan.
(6)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan sekunder yang melintas diseluruh kecamatan.
(7)Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Terminal penumpang tipe B berupa Terminal Mena di Kecamatan Langke Rembong;
2. b.Terminal penumpang tipe C berupa Terminal Karot di Kecamatan Langke Rembong;
3. c.Terminal penumpang tipe C berupa Terminal Lando di Kecamatan Wae Rii; dan
4. d.Terminal penumpang tipe C berupa Terminal Reo di Kecamatan Reok.
(8)Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Jembatan Timbang Watu Alo yang berada di Kecamatan Wae Rii.
(9)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Jembatan Cecu di Kecamatan Satar Mese;
2. b.Jembatan Mantar di Kecamatan Satar Mese;
3. c.Jembatan Wae Cepang di Kecamatan Satar Mese;
4. d.Jembatan Wae Gongger di Kecamatan Reok;
5. e.Jembatan Wae Gumung di Kecamatan Reok;
6. f.Jembatan Wae Lale di Kecamatan Satar mese;
7. g.Jembatan Wae Manis di Kecamatan Reok;
8. h.Jembatan Wae Mince di Kecamatan Satar Mese;
9. i.Jembatan Wae Mowol di Kecamatan Satar Mese;
10. j.Jembatan Wae Muli di Kecamatan Reok Barat;
11. k.Jembatan Wae Naa di Kecamatan Satar Mese;
12. l.Jembatan Wae Nangkir di Kecamatan Satar Mese;
13. m.Jembatan Wae Nuling di Kecamatan Satar Mese;
14. n.Jembatan Wae Racang di Kecamatan Reok;
15. o.Jembatan Wae Ras di Kecamatan Satar Mese;
16. p.Jembatan Wae Terep di Kecamatan Satar Mese;
17. q.Jembatan Wae Tibong di Kecamatan Satar Mese;
18. r.Jembatan Wae Wau di Kecamatan Satar Mese;
19. s.Jembatan Wae Wua di Kecamatan Satar Mese;
20. t.Jembatan Welu di Kecamatan Reok; dan
21. u.Jembatan lainnya yang terdapat di:
  1. 1.Kecamatan Cibal (tiga puluh sembilan lokasi);
  2. 2.Kecamatan Cibal Barat (empat lokasi);
  3. 3.Kecamatan Langke Rembong (tiga puluh tujuh lokasi);
  4. 4.Kecamatan Lelak (empat lokasi);
  5. 5.Kecamatan Rahong Utara (delapan lokasi);
  6. 6.Kecamatan Reok (tiga puluh tiga lokasi);
  7. 7.Kecamatan Reok Barat (dua belas lokasi);
  8. 8.Kecamatan Ruteng (tiga puluh tujuh lokasi);
  9. 9.Kecamatan Satar Mese (sembilan lokasi); 10.Kecamatan Satar Mese Barat (sembilan belas lokasi); 11.Kecamatan Satar Mese Utara (dua puluh tujuh lokasi); dan 12.Kecamatan Wae Rii (tujuh lokasi).
(10)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pelabuhan laut.
(2)Pelabuhan laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pelabuhan pengumpul;
2. b.pelabuhan pengumpan;
3. c.terminal khusus; dan
4. d.pelabuhan perikanan.
(3)Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Reo di Kecamatan Reok.
(4)Pelabuhan pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
1. a.Pelabuhan Iteng di Kecamatan Satar Mese;
2. b.Pelabuhan P. Mules di Kecamatan Satar Mese Barat; dan
3. c.Pelabuhan Robek di Kecamatan Reok.
(5)Terminal khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Depo Pertamina Reo terdapat di Kecamatan Reok.
(6)Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu PPI Reo di Kecamatan Reok.

Pasal 11

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu bandar udara pengumpan, berupa Bandar Udara Frans Sales Lega di Kecamatan Langke Rembong.

Isi peraturan

Teks228PDFHirarki

Memuat teks peraturan…