DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 1 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 2

BAB V

PAJAK HIBURAN

Pasal 17

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan.
(2)Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.permainan billyard dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olah raga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 20 huruf a diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut :

a.tarif pajak tontonan film sebesar 15 % (lima belas persen);
b.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
c.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen):
d.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen): 3
e.tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
f.tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen):
g.tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen):
h.tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);
i.tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 15 % (lima belas persen):
j.tarif pajak untuk sirkus, acrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
k.tarif pajak untuk sirkus, acrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen);
l.tarif pajak untuk permainan billyard dan boling sebesar 15 % (lima belas persen);
m.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
n.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
o.tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15 % (lima belas persen);
p.tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 15 % (lima belas persen);
q.tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 15 % (lima belas persen);
r.tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness centre sebesar 15 % (lima belas persen);
s.tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen); dan
t.tarif pajak untuk binaraga, diskotik, karaoke dan klab malam sebesar 15 % (lima belas persen). 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 15 Desember 2017 BUPATI MANGGARAI, DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 15 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 10. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang amar putusannya membatalkan Pasal 42 ayat

(2)huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, masih mengatur ketentuan sebagaimana bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi di atas, yakni dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g dan Pasal 20 huruf a yang mengatur tentang objek dan tarif pajak hiburan (permainan golf). Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah wajib diubah agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 010. 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…