DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Bentuk- Bentuk Kekerasan; IV. Hak-hak Korban; V. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; VI. Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak; VII. Partisipasi Masyarakat; VIII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi;
b.bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai terus meningkat dan berdampak pada terganggunya kehidupan sosial masyarakat, maka perlu mengatur penyelenggaraan perlindungannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
6.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI Dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai. 3
4.Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Kekerasan adalah setiap bentuk perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/ psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
8.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9.Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, sosial, psikososial, dan seksual.
10.Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
11.Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau terjadinya kekerasan terhadap korban.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 4

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah:

a.kesetaraan dan keadilan gender;
b.non diskriminatif;
c.pemberdayaan;
d.kepentingan terbaik korban;
e.partisipatif;
f.kerahasiaan korban;
g.keterbukaan;
h.keterpaduan;
i.kelangsungan hidup ibu;
j.kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak;
k.perlindungan korban;
l.kepastian hukum; dan
m.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah untuk :

a.mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b.mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dalam proses hukum baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
d.memulihkan kondisi fisik dan psikis perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis; 5
c.kekerasan seksual;
d.penelantaran;
e.pembatasan ruang gerak;
f.eksploitasi; dan
g.perdagangan perempuan dan anak.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak mendapatkan:

a.perlindungan dan pendampingan;
b.bantuan hukum;
c.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
d.pelayanan spiritual;
e.psiko-sosial;
f.informasi;
g.pelayanan terpadu;
h.dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
i.kerahasiaan identitas;
j.penanganan pengaduan;
k.pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
l.rehabilitasi sosial.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan :
1. a.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
2. b.mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
4. d.mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap 6 Perempuan dan Anak, menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
2. b.mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
3. c.melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

(1)Bupati dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
(2)Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan antara lain :
1. a.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
2. b.rumah aman;
3. c.rumah perlindungan sosial anak;
4. d.rumah perlindungan trauma centre;
5. e.rumah perlindungan sosial wanita;
6. f.rumah singgah; atau
7. g.kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bentuk pelayanan yang dilaksanakan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengaduan;
2. b.rehabilitasi kesehatan;
3. c.rehabilitasi sosial;
4. d.bantuan hukum; dan
5. e.pemulangan dan reintegrasi sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. b.menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
3. c.memberikan bantuan terhadap korban.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
(2)Pemantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
(3)Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap lembaga/unit kerja yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…