DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Pemilihan Keanggotaan BPD; IV. Kelembagaan BPD; V. Fungsi dan Tugas BPD; VI. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; VII. Peraturan dan Tata Tertib BPD; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Lain-Lain; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12.Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.pemilihan keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD:
c.fungsi dan tugas BPD;
d.hak, kewajiban dan wewenang BPD;
e.peraturan tata tertib BPD;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB III

PEMILIHAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(2)Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(3)Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(4)Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(5)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(6)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(7)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dilakukan dengan ketentuan :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk 3001 (tiga ribu satu) jiwa ke atas sebanyak 9 (sembilan) orang.
(8)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

(1)Pemilihan keanggotaan BPD dilaksanakan oleh panitia.
(2)Pemilihan keanggotaan BPD dilakukan melalui:
1. a.pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. b.pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas :
1. a.unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
2. b.unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…